HARI  RABIES  SEDUNIA
fx. wikan indrarto*)

Kematian Euprasia L. Gleo (5 tahun) di RSUD TC Hillers Maumare, Sikka Flores, NTT pada hari Sabtu, 1 September 2018, karena digigit anjing pada 4 bulan sebelumnya, telah meningkatkan kesadaran segenap warga Sikka akan bahaya rabies. Apa yang harus disadari?

Hari Rabies Sedunia (World Rabies Day) dirayakan Jumat, 28 September 2018 untuk meningkatkan kesadaran tentang perlunya mengalahkan penyakit mengerikan ini. Tanggal 28 September ditetapkan untuk mengenang kematian Louis Pasteur, ahli kimia dan mikrobiologi Perancis, yang mengembangkan vaksin rabies pertama.

Dibuat dan dikoordinasi setiap tahun oleh GARC (the Global Alliance for Rabies Control), berfokus pada negara-negara endemik rabies, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan penyakit dan pencegahannya. Tema ‘World Rabies Day 2018’ adalah ‘Share the message. Save a life’ (Bagikan pesan. Selamatkan hidup). Ini menyoroti pentingnya pendidikan dan kesadaran untuk mencegah rabies. Sebagian besar kasus rabies pada manusia, yaitu mencapai 90% kasus, disebabkan oleh gigitan atau cakaran anjing yang terinfeksi. Virus rabies menyerang sistem saraf pusat dan menyebabkan kematian. Sampai hari ini, lebih dari 90% kematian karena rabies terjadi di Afrika, Asia dan Timur Tengah. Diperkirakan 3,3 miliar orang hidup dengan risiko terserang rabies dengan perkiraan 59.000 orang meninggal karena rabies setiap tahun, dengan lebih dari setengah yang meninggal adalah anak.

Segera setelah penularan virus, misalnya karena gigitan anjing, tidak ada gejala klinis yang langsung muncul. Virus rabies ini kemudian berjalan merambat melalui jaringan sistem saraf, juga tanpa menyebabkan gejala apapun, sampai mencapai otak, yaitu pusat sistem saraf. Setelah sampai di otak, biasanya 1-3 bulan setelah gigitan, akan muncul gejala tidak khas meliputi kelemahan atau malaise umum, kelelahan, sakit kepala atau ketidaknyamanan dan tusukan atau gatal di tempat gigitan. Seperti penyakit infeksi otak lainnya, akan muncul gejala yang lebih spesifik seperti insomnia, kecemasan, kebingungan, lumpuh sedikit atau sebagian anggota gerak, eksitasi, halusinasi, agitasi, hipersalivasi (peningkatan produksi air liur), kesulitan menelan, dan hidrophobia atau takut akan air. Akhirnya menjadi koma atau kehilangan kesadaran dan meninggal karena kegagalan fungsi jantung atau paru-paru. Gejala rabies awal dapat dengan mudah dikacaukan dengan penyakit lain dan rabies sering tidak terpikirkan. Namun, jika ada dugaan rabies, biasanya karena bekas gigitan anjing, beberapa pemeriksaan laboratorium yang diperlukan untuk mendiagnosis rabies ante-mortem (sebelum kematian) pada manusia, dapat dipertimbangkan. Pemeriksaan dilakukan pada sampel air liur, serum, cairan tulang belakang, dan biopsi kulit dari folikel rambut di tengkuk, untuk menemukan adanya virus rabies atau antibodi untuk virus tersebut.

Untuk mencegah perburukan klinis, jika digigit atau tergores anjing segera lakukan pencucian luka dengan sabun dan air selama minimal 15 menit. Oleskan etanol atau antiseptik serupa untuk mencegah infeksi sekunder. Carilah bantuan medis darurat untuk Profilaksis Pasca Pajanan (PEP) sesegera mungkin. Vaksin adalah satu-satunya cara untuk mencegah timbulnya rabies setelah paparan, sedangkan obat tradisional, seperti permen karet nangka dan bubuk cabai tidak dapat menghentikan perjalanan alamiah infeksi virus rabies. Kemudian perhatikan hewan yang menggigit, terkait tanda penyakit rabies selama 14 hari kemudian. Usahakan jangan membunuh binatang itu, tetapi jika hewan itu mati, laporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang pengawas hewan. Secara umum, setiap mamalia yang menggigit tanpa didahului provokasi, harus diperiksa untuk risiko rabies.

Sampai saat ini, tersedia tiga cara utama untuk melindungi diri dari rabies, yaitu mengurangi risiko gigitan binatang, perawatan hewan peliharaan dan vaksinasi, baik untuk hewan maupun manusia. Ada dua jenis vaksin rabies, yaitu Profilaksis Pra-Pajanan (PrPP), yaitu vaksinasi pencegahan sebelum paparan virus rabies, dan Profilaksis Pasca Pajanan (PEP), yaitu vaksinasi untuk menghentikan timbulnya rabies setelah terpapar virus. PrPP adalah serangkaian vaksinasi pencegahan rabies yang biasanya diberikan kepada orang yang dianggap berisiko tinggi terpapar, misalnya petugas pengawas hewan, dokter hewan, atau orang yang tinggal di, atau bepergian ke, daerah endemis rabies. Jika seseorang telah mendapatkan PrPP dan terkena rabies, tetap masih perlu PEP, tetapi dosis PEP berkurang. Sebuah paket vaksin rabies secara lengkap, yaitu PrPP atau PEP, akan menginduksi kekebalan atau imunitas tubuh terhadap virus rabies selama bertahun-tahun.

PEP adalah suatu program vaksinasi yang melindungi terhadap rabies, setelah terkena gigitan binatang. PEP terdiri dari suntikan immunoglobulin atau antibodi terhadap virus rabies ke dalam luka, dan serangkaian vaksinasi rabies lanjutan. Jumlah, dosis dan jadwal vaksin mungkin berbeda-beda, tetapi pada umumnya 1 dosis pada setiap hari ke 0, 3, 7, 14 dan 28 setelah gigitan. Agar PEP efektif, haruslah mencakup keduanya, yaitu vaksinasi dan pengobatan immunoglobulin. Pada orang yang telah menerima PrEP, masih perlu hanya dua dosis tambahan vaksin, yaitu pada hari ke 0 dan 3 setelah paparan, dengan tidak perlu suntikan immunoglobulin. Efek samping vaksinasi rabies serius sangat jarang terjadi dan risiko kematian akibat rabies, jauh lebih tinggi dibandingkan masalah efek samping vaksinasi.

Momentum Hari Rabies Sedunia pada Rabu, 28 September 2018 tidak hanya untuk mengenang kematian Louis Pasteur, tetapi juga untuk mengeliminasi rabies pada tahun 2030. Rabies adalah penyakit paling mematikan di dunia dengan tingkat kematian 99,9% setelah gejala klinis muncul.

Apakah kita sudah ikut bertindak?

Sekian Yogyakarta, 7 September 2018 *) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak, Lektor FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com

 

ROKOK  ERA  JKN

fx. wikan indrarto*)

 

Keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebenarnya bukan hanya tergantung pada efisiensi biaya, tetapi juga komitmen pesertanya dalam membayar iuran dan kesediaan negara untuk mendukung secara politis dan finansial. Pemerintah akan mengatasi dengan sembilan cara, di antaranya memanfaatkan dana bagi hasil cukai dan pajak rokok daerah. Bagaimana peran rokok dalam era JKN ini?

 

 

Rokok adalah penyebab utama kematian, penyakit dan proses pemiskinan. Wabah rokok merupakan salah satu ancaman kesehatan masyarakat terbesar yang pernah dihadapi dunia, bahkan menewaskan lebih dari 7 juta orang per tahun. Lebih dari 6 juta kematian global tersebut terjadi pada perokok, sementara sekitar 890.000 kematian pada perokok pasif. Hampir 80% dari sekitar 1 miliar perokok di seluruh dunia, tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah, di mana beban penyakit terkait rokok dan kematian justru yang terberat, seperti di Indonesia. Perokok yang meninggal muda menghabiskan pendapatan keluarga mereka, menaikkan biaya perawatan kesehatan, dan menghambat pembangunan ekonomi.

 

 

Beban biaya kesehatan global, khususnya penyakit tidak menular akibat paparan asap rokok, sangatlah besar. Berdasarkan data klaim JKN sampai dengan bulan bayar Januari 2017, di Indonesia penyakit jantung paling banyak membutuhkan biaya pengobatan, yaitu Rp 6,9 triliun dan sangat membebani anggaran JKN. Kemudian disusul penyakit kanker Rp 1,8 triliun, stroke Rp 1,5 triliun, ginjal Rp 1,5 triliun, dan diabetes Rp 1,2 triliun, yang semuanya terkait rokok.

 

 

Peningkatan pajak rokok adalah cara yang paling efektif untuk mengurangi jumlah perokok, terutama di kalangan orang muda dan miskin. Kenaikan pajak yang menaikkan harga rokok sebesar 10%,  menurunkan konsumsi rokok sekitar 4% di negara berpenghasilan tinggi dan sekitar 5% di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Meskipun begitu, aturan pajak rokok yang tinggi, merupakan strategi yang paling jarang diimplementasikan di manapun. Hanya 33 negara, yang ditinggali oleh hanya 10% populasi dunia, telah menetapkan pajak rokok yang tinggi, sehingga lebih dari 75% dari harga eceran rokok adalah pajak. Di 33 negara tersebut, pendapatan pajak rokok rata-rata 269 kali lebih tinggi daripada pengeluaran untuk pengendalian rokok.

 

 

Sebaliknya di Indonesia, permintaan rokok bersifat inelastis, artinya permintaan rokok  dipengaruhi harga jual rokok itu sendiri. Apabila tarif cukai rokok naik tinggi sampai 150-200%, sehingga harga rokok menjadi sekitar Rp 25 ribu per bungkus, diprediksi baru akan efektif menurunkan jumlah perokok sebanyak 4 juta jiwa dan orang miskin berkurang 2 juta jiwa per tahun. Sebaliknya, apabila kenaikan harga rokok hanya 10% menjadi Rp 11 ribu, kemiskinan justru ikut naik 0,16%, dan ketika harga rokok kembali naik 60% menjadi Rp 16 ribu, kemiskinan justru terbukti naik lebih tinggi lagi menjadi sekitar 0,47%.

 

 

Sin tax (pajak dosa) dalam terminologi ekonomi modern adalah pajak per unit yang dibebankan pada penyedia produk, barang, dan jasa, yang dianggap berbahaya bagi masyarakat (Williams & Christ, 2009). Pajak dosa terkait rokok sangat penting diterapkan untuk keberlangsungan program JKN di Indonesia, yaitu sebagai salah satu alternatif mengatasi senjang biaya atau defisit. Aturan memberikan suntikan dana untuk BPJS Kesehatan, tertuang dalam PMK Nomor 113 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam aturan Kementrian Kesehatan ini pemerintah akan menyuntikkan dana Rp. 4,9 triliun. Dasarnya adalah Peraturan Presiden (Perpres) terkait pemanfaatan cukai rokok sebagai penambal defisit BPJS Kesehatan, aturan ini juga baru ditandatangani Presiden Jokowi dan bakal memberikan kontribusi sekitar Rp. 5 triliun yang berasal dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Pajak Rokok.

 

 

Sebesar 2% CHT diberikan kepada provinsi yang penggunaannya sesuai UU Cukai No. 39 Tahun 2007 (Pasal 66 ayat 1). Sedangkan dari pungutan pajak rokok, didasarkan Pasal 31 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, paling sedikit sebesar 50% digunakan untuk mendanai program kesehatan. Oleh karenanya, menjadikan DBH CHT dan Pajak Rokok sebagai sumber pendanaan defisit BPJS, merupakan solusi yang tepat dan cermat melalui Permenkes No. 53/2017, yang mengatur 50% cukai rokok untuk pembiayaan JKN. Proporsi penerimaan cukai rokok di Indonesia mencapai rata-rata 95,4% dari total pendapatan cukai negara setiap tahun, dan penerimaan cukai rokok tahun 2016 mencapai Rp. 145,74 T. Hasil cukai rokok ini sebaiknya digunakan untuk pembiayaan program di Kemenkes, Kemensos, dan instansi terkait seperti BKKBN dan BPJS Kesehatan.

 

 

Namun demikian, diperkirakan 1 dari setiap 10 rokok yang dikonsumsi secara global adalah ilegal. Pasar rokok gelap terus bertahan karena didukung oleh berbagai pemain, mulai dari penjaja kecil hingga jaringan kriminal terorganisir, yang terlibat dalam perdagangan senjata dan manusia. Baik kecurangan pajak (tax avoidance) yang legal, maupun penghindaran pajak (tax evasion) yang ilegal, keduanya merusak keefektifan kebijakan pengendalian rokok, terutama kebijakan pajak rokok yang lebih tinggi.

 

Industri rokok besar sering mengelak dengan berpendapat bahwa pajak rokok yang tinggi, justru akan menyebabkan penggelapan pajak. Namun demikian, alasan tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa faktor non-pajak termasuk tata kelola yang lemah, tingkat korupsi yang tinggi, komitmen pemerintah untuk menangani rokok ilegal yang buruk, bea cukai dan administrasi pajak yang tidak efektif, dan jaringan distribusi informal untuk rokok yang menggurita, memang harus terlebih dahulu dikoreksi.

 

 

Penggunaan cukai dan pajak rokok untuk menutup defisit program JKN, sebaiknya bukan merupakan sebuah kebijakan tunggal, tetapi haruslah disertai perubahan sistematik, serentak dan tegas dalam berbagai aspek lainnya.

 

Sudahkah kita terlibat membantu?

Sekian Yogyakarta, 21 September 2018 *) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Lektor FK UKDW Yogyakarta, WA: 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com

KELAPARAN  GLOBAL
fx. wikan indrarto*)

Selasa, 11 September 2018 di Roma, ‘The State of Food Security and Nutrition in the World 2018’ mengeluarkan data baru, bahwa jumlah orang yang lapar di dunia mencapai 821 juta pada tahun 2017 atau sekitar satu dari setiap sembilan orang. Apa yang perlu dicemaskan?

Kelaparan telah meningkat selama tiga tahun terakhir, kembali ke tingkat pada satu dekade sebelum ini. Pembalikan ini adalah peringatan yang jelas bahwa lebih banyak hal yang harus segera dilakukan, jika Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 9SDG) Bebas Lapar (Zero Hunger) ingin tercapai pada tahun 2030. Situasi semakin memburuk di Amerika Selatan dan sebagian besar wilayah Afrika, sementara tren penurunan pada kekurangan makanan di Asia, terutama Indonesia, tampaknya melambat secara signifikan.

Tanda mengkhawatirkan adanya peningkatan rawan pangan dan tingginya kejadian kurang gizi, adalah peringatan yang jelas bahwa ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, untuk memastikan bahwa ‘leave no one behind’ (tidak meninggalkan siapa pun di belakang), saat menuju pencapaian sasaran SDG pada ketahanan pangan dan perbaikan gizi. Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD), Dana Anak-Anak PBB (UNICEF), Program Pangan Dunia (WFP) dan Sekjen WHO, dalam kata pengantar bersama pada laporan tersebut. Ditegaskan juga bahwa variabilitas iklim mempengaruhi pola curah hujan dan musim pertanian. Selain itu, perubahan iklim yang ekstrem seperti kekeringan dan banjir, merupakan salah satu pendorong utama di balik meningkatnya kelaparan, bersama dengan konflik bersenjata dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Perubahan iklim telah merusak produksi tanaman utama seperti gandum, beras dan jagung di daerah tropis dan subtropis dan ini diperkirakan akan memburuk, ketika suhu lingkungan meningkat lebih ekstrim. Laporan tersebut menunjukkan bahwa prevalensi dan jumlah orang yang kekurangan gizi cenderung lebih tinggi, di negara yang terkena perubahan iklim ekstrem. Kekurangan gizi lebih tinggi lagi, ketika paparan iklim ekstrem diperparah oleh proporsi penduduk tergantung pada sistem pertanian yang tinggi, sangat sensitif terhadap curah hujan, dan variabilitas suhu.

Anomali suhu atas lahan pertanian global terus menerus lebih tinggi, daripada rata-rata sepanjang tahun 2011-2016, yang menyebabkan lebih seringnya cuaca panas yang ekstrim dalam lima tahun terakhir. Sifat musim hujan juga berubah, baik akhir ataupun awal musim hujan, dan distribusi curah hujan juga tidak merata dalam satu musim. Hal ini berlanjut menjadi kegagalan produksi pertanian, yang berkontribusi pada kekurangan ketersediaan pangan, kenaikan harga makanan, dan penurunan pendapatan, sehingga mengurangi akses warga masyarakat kepada makanan.

Kemajuan terbatas telah terjadi dalam mengurangi ‘stunting’ atau kerdil pada anak, dengan hampir 151 juta anak balita terlalu pendek untuk usia mereka, karena kekurangan gizi pada tahun 2017. Angka ini tidak jauh berbeda, bila dibandingkan dengan 165 juta pada tahun 2012. Secara global, Afrika dan Asia menyumbang 39% dan 55% dari semua anak ‘stunting’. Selain itu, prevalensi ‘wasting’ atau kurus pada anak tetap sangat tinggi di Asia, di mana hampir 1 dari 10 anak balita memiliki berat badan rendah untuk tinggi badan mereka, dibandingkan dengan hanya satu dari 100 anak sebayanya di Amerika Latin dan Karibia.

Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek menyebut 2-3 persen dari kasus stunting di Indonesia dapat merugikan negara hingga ratusan triliun, di Kantor BBPT, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Agustus 2018. Menkes menyebut kasus stunting di Indonesia menunjukan angka 37,2 persen. Artinya 4 dari 10 anak di Indonesia dipastikan mengalami stunting. Pemerintah Indonesia telah menetapkan 160 kabupaten sebagai prioritas penanganan stunting, bertambah dari tahun lalu yang hanya 100 kabupaten, di antaranya di propinsi NTB, NTT, Babel, dan Sulawesi Tengah.

Ternyata ada sisi lain dari kelaparan, yaitu terjadinya kegemukan yang meningkat. Obesitas meningkat, yaitu lebih dari satu dari delapan orang di seluruh dunia mengalami obesitas. Masalah ini paling signifikan terjadi di Amerika Utara, tetapi Afrika dan Asia, termasuk Indonesia, juga mengalami tren yang meningkat. Kekurangan gizi dan obesitas terjadi berdampingan di banyak negara, dan bahkan dapat dilihat berdampingan di dalam rumah tangga yang sama. Akses yang buruk ke makanan bergizi karena biayanya yang lebih mahal, stres hidup terkait rawan pangan, dan adaptasi fisiologis terhadap kekurangan makanan, dapat membantu menjelaskan mengapa keluarga dengan cadangan makanan yang tidak aman, mungkin justru memiliki risiko kelebihan berat badan dan obesitas yang lebih tinggi.

Data rinci menunjukkan bahwa jumlah orang lapar di dunia pada tahun 2017 adalah 821 juta atau 1 dari setiap 9 orang, di Asia 515 juta, di Afrika 256,5 juta dan di Amerika Latin dan Karibia 39 juta. Anak balita yang terkena stunting (pendek) 150,8 juta (22,2%) dan wasting (kurus) 50,5 juta (7,5%). Sebaliknya, anak balita yang kelebihan berat badan 38,3 juta (5,6%) dan orang dewasa yang mengalami obesitas 672 juta (13% atau 1 dari 8 orang dewasa). Persentase wanita usia subur dengan anemia 32,8%, persentase bayi berusia di bawah 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif 40,7%.

Negara wajib menerapkan dan meningkatkan intervensi yang ditujukan untuk menjamin akses ke makanan bergizi. Selain itu, negara juga wajib memutus siklus gizi buruk antar generasi. Kebijakan negara harus memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang paling rentan terhadap konsekuensi berbahaya dari akses pangan yang buruk, yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, gadis, dan wanita usia subur. Pada saat yang sama, perubahan berkelanjutan harus dilakukan terhadap sektor pertanian dan sistem pangan, agar dapat menyediakan makanan yang aman dan berkualitas tinggi untuk semua warga.

Terdapat tiga faktor penting yang berada di balik peningkatan kelaparan global, yaitu konflik bersenjata, perubahan iklim dan perlambatan ekonomi. Tindakan pencegahan atas ketiganya diperlukan, agar kelaparan global dapat dihentikan.

Apakah kita sudah berperan?

Sekian Yogyakarta, 20 September 2018 *) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com

KEMATIAN ANAK

fx. wikan indrarto*)

Anak dari negara dengan tingkat mortalitas tinggi, hingga 60 kali lebih mungkin meninggal dalam 5 tahun pertama kehidupan, dibandingkan mereka yang berasal dari negara dengan tingkat kematian rendah. Seorang anak di bawah 15 tahun, meninggal setiap 5 detik di seluruh dunia. Apa yang perlu dicermati?

Pada Selasa, 18 September 2018 dilaporkan bahwa sekitar 6,3 juta anak di bawah usia 15 tahun meninggal pada tahun 2017, atau 1 anak setiap 5 detik, sebagian besar karena penyebab kematian yang dapat dicegah. Laporan tentang perkiraan kematian anak tersebut dikeluarkan oleh ‘United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation’ (UN IGME) yang dibentuk pada tahun 2004. UN IGME didukung oleh oleh UNICEF, WHO, Bank Dunia dan Divisi Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sebagian besar kematian ini, yaitu sekitar 5,4 juta anak, terjadi pada 5 tahun pertama kehidupan, dengan kematian bayi baru lahir sekitar setengah dari kematian total. Tanpa tindakan segera, 56 juta anak balita akan meninggal dari sekarang sampai tahun 2030 dan setengah dari anak tersebut adalah bayi yang baru lahir, seperti dijelaskan oleh Laurence Chandy, Direktur Data, Riset, dan Kebijakan UNICEF. Kita telah membuat kemajuan luar biasa untuk menyelamatkan anak-anak sejak tahun 1990, tetapi jutaan anak masih terancam meninggal, terkait dengan siapa mereka dan di mana mereka dilahirkan. Namun demikian, sebenarnya dengan solusi sederhana seperti obat, air bersih, listrik, dan vaksin, kita bersama dapat mengubah ancaman tersebut, untuk setiap anak di manapun.

Secara global, pada 2017 separuh dari semua kematian anak balita terjadi di sub-Sahara Afrika, dan 30% lainnya di Asia termasuk Indonesia. Di sub-Sahara Afrika, 1 dari 13 anak meninggal sebelum ulang tahun kelima mereka. Sebaliknya, di negara-negara berpenghasilan tinggi, angka itu adalah 1 dalam 185. Jutaan bayi dan anak seharusnya tidak boleh meninggal setiap tahun, hanya karena kurangnya akses ke air bersih, sanitasi, nutrisi yang layak atau layanan kesehatan dasar, seperti ditegaskan oleh Dr. Princess Nono Simelela, Asisten Direktur Jenderal untuk Keluarga, Perempuan, dan Kesehatan Anak WHO. Untuk itu, negara wajib memprioritaskan penyediaan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas untuk setiap anak, terutama di sekitar proses kelahiran bayi dan pada tahun-tahun awal kehidupan anak. Pada periode tersebut kita wajib memberi mereka kesempatan terbaik untuk bertahan hidup dan berkembang.

Sebagian besar anak balita meninggal karena penyebab yang dapat dicegah atau diobati dengan relatif mudah, seperti komplikasi selama kelahiran, pneumonia, diare, sepsis neonatal, dan malaria. Sebagai perbandingan, pada anak usia 5 sampai 14 tahun, cedera menjadi penyebab kematian yang lebih menonjol, terutama karena proses tenggelam dan kecelakaan lalu lintas di jalan. Dalam kelompok usia ini, perbedaan regional juga ada, dengan risiko meninggal untuk anak di Afrika 15 kali lebih tinggi daripada anak di Eropa. 

Untuk semua anak di mana saja, periode kehidupan yang paling berisiko adalah bulan pertama. Pada 2017, sekitar 2,5 juta bayi baru lahir meninggal pada bulan pertama. Bayi yang lahir di Afrika atau di Asia, termasuk Indonesia, sembilan kali lebih mungkin meninggal di bulan pertama, daripada bayi yang lahir di negara berpenghasilan tinggi. Dan kemajuan untuk menyelamatkan bayi baru lahir lebih lambat daripada menyelamatkan anak balita sejak tahun 1990. Bahkan di dalam negara yang sama, perbedaan seperti itu tetap ada. Tingkat kematian pada anak balita di daerah pedesaan, rata-rata 50% lebih tinggi daripada anak di daerah perkotaan. Selain itu, mereka yang lahir dari ibu yang tidak berpendidikan, lebih dari dua kali lipat untuk lebih mungkin meninggal sebelum usia 5 tahun, daripada mereka yang lahir dari ibu dengan pendidikan tingkat menengah atau lebih tinggi.

Namun demikian, jumlah anak balita yang meninggal telah turun drastis dari 12,6 juta pada 1990, menjadi 5,4 juta pada 2017. Jumlah kematian pada anak yang berusia antara 5 hingga 14 tahun, turun dari 1,7 juta menjadi di bawah satu juta pada periode yang sama. Laporan ini menyoroti kemajuan luar biasa sejak 1990, dalam mengurangi angka kematian anak dan remaja, seperti dijelaskan Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Ekonomi dan Sosial Liu Zhenmin.

Laporan UN IGME ini mengingatkan kita, agar mengurangi ketidaksetaraan layanan kesehatan pada bayi baru lahir, anak balita, dan ibu. Hal ini sangat penting untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu untuk mengakhiri kematian anak yang dapat dicegah, dan untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal (no one is left behind).

Sudahkan Anda tergerak membantu?

Sekian Yogyakarta, 20 September 2018 *) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

TAHAP MENUJU UHC

fx. wikan indrarto*)

Pada hari Selasa, 4 September 2018, di Salalah, ibukota Oman, beberapa negara di Timur Tengah menandatangani ‘UHC2030 Global Compact’. Para Menteri dan Pejabat di bidang kesehatan pada “Ministerial meeting on the road towards UHC (Universal Health Coverage),” secara kolektif menyetujui naskah penting (the landmark document), yang menandai Timur Tengah menjadi yang pertama di antara 6 wilayah global yang melakukannya. Apa maknanya bagi kita?

Penandatanganan ‘UHC2030 Global Compact’ menunjukkan komitmen yang tinggi, untuk mengambil tindakan dalam tahap kemajuan menuju UHC, oleh semua negara di wilayah tersebut. Ini berarti bahwa para penandatangan dan pemerintah mereka telah berkomitmen untuk bekerja sama secara efektif, dalam mempercepat kemajuan menuju UHC, melalui pembangunan sistem kesehatan yang adil, tangguh dan berkelanjutan (equitable, resilient and sustainable).

‘UHC 2030 Global Compact’ bertujuan untuk membangun momentum politik dan mengadvokasi alokasi sumber daya yang memadai, tepat, dan terkoordinasi dengan baik, di dalam sistem kesehatan nasional, dan untuk mendorong semua pihak (stake holder) ikut bertanggung jawab. Kemauan dan komitmen politik sangat penting, untuk mengamankan dan mempertahankan investasi di bidang kesehatan dan mendorong reformasi sistem kesehatan yang akan mampu mewujudkan UHC.

‘UHC 2030 International Health Partnership’ berfungsi sebagai platform untuk bertukar pengetahuan dan bertindak secara kolektif untuk memperkuat sistem kesehatan. Dengan bergabung di dalam ‘UHC2030’, negara penandatangan kesepakatan akan memiliki akses ke jaringan ahli kesehatan global dan kesempatan untuk berbagi pengalaman, bahkan bekerja secara kolektif untuk memperkuat sistem kesehatan nasionalnya masing-masing. Sebagai contoh, Menteri Kesehatan Oman Dr. Ahmed Mohammed Obaid Al-Saidi menyoroti langkah-langkah yang telah diambil oleh Oman untuk mencapai tahap UHC, termasuk memperluas paket layanan kesehatan penting yang disediakan untuk semua penduduk Oman.

UHC pada dasarnya berfokus pada manusia, yang berarti bahwa semua orang sebagai warga masyarakat, harus dapat mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan, dengan kualitas yang cukup, tanpa menimbulkan kesulitan keuangan. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO, juga menyatakan bahwa UHC adalah prioritas utama WHO saat ini, karena UHC dan keamanan kesehatan (health security) sebagai dua sisi dari koin yang sama. Sistem kesehatan yang kuat, dibangun di atas fondasi layanan kesehatan primer yang berpusat pada masyarakat, adalah investasi terbaik dalam mengurangi ketidaksetaraan, dan pertahanan terbaik terhadap dampak dari keadaan darurat kesehatan.

Professor Recep Akadog, Anggota Parlemen dan mantan Menteri Kesehatan dan Wakil Perdana Menteri Turki, dalam kesempatan itu menyoroti reformasi sistem layanan kesehatan di Turki. Kebijakan itu tidak hanya membuka jalan menuju UHC di Turki, tetapi juga menjadi contoh yang mungkin dapat diikuti oleh negara lain. Dr Sania Nishtar, ketua Komisi Global Tingkat Tinggi Independen tentang Penyakit Tidak Menular (NCD), menekankan bahwa NCD harus menjadi bagian dari kerangka kerja UHC. NCD adalah pembunuh terbesar di dunia dan penyebab utama morbiditas dan disabilitas yang dapat dicegah.

Princess Dina Mired, Presiden terpilih Serikat Pengendalian Kanker Internasional, menjelaskan bagaimana UHC dapat mengurangi jumlah kematian karena kanker dan kesenjangan dalam luaran layanan kesehatan (disparities in health outcomes). Dalam analisis Bank Dunia terhadap reformasi UHC di lebih dari 40 negara, telah menjamin biaya layanan kesehatan bagi total 2,6 miliar orang. Semua negara, terlepas dari status pendapatan mereka, dapat dan harus bergerak menuju tahap UHC. Sebuah negara tidak perlu menjadi kaya untuk mulai bergerak menuju UHC, seperti diingatkan oleh Dr. Fernando Montenegro Torres, seorang ekonom kesehatan senior di Bank Dunia.

Untuk mencapai UHC diperlukan penguatan sistem kesehatan (health systems strengthening), baik oleh pemerintah, maupun semua pihak terkait. Pemerintah atau negara seharusnya menjamin ketersediaan rencana pembangunan sektor kesehatan secara nasional, regional ataupun lokal. Selain itu, negara juga harus menciptakan sistem pemantauan layanan kesehatan di semua tingkatan, membentuk perundang-undangan tentang UHC, dan bantuan dana saat darurat. Negara juga wajib mengatur besaran alokasi pembiayaan bidang kesehatan, dimana total pengeluaran negara untuk kesehatan, seharusnya dikaitkan dengan persentase Produk Domestik Bruto atau PDB, dan skema wajib atau ‘compulsory schemes’ lainnya, serta besaran pembayaran tunai untuk layanan kesehatan (out-of-pocket payment for health).

Selain itu, diperlukan usaha bersama untuk memperkuat sistem kesehatan nasional dalam mencapai UHC dengan “leaving no one behind” (tidak meninggalkan siapa pun di belakang), sebagai sebuah prinsip kunci. Belajar dari ‘UHC2030 Global Compact’ di Salalah, ibukota Oman, ternyata masih banyak hal yang harus dilakukan. Di Indonesia UHC diwujudkan melalui program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

Apakah kita telah ikut mewujudkan?

Sekian Yogyakarta, 7 September 2018 *) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

 

ANCAMAN  KESEHATAN  GLOBAL (2)

fx. wikan indrarto*)

(tulisan lanjutan)

Pada tahun 2017 terdapat 10 buah keadaan darurat kesehatan yang disebabkan oleh konflik bersenjata, bencana alam, dan wabah penyakit. Setelah 5  yang pertama dibahas pada tulisan sebelumnya, berikut ini 5 buah keadaan darurat kesehatan berikutnya, yang masih mungkin ada pada sepanjang tahun 2018. Apa yang harus disadari?

 

 

Keenam adalah bencana alam hebat seperti banjir, angin topan, gempa bumi dan tanah longsor yang dapat menyebabkan penderitaan yang luar biasa dan memiliki konsekuensi kesehatan yang luas bagi jutaan orang. Pada 2017, angin topan Harvey, Irma, dan Maria menyebabkan kerusakan luas di Karibia dan Amerika Serikat. Selain itu, musim hujan di Bangladesh, India, dan Nepal mempengaruhi lebih dari 40 juta orang, dan longsoran lumpur yang menghancurkan di Sierra Leone memicu ketakutan akan wabah kolera. Kekeringan yang menyebabkan kerawanan pangan dan kekurangan gizi sering dikaitkan dengan wabah penyakit, sementara gelombang panas menyebabkan kematian berlebih, terutama di kalangan orang tua dan balita.

 

 

Di Indonesia gempa bumi di Lombok, NTB tahun 2018 dengan episenter di utara gunung Rinjani terjadi berulang kali, sehingga menyebabkan kerusakan bangunan dan kematian korban yang signifikan. Pada 18 Juli 2018 terjadi gempa pertama dengan kekuatan 6,4 SR, yang merupakan sebuah gempa tipe ‘foreshock’. Setelah itu, 133 gempa susulan dengan magnitudo terbesar 5,7 SR membuat wilayah terdampak gempa di Lombok semakin meluas, dengan dampak terburuk terjadi di Kecamatan Sambelia di Kabupaten Lombok Timur dan Sembalun di Kabupaten Lombok Utara. Berdasarkan data penanganan darurat bencana gempa Lombok, jumlah korban meninggal dunia hingga Kamis, 23 Agustus 2018 adalah 555 korban dan 390.529 jiwa mengungsi.

 

 

Ketujuh adalah radang otak. Suatu strain baru dari bakteri Meningococcal meningitis C saat ini sedang sangat menular di sepanjang ‘sabuk meningitis’ di benua Afrika, yang mengancam 26 negara, karena juga terjadi kekurangan global yang mendadak akan ketersediaan vaksin meningitis C. Risiko epidemi berskala besar sangat tinggi dan lebih dari 34 juta orang akan terkena dampaknya. Lebih dari 10% orang dengan meningitis C akan meninggal dan orang yang selamat sering mengalami komplikasi neurologis yang berat. Dalam penghitungan cepat, saat ini diperlukan 2,5 juta dosis vaksin yang mengandung anti meningococcal meningitis C, yang tidak mudah tersedia. Namun demikian, tambahan 10 juta dosis diperlukan untuk mencegah terjadinya epidemi besar, sebelum tahun 2019.

 

 

Kedelapan adalah demam kuning. Pada abad yang lalu, demam kuning (yellow fever) adalah sumber teror utama, karena menyebabkan kematian hebat pada populasi dan menghancurkan pertumbuhan ekonomi. Pada awal tahun 2000-an terjadi kebangkitan (resurgence) penyakit perdarahan atau hemoragik karena infeksi virus akut ini, di banyak negara Afrika dan Amerika Latin. Bahkan sejak itu, 40 negara dianggap berisiko paling tinggi. Pada tahun 2016, wabah demam kuning di Angola dan Republik Demokratik Kongo masih terjadi setelah vaksinasi massal pada 30 juta orang. Pada 2018, Nigeria dan Brasil menangani wabah besar yang mengancam penduduk di kawasan perkotaan. Demam dengan perdarahan atau hemoragik karena infeksi virus lainnya yang harus diwaspadai adalah Ebola, Marburg Virus Disease, Demam Berdarah Crimean–Kongo, Demam Lembah Rift, Demam Lassa, penyakit Hantavirus, dan Demam Berdarah Dengue (DBD).

 

 

Pada 2017 Indonesia sudah mampu melampaui target Incident Rate (IR) yang ditetapkan dalam rangka pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD), di bawah 49 per 100.000 penduduk, seperti dijelaskan Kepala Subdit Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Suwito di Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018. Pada 2017, kasus DBD yang ditemukan rata-rata sebesar 26,8 per 100.000 penduduk. Namun, masih ada empat daerah yang jumlah kasusnya melebihi target IR tersebut, yaitu Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Bali. Pada hal tahun 2016 masih terjadi 202.314 kasus DBD dan 1.593 kasus kematian.

 

 

Kesembilan adalah malnutrisi. Secara global, 45% kematian di antara anak balita terkait dengan kekurangan gizi. Kekurangan makanan akan tetap menjadi tantangan kesehatan serius di Tanduk Afrika pada 2018. Di Sudan Selatan pada tahun 2018, sekitar 1,1 juta anak balita diperkirakan akan kekurangan gizi, dan hampir separuh penduduk menghadapi kerawanan pangan yang parah. Di Yaman, 7 juta orang beresiko kekurangan gizi dan persediaan makanan tetap tidak aman bagi 17 juta orang lainnya.

 

 

Stunting atau perawakan pendek adalah kurang gizi kronis yang disebabkan asupan gizi kurang dalam waktu cukup lama, akibat pemberian makanan yang tak sesuai kebutuhan gizi. Pada tahun 2016, angka stunting di Indonesia sekitar 30 persen dan tahun 2017  turun menjadi 27,5 persen dengan target sebesar 29 persen. Jika sebelumnya ada 8 kabupaten di Indonesia yang mendapat intervensi khusus penurunan angka stunting, maka tahun 2018 akan ditambah menjadi 100 kabupaten yang mendapat intervensi khusus dengan fokus desa-desa tertinggal. Penanganan masalah stunting hanya akan berhasil jika dilakukan secara simultan di berbagai sektor, termasuk sinergi 13 kementerian. Misalnya dengan Kementerian Daerah Tertinggal yang mengurus Dana Desa sehingga penggunaannya diarahkan juga untuk memberi intervensi menangani stunting di desa tertinggal.

 

 

Kesepuluh adalah keracunan makanan. Setiap tahun, 600 juta orang atau hampir 1 dari 10 orang di dunia, jatuh sakit dan 420.000 meninggal setelah makan makanan yang terkontaminasi (contaminated food). Afrika Selatan saat ini sedang berjuang melawan wabah listeriosis terbesar di dunia dalam catatan WHO. Penyebab penyakit ini adalah menyantap makanan yang terkontaminasi bakteri Listeria monocytogenes, yang terdapat di dalam sayuran dan buah dengan penyubur menggunakan pupuk kandang. Listeria dapat melekat pada daging mentah, produk susu dan makanan olahan yang kurang matang, misalnya keju, ham, hotdogs. Pada 2017, wabah salmonellosis menyebabkan penarikan merek susu formula bayi yang terkontaminasi, dari lebih 80 negara dan teritori di seluruh dunia. Salmonellosis adalah penyakit yang timbul akibat infeksi bakteri Salmonella, penyebab penyakit tifus, di dalam perut dan usus. Penyakit ini mirip dengan gastritis atau radang lambung. Sebagian besar pasien dengan infeksi ringan akan sembuh dalam waktu 4-7 hari tanpa pengobatan.

 

Terhadap 5 buah keadaan darurat kesehatan global tersebut, kita wajib mencegah dan merespons tepat waktu. Sedangkan 5 buah keadaan darurat kesehatan lainnya sudah dibahas sebelumnya.

Sudahkah kita bertindak bijak?

Sekian Yogyakarta, 6 September 2018 *) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak, Lektor FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com

 

ANCAMAN  KESEHATAN  GLOBAL (1)

fx. wikan indrarto*)

 

Pada tahun 2017 terdapat 10 keadaan darurat kesehatan yang disebabkan oleh konflik bersenjata, bencana alam, dan wabah penyakit, yang terentang dari Mosul di Irak ke Cox’s Bazar di Bangladesh, dan dari kolera hingga malaria. Tahun 2018 dapat lebih buruk lagi, jika kita tidak mempersiapkan, mencegah, dan merespons tepat waktu. Apa yang harus disadari?

 

 

Pertama adalah pandemi influenza, yang dimulai dari Nepal tahun 2010 dan menyebar secara luas tidak dapat dihindari. Pandemi yang parah dapat mengakibatkan jutaan kematian dan menghabiskan lebih dari 1% GDP global. Dunia telah melalui perjalanan panjang dalam seratus tahun sejak Flu Spanyol tahun 1918,yang menewaskan sebanyak 100 juta orang. Setiap tahun, WHO merekomendasikan vaksinasi influenza untuk melindungi orang dari flu musiman di seluruh dunia. Lebih dari 150 lembaga kesehatan masyarakat di 110 negara telah bekerja sama dalam pengawasan influenza global, tetapi belum dapat menemukan strategi apapun tentang prediksi influenza, termasuk bagaimana dan di mana pandemi berikutnya akan muncul. Konsentrasi saat ini adalah dalam memantau patogen saluran pernafasan dengan potensi pandemi, termasuk MERS CoV di Tanah Suci.

 

 

Secara umum, influenza dapat dicegah dengan berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), membiasakan cuci tangan pakai sabun (CTPS), perhatikan etika batuk dan bersin, serta gunakan masker bila sedang sakit. Secara khusus bagi para pelaku perjalanan dari atau yang akan pergi ke negara terjangkit, disarankan untuk melakukan imunisasi influenza, Rekomendasi untuk vaksin influenza hemisfer utara seperti Eropa dan Amerika Utara pada setiap bulan Februari/Maret, sementara untuk vaksin influenza hemisfer selatan seperti Australia pada setiap bulan September.

 

 

Kedua adalah konflik bersenjata, yang terbukti terus menerus merusak sistem kesehatan di seluruh dunia, yaitu dari Yaman hingga Ukraina, dan dari Sudan Selatan hingga Republik Demokratik Kongo. Pihak yang bersengketa semakin sering menyerang fasilitas kesehatan. Selain itu, bahkan juga menyerang petugas dan infrastruktur kesehatan masyarakat yang penting. Di banyak lokasi konflik ini, lebih banyak orang dalam pengungsian meninggal karena penyakit yang dapat diobati dan dicegah, juga penyakit kronis yang terputus pengobatan, daripada penyebab peluru tajam dan ledakan bom. Relawan kemanusiaan sering kekurangan akses untuk memberikan makanan, air, dan obat yang menyelamatkan hidup dan sangat dibutuhkan para pengungsi. Serangan senjata kimia dan biologis juga merupakan risiko signifikan dalam peperangan.

 

 

Ketiga adalah kolera. Lebih dari 2.000 tahun setelah dikenalkan pertama kali oleh Hippocrates, penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Vibrio cholerae berkembang pesat secara ulang, di seluruh dunia. Meskipun mudah dicegah dan diobati, kolera membunuh hampir 100.000 orang setiap tahun di komunitas yang terbebani oleh kemiskinan dan konflik bersenjata, terutama di Yaman. Pada tahun 2017, vaksinasi tetes atau oral untuk melawan kolera telah digunakan untuk melindungi 4,4 juta orang di sembilan negara, yaitu Bangladesh, Kamerun, Haiti, Malawi, Mozambik, Nigeria, Sierra Leone, Somalia, dan Sudan Selatan. Pada 2018 ini dilakukan kampanye vaksinasi kolera  serupa, di samping akses ke air bersih dan sanitasi serta meningkatkan kebersihan.

 

 

Keempat adalah difteri. Penggunaan luas vaksin difteri (DPT) sebagai bagian dari program imunisasi rutin, telah menghilangkan penyakit infeksi saluran pernapasan di sebagian besar dunia. Namun demikian, difteri membuat wabah atau KLB yang mengkhawatirkan, di negara yang mengalami  kesenjangan signifikan dalam penyediaan layanan kesehatan. Venezuela, Indonesia, Yaman, dan Bangladesh (khususnya di Cox’s Bazar), telah melaporkan wabah difteri pada tahun 2017, meminta dukungan dari WHO untuk tanggapan cepat, bimbingan teknis, bahkan pasokan obat dan vaksin difteri.

 

Selama tahun 2017, di Indonesia terjadi KLB Difteri di 170 kabupaten/kota dan di 30 provinsi, dengan jumlah sebanyak 954 kasus, dengan kematian sebanyak 44 kasus. Sedangkan pada tahun 2018 (hingga 9 Januari 2018), terdapat 14 laporan kasus dari 11 kab/kota di 4 propinsi (DKI, Banten, Jabar dan Lampung), dan tidak ada kasus yang meninggal. Pada tahun 2018 tidak ada penambahan Kabupaten/Kota yang melaporkan adanya KLB Difteri. Data terakhir, terdapat 85 kab/kota dari total 170 kab/kota yang sudah tidak melaporkan kasus baru. Itu artinya KLB di 85 Kabupaten Kota tersebut bisa dikatakan berakhir.

 

‘Outbreak Respons Immunization’ (ORI) merupakan ‘Standard Operating Procedure’ apabila terjadi KLB penyakit yang sebenarnya bisa dicegah oleh imunisasi (PD3I), dalam hal ini difteri. ORI dilaksanakan langsung bila ditemukan penderita Difteri oleh Puskesmas, dengan sasaran ORI adalah anak berusia usia 1 sampai 19 tahun. ORI bertujuan untuk meningkatkan kekebalan masyarakat dengan menutup ‘immunity gap’, sehingga diharapkan dapat memutus mata rantai penularan. Karena itu, ORI Difteri sebanyak tiga putaran perlu dilakukan untuk membentuk kekebalan tubuh dari bakteri Corynebacterium diphteriae.

 

 

Kelima adalah malaria. Setiap tahun, WHO memperkirakan lebih dari 200 juta kasus malaria di seluruh dunia, dengan lebih dari 400.000 kematian. Sekitar 90% kematian yang disebabkan oleh penyakit yang ditularkan nyamuk terjadi di Afrika sub-Sahara, dengan sisanya terjadi di Asia Tenggara, termasuk Timor Leste dan Indonesia, Amerika Selatan, Pasifik Barat dan Mediterania Timur. Di Republik Afrika Tengah dan Sudan Selatan, malaria membunuh lebih banyak orang daripada perang dalam konflik politik. Negara-negara lain yang masih berjuang melawan malaria adalah Republik Demokratik Kongo, Nigeria, dan Somalia.

 

Sebagian besar warga Indonesia telah bermukim di wilayah bebas malaria. Sekitar 72 persen penduduk Indonesia tinggal di daerah bebas malaria. Namun, masih terdapat 10,7 juta penduduk yang tinggal di daerah endemis menengah dan tinggi malaria.

 

Terhadap 5 buah keadaan darurat kesehatan global tersebut, kita wajib mencegah dan merespons tepat waktu. Sedangkan 5 buah keadaan darurat kesehatan lainnya akan dibahas kemudian.

Sudahkah kita bertindak bijak?

Sekian Yogyakarta, 5 September 2018 *) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak, Lektor FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com

 

MEDIKOLEGAL  JKN

fx. wikan indrarto*)

 

Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) BPJS Kesehatan No 2, 3, dan 5, juga rujukan on line, menjadi perdebatan di kalangan para dokter. Pengaturan dengan tujuan efisiensi penggunaan dana tersebut, dipandang sebagai pembatasan hak pasien dan dokter, sehingga melanggar prinsip medikolegal. Apa yang seharusnya dipahami?

 

 

Ketiga jaminan tersebut, yaitu layanan katarak, bayi baru lahir, dan rehabilitasi medik merupakan layanan yang memiliki pengeluaran biaya yang cukup besar. Operasi katarak mencapai Rp. 2,6 triliun, bayi baru lahir sehat yang ditagihkan secara terpisah dari paket ibunya sekitar Rp. 1,1 triliun dan layanan fisioterapi pada program rehabilitasi medik mencapai Rp. 960 miliar. Angka itu melebihi kasus katastropik, seperti jantung, gagal ginjal, sehingga ketiga layanan tersebut memiliki batasan baru dalam Perdirjampelkes yang dapat menghasilkan efisiensi mencapai Rp. 360 miliar.

 

Perdirjampelkes dipandang sebaliknya oleh perwakilan Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) Dr. Johan Arif Martua Maruarar Hutauruk, SpM(K), karena jika operasi katarak dibatasi, maka kualitas pelayanan tindakan dokter akan terganggu. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Ahli Obsteri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Budi Wiweko mengatakan, Perdirjampelkes sangat kontradiktif dengan upaya mengurangi angka kematian bayi dan ibu. Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Pulungan, mempertanyakan Perdirjampelkes karena resiko kematian bayi akan meningkat, dan hak hidup untuk bayi akan berkurang. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Ilham Oetama Marsis menyoroti pembatasan rehabilitasi medik dan pasien akan mengeluarkan biaya sendiri, untuk membiayai pengobatannya tersebut.

 

 

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang penentuan apakah sebuah tindakan medis boleh ditunda atau dihentikan, tidak mencakup pada layanan katarak, bayi baru lahir, dan rehabilitasi medik. Namun demikian,  kita dapat mencermati Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Bab 3 Pasal 14 dan 15 tentang penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup. Pada pasien yang berada dalam keadaan yang tidak dapat disembuhkan, akibat penyakit yang dideritanya (terminal state) dan tindakan kedokteran sudah sia-sia (futile), dapat dilakukan penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup. Permenkes tersebut mengatur ‘withdrawal’ atau ‘withholding’ terhadap  terapi dokter. Secara sederhana istilah ‘withholding life support’ berarti tidak lagi melakukan resusitasi dan ‘withdrawing life support’ menghentikan bantuan alat ventilator dan obat inotropik atau sedasi berat. Biasanya kematian alami akan segera terjadi karena kedua hal tersebut.

 

 

Kebijakan mengenai kriteria keadaan pasien untuk dilakukan ‘withdrawal’ atau ‘withholding’ ditetapkan oleh Direktur atau Kepala Rumah Sakit. Keputusan untuk menghentikan atau menunda terapi bantuan hidup dan tindakan kedokteran terhadap pasien dilakukan oleh tim dokter yang menangani pasien, setelah berkonsultasi dengan tim dokter yang ditunjuk oleh Komite Medik atau Komite Etik RS. Rencana tindakan penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup harus diinformasikan dan memperoleh persetujuan dari keluarga pasien atau yang mewakili pasien.

 

 

Keputusan untuk menghentikan suatu tindakan dokter dipengaruhi oleh sifat tindakan tersebut apakah sebagai bagian dari “care” ataukah “cure”. Apabila merupakan bagian dari “cure” dan dianggap sebagai tindakan medis yang sia-sia maka dapat dihentikan, tetapi apabila dianggap sebagai bagian dari “care”, maka oleh alasan apapun tidak etis bila dihentikan.

 

 

Terapi bantuan hidup yang dapat dihentikan atau ditunda hanya tindakan yang bersifat terapeutik atau ‘cure’, dan atau perawatan yang bersifat luar biasa (extraordinary). Dalam hal ini meliputi perawatan di ICU (Intensive Care Unit), resusitasi jantung paru, pengendalian disritmia, intubasi trakeal, ventilasi mekanis, obat vasoaktif, nutrisi parenteral, organ artifisial, transplantasi, transfusi darah, monitoring invasive, dan pemberian antibiotik serta tindakan lain yang ditetapkan dalam standar pelayanan kedokteran. Terapi bantuan hidup yang tidak dapat dihentikan atau ditunda karena bersifat ‘care’ meliputi oksigen, nutrisi enteral dan cairan kristaloid.

 

Berdasarkan Permenkes RI nomor 290 tahun 2008 bab 4 pasal 16 tentang persetujuan tindakan kedokteran pada situasi khusus, yaitu tindakan ‘withdrawing’ atau ‘withholding life support’ pada seorang pasien, harus mendapat persetujuan keluarga terdekat pasien.

 

 

Tindakan efisiensi penggunaan dana jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan yang juga dipandang sebagai pembatasan hak pasien dan dokter, harus dilakukan secara hati-hati. Pengaturan layanan pasien katarak, bayi baru lahir, dan rehabilitasi medik perlu pertimbangan mendalam pada aspek medik, bioetik dan medikolegal, bukan sekedar finansial.

 

Sudahkah kita bertindak bijak?

Sekian Yogyakarta, 6 September 2018 *) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak, Lektor FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com

ETIKA  BIOMEDIS  JKN

fx. wikan indrarto*)

Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) BPJS Kesehatan No 2, 3, dan 5, juga rujukan ‘on line’, menjadi perdebatan di kalangan para dokter. Pengaturan dengan tujuan efisiensi penggunaan dana BPJS Kesehatan tersebut, dipandang sebagai sebuah bentuk pembatasan atas hak pasien dan dokter, sehingga tidak etis. Apa yang seharusnya dipahami?

Ketiga jaminan tersebut, yaitu layanan katarak, bayi baru lahir, dan rehabilitasi medik merupakan layanan yang memiliki pengeluaran biaya yang cukup besar. Operasi katarak mencapai Rp. 2,6 triliun, bayi baru lahir sehat yang ditagihkan secara terpisah dari paket ibunya sekitar Rp. 1,1 triliun dan layanan fisioterapi pada program rehabilitasi medik mencapai Rp. 960 miliar. Angka itu melebihi kasus katastropik, seperti jantung, gagal ginjal, sehingga ketiga layanan tersebut memiliki batasan baru dalam Perdirjampelkes yang dapat menghasilkan efisiensi mencapai Rp. 360 miliar.

Perdirjampelkes dipandang sebaliknya oleh perwakilan Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) Dr. Johan Arif Martua Maruarar Hutauruk, SpM(K), karena jika operasi katarak dibatasi, maka kualitas pelayanan tindakan dokter akan terganggu. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Ahli Obsteri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Budi Wiweko mengatakan, Perdirjampelkes sangat kontradiktif dengan upaya mengurangi angka kematian bayi dan ibu. Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Pulungan, mempertanyakan Perdirjampelkes karena resiko kematian bayi akan meningkat, dan hak hidup untuk bayi akan berkurang. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Ilham Oetama Marsis menyoroti pembatasan rehabilitasi medik dan pasien akan mengeluarkan biaya sendiri, untuk membiayai pengobatannya tersebut.

Layanan katarak, bayi baru lahir, dan rehabilitasi medik, juga layanan kedokteran lainnya, berpegang teguh kepada 4 kaidah dasar moral (moral principles), yaitu otonomi, ‘beneficence’, ‘nonmaleficence’ dan ‘justice’. Otonomi berarti setiap tindakan medis haruslah memperoleh persetujuan dari pasien (atau keluarga terdekat, saat pasien tidak dapat memberikan persetujuannya) dan ‘beneficence’ berarti setiap tindakan medis harus ditujukan untuk kebaikan pasien. Sedangkan ‘non maleficence’ berarti setiap tindakan medis harus tidak boleh memperburuk keadaan pasien dan ‘justice’ berarti bahwa sikap atau tindakan medis harus bersifat adil, terutama dilihat dari segi ‘distributive-justice’, yaitu hilangnya ketidaksetaraan dalam masyarakat.

Dilema moral masih mungkin terjadi apabila prinsip otonomi dihadapkan dengan prinsip moral lainnya. Juga apabila prinsip ‘beneficence’ dihadapkan dengan ‘non maleficence’, misalnya apabila keinginan pasien (otonomi) ternyata bertentangan dengan prinsip ‘beneficence’ atau ‘non maleficence’, dan apabila sesuatu tindakan mengandung ‘beneficence’ dan ‘non maleficence’ secara bersamaan seperti pada ‘rule of double effect’. Prinsip doktrin efek ganda adalah kriteria etika yang menganjurkan untuk mengevaluasi dampak tindakan yang sah, misalnya menghilangkan rasa sakit pasien yang sakit parah, yang mungkin juga dapat menyebabkan efek buruk dan wajib dihindari, misalnya kehidupan pasien yang sedikit diperpendek. Contoh pertama efek ganda adalah ‘treatment of homicidal self-defense’ oleh Thomas Aquinas dalam karyanya Summa Theologica (1265–1274).

Langkah pertama dokter adalah menghormati harkat martabat pasien (otonomi), pada kondisi ini pasien maupun keluarganya harus mempunyai otonomi untuk menerima informasi yang relevan tentang penyakitnya. Dokter harus menentukan apakah pasien, keluarga atau kerabat paham tentang kondisi kesehatan terakhir dari pasien. Hal penting berikutnya adalah menentukan kapan tindakan medik untuk pasien sudah berubah dari ‘ordinary’ menjadi ‘extraordinary’.

Tindakan yang ‘ordinary’ (biasa) adalah semua tindakan medis, bedah atau obat-obatan yang menawarkan harapan berupa perbaikan keadaan yang wajar, yang dapat diperoleh atau dilakukan tanpa biaya berlebihan, kesakitan, susah payah atau ketidaknyamanan yang lain. Sedangkan tindakan yang ‘extraordinary’ (luar biasa) adalah semua tindakan medis dengan biaya berlebih, tetapi tidak menawarkan harapan adanya perbaikan keadaan yang wajar. Penentuan mana yang ‘ordinary’ atau ‘extraordinary’ menjadi sangat penting agar para dokter yakin bahwa tindakan profesionalnya tidak melanggar etika. Prinsip ini berasal dari Domingo Bañez (1528-1604), seorang dokter Spanyol terkait amputasi tangan seseorang, agar penyakitnya tidak akan menjalar dan membahayakan hidupnya.

Selain itu, tindakan medis dokter harus ditentukan terlebih dahulu, apakah sebagai bagian dari “care” ataukah “cure”. Apabila merupakan bagian dari “cure” dan dianggap sebagai tindakan medis yang sia-sia, maka dapat dihentikan atau tidak dilakukan. Sebaliknya, apabila dianggap sebagai bagian dari “care”, maka oleh alasan apapun tidak etis apabila dihentikan.

Layanan katarak, bayi baru lahir, dan rehabilitasi medik untuk pasien peserta JKN memang merupakan layanan yang memiliki pengeluaran biaya yang cukup besar. Seandainya ketiganya termasuk ‘care’ dan ‘ordinary’, maka layanan harus diberikan sesuai indikasi medis murni. Sebaliknya, kalau termasuk ‘cure’ tetapi ‘extraordinary’, maka layanan tersebut dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan sama sekali, karena tidak murni ditentukan oleh indikasi medis dan secara etika biomedis dapat dibenarkan.

Apakah kita sudah cerdas?

SekianYogyakarta, 4 September 2018 *) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak, lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com