POLUSI   TERHADAP   ANAK

fx. wikan indrarto*)

 

 

Setiap hari sekitar 93% anak di dunia, yaitu 1,8 miliar anak menghirup udara yang sangat tercemar, sehingga menempatkan kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan mereka pada risiko yang serius. Tragisnya, banyak dari mereka meninggal, bahkan WHO memperkirakan pada tahun 2016, sekitar 600.000 anak meninggal akibat infeksi paru-paru yang disebabkan oleh udara yang tercemar. Apa yang perlu disadari?

 

 

Laporan WHO yang baru dikeluarkan pada hari Senin, 29 Oktober 2018 tentang polusi udara dan kesehatan anak, berisi tentang anjuran meresepkan udara bersih (prescribing clean air). Selain itu, juga menekan dampak besar polusi udara di luar ruang dan udara rumah tangga terhadap kesehatan anak, terutama di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Laporan ini diluncurkan pada konferensi pertama WHO tentang kaitan antara pencemaran udara dengan kesehatan (Global Conference on Air Pollution and Health).

 

Baca juga : 2018 Ancaman Kesehatan Global (1)

 

“Udara yang tercemar meracuni jutaan anak dan menghancurkan hidup mereka,” kata Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO. “Ini tidak dapat dimaafkan. Setiap anak harus dapat menghirup udara bersih, sehingga mereka dapat tumbuh dan mencapai potensi penuh mereka.”

 

Baca juga : 2018 Kematian Anak

 

Salah satu alasan penting mengapa anak sangat rentan terhadap efek polusi udara adalah bahwa mereka bernapas lebih sering, sampai 50 kali per menit daripada orang dewasa yang hanya 30 kali per menit, dan menyerap lebih banyak polutan. Selain itu, mereka juga hidup lebih dekat ke tanah, di mana beberapa polutan mencapai konsentrasi puncak di permukaan tanah, justru pada saat otak dan tubuh mereka sedang berkembang. Bayi baru lahir dan anak juga lebih rentan terhadap polusi udara rumah tangga, khususnya yang menggunakan bahan bakar dan teknologi pencemar untuk memasak, pemanasan ruang dan pencahayaan kamar. Polusi udara mampu mengerdilkan otak anak (stunting our children’s brains) dan mempengaruhi kesehatan mereka dengan cara yang lebih ganas dari yang kita duga. Namun demikian, sebenarnya ada banyak cara langsung untuk mengurangi emisi polutan berbahaya.

 

 

Kebijakan sehat yang perlu didukung misalnya peralihan memasak sehat dengan bahan bakar gas, mempromosikan penggunaan alat transportasi yang bebas polusi, perumahan hemat energi, dan perencanaan kota yang hijau. Selain itu, pembangkit listrik dengan emisi rendah yang lebih aman, teknologi industri yang lebih bersih, dan pengelolaan sampah kota yang lebih baik.

 

 

Di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah di seluruh dunia, 98% dari semua anak balita terpajan pada tingkat PM2.5, di atas pedoman kualitas udara WHO. PM 2.5 adalah partikulat debu melayang atau ‘Suspended Particulate Matter’ (SPM) yaitu campuran yang sangat rumit dari berbagai senyawa organik dan anorganik di udara dengan diameter yang sangat kecil, mulai dari < 1 mikron sampai dengan maksimal 500 mikron. Sebagai perbandingan, di negara berpenghasilan tinggi, hanya 52% anak balita yang terpapar pada tingkat kualitas udara yang sama. Lebih dari 40% populasi dunia, termasuk 1 miliar anak di bawah 15 tahun, terpapar pada tingkat polusi udara rumah tangga yang tinggi, terutama dari proses memasak dengan bahan bakar yang mencemari.

 

Baca juga : 2018 Dampak Tembakau

 

Sekitar 600.000 kematian pada anak dan remaja dikaitkan dengan polusi udara pada tahun 2016. Polusi udara rumah tangga dari proses memasak dan pencemaran udara luar ruang menyebabkan lebih dari 50% infeksi pernapasan akut bagian bawah, terutama pneumonia, pada anak balita di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Polusi udara adalah salah satu dari ancaman utama terhadap kesehatan anak, terhitung hampir 1 dari 10 kematian pada anak balita.

 

 

 

Tindakan oleh petugas sektor kesehatan mencakup menginformasikan, mendidik, dan terlibat dalam pembuatan kebijakan lintas sektoral. Selain itu, mendorong implementasi kebijakan untuk mengurangi polusi udara oleh semua negara, sesuai dengan pedoman kualitas udara global WHO, untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan anak. Untuk mencapai hal ini, semua pimpinan pemerintahan harus mengambil langkah seperti mengurangi ketergantungan berlebihan pada bahan bakar fosil, berinvestasi dalam peningkatan efisiensi energi, dan memfasilitasi penyerapan sumber energi terbarukan.

 

 

 

 

Pengelolaan sampah yang lebih baik, dapat mengurangi jumlah limbah yang dibakar di dalam masyarakat dan dengan demikian mengurangi polusi udara komunitas. Penggunaan eksklusif teknologi bersih dan bahan bakar untuk kegiatan memasak, pemanasan, dan penerangan rumah tangga, dapat secara drastis meningkatkan kualitas udara di dalam rumah dan di masyarakat sekitarnya. Selain itu, bangunan sekolah dan taman bermain anak harus ditempatkan jauh dari sumber utama polusi udara, seperti jalan raya yang sibuk, pabrik, dan pembangkit listrik.

 

‘Global Conference on Air Pollution and Health’ 2018 mengingatkan kita semua, akan bahaya polusi udara terhadap anak di sekitar kita.

Sudahkah kita bertindak bijak?

Sekian Yogyakarta, 30 Oktober 2018 *) Sekretaris IDI Wilayah DIY, Lektor FK UKDW, dokter spesialis anak, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161

 

 

SEMUA   BERHAK   SEHAT
fx. wikan indrarto*)

 

Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus pada Selasa, 23 Oktober 2018 bertemu Paus Franciscus di Vatican, untuk memastikan bahwa semua orang dapat memperoleh perawatan kesehatan yang mereka butuhkan, siapa pun mereka, di mana pun mereka tinggal. Apa maknanya bagi kita?

 

 

 

 

Paus Franciscus dan Dr. Tedros menegaskan bahwa kesehatan adalah hak, dan seharusnya bukan merupakan hak istimewa (not a privilege) untuk segelintir orang. Kedua tokoh dunia tersebut juga berbagi komitmen untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, khususnya bagi warga dunia yang paling rentan dan terpinggirkan, baik di negara kaya maupun miskin.

 

 

 

Kita semua senang mendapat dukungan Paus Fransiskus dan gereja semesta, atas upaya segenap petugas kesehatan untuk memperpanjang hak hidup dan kesehatan bagi semua orang. Selain itu, kita layak menyambut baik penekanan Paus pada kesejahteraan anak. Paus Farnsiscus juga menegaskan dukungannya untuk semua orang yang bekerja bersama petugas kesehatan di seluruh dunia, dalam upaya untuk menciptakan kesehatan bagi semua, terutama bagi banyak orang yang tidak mampu, anak, dan lansia, juga masyarakat yang menderita sakit dan kelaparan.

 

 

 

 

Paus Franciscus dan Dr. Tedros bertemu di Vatikan, Roma Italia sebelum Konferensi Global tentang Layanan Kesehatan Primer, yang akan berlangsung pada 25-26 Oktober 2018 di Astana, Kazakhstan. Konferensi ini menandai ulang tahun ke empat puluh Deklarasi Alma Ata yang bersejarah. Pertemuan di Kazakhstan akan merumuskan deklarasi baru, untuk merevitalisasi layanan kesehatan primer di seluruh dunia. Pada ulang tahun ke 40 Deklarasi Alma-Ata tahun 2018 ini, semua negara, termasuk Indonesia, diminta untuk memperkenalkan, mengembangkan, dan memelihara sistem kesehatan primer, dengan tujuan utama untuk mencapai Kesehatan Untuk Semua (Health For All) dan menjamin kesehatan bagi semua warganya atau ‘Universal Health Coverage’ (UHC). Deklarasi Alma Ata tahun 1978 merupakan bentuk kesepakatan bersama antara 140 negara (termasuk Indonesia), dalam Konferensi Internasional Pelayanan Kesehatan Primer di kota Alma Ata, Kazakhstan, yang disponsori oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan organisasi PBB untuk Anak (UNICEF).

 

 

 

 

Isi pokok deklarasi ini, bahwa Pelayanan Kesehatan Primer adalah strategi utama untuk pencapaian kesehatan untuk semua (Health for all), sebagai bentuk perwujudan hak asazi manusia. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa layanan kesehatan berfokus pada perawatan untuk orang per orang. Dengan demikian, bukan hanya perawatan kesehatan untuk penyakit atau kondisi tertentu, tetapi juga mengelola semua aspek kehidupan dan situasi individu setiap orang.

 

 

 

 

Layanan kesehatan primer adalah jantung dari dorongan global untuk mencapai UHC. Selain itu, juga merupakan salah satu fondasi inti tercapainya T’ujuan Pembangunan Berkelanjutan’ untuk kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi semua orang. Pada ‘World Health Report’ 2010, jelas tercantum bahwa reformasi layanan dan sistem pembiayaan kesehatan sangat penting untuk terciptanya UHC. Langkah pertama adalah meningkatkan layanan kesehatan primer. Layanan kesehatan primer yang kuat adalah nyawa dari setiap sistem kesehatan, dan tidak ada satupun negara yang dapat mencapai UHC, tanpa penguatan hal itu. Layanan kesehatan primer adalah lini pertama untuk melawan penyakit menular, mampu memperlambat perjalanan alamiah penyakit tidak menular, dan sangat penting bagi peningkatan derajad kesehatan ibu dan anak, yang merupakan kelompok pengguna utama layanan kesehatan. Layanan kesehatan primer Ini adalah dasar dari sistem kesehatan yang efektif dan kunci untuk mencapai UHC.

 

Baca juga : 2018 Tahap Menuju UHC

Konstitusi WHO (1946) menegaskan bahwa sehat adalah hak asasi manusia. Dengan demikian, semua negara memiliki kewajiban hukum bagi warganya dengan memastikan akses terhadap layanan kesehatan tepat waktu, dapat diterima, dan terjangkau, dengan kualitas yang memadai. Selain itu, juga penyediaan faktor terkait sehat, seperti air bersih, sanitasi, makanan, perumahan, informasi dan pendidikan kesehatan.

 

Baca juga : 2018 HAK SEHAT

 

Hak atas kesehatan (Pasal 12) dalam ‘General Comment 14 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights’, sebuah komite ahli yang independen mencakup 4 komponen inti, yaitu ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility), penerimaan (acceptability), dan mutu (quality). Ketersediaan (availability) mengacu pada adanya fasilitas, obat, alat dan layanan kesehatan yang memadai untuk semua warga. Ketersediaan dapat diukur melalui analisis data terpilah untuk berbagai kelompok masyarakat yang berbeda termasuk usia, jenis kelamin, lokasi tinggal dan status sosial ekonomi. Selain itu, juga survei kualitatif untuk menggambarkan cakupan kesenjangan dan cakupan penyebaran petugas kesehatan profesional.

 

 

 

 

Keterjangkauan (accessibility) adalah kemudahan saat memerlukan fasilitas, obat, alat dan layanan kesehatan untuk semua warga. Aksesibilitas memiliki empat dimensi yang saling tumpang tindih, yaitu tanpa diskriminasi, aksesibilitas fisik, ekonomis dan informasi. Menilai aksesibilitas memerlukan analisis penghalang yang ada, baik keuangan, fisik atau lainnya, dan bagaimana dampaknya terhadap warga yang paling rentan. Selain itu, juga sistem informasi kesehatan yang baik dan menjangkau semua populasi. Penerimaan (acceptability) berkaitan dengan penghormatan petugas kesehatan terhadap etika kedokteran, budaya lokal, dan kepekaan terhadap kondisi pasien. Akseptabilitas mensyaratkan bahwa fasilitas kesehatan, barang, layanan dan program berpusat pada pasien dan memenuhi kebutuhan spesifik dari kelompok populasi yang beragam, sesuai dengan standar etika profesi, etika internasional untuk kerahasiaan, dan ‘informed consent.’

 

Baca juga : 2018 UHC di Indonesia

 

Pertemuan Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus dengan Paus Franciscus, menegaskan bahwa setiap orang, di mana pun mereka tinggal, wajib mendapatkan haknya untuk sehat.

Apakah kita telah ikut mewujudkan?

Sekian Yogyakarta, 30 Oktober 2018 *) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

 

SATU  IDI

fx. wikan indrarto*)

 

Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke-30 yang digelar di Gedung Convention Hall Samarinda, Kaltim pada 23-28 Oktober 2018, dihadiri oleh para pengurus IDI dari 33 provinsi dan 412 kabupaten/kota dengan peserta 1.534 orang dokter. Keputusan apa yang menarik?

 

 

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan IDI sebagai satu-satunya organisasi profesi kedokteran yang sah di Indonesia, dalam sidang pengucapan putusan di gedung MK Jakarta, Kamis, 26 April 2018. Dengan demikian, keputusan yang diambil dalam Muktamar IDI di Samarinda, berlaku dan mengikat bagi segenap dokter di seluruh Indonesia. Selain itu, pola pikir, gerak langkah dan tindakan dokter adalah serempak, satu dan kompak dalam koordinasi IDI.

 

 

 

 

Sebagai Keynote Speaker, Ketua Umum Pengurus Besar IDI Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis, SpOG menyatakan bahwa IDI siap berubah, dalam proses adaptasi menghadapi era disrupsi dalam bidang apapun, termasuk bidang kedokteran. Presiden Joko Widodo dalam sambutan pembukaan Muktamar IDI di Samarinda, siap menunggu bukti perubahan yang akan dilakukan IDI. Selain itu, Presiden juga memuji para dokter yang menjadi pejuang kemerdekaan RI, di podium Samarinda Convention Hall, Kalimantan Timur, Kamis, 25 Oktober 2018. Jokowi menyebut dokter dapat membawa pengaruh besar bagi lanskap perpolitikan serta menjadi salah satu profesi yang diimpikan. Dengan tegas PresidenJokowi meminta para dokter melek teknologi dan mengikuti perubahan zaman seiring revolusi industri seri ke 4, untuk membentuk dokter 4.0. dan ‘smart hospital’.

 

 

 

Ketua IDI Wilayah Kaltim, DR. dr. Nataniel Tandirogang, MSi berhasil baik dalam memimpin kepanitiaan peyelenggaraan Muktamar. Selain itu, juga berhasil baik dalam memimpin sidang pleno organisasi untuk merumuskan berbagai keputusan penting. Banyak keputusan Muktamar yang menegaskan hakekat satu IDI dan akan diberlakukan sesuai dengan tema besar Muktamar IDI ke-30, yaitu “Reformasi tentang Sistem Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan.” Namun demikian, seperti yang kami suarakan secara langsung dalam rapat pleno saat Muktamar, paling tidak ada 3 buah tantangan yang besar dan seolah terlewatkan.

 

 

 

Sesi Muktamar sempat terjerumus membahas hal yang teknis seperti cara pelantikan pengurus dan huruf besar pada singkatan dokter, sehingga kehabisan konsentrasi untuk membahas hal yang strategis. Perubahan IDI menghadapi era disrupsi seperti yang dijanjikan Ketua Umum Pengurus Besar IDI Prof. DR. Dr. Imam Oetama Marsis, SpOG (K) dan ditunggu buktinya oleh Presiden Jokowi tidak terumuskan. Selain itu, srategi membentuk dokter 4.0. dan ‘smart hospital’ juga tidak muncul. Apalagi rumusan agar dokter dapat membawa pengaruh besar bagi lanskap perpolitikan di Indonesia. Ketiga tantangan besar tersebut seolah tenggelam dan tidak terlintas dalam benak segenap dokter peserta Muktamar.

 

 

Adaptasi dokter dalam proses pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan pada era disrupsi, seharusnya teridentifikasi benar, sehingga dapat dirumuskan peta jalan (road map)-nya. Selain itu, strategi membentuk dokter 4.0. dan ‘smart hospital’ juga perlu disiapkan. Konsep revolusi industri 4.0 pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab (80 tahun). Teknisi dan ekonom terkenal asal Ravensburg Jerman itu menulis dalam bukunya, ‘The Fourth Industrial Revolution,’ tentang sebuah konsep yang telah mengubah hidup dan kerja manusia. Sekarang kita telah masuk zaman revolusi industri ke 4 atau sering disebut 4.0, yang ditandai dengan sistem ‘cyber-physical’, karena industri mulai menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin dan data. Presien Joko Widodo melihat peluang ini dan memprogram agar era ini menyumbang penciptaan lapangan kerja lebih banyak, serta investasi baru yang berbasis teknologi, sehingga dibentuklah ‘roadmap’ dengan nama ‘Making Indonesia 4.0’.

 

 

Lima jenis teknologi utama pada sistem industri 4.0, adalah ‘Internet of Things’, ‘Artificial Intelligence’, ‘Human–Machine Interface’, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi ‘3D Printing’. Teknologi kedokteran digital telah tersedia, sehingga sekarang diperlukan definisi ulang (reshape) hubungan dokter dengan pasien. Oleh sebab itu, sebaiknya para dokter mengadvokasi pemerintah, penjamin biaya pasien seperti BPJS Kesehatan, dan kelompok lain untuk memulai penggunaan teknologi digital ini.

 

 

Hal yang tidak kalah penting adalah rumusan agar para dokter dapat membawa pengaruh besar bagi lanskap perpolitikan di Indonesia, khususnya pada tahun politik mendatang. Para dokter seharusnya tampil menjadi pembawa ide dan pengaruh kenegarawan, ikut serta meredam berita bohong dan ujaran kebencian, serta terlibat dalam pendidikan politik bagi sesama warga bangsa secara bermartabat. Selain itu, para dokter Indonesia seharusnya mengedukasi warga bangsa, agar dapat menangkal pola pikir radikalisasi, mengajarkan nilai-nilai rasional, seperti agar tetap merasa nyaman dengan ketidaksempurnaan, terlibat aktif dalam perbaikan, menoleransi perbedaan, dan tidak mengidealkan sebuah utopia. Singkat kata cara ini dinamakan moderasi.

 

 

Sudahkah kita siap menjadi dokter dalam satu IDI, terlibat dalam ‘Making Indonesia 4.0’ dengan jalan moderasi?

 

Sekian Yogyakarta, 29 Oktober 2018 *) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, peserta Muktamar IDI ke 30, dokter spesialis anak, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

 

 

MENGHADANG  INFLUENZA

fx.  wikan indrarto*)

 

Oleh kebanyakan orang influenza mungkin tidak dianggap sebagai penyakit serius. Pada hal influenza musiman telah menyebabkan kematian pada 650.000 orang setiap tahun. Apa yang harus dihadang?

 

 

Flu disebut influenza musiman karena menyerang pada musim paling dingin dalam dua kali setahun. Serangan terjadi sekali di musim dingin belahan bumi utara, dan sekali di musim dingin belahan bumi selatan, tetapi mengancam sepanjang tahun di daerah tropis dan subtropis. Ancaman lainnya adalah virus influenza terus bermutasi, untuk menghindari sistem kekebalan tubuh manusia. Ketika virus jenis baru muncul, dapat dengan mudah menginfeksi orang dan menyebar di antara banyak orang, sehingga dapat menjadi pandemi.

 

 

Dr. Wenqing Zhang, manajer Program Influenza Global WHO menjelaskan bahwa pandemi yang disebabkan oleh virus influenza jenis baru adalah sebuah kepastian. Namun demikian, kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, apa strain virus itu, dan bagaimana parahnya penyakit itu. Tahun 2018 ini adalah peringatan ke-100 tahun dari salah satu krisis kesehatan masyarakat paling besar dalam sejarah modern, yaitu pandemi influenza tahun 1918 yang dikenal sebagai “flu Spanyol” (Spanish flu). Pandemi influenza 1918 yang hampir tak terbayangkan, menginfeksi sepertiga populasi global saat itu, yaitu sekitar 500 juta orang. Pada saat pandemi mereda dua tahun kemudian, lebih dari 50 juta orang diperkirakan telah meninggal. Secara global, jumlah pasien yang meninggal melampaui korban Perang Dunia Pertama, yaitu sekitar 17 juta orang.

 

 

Karena pertimbangan politik, nama Spanyol digunakan untuk pandemi 1918. Korban meninggal lebih banyak terjadi di Perancis dan Amerika Serikat, tetapi hal itu tidak dipublikasikan di negara-negara itu karena sensor masa Perang Dunia I. Dokter Perancis bahkan menyebutnya dengan nama kode “maladie onze”, yang berarti penyakit 11. Ketika penyakit itu muncul di Spanyol, yang netral selama Perang Dunia I, negara itu tidak memiliki sensor pemerintah, sehingga terbit  laporan publik pertama terkait pandemi, dan namanya digunakan sampai sekarang. Penyakit influenza ini unik, karena patogen biasanya tidak mengenal garis perbatasan nasional, kelas sosial, status ekonomi, dan bahkan usia penderita. Influenza biasanya lebih mematikan pada orang yang sangat muda atau lanjut usia, tetapi pandemi influenza 1918 justru sangat fatal pada pria berusia 20 hingga 40 tahun.

 

 

Satu juta orang di seluruh dunia meninggal dalam wabah tahun 1957 yang dimulai di China dan menyebar secara global. Pada tahun 1968, wabah lain menyebabkan kematian pada sekitar 1-3 juta jiwa. Pada tahun 2003, kemunculan kembali virus A (H5N1) atau apa yang disebut flu burung, menggambarkan bagaimana virus dapat menular dari hewan ke manusia. Untunglah tidak mencapai tahap pandemi, karena tidak dapat menular secara berkelanjutan dari orang ke orang.

 

 

Pandemi flu babi 2009 virus A (H1N1) dimulai di Meksiko yang menyebar dengan cepat ke lebih dari 214 negara. Antara 105.000 sampai 395.000 orang diperkirakan telah meninggal. Meski begitu, dunia relatif beruntung, ternyata lebih ringan daripada beberapa epidemi influenza musiman, yang dapat membunuh dua kali lipat jumlah itu. Kemunculan kembali pada tahun 2004 dari virus influenza yang sangat ganas dengan potensi pandemi, memicu diskusi global tentang akses ke vaksin pandemi oleh negara berkembang.

 

 

 

Saat ini dunia terlihat sangat berbeda dari yang terjadi 100 tahun yang lalu. Kita sekarang memiliki obat antivirus, vaksin, tes diagnostik, dan teknik pengawasan modern. Kita juga telah belajar dari pandemik berikutnya di abad ke-20 dan 21. Kita memiliki lebih banyak alat untuk menghadang dan memerangi pandemik daripada sebelumnya, termasuk pengembangan sistem surveilans influenza global, yang terus memantau evolusi strain virus influenza yang bersirkulasi. Selain itu, juga pengembangan perjanjian antar negara, untuk memastikan pembagian virus dan data flu, bersama dengan penguatan kapasitas persiapan global, dan semua upaya untuk terus meningkatkan efektivitas menghadapi influenza musiman, dengan vaksin dan obat antivirus baru yang lebih kuat.

 

 

 

 

Beberapa negara dengan tingginya jumlah infeksi pada manusia, termasuk Indonesia pada jaman Menkes DR. Dr. Siti Fadhilah Supari, SpJP(K) menyuarakan keprihatinan bahwa mereka telah berbagi sampel virus dengan ‘the Global Influenza Surveillance and Response System’ (GISRS). Namun demikian, banyak negara tersebut justru tidak memiliki akses ke vaksin yang dibuat menggunakan informasi dan bahan sampel dari negaranya sendiri. Untuk meningkatkan akses negara berkembang ke vaksin dan pasokan respons pandemi kritis lainnya, dibentuklah Kerangka Kerja Pandemi Influenza pada tahun 2011 oleh 194 Negara Anggota WHO. Kerangka kerja ini akan membantu negara-negara yang membutuhkan untuk mengakses vaksin, obat antivirus, dan set diagnostik pada saat pandemi.

 

 

 

 

Dua manfaat utama dari perjanjian tersebut adalah: pertama, produsen vaksin yang menerima bahan vaksin virus dari GISRS, harus berkomitmen untuk memberikan kepada WHO sekitar 10% dari produksi vaksin influenza mereka, sehingga dapat didistribusikan ke negara-negara yang membutuhkan pada saat terjadi pandemi. Kedua, produsen obat dan perangkat diagnostik influenza yang menggunakan material dari GISRS diharuskan menyumbang US $ 28 juta per tahun kepada WHO, yang kemudian menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan kemampuan negara-negara untuk menghadang influenza.

 

 

Dokter sebaiknya mengetahui kapan harus menggunakan obat anti flu terbaik, yaitu oseltamivir (Tamiflu®) atau penghambat neuraminidase lainnya. CDC saat ini merekomendasikan penggunaan Tamiflu® secara dini, untuk kelompok berisiko tinggi akan terkena penyakit berat dan anak. Tamiflu®  harus diberikan dalam waktu 48 jam setelah muncul gejala klinis. Namun demikian, kebanyakan orang dengan influenza akan memiliki penyakit yang relatif ringan, dan penggunaan Tamiflu® secara rutin tidak disarankan, untuk orang dalam kelompok di luar indikasi yang berisiko tinggi tersebut.

 

 

Ternyata lebih dari 80% anak yang meninggal terkait flu terbukti tidak divaksinasi. Hal ini penting diketahui bahwa vaksin influenza tetap merupakan sarana terbaik untuk pencegahan, dan pada usia berapapun masih belum terlambat untuk mendapatkan vaksin influenza. Komposisi vaksin influenza yang direkomendasikan untuk digunakan pada musim influenza tahun 2018-2019 adalah vaksin quadrivalent. Vaksin ini dapat memberikan kekebalan atas 4 jenis virus influenza, yaitu virus Michigan / 45/2015 (H1N1), virus Singapura / INFIMH-16-0019 / 2016 (H3N2), virus Colorado / 06/2017 (Victoria / 2/87); dan virus Phuket / 3073/2013 (Yamagata /16/88).

 

 

 

 

Momentum seratus tahun ‘Great Influenza’ tahun 1918, mengingatkan kita akan hebatnya mutasi virus influenza, sehingga selalu berubah, ada dan mengancam kita. Pemberian obat oseltamivir (Tamiflu®) dan imunisasi influenza, tetap terbukti bermanfaat dalam strategi menghadang influenza.

 

Sudahkah kita bertindak bijak?

Sekian Yogyakarta, 19 Oktober 2018 *) dokter spesialis anak, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, Lektor di FK UKDW, Alumnus S3 UGM, WA 081227280161

 

BATUK  PADA  ANAK  DALAM  ERA  JKN
fx. wikan indrarto*)

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sesuai UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Pengelolaan medis pada anak dengan keluhan batuk tentu harus mengikuti regulasi BPJS Kesehatan. Apa yang harus disiasati?

Tujuan program JKN adalah tercapainya UHC (Universal Health Coverage), yaitu sebuah kondisi di mana setiap orang dapat menerima layanan kesehatan yang mereka butuhkan, tanpa mengalami kesulitan dalam bidang keuangan. Peserta Program JKN pada 1 Juli 2018 telah mencapai 199.133.927 orang atau 79,6% dari seluruh warga negara Indonesia. Semua peserta JKN dilayani di 27.330 Fasilitas Kesehatan (faskes) provider JKN. Hasil survei PT. Frontier Consulting Grup di tahun 2017 angka kepuasan peserta JKN mencapai 79,5%, sementara indeks kepuasan faskes secara total 75,7%. Dengan demikian, program JKN terbukti sudah dirasakan manfaatnya oleh lebih banyak warga, sehingga layak diteruskan dengan terus menerus disempurnakan.

Permenkes 5/2014 tentang Panduan Praktik Klinik di Faskes Tingkat Pertama (FKTP), berisi panduan diagnostik dan penatalaksanaan berbagai penyakit, yang di dalamnya terdapat aturan kapan harus dirujuk ke tingkat lanjutan. Terdapat 155 penyakit yang pembiayaannya dapat ditanggung BPJS dan wajib ditangani di FKTP sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI). SKDI diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia di Jakarta tahun 2012. Pada Sistem Respirasi dalam SKDI, terdapat 46 jenis penyakit dan 9 penyakit di antaranya memiliki bobot tingkat kemampuan 4. Dalam hal ini, Tingkat Kemampuan 4 berarti dokter berkompeten untuk mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas, tanpa harus merujuk pasien ke RS. Ke 9 penyakit tersebut adalah Influenza, Pertusis, Faringitis, Tonsilitis, Laringitis, Asma bronkial, Bronkitis akut, Pneumonia, bronkopneumonia dan Tuberkulosis paru tanpa komplikasi. Keluhan batuk pada anak umumnya merupakan kasus yang harus dilayani secara tuntas di FKTP dan tidak boleh dirujuk ke FKTL atau RS.

 

Menurut Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013, Permenkes Nomor 71 tahun 2013 dan Surat Edaran Nomor HK/MENKES/31/I/2014, disebutkan bahwa cakupan pelayanan rujukan segera ke UGD RS yang dapat dijamin, adalah sesuai dengan kriteria gawat darurat. Dari 16 penyakit yang masuk Kriteria Gawat Darurat Bagian Pediatri, tidak satupun yang terkait dengan keluhan batuk. Sebaliknya, dari 15 Kriteria Gawat Darurat Bagian Paru, terdapat 3 penyakit yang dapat terjadi dengan keluhan adanya batuk pada anak, yaitu asma bronkiale sedang atau parah, pneumonia sepsis, dan status asmatikus. Layanan di UGD untuk batuk pada anak di luar itu, tidak ada penjaminan biaya layanan.

 

 

Pengelolaan pasien anak yang dirawat inap di RS, mengacu pada PMK Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, berisi tarif INA CBGs. Pada Regional 1 Rumah Sakit D Pemerintah Rawat Inap, pasien anak dengan keluhan batuk yang terdiagnosis Peradangan Dan Infeksi Pernafasan derajad sedang dengan kode J‐4‐15‐II kelas 2, memiliki tarif Rp. 4.787.600. Bronkitis, laringitis dan lainnya termasuk dalam kode ini. Untuk diagnosis Simple Pneumonia & Whooping Cough derajad sedang dengan kode J‐4‐16‐I, kelas 2 memiliki tarif Rp. 5.605.700. Asthma & Bronkiolitis derajad sedang kode J‐4‐18‐II kelas 2 bertarif Rp. 3.380.000, dan Penyakit Paru Interstitial derajad sedang kode J‐4‐19‐I, kelas 2 bertarif Rp. 4.809.700, termasuk pneumoconiosis (penimbunan debu di dalam jaringan paru) dan asbestosis (peradangan paru karena material asbes). Besaran tarif tersebut hendaknya dijadikan salah satu pertimbangan oleh para dokter di RS, dalam pengelolaan pasien anak dengan keluhan batuk.

BPJS Kesehatan telah mewajibkan menggunakan sistem rujukan ‘online’ per 1 September 2018. Sistem rujukan ‘online’ ini ditampung dalam aplikasi bernama ‘Primary Care’ BPJS Kesehatan di laman pcare.bpjs-kesehatan.go.id. P-Care adalah aplikasi yang digunakan oleh petugas atau dokter FKTP untuk pengecekan data peserta dan RS tujuan rujukan, termasuk jadwal praktek masing-masing dokter di RS. Selain penggunaan aplikasi online, sistem ini juga membuat sistem rujukan berjenjang yang mengunci. Sebagai contoh, FKTP diatur lebih dulu merujuk pasien ke FKTRL atau RS tipe D atau C. Jika kapasitas layanan RS sudah mencapai 80 persen, barulah FKTP dapat merujuk pasien ke RS tipe B atau A.

Pasien anak dengan keluhan batuk dapat dirujuk ke poliklinik, bukan UGD RS, kepada dokter spesialis anak ataupun dokter spesialis anak konsultan respirologi, sebagai dokter sub spesialis menggunakan aplikasi p-care. Penjaminan biaya di RS harus sesuai dengan PMK 64 tahun 2016, yaitu tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Semua pasien rawat jalan memiliki tarif Rp. 195.000. Pada PMK 52 tahun 2016 tentang hal yang sama, pada Pasal 25 ayat 1 menyebutkan bahwa besaran tarif pelayanan rawat jalan eksekutif, paling banyak meningkat sebesar Rp. 250.000 untuk setiap episode rawat jalan. Namun demikian, kalau ada tindakan atau prosedur yang diberikan kepada pasien anak yang batuk, akan memiliki tarif yang berbeda (‘top up’ ataupun ‘top down’). Sebagai contoh adalah Tarif INA-CBG 2016 Regional 1 Rumah Sakit D Pemerintah Rawat Jalan, Prosedur Terapi Saluran Pernafasan dengan kode J-3-13-0, memiliki tarif top up Rp. 307.500. Dalam hal ini termasuk terapi inhalasi menggunakan berbagai alat. Prosedur Uji Fungsi Paru dengan kode 9 J-3-16-0 memiliki tarif ‘top up’ Rp. 433.800, tetapi prosedur Rongent (Plain Film) dengan kode Q-5-14-0, justru memiliki tarif ‘top down’ Rp. 101.100. Besaran tarif tersebut hendaknya dijadikan salah satu pertimbangan oleh para dokter di RS, dalam pengelolaan pasien anak dengan keluhan batuk.

Perlu juga diingat adanya Program Rujuk Balik (PRB) untuk peningkatan kualitas layanan terdapat 9 (sembilan) macam penyakit kronis, yaitu: Diabetes mellitus, Hipertensi, Jantung, Asma, Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK), Epilepsi, Skizofrenia, Stroke, dan Systemic Lupus Erytematosus (SLE). Penerapan PRB pada era JKN bertujuan untuk meningkatkan rasio kontak antara peserta dengan FKTP, sehingga dokter di FKTP dapat memantau kondisi penyakit peserta JKN. Dengan demikian, pasien anak dengan keluhan batuk karena asma, diwajibkan mengikuti PRB setelah 3 bulan stabil dalam pengelolaan dokter di RS. Obat rumatan untuk anak dengan batuk karena asma yang sudah stabil, akan disiapkan di apotek yang bekerjsama dengan BPJS Kesehatan, bukan lagi di RS.

Menjadi tanggung jawab kita bersama, agar program JKN terus berkelanjutan dan semakin dirasa manfaatnya oleh seluruh warga Indonesia, termasuk semua anak dengan keluhan batuk. Untuk itu, dalam keterbatasan sumberdaya finansial, kita semua wajib mencermati ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi selisih bayar negatif ataupun gagal klaim yang merugikan RS, sehingga UHC dapat tercapai sesuai target, yaitu sebelum 1 Januari 2019.

Sudahkah kita siap?

Sekian Yogyakarta, 10 Oktober 2018 *) dokter spesialis anak, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW WA : 081227280161

HARI PANGAN SEDUNIA 2018

fx. wikan indrarto*)

Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) diadakan setiap tahun pada tanggal 16 Oktober, tanggal ketika Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) didirikan pada tahun 1945. Apa yang perlu kita lakukan?

Tema internasional HPS 2018 “Our Actions are Our Future”, sedangkan tema nasionalnya ialah “Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Rawa Lebak dan Pasang Surut Menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2018”. Semangatnya sama, yaitu untuk memerangi kelaparan. Kelaparan telah meningkat selama tiga tahun terakhir, kembali ke tingkat pada satu dekade sebelum ini. Pembalikan ini adalah peringatan yang jelas bahwa lebih banyak hal yang harus segera dilakukan, jika Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) Bebas Lapar (Zero Hunger) ingin tercapai pada tahun 2030. Situasi semakin memburuk di Amerika Selatan dan sebagian besar wilayah Afrika, sementara tren penurunan pada kekurangan makanan di Asia, terutama Indonesia, tampaknya melambat secara signifikan.

Tanda mengkhawatirkan adanya peningkatan rawan pangan dan tingginya kejadian kurang gizi, adalah peringatan yang jelas bahwa ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, untuk memastikan bahwa ‘leave no one behind’ (tidak meninggalkan siapa pun di belakang), saat menuju pencapaian sasaran SDG pada ketahanan pangan dan perbaikan gizi. Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD), Dana Anak-Anak PBB (UNICEF), Program Pangan Dunia (WFP) dan Sekjen WHO, dalam kata pengantar bersama pada laporan tersebut. Ditegaskan juga bahwa variabilitas iklim mempengaruhi pola curah hujan dan musim pertanian. Selain itu, perubahan iklim yang ekstrem seperti kekeringan dan banjir, merupakan salah satu pendorong utama di balik meningkatnya kelaparan, bersama dengan konflik bersenjata dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Perubahan iklim telah merusak produksi tanaman utama seperti gandum, beras dan jagung di daerah tropis dan subtropis dan ini diperkirakan akan memburuk, ketika suhu lingkungan meningkat lebih ekstrim. Laporan tersebut menunjukkan bahwa prevalensi dan jumlah orang yang kekurangan gizi cenderung lebih tinggi, di negara yang terkena perubahan iklim ekstrem. Kekurangan gizi lebih tinggi lagi, ketika paparan iklim ekstrem diperparah oleh proporsi penduduk tergantung pada sistem pertanian yang tinggi, sangat sensitif terhadap curah hujan, dan variabilitas suhu. Anomali suhu atas lahan pertanian global terus menerus lebih tinggi, daripada rata-rata sepanjang tahun 2011-2016, yang menyebabkan lebih seringnya cuaca panas yang ekstrim dalam lima tahun terakhir. Sifat musim hujan juga berubah, baik akhir ataupun awal musim hujan, dan distribusi curah hujan juga tidak merata dalam satu musim. Hal ini berlanjut menjadi kegagalan produksi pertanian, yang berkontribusi pada kekurangan ketersediaan pangan, kenaikan harga makanan, dan penurunan pendapatan, sehingga mengurangi akses warga masyarakat kepada makanan.

Data rinci menunjukkan bahwa jumlah orang lapar di dunia pada tahun 2017 adalah 821 juta atau 1 dari setiap 9 orang, di Asia 515 juta, di Afrika 256,5 juta dan di Amerika Latin dan Karibia 39 juta. Anak balita yang terkena stunting (pendek) 150,8 juta (22,2%) dan wasting (kurus) 50,5 juta (7,5%). Sebaliknya, anak balita yang kelebihan berat badan 38,3 juta (5,6%) dan orang dewasa yang mengalami obesitas 672 juta (13% atau 1 dari 8 orang dewasa). Persentase wanita usia subur dengan anemia 32,8%, persentase bayi berusia di bawah 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif 40,7%.

Negara wajib menerapkan dan meningkatkan intervensi yang ditujukan untuk menjamin akses ke makanan bergizi. Selain itu, negara juga wajib memutus siklus gizi buruk antar generasi. Kebijakan negara harus memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang paling rentan terhadap konsekuensi berbahaya dari akses pangan yang buruk, yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, gadis, dan wanita usia subur. Pada saat yang sama, perubahan berkelanjutan harus dilakukan terhadap sektor pertanian dan sistem pangan, agar dapat menyediakan makanan yang aman dan berkualitas tinggi untuk semua warga.

Rangkaian pelaksanaan HPS 2018 di Indonesia berlangsung pada 18-21 Oktober 2018 di Kalimantan Selatan (Kalsel). Menurut rencananya, HPS 2018 akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo dan kegiatan ini akan memberikan dampak yang signifikan bagi Kalsel. Hal ini disebabkan karena Kalsel memiliki banyak lahan ‘tidur’ yang belum termanfaatkan. Jika lahan tidur itu tidak dimanfaatkan, maka dapat berpotensi menimbulkan masalah baru, salah satunya kebakaran hutan dan lahan. Dengan adanya HPS, lahan-lahan ‘tidur’ tersebut akan diubah menjadi lahan pertanian atau lahan produktif.

Bahkan Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor mengatakan peringatan HPS ke 38 yang digelar di Kalimantan Selatan bak membangun raksasa tidur. Bagaimana tidak, Kalsel merupakan satu dari banyak daerah yang memiliki lahan rawa lebak cukup luas. Dari sebelumnya tidak terkelola, kini dengan adanya program pemerintah pusat atau HPS ke 38 tersebut, memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap Kalsel terutama Kabupaten Batola. Kabupaten Barito Kuala (Batola) dengan ibu kota Marabahan memiliki luas wilayah 3.284 km² dan berpenduduk sebanyak 276.066 jiwa. Kalsel bertekad meraih kembali gelar ‘Lumbung Padi’, yang mendukung penuh tidak hanya sebagai swasembada pangan nasional, melainkan bila perlu dunia.

Terdapat tiga faktor penting yang berada di balik peningkatan kelaparan global, yaitu konflik bersenjata, perubahan iklim dan perlambatan ekonomi. Momentum Hari Pangan Sedunia 2018 mengingatkan pentingnya tindakan pencegahan atas ketiganya, bersama dengan mengoptimalikan lahan rawa lebak dan pasang surut, agar swasembada pangan dapat diwujudkan dan kelaparan global dapat dihentikan, sehingga warga dunia menjadi lebih sehat.

Apakah kita sudah berperan?

Sekian Yogyakarta, 16 Oktober 2018 *) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW, WA: 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com

 

BEBAS   KOLERA

fx. wikan indrarto*)

 

Pada Jumat, 5 Oktober 2018 lebih dari 306.000 orang di Yaman, termasuk lebih dari 164.000 anak, divaksinasi menggunakan ‘Oral Cholera Vaccine’ (OCV), sebagai bagian dari kampanye bersama oleh WHO-UNICEF. Upaya vaksinasi enam hari, yang dilakukan oleh 3.000 petugas kesehatan di tiga distrik di Hudaydah dan Ibb, dimungkinkan karena adanya gencatan senjata sementara, yang disebut sebagai ‘Days of Tranquility’, dan disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat konflik. Apa yang penting?

 

“Keberhasilan kampanye vaksinasi kolera ini menunjukkan apa yang dapat kita raih bersama, untuk anak-anak dan keluarga di Yaman, ketika pertempuran berhenti dan akses kemanusiaan terbuka,” kata Direktur Eksekutif UNICEF Henrietta Fore. Namun demikian, sebenarnya hanya resolusi politik yang komprehensif yang mengatasi konflik tersebut, yang dapat menjamin kesejahteraan anak di seluruh negeri dalam jangka panjang.

 

 

“Tidak dapat diterima, adanya anak yang meninggal karena kolera, sebuah penyakit yang dapat dicegah,” kata Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Kita bersyukur atas jeda dalam pertempuran, yang memungkinkan para petugas kesehatan untuk menyelesaikan kampanye vaksinasi kolera. Vaksinasi adalah salah satu, dari banyak layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh banyak orang. Namun demikian, sebenarnya hanya perdamaianlah satu-satunya jalan menuju kesehatan yang sejati.

 

 

Kolera merupakan penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi usus oleh bakteri Vibrio cholerae. Sejak April 2017, ada lebih dari 1,2 juta kasus kolera dan 2.515 kematian di Yaman dan merupakan salah satu wabah terburuk dalam sejarah manusia. Karena Yaman berbatasan dengan Arab Saudi, perlu diwaspadai kemungkinan penyebaran dan penularan penyakit kolera pada jamaah haji, khususnya jemaah haji Indonesia. Demikian pesan Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, SpM(K), yang ditujukan secara khusus bagi para jemaah haji di Tanah Air yang tengah bersiap menunggu keberangkatan, pada hari Minggu, 23 Juli 2018. Di Indonesia, diare masih ditemukan, tetapi kolera sudah sangat jarang ditemukan. Pada tahun 1820, lebih dari 100 ribu orang meninggal di pulau Jawa karena kolera dan terakhir dilaporkan pada tahun 1961, terjadi pandemi kolera di Pulau Sulawesi.

 

 

UNICEF dan WHO menyerukan kepada pihak-pihak yang bertikai di Yaman, untuk mematuhi kewajiban hukum dengan menghentikan serangan terhadap infrastruktur sipil dan menjamin akses yang aman, tanpa syarat, dan berkelanjutan untuk semua anak yang membutuhkan layanan kesehatan. Gencatan senjata tersebut adalah langkah positif untuk memberikan ruang bagi relawan kemanusiaan, dalam menjangkau anak yang rentan, dan untuk membantu mereka bertahan dari salah satu krisis kemanusiaan yang paling kejam di dunia.

 

 

 

 

Penyakit kolera masih secara teratur mempengaruhi 47 negara di seluruh dunia. Pada hal kolera dapat dicegah, dengan memperbaiki akses ke air bersih dan sanitasi. Setiap tahun diperkirakan 2,9 juta orang di seluruh dunia mengidap kolera dan 95.000 orang meninggal karena penyakit tersebut. Perubahan iklim, urbanisasi, dan globalisasi adalah semua faktor yang berkontribusi untuk terus meningkatkan risiko kolera.

 

 

Kolera secara inheren terkait dengan pasokan air dan menyebar ketika orang mengkonsumsi makanan atau air yang terkontaminasi. Kolera adalah penyakit ketidakadilan. Peta kemiskinan dunia sama dengan peta kolera, karena kolera mengenai masyarakat yang sudah terbebani oleh konflik bersenjata, kurangnya infrastruktur, sistem kesehatan yang buruk, kurang gizi, dan orang yang tidak memiliki akses ke air minum yang aman.

 

 

Di Afrika sendiri 40 hingga 80 juta orang tinggal di kolera “hotspot”, daerah yang sangat endemik di mana wabah penyakit terjadi dari tahun ke tahun. Dari Januari hingga Agustus 2017, lebih dari 60.000 kasus dugaan kolera telah dilaporkan di Somalia dengan penyakit yang menewaskan lebih dari 800 jiwa. Somalia, dari 3 hingga 25 Mei 2017, lebih dari 800.000 orang divaksinasi terhadap penyakit di Jowhar dan Baidoa, daerah yang terkena dampak paling parah. Di Nigeria timur laut, kampanye vaksinasi kolera pada bulan September 2018, menargetkan 900.000 orang. Sejauh ini pada tahun 2017 lebih dari 1,5 juta dosis OCV diberikan untuk membantu melindungi orang-orang dari penyakit ini dalam 2 kampanye terpisah di Sudan Selatan.

 

 

OCV adalah alat tambahan yang berguna untuk mencegah dan merespon kolera dan penggunaannya telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir di banyak negara. Hingga September 2017, lebih dari 13,9 juta dosis vaksin telah digunakan dalam kampanye vaksinasi darurat. Kampanye telah dilaksanakan untuk mencegah terjadinya wabah kolera, di daerah-daerah yang sangat endemik. Vaksin ini juga efektif untuk menghentikan penyebaran wabah yang sedang berlangsung.

 

 

Pada akhir tahun 2018 ini, masih ada lebih dari 2 miliar orang di seluruh dunia, yang meminum air dari sumber yang terkontaminasi dengan feses, yang dapat membawa bakteri kolera. Namun bantuan air dan sanitasi global telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, turun dari US $ 10,4 miliar pada tahun 2012 menjadi US $ 8,4 miliar pada tahun 2015. Untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030, yaitu air bersih dan sanitasi untuk semua, investasi perlu 3 kali lipat dibandingkan hari ini.

 

 

Gugus Tugas Global Kolera menyatukan para mitra yang bekerja untuk memerangi kolera, termasuk WHO, WaterAid, Gavi (Global Alliance for Vaccine and Immunization), Federasi Internasional Palang Merah, UNICEF, serta Bill dan Melinda Gates Foundation (BMGF). Gugug tugas ini bertujuan untuk menurunkan kematian global akibat penyakit kolera, hingga 90% pada tahun 2030.

Sudahkah kita turut membantu?

Sekian Yogyakarta, 10 Oktober 2018 *) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Lektor FK UKDW Yogyakarta, WA: 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com

DOKTER 4.0

fx. wikan indrarto*)

Layanan dokter di Indonesia saat ini menggunakan sistem yang baru. Pada era JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), layanan dokter mengalami perubahan yang hampir drastis. Apa yang mengalami revolusi?

Konsep revolusi industri 4.0 pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab (80 tahun). Teknisi dan ekonom terkenal asal Ravensburg Jerman itu menulis dalam bukunya, ‘The Fourth Industrial Revolution,’ tentang sebuah konsep yang telah mengubah hidup dan kerja manusia. Sekarang kita telah masuk zaman revolusi industri ke 4 atau sering disebut 4.0, yang ditandai dengan sistem ‘cyber-physical’, karena industri mulai menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin dan data. Presien Joko Widodo melihat peluang ini dan memprogram agar era ini menyumbang penciptaan lapangan kerja lebih banyak, serta investasi baru yang berbasis teknologi, sehingga dibentuklah ‘roadmap’ dengan nama ‘Making Indonesia 4.0’.

Sistem pembiayaan kesehatan (Health Payment System) yang disampaikan dalam ‘World Health Report’ 2010 adalah reformasi pembiayaan kesehatan secara nasional, untuk terciptanya cakupan kesehatan semesta atau ‘Universal Health Coverage’ (UHC). UHC didasarkan pada prinsip bahwa semua anggota masyarakat harus dapat menerima layanan kesehatan berkualitas yang mereka butuhkan, tanpa mengalami kesulitan keuangan. Di Indonesia proses ini dimulai pada 1 Januari 2014 dan BPJS Kesehatan telah mewajibkan menggunakan sistem rujukan ‘online’ mulai 1 September 2018, menggunakan aplikasi bernama Primary Care (p-care). Selain penggunaan aplikasi ‘online’, sistem ini juga berisi sistem rujukan berjenjang virtual yang terkunci. Sesuai UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS, layanan dokter saat ini tentu harus mengikuti regulasi BPJS Kesehatan, yang merupakan bagian dari ‘Exponential Medicine,’ yaitu teknologi aplikasi untuk layanan dokter.

Lima jenis teknologi utama pada sistem industri 4.0, adalah ‘Internet of Things’, ‘Artificial Intelligence’, ‘Human–Machine Interface’, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi ‘3D Printing’. Layanan dokter era JKN ini sudah menggunakan ‘Internet of Things’, yaitu adanya konektivitas manusia dan data. Selain itu, layanan dokter lainnya yang harus juga dikuasai adalah penggunaan teknologi ‘Human–Machine Interface’, misalnya menggunakan ResearchKit®, sebuah menu terbuka (open-source platform) produksi Apple, yang memungkinkan para dokter mengambil data pasien melalui HP (mobile apps). Alat ini akan mampu mendeteksi gangguan emosi, mendiagnosis autisme, asma, memprediksi serangan epilepsi, dan memetakan pertumbuhan sel ganas mole untuk kanker kulit melanoma, yang nmemudahkan dokter saat memberikan layanan.

Selain itu, pria sekarang dapat menguji kesuburan sperma mereka dengan akurasi 98%, hanya menggunakan kamera HP dan perangkat mikofluida yang murah seharga kurang dari $ 5. Aplikasi serupa telah dikembangkan untuk menilai nutrisi mikronutrien pada darah pasien dan mengidentifikasi penyakit menular, seperti schistosomiasis, dengan lampiran gambar 3D yang didesain untuk mendeteksi mutasi DNA. Silicon Valley juga memunculkan butik kacamata ‘Warby Parker’ untuk mengurangi peran dokter spesialis mata pada pemeriksaan ketajaman penglihatan atau visus, bahkan akan menghasilkan resep kacamata dalam 24 jam.

Teknologi lainnya adalah “tricorder medis”, yang bahkan hampir setiap orang akan memiliki teknologi ini dalam genggaman. Hanya dengan menempelkannya pada dahi, pasien dapat mengukur suhu, detak jantung, saturasi oksigen, dan tekanan darah dengan alat tersebut. Pasein di rumah akan mampu memberikan data dengan meng-upload melalui HP kepada dokter. Untuk pasien dengan penyakit jantung, juga telah tersedia perangkat pintar Band-Aids®, yang akan mengirimkan informasi ‘real-time’ data EKG, suhu, denyut jantung, tingkat stres, atau kalori yang terbakar melalui Web atau sambungan internet kepada dokter yang merawatnya. Juga telah tersedia aplikasi CellScope®, untuk melakukan pemeriksaan lobang telinga secara virtual, sehingga pasien tidak perlu kembali ke ruang praktek dokter, untuk tindak lanjut keluhan telinga.

Raksasa teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial intelligence atau AI) terdepan, seperti IBM, juga mengembangkan perangkat lunak yang dimaksudkan untuk membantu ahli radiologi dalam mendeteksi kanker paru-paru pada pemindaian CT. Jurnal Nature 2016 melaporkan bahwa AI mampu mengidentifikasi lesi kanker kulit dengan tingkat kompetensi yang sama dengan dokter spesialis kulit atau ahli dermatologi yang telah terlatih sekalipun. Selain itu, teknologi ini menunjukkan spesifisitas yang sangat luar biasa, untuk mendeteksi retinopati diabetes pada pemindaian retina mata. Retinopati diabetik adalah penyebab paling umum kehilangan penglihatan bagi mereka yang menderita diabetes. Diagnosis penyakit ini biasanya dilakukan melalui pemeriksaan mata selama 2 jam, yang juga memerlukan kamera khusus untuk mengambil foto retina. Juga ‘Eyeagnosis’ buatan Kavya Kopparapu (16 tahun dari India) adalah aplikasi HP dengan ‘simple 3D-printed lens’ yang dapat mengenali penyakit retinopati diabetik, membuat diagnosis akurat, dan telah dipresentasikan pada konferensi Artificial Intelligence O’Reilly di New York pada bulan Juni 2017 lalu.

Selain itu, juga ada teknologi nano (nanomedicine) berupa penggunaan material nano, baik untuk tahap diagnostik ataupun terapi oleh dokter. Untuk tahap diagnosis, kemampuan material nano untuk berinteraksi pada sel tertentu akan mampu tervisualisasi untuk mendiagnosis penyakit organ. Zat pewarna (dye) dapat dibuat bereaksi dengan sel penyakit seperti sel kanker, yang kemudian menghasilkan perpendaran (fluoresensi) untuk memudahkan diagnsosis dini. Untuk tahap terapi, partikel nano dapat menghancurkan sel kanker, bakteri TB di ujung apek paru-paru, atau bahkan memperkuat tubuh manusia. Fungsi penghantaran obat (drug delivery) menjadi lebih baik karena material nano mampu dimodifikasi dan diatur untuk melepaskan zat aktif obat, ketika menyentuh benda tertentu, seperti sel kanker. Selain itu, juga mampu melewati saluran khusus pada lapisan kulit dengan diameter 0,4-36 nanometer, sebagai jalur untuk penetrasi obat. Hal ini diperlukan agar dokter dapat meresepkan obat cukup hanya dengan dosis kecil, sehingga tidak akan menimbulkan efek samping berlebih.

Pada era dokter 4.0 ini definisi konsultasi dokter, kunjungan medis atau visite dokter dengan demikian perlu juga dirumuskan ulang, karena berbeda dengan layanan dokter secara konvensional. Meskipun masih banyak dokter yang enggan (reluctant) untuk melakukan kunjungan medis virtual, tetapi sebuah perusahaan asuransi kesehatan yang besar di USA, telah berani menjamin pembiayaan untuk maksimal 20 juta kunjungan medis virtual menggunakan video, untuk semua nasabahnya sepanjang tahun 2016. Keengganan dokter sering terjadi karena terkait kesulitan dalam proses tagihan finansial. Sebagai pasien, kunjungan virtual tentu lebih mudah, tetapi cukup banyak yang kawatir tentang rahasia kedokteran dan privasi sesuai standar HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act). Kemajuan teknologi digital jauh lebih cepat daripada aspek hukum, pengaturan, atau pembayaran.

Teknologi kedokteran digital telah tersedia dan siap digunakan, sehingga sekarang diperlukan definisi ulang (reshape) hubungan dokter era revolusi layanan seri 4 dengan pasien. Oleh sebab itu, sebaiknya para dokter mengadvokasi IDI sebagai organisasi profesi para dokter, pemerintah, penjamin biaya pasien seperti BPJS Kesehatan, dan kelompok lain untuk memulai penggunaan teknologi digital ini.

Sudahkah kita siap menjadi dokter dalam ‘Making Indonesia 4.0’ ?

Sekian Yogyakarta, 12 Oktober 2018 *) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

 

PENYAKIT   TROPIS

fx. wikan indrarto*)

 

Pada hari Rabu, 3 Oktober 2018 WHO mempublikasikan data bahwa pada tahun 2017 lebih dari 1 miliar orang telah menerima obat pencegahan atau kemoterapi preventif, untuk setidaknya satu dari lima penyakit tropis terabaikan atau ‘Neglected Tropical Diseases’ (NTD). Apa yang perlu disadari?

 

 

NTD meliputi penyakit kaki gajah (filariasis limfatik), buta sungai (onchocerciasis), kecacingan (helminthiases), infeksi mata (trachoma) dan demam keong (schistosomiasis). Pada tahun 2017, terdapat 1 miliar 55 juta orang di seluruh dunia telah dirawat untuk setidaknya satu dari lima NTD. Untuk pengobatan pencegahan beberapa penyakit NTD tersebut, lebih dari satu tablet diperlukan sesuai dengan usia.

 

 

Filariasis adalah infeksi yang disebabkan oleh cacing filaria. Di Indonesia, penyakit ini lebih dikenal dengan istilah kaki gajah atau elefantiasis. Onchocerciasis adalah infeksi cacing gelang Onchocerca volvulus. Infeksi ini ditularkan melalui gigitan blackflies (lalat hitam dari keluarga Simuliidae yang hidup di sungai). Lalat tersebut menggigit orang yang terinfeksi dan membawa prelarva cacing yang disebut microfilarie sampai ke mata dan dapat menyebabkan kebutaan.

 

 

Helminthiasis atau kecacingan adalah infestasi satu atau lebih cacing parasit usus yang terdiri dari cacing gelang (Ascaris lumbricoides), cacing cambuk (Trichuris trichiura) dan cacing kait (Necator americanus dan Ancylostoma duodenale). Penyakit mata trachoma adalah infeksi bakteri Chlamydia trachomatis pada mata. Sedangkan schistosomiasis merupakan penyakit kronis yang disebabkan oleh cacing Schistosoma dan dibawa oleh keong Oncomelania, sehingga penyakit ini sering kali disebut sebagai demam keong.

 

 

Pencapaian penting selama tiga tahun berturut-turut, adalah pemberian lebih dari 1 miliar setiap tahun, obat cacing atau anthelmintik dan antibiotik yang disumbangkan oleh industri farmasi. Perencanaan, pengiriman dan distribusi global dikoordinasikan oleh WHO. Pengiriman telah dilakukan untuk lebih dari 1,5 miliar tablet, untuk perawatan lebih dari 1 miliar individu di seluruh dunia. Total terjadi 170 kali pengiriman obat, dengan total berat 1.889 ton, ke 80 negara, termasuk ke Indonesia, yang disebut sebagai program Pemberian Obat Pencegahan Massal.

 

 

Keberhasilan kampanye pengobatan berskala besar bergantung pada kedatangan tepat waktu, semua obat di gudang farmasi nasional negara-negara endemik. Langkah awal adalah pengajuan permintaan obat ke WHO, yang biasanya didasarkan pada laporan dari tahun sebelumnya. Waktu tunggu biasanya mencapai 8–10 bulan, sebelum tanggal kampanye nasional dalam skala besar yang direncanakan. Jadwal kampanye pemberian obat yang terencana baik, juga membantu perusahaan farmasi multinasional, untuk menyumbangkan obat sesuai jadwal produksi mereka dengan lancar. Koordinasi, pasokan, dan pengiriman obat yang lebih baik, telah mengalami kemajuan dalam pelaksanaan program eliminasi NTD.

 

 

Kampanye nasional pemberian obat telah menyebabkan beberapa negara melaporkan penghapusan NTD. Filariasis limfatik telah dieliminasi sebagai masalah kesehatan masyarakat di Kamboja, Kepulauan Cook, Mesir, Maladewa, Kepulauan Marshall, Niue, Sri Lanka, Thailand, Togo, Tonga dan Vanuatu. Trachoma telah dieliminasi sebagai masalah kesehatan masyarakat di Kamboja, Ghana, Republik Islam Iran, Republik Demokratik Rakyat Laos, Meksiko, Maroko, Nepal dan Oman. Di Wilayah Amerika, onchocerciasis telah dieliminasi di Kolombia, Ekuador, Guatemala dan Meksiko.

 

 

Dari sejumlah 236 Kabupaten dan Kota di Indonesia yang merupakan daerah endemis filariasis atau kaki gajah, sebanyak 150 Kab/Kota masih melaksanakan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM). Sementara itu, 86 Kab/Kota lainnya telah selesai melaksanakan POPM selama lima tahun berturut-turut, dan sedang dalam tahap evaluasi, untuk menuju visi Indonesia Bebas Kaki Gajah 2020.

 

 

Saat ini schistosomiasis masih ada di Indonesia, meskipun hanya dijumpai di 28 desa di Sulawesi Tengah, yaitu di 5 desa di Kabupaten Sigi dan 23 desa di Kabupaten Poso. Jumlah penduduk di kawasan tersebut ini berkisar antara 30.639 orang. Data tentang buta sungai (onchocerciasis) dan infeksi mata (trachoma) di Indonesia tidak terlaporkan, tetapi prevalensi kebutaan masih mencapai 0,9%. Menurut The International Agency for the Prevention of Blindness (2017), prevalensi kebutaan di Indonesia adalah nomer 3 di Asia Tenggara.

 

 

Menurut Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) Kementerian Kesehatan drg. Vensya Sitohang, MPH, angka prevalensi cacingan di Indonesia tahun 2016 masih mencapai 28,12 persen. Pada hal, kerugian akibat cacing gelang bagi seluruh penduduk Indonesia dalam kehilangan karbohidrat diperkirakan senilai Rp 15,4 milyar/tahun serta kehilangan protein senilai Rp 162,1 milyar/tahun. Kerugian akibat cacing tambang dalam hal kehilangan darah senilai 3.878.490 liter/tahun, serta kerugian akibat cacing cambuk dalam hal kehilangan darah senilai 1.728.640 liter/tahun, menurut catatan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan, Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama, SpP(K), MARS, DTM & H, pada hari Kamis, 8 Juli 2010.

 

 

Kartini (2018) membuktikan bahwa terdapat hubungan antara kebiasaan ibu mencuci tangan, kebiasaan memakai alas kaki, kebersihan kuku ibu dan anak, ketersediaan air bersih, dan ketersediaan jamban, terhadap kejadian kecacingan pada anak balita. Selain kemoterapi preventif dari WHO, kita juga perlu mengkoreksi semua faktor risiko, agar segera bebas dari penyakit tropis terabaikan atau ‘Neglected Tropical Diseases’ (NTD).

Sudahkah kita bertindak?

Sekian Yogyakarta, 9 Oktober 2018 *) dokter spesialis anak, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW, WA 081227280161.

 

HARI  KESEHATAN  MENTAL  SEDUNIA

fx. wikan indrarto*)

 

Dunia sekarang memiliki lebih banyak remaja daripada sebelumnya, yaitu dari 7,2 miliar lebih, sekitar 3 miliar adalah pemuda kurang dari 25 tahun, sehingga merupakan 42% dari populasi dunia. Sekitar 1,2 miliar pemuda ini adalah remaja berusia antara 10 dan 19 tahun. Apa yang perlu dicermati?

 

 

Kesehatan mental remaja adalah tema Hari Kesehatan Mental Sedunia (World Mental Health Day), yang dirayakan pada hari Rabu, 10 Oktober 2018. Masa remaja adalah masa kritis kehidupan, yaitu saat ketika berusaha menjadi individu independen, menjalin hubungan baru, mengembangkan keterampilan sosial, dan mempelajari berbagai perilaku yang akan berlangsung selama sisa hidup mereka. Periode ini juga menjadi salah satu periode paling menantang.

 

 

 

Mubasyiroh, Putri, dan Tjandrarini dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat di Jakarta, melakukan analisis multivariat regresi logistik ganda dari 8.477 remaja usia SMP dan SMA pada tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja yang mengalami pelecehan, baik dari teman ataupun berupa sikap merendahkan oleh orangtua, mempunyai risiko  lebih dari 2 kali mengalami gejala mental emosional. Penelitian tersebut menggunakan data sekunder dengan Global School-Based Student Health Survey (GSHS).

 

Dalam transisi dalam aspek neurologis, fisik, dan emosional dari masa anak ke dewasa, remaja menghadapi berbagai risiko kesehatan. Mereka sering terpapar dengan produk berbahaya seperti tembakau, alkohol dan obat,  menghadapi risiko kekerasan yang lebih besar, termasuk pembunuhan, dan cedera karena kecelakaan lalu lintas. Selain itu, remaja dapat mengalami masalah kesehatan mental yang menghancurkan masa depan seperti depresi, kecemasan, menyakiti diri sendiri, penyalahgunaan obat dan kecanduan video game, serta gangguan makan dan bunuh diri. Remaja juga dapat menghadapi masalah kesehatan seksual, seperti penyakit menular seksual atau kehamilan remaja.

 

 

Data dari Kementerian Kesehatan menunjukan prevalensi perokok di Indonesia tahun 2015 pada usia 15 tahun meningkat sebesar 36,3% dibandingkan dengan Tahun 1995 yaitu 27%. Hasil survei dari ‘Global Youth Tobacco’ 2009-2014 dan Badan Litbangkes menyatakan bahwa iklan memberikan pengaruh kepada remaja untuk mulai merokok sebesar 46,3% dan pengaruh dari sponsor rokok sebesar 41,5%. Selain itu, pada Minggu, 27 Agustus 2017 data ‘National Programme Officer United Nations Population Fund’ yang mengelola pembangunan remaja di Indonesia, menunjukkan angka kehamilan remaja usia 15-19 tahun mencapai 48 dari 1.000 kehamilan. Selain itu, sekitar 1,7 juta remaja di Indonesia melahirkan setiap tahun.

 

 

 

Tergantung di mana mereka tinggal di dunia, remaja mungkin menghadapi ancaman yang lebih luas terhadap kesehatan mereka, termasuk diskriminasi atau kekerasan rasial dan gender, pelanggaran hak asasi manusia, konflik atau gangguan sosial dari bencana alam, kelebihan berat badan atau obesitas, mutilasi alat kelamin perempuan, pernikahan paksa atau eksploitasi dan pelecehan seksual.

 

 

Kekerasan adalah salah satu ancaman terbesar yang dihadapi remaja dan banyak dari kekerasan ini, terjadi di antara sesama mereka. Haringga Sirila Minggu, 23 September 2018 dan Ricko Andrean Sabtu, 22 Juli 2017,  adalah suporter sepakbola yang meninggal karena keroyokan sesama suporter remaja di Gelora Bandung Lautan Api, Jawa Barat. Dalam satu tahun terakhir saja, satu miliar anak di seluruh dunia, lebih dari separuh dari semua anak dan remaja berusia 2–17 tahun, telah mengalami kekerasan emosional, fisik atau seksual. Baik anak laki-laki maupun perempuan mengalami tingkat kekerasan yang tinggi, dan 40% dari remaja berusia 13-15 tahun terlibat dalam pertarungan fisik dalam 12 bulan terakhir, termasuk di Indonesia.

 

 

 

Sekitar 3.000 remaja meninggal setiap hari pada tahun 2016, lebih dari 1,1 juta remaja berusia 10-19 tahun kehilangan nyawa, terutama untuk penyebab yang dapat dicegah seperti cedera di jalan, komplikasi kehamilan atau melahirkan, atau karena HIV / AIDS. Data dari Kementerian Kesehatan tahun 2015 juga menempatkan kecelakaan transportasi di urutan pertama yang menyebabkan kematian pada remaja di Indonesia, disusul dengan penyakit TBC, jantung dan diabetes. Kesehatan remaja mulai mendapat perhatian yang semestinya dalam prakarsa kesehatan global, termasuk Strategi Global untuk Perempuan, Kesehatan Anak dan Remaja, yang mencakup bidang kesehatan mental dan manajemen infeksi menular seksual. Hal ini sejalan dengan hasil konferensi AIDS Internasional 2018 di Amsterdam, Belanda.

 

 

 

Pada 2017, PBB meluncurkan inisiatif besar yang disebut ‘Accelerated Action for Health of Adolescents’ (AA-HA!), untuk mengubah cara negara menangani kesehatan remaja, yaitu pedoman sistematis dalam perspektif remaja untuk proses perencanaan kesehatan. Dengan panduan ini, setiap negara akan memiliki AA-HA!, tidak hanya seperti saat berteriak, ‘aha, sekarang aku tahu apa masalahnya,’ tetapi sampai juga pada teriakan, ‘aha, sekarang aku tahu apa solusinya’. Dr. Valentina Baltag pada Departemen WHO bidang Kesehatan Ibu, Bayi, Anak dan Remaja, menjelaskan bahwa panduan ini tidak hanya tentang fakta dan angka, tetapi juga merupakan kompilasi dari informasi yang paling terkini dan nyata, dari penelitian dan praktik tentang kesehatan remaja yang berhasil.

 

 

Kerjasama dengan UNICEF, UNAIDS dan UNFPA telah dilakukan dalam mengembangkan panduan ini. Dr. Stefan Peterson, Kepala Kesehatan UNICEF menjelaskan bahwa AA-HA! adalah panduan dengan pendekatan yang luas untuk menangani berbagai aspek kesehatan remaja, membantu setiap pemerintah untuk merancang program komprehensif yang memenuhi kebutuhan remaja. UNICEF sekarang memprioritaskan remaja, karena investasi multisektoral dalam dua dekade pertama kehidupan diperlukan, untuk menghasilkan orang dewasa muda yang sehat dan terdidik.

 

 

Momentul Hari Kesehatan Mental Sedunia (World Mental Health Day) pada hari Rabu, 10 Oktober 2018, mengingatkan kita akan pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental remaja. Berinvestasi dalam bidang kesehatan remaja adalah kunci untuk meningkatkan derajad kesehatan, produktivitas dan bahkan kemakmuran nasional. Sudahkah kita terlibat membantu?

Sekian Yogyakarta, 27 September 2018 *) dokter spesialis anak, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW, WA 081227280161.