PEKAN  MENYUSUI  SEDUNIA
fx. wikan indrarto*)

WABA (World Alliance for Breastfeeding Action) meluncurkan Pekan Menyusui Sedunia (World Breastfeeding Week) setiap tahun dari tanggal 1 sampai 7 Agustus di lebih dari 170 negara, untuk mendorong pemberian ASI, dan meningkatkan kesehatan bayi di seluruh dunia. Apa yang sebaiknya diketahui?

 

 

Tahun 2018, WABA, WHO, UNICEF, dan mitra bekerjasama untuk mempromosikan pentingnya membantu ibu menyusui bayinya, dalam satu jam pertama kehidupan. Kontak kulit-ke-kulit bersama dengan menyusui pada payudara ibu, akan memicu produksi ASI, termasuk kolostrum, juga disebut ‘vaksin pertama’ bayi, karena sangat kaya nutrisi dan antibodi.

Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dalam satu jam kelahiran, melindungi bayi baru lahir dari penyakit infeksi dan mengurangi kematian bayi baru lahir. Memulai menyusui lebih awal, terbukti meningkatkan kemungkinan kelanjutan pemberian ASI yang berhasil. Selain itu, ASI eksklusif selama enam bulan memiliki banyak manfaat bagi bayi dan ibu, di antaranya adalah perlindungan terhadap infeksi saluran cerna dan malnutrisi.

 

 

ASI juga merupakan sumber energi dan nutrisi penting pada anak usia 6-23 bulan. ASI dapat menyediakan setengah atau lebih kebutuhan energi anak antara 6-12 bulan, dan sepertiga kebutuhan energi antara 12-24 bulan. ASI juga merupakan sumber energi dan nutrisi penting selama anak sakit, dan mengurangi kematian pada anak yang kekurangan gizi. Bahkan anak dan remaja yang saat bayi diberi ASI, cenderung akan kurang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas.

 

 

Menurut Dr. Flavia Bustreo, WHO Assistant Director-General Family, Women’s and Children’s Health, pemberian ASI eksklusif adalah cara terbaik untuk memberi bayi, awal yang terbaik dalam hidupnya. Otak anak akan mengalami beberapa perubahan yang luar biasa dalam 3 tahun pertama kehidupan. Hubungan serabut saraf terbentuk lebih cepat daripada pada tahap lain. Selain menyediakan sumber gizi awal yang sempurna, dengan menyusui ibu juga memberikan cinta dan rasa aman yang tidak dapat tergantikan oleh cara apapun.

 

 

The Lancet (2013) melaporkan hubungan yang jelas, antara pemberian ASI eksklusif dengan nilai IQ yang lebih tinggi pada anak usia sekolah, pencapaian prestasi di sekolah dan karier dalam pekerjaan. Hal ini menyebabkan pendapatan seorang karyawan yang lebih tinggi di kemudian hari, 12% lebih tinggi di negara berpenghasilan tinggi, dan 16% di negara berpenghasilan rendah dan menengah.

 

 

Namun demikian, manfaat pemberian ASI eksklusif tetap belum terealisasi di banyak bagian dunia. Hanya 1 dari 5 bayi yang disusui selama 12 bulan pertama di negara berpenghasilan tinggi, sementara sepertiga anak berusia antara 6 bulan dan 2 tahun tidak menerima ASI sama sekali, di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Hal ini menghambat jutaan anak untuk terjadinya perkembangan fisik dan mental yang optimal. Secara individu, hal ini akan membatasi kemampuan mereka untuk mencapai tujuan pribadi dan sosial. Secara kolektif, ini memiliki dampak negatif yang sangat besar pada masyarakat. The Lancet juga memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional sebesar US $ 300 miliar hilang setiap tahun, karena kapasitas mental warga negara yang tidak disusui secara eksklusif saat bayi.

 

 

Pembuat kebijakan di pemerintahan dapat memainkan peran yang jauh lebih besar, dalam hal ini dengan memperbaiki undang-undang agar mendukung ibu untuk menyusui secara eksklusif. Kebijakan ini termasuk meningkatkan waktu cuti hamil, memperkuat kualitas asuhan medis di fasilitas persalinan, dengan memasukkan konseling laktasi, dan melindungi ibu terhadap pemasaran agresif pengganti ASI, sehingga ibu dapat memperoleh kepercayaan diri terhadap kemampuan menyusui mereka.

Menurut Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2016, persentase bayi baru lahir di Indonesia yang mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) < 1 jam, sebagai langkah awal untuk keberhasilan pemberian ASI eksklusif, baru mencapai 42,7 %, dengan pencapaian  tertinggi di Aceh 57,8%. Selain itu, bayi yang mendapat ASI ekslusif di Indonesia baru mencapai 29,5%, dengan pencapaian tertinggi di DIY mencapai 55,4% bayi. Pada tahun 2025 target nasional semua negara untuk tingkat pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi, naik hingga setidaknya 50%.

 

 

Untuk mendukung pencapaian SDG, ‘the Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’ Health’  merekomendasikan untuk melindungi dan mendukung pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi di semua negara, termasuk di wilayah dengan masalah kemanusiaan, peperangan, dan bencana alam. Memberikan ASI eksklusif adalah intervensi kesehatan yang hemat biaya atau ‘cost-effective’, praktis dan mudah, dalam kontribusi terhadap kelangsungan hidup, kesehatan dan perkembangan yang optimal pada seorang anak.

 

 

Momentum Pekan Menyusui Sedunia 1-7 Agustus 2018, mengingatkan kita semua tentang pentingnya ASI untuk bayi. Apakah kita semua sudah berbelarasa kepada bayi di sekitar kita, agar mereka mendapatkan haknya?

Sekian Yogyakarta, 27 Juli 2018 *) dokter spesialis anak di RS Siloam @ LippoPlaza dan RS Panti Rapih, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, Lektor FK UKDW, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

 

HADAPI  DIFTERI

fx. wikan indrarto*)

 

Di Genuksari Semarang Jawa Tengah pada Jumat, 20 Juli 2018 terjadi kasus difteri, 5 anak  dirawat di RSUP Dr. Kariadi, sementara 2 lainnya meninggal dunia. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menegaskan, para balita yang terserang difteri adalah mereka yang sejak lahir tidak diimunisasi, karena orang tuanya menolak. Apa yang harus dicermati?

 

 

Difteri merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri ‘Corynebacterium diphtheriae’ yang sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan kematian anak melalui obstruksi larings atau miokarditis akibat aktivasi eksotoksin. Difteri sangat menular melalui droplet atau percikan air liur. Gambaran klinis difteri adalah demam 38⁰C, pseudomembran putih keabu-abuan, tak mudah lepas dan mudah berdarah di faring, laring atau tonsil, sakit waktu menelan, leher bengkak seperti leher sapi (bullneck), karena pembengkakkan kelenjar getah bening leher, dan sesak nafas disertai bunyi. Kasus difteri  probable adalah kasus yang menunjukkan gejala demam, sakit menelan, pseudomembran, pembengkakan leher dan sesak nafat disertai bunyi (stridor). Sedangkan kasus konfirmasi atau probable difteri adalah yang disertai hasil laboratorium adanya bakteri pada hapusan tenggorok, hidung atau luka di kulit. Penyakit ini sebagian besar mengenai anak umur 1-5 tahun. Sebelum umur 1 tahun dan semakin bertambah umur, ‘age specific attack rate’ semakin menjadi kecil.

 

 

Terdapat 130 dari 194 negara anggota WHO yang telah mencapai dan mempertahankan cakupan 90% untuk DPT3 di tingkat nasional, sesuai dengan target dalam ‘Global Action Plan’. Pada tahun 2016 imunisasi DPT3 di Indonesia sudah diberikan pada 4.337.411 bayi atau 91,1%, di Kota Semarang diberikan pada 13.536 bayi atau cakupan 99,9%, yaitu terendah ke 3 di seluruh Propinsi Jawa Tengah, sedangkan di Propinsi Kalimantan Utara cakupannya terendah se Indonesia pada 8.177 bayi atau hanya 56,1%. Cakupan ini sesuai laporan oleh WHO dan UNICEF bahwa di seluruh dunia terdapat 12,9 juta bayi, hampir 1 dari 10 bayi yang tidak diimunisasi, disebut ‘missing out’ atau hilang peluang, pada tahun 2016. Ini berarti bahwa bayi tersebut berada pada risiko serius dari penyakit yang berpotensi fatal, seperti pada saat terjadi KLB (Kejadian Luar Biasa) difteri.

 

Apabila ditemukan satupun anak penderita difteri, sebenarnya sudah merupakan KLB. Namun demikian, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menuturkan upaya yang telah dilakukannya untuk menangangi kasus difteri di Genuksari, salah satunya dengan melakukan ORI (Outbreak Response Immunization) kepada semua anak di Kelurahan Genuksari. Padahal, biasanya ORI akan diterapkan pada suatu daerah jika telah ditetapkan dengan status KLB difteri. Selain ORI, Dinas Kesehatan Kota Semarang juga telah memberikan profilaksis kepada kontak penderita, serta memberikan eritromicin ke kontak penderita dan pengambilan swab tenggorok ke kontak penderita.

 

 

Difteri harus dihadapi dengan mekanisme penderitanya segera dibawa ke rumah sakit, diisolasi dan mendapatkan pengobatan antibiotik dan Anti Difteri Serum (ADS). ADS selalu tersedia, tetapi terpusat di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. Jakarta Selatan, Hotline 021-5201590 ext 5809 dan email : ie[dot]farmalkes[at]kemkes[dot]go[dot]id. Selain itu, juga dilakukan pengambilan sampel terhadap penderita dan sampel dikirim ke laboratorium.

 

 

Terhadap kontak penderita diberikan antibiotik eritromisin 500 mg selama 7-10 hari. Kontak penderita adalah orang yang tinggal satu rumah, yang berbagi peralatan makanan minuman yang mungkin terkena sekret penderita. Jika hasil laboratorium kontak penderita juga positif, maka dilanjutkan pemberian antibiotik selama 7-10 hari lagi, sampai hasil pemeriksaan laboratoriumnya negatif. Selain itu, juga dilakukan pemantauan kontak penderita, agar obat diminum sesuai aturan.

Upaya lainnya untuk memutuskan rantai penularan penyakit adalah dengan melakukan Outbreak Respon Imunisasi (ORI), yang dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya setelah KLB diumumkan. Ruang lingkupnya meliputi seluruh anak balita di wilayah dimana kasus ditemukan. Luasnya ORI adalah pada wilayah KLB, minimal 1 wilayah puskesmas atau kecamatan, dan wilayah sekitar yang beresiko berdasarkan kajian epidemiologi. ORI dilakukan pada semua anak, tanpa melihat riwayat imunisasi DPT sebelumnya dan tanpa menunggu hasil laboratorium.

 

 

Peran serta masyarakat dalam menghadapi difteri juga harus ditingkatkan, untuk imunisasi DPT-HB-Hib pada bayi di bawah 2 tahun, dan cakupan BIAS DT dan Td pada anak sekolah dasar atau sederajat. Selain itu, juga melaporkan segera ke puskesmas jika ada penderita dengan gejala mirip difteri, dan memakai APD (masker) jika batuk atau bersin. Membudayakan hidup bersih dan sehat, serta melibatkan peran lintas sektor dan stakeholder di luar kesehatan, untuk memberikan informasi tentang penyakit difteri dan pencegahannya, berupa imunisasi DPT dan dasar lengkap.

Terjadinya kasus difteri, mencerminkan cakupan imunisasi yang gagal mencapai target. Selain itu, juga dugaan bahwa imunisasi gagal membentuk antibodi secara maksimal pada anak. Hal ini disebabkan karena vaksin DPT merupakan vaksin mati, sehingga untuk mempertahankan kadar antibodi menetap tinggi di atas ambang pencegahan, sangat diperlukan kelengkapan ataupun pemberian imunisasi ulangan. Imunisasi DPT 5 (lima) kali harus dilengkapi, sebelum anak berumur 6 tahun.

 

 

Imunisasi akan menyelamatkan nyawa anak, sehingga harus dianggap sebagai prioritas utama. Menurut Dr. Jean-Marie Okwo-Bele, Direktur Imunisasi, Vaksin dan Biologis WHO, imunisasi adalah salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang paling berhasil dan hemat biaya (most successful and cost-effective). Menurut Dr. Robin Nandy, Chief of Immunizations di UNICEF, imunisasi adalah salah satu intervensi yang paling perlu disetarakan (the most pro-equity interventions), dengan berbagai upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan pemberian, terkait dengan status ekonomi, tempat tinggal, pendidikan ibu dan banyak faktor lain di banyak negara.

 

Terjadinya kasus difteri di Semarang, mengingatkan kita akan anak di Kalimantan Utara dengan cakupan imunisasi terendah di Indonesia. Dibandingkan anak di Semarang, mereka adalah kelompok yang berisiko tinggi, karena tidak diimunisasi, ‘missing out’ atau hilang peluang mendapatkan imunisasi DPT.

 

Mari kita hadapi difteri.

Sekian Yogyakarta, 23 Juli 2018 *) dokter spesialis anak di RS Siloam @ LippoPlaza dan RS Panti Rapih, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, Lektor FK UKDW, Alumnus S3 UGM, WA 081227280161

 

BEDA  LANGKAH  JKN

fx. wikan indrarto*)

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sesuai UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Tujuannya adalah tercapainya UHC (Universal Health Coverage), yaitu sebuah kondisi di mana setiap orang dapat menerima layanan kesehatan yang mereka butuhkan, tanpa mengalami kesulitan dalam bidang keuangan. Apa yang harus disadari?

 

 

Peraturan Direktur Pelayanan (PerDirYan) BPJS Kesehaatan tahun 2018, yaitu no 2 tentang operasi katarak, no 3 tentang persalinan dengan bayi lahir sehat dan no 5 tentang pelayanan rehabilitiasi medik, memicu kontroversi. Meskipun hal tersebut sesuai dengan Pasal 24 ayat 3 UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan wajib mengembangkan sistem pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, tetapi kebijakan tersebut dinilai telah masuk ke dalam ranah profesi dokter. Meskipun Kementrian Kesehatan telah mengeluarkan surat no HK 07.01/I/3557/2018, yang menegaskan agar PerDirYan tersebut tidak diberlakukan terlebih dahulu sampai dilakukannya pembahasan dengan Kemenkes, tetapi ternyata tetap diberlakukan oleh BPJS Kesehatan, dengan alasan mencegah kevakuman aturan.

 

Pada hari Rabu, 25 Juli 2018 DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) telah menggunakan kewenangannya, untuk meminta BPJS Kesehatan menunda dan memperbaiki PerDirYan di atas. Selain itu, juga desakan untuk selalu mengikut sertakan pihak terkait, yaitu PB IDI (Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia), PERSI (Persatuan RS Seluruh Indonesia), ARSSI (Asosiasi RS Swasta Indonesia), dan Kemenkes dalam mengeluarkan aturan layanan lebih lanjut.

 

 

Peserta Program JKN pada 1 Juli 2018 telah mencapai 199.133.927 orang atau 79,6% dari seluruh warga negara Indonesia. Semua peserta JKN dilayani di 27.330 Fasilitas Kesehatan (faskes) provider JKN.  Hasil survei PT. Frontier Consulting Grup di tahun 2017 angka kepuasan peserta JKN mencapai 79,5%, sementara indeks kepuasan faskes secara total 75,7%. Namun demikian, tingkat kepuasan kementerian dan dinas kesehatan sebagai regulator, manajemen faskes dan para dokter dengan tenaga kesehatan (nakes) profesional lainnya tidak dilaporkan, bahkan diduga semakin rendah.

 

 

Perbedaan kepuasan tersebut, merupakan hasil akhir dari beda langkah yang ditempuh oleh masing-masing pihak, dalam mencapai UHC. Ketidakpuasan para dokter antara lain disebabkan karena rendahnya tarif INA CBGs, keputusan profesi diintervensi oleh BPJS Kesehatan dan standar layanan sesuai profesi sulit dilakukan, sebagaimana tercermin dalam kontroversi kebijakan pembiayaan tentang operasi katarak, persalinan dengan bayi lahir sehat, dan rehabilitiasi medik di atas.

 

 

BPJS Kesehatan mengambil langkah sangat cepat menuju UHC dengan paradigma dominan kendali biaya. Hal ini disebabkan karena adanya defisit penghasilan operasional sebesar Rp. 239 M dan mengalami kerugian komprehensif sebesar Rp. 183 M, seperti dapat dibaca dalam Ringkasan Eksekutif Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2017, yang diunggah pada 30 Juni 2018. Bahkan BPJS Watch mencatat pada Januari sampai Mei 2018 saja, defisit total BPJS Kesehatan mencapai Rp. 4,8 T. Hal ini dikalkulasi dari penghasilan BPJS sebesar Rp. 33,5 T, sedangkan pengeluaran sudah mencapai Rp. 38,3 T.

 

Di samping itu, masih ada dugaan bahwa selama ini layanan kesehatan telah menghamburkan biaya yang tidak perlu dan semakin mahal. Misalnya kebiasaan bahwa setiap pasien yang dirawatinap di RS harus diinfus, operasi caesar yang bersifat terencana dialihkan darurat, penambahan vitamin dalam setiap resep dokter, dan pemeriksaan penunjang medik berlebihan. Juga logistik obat dan alkes yang eksesif, penjadwalan tindakan operasi yang longgar, pemberian obat lebih sering parenteral (suntikan), pada hal tersedia yang oral (telan), bahkan peresepan obat antibiotika sering tidak melihat pola kuman. Selain itu, operasi katarak dan caesar, juga layanan fisioterapi  dan rehabilitasi medik disinyalir berlebihan. Itulah mengapa kendali biaya oleh BPJS Kesehatan dianggap seolah menjadi sangat prioritas dan mendesak.

 

 

Sebaliknya, para dokter dan faskes mengambil langkah yang relatif kurang cepat dan tidak terencana secara baik dalam menuju UHC, dengan alasan telah memiliki standar layanan (SOP) yang seringkali diadopsi dari asosiasi profesi dokter di luar negeri dan WHO. Pada Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012, Pasal 8 menegaskan bahwa seorang dokter wajib dalam setiap praktik medisnya, memberikan layanan secara kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (compassion), dan penghormatan atas martabat manusia. Bahkan pada Pasal 21 juga menegaskan bahwa setiap dokter wajib senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Hal tersebut menjadi dasar dan motivasi dokter untuk memberikan layanan yang bermutu, terbaik, dan tanpa disertai pertimbangan finansial, demi pasien yang dilayani.

 

Dengan demikian, kebijakan layanan penjaminan menjadi bersifat tarik ulur, sehingga sebenarnya tidak sehat dan kontraproduktif. Sebagai contoh layanan hemodialisis dan operasi caesar yang semakin sering, diatur dengan penurunan tarif INA CBGs dan penggunaan obat yang berlebihan diregulasi dengan aturan restriksi obat yang lebih diperketat. Selain itu, pemberian obat yang berharga mahal dilakukan re-evaluasi, misalnya obat trastuzumab untuk kanker payudara sejak 1 April 2018 tidak lagi dijamin oleh BPJS Kesehatan, bahkan praktek curang (fraud) dipagari oleh sebuah MoU dengan KPK, karena dikategorikan karupsi. Dampak buruknya adalah mutu layanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN akan semakin di bawah standar profesi dokter.

 

 

Terdapat 4 pihak yang terlibat dalam proses menuju UHC, yaitu kemenkes sebagai regulator, dokter dan faskes sebagai pelaksana, BPJS Kesehatan sebagai penjamin biaya dan pasien peserta JKN sebagai penerima manfaat. Untuk itu, kemenkes dan semua jajaran dinas kesehatan di daerah harus bertindak sebagai pengatur layanan yang pro-aktif dan antisipatif, bukan sekedar reaktif. Dokter dan faskes harus berubah, dari sekedar berkoordinasi menjadi berstruktur komando. Audit SOP secara serial harus dilakukan paripurna, tidak hanya aspek iptek medis, tetapi juga dengan mempertimbangan aspek finansial dan kebijakan lokal, sehingga menjadi PPK (Panduan Praktek Klinik) yang mampu laksana. Keputusan yang diambil oleh PB IDI, PERSI, ARSSI, atau ASKLIN (Asosiasi Klinik) Pusat di Jakarta, harus diketahui dan dilaksanakan secara serentak oleh dokter dan faskes, sebagaimana telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan dengan segenap kedeputian wilayah dan cabang di seluruh Indonesia.

 

 

Paradigma profesi dokter haruslah berubah, ‘dari pasien saya menjadi pasien kita’, karena layanan dokter saat ini harus terintegrasi secara internal dan lintas unit layanan di sebuah faskes. Diagnosis haruslah diutamakan secara prioritas dan terapi haruslah yang paling sesuai (diagnosis first and precision medicine), proses rujukan pasien haruslah berjenjang dengan dilengkapi program rujuk balik, untuk tercapainya kendali mutu dan kendali biaya.

 

Strategi efisiensi biaya (cost leadership) juga harus dilakukan faskes, misalnya dengan melakukan kajian dan umpan balik periodik kepada para dokter, terutama untuk pasien dengan klaim gagal ataupun selisih bayar negatif. Selain itu, penggunaan sistem dan teknologi informasi, kebijakan pembatasan layanan dokter, baik dalam aspek diagnostik maupun terapi, pemberian insentif dan dis-insentif, juga manajeman obat dan alat kesehatan.

 

 

Peserta JKN haruslah diedukasi sampai paham, bahwa pada Pasal 19 ayat 2 UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN, menyebutkan bahwa peserta akan memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan saja. Selain itu, pada Pasal 22 ayat 2 untuk jenis pelayanan yang lain, peserta akan dikenakan urun biaya. Peserta harus disadarkan bahwa progam JKN menggunakan prinsip gotong royong, yaitu kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya dan kewajiban membayar iuran setiap bulannya.

 

Bila ada tetangga yang belum terdaftar sebagai peserta JKN, segeralah menganjurkan mendaftarkan diri dan jangan menunggu sakit dahulu baru mendaftar, karena iuran peserta yang sehat akan membantu peserta lain yang sedang sakit. Demikian juga untuk peserta yang lebih mampu secara ekonomi, pronsip gotong royong dapat juga dilakukan, dengan cara tidak menggunakan haknya sebagai peserta JKN, saat menerima layananan kesehatan tertentu.

 

 

Menjadi tanggung jawab kita bersama, agar program JKN dapat terus berkelanjutan dan semakin dirasa manfaatnya oleh seluruh warga Indonesia. Selain itu, beda langkah harus segera disinkronkan, agar UHC dapat tercapai sesuai target, yaitu sebelum 1 Januari 2019.

 

Sudahkah kita siap?

Sekian Yogyakarta,  25 Juli 2018 *) dokter spesialis anak, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW WA : 081227280161,

CHINA  SEHAT

fx. wikan indrarto*)

Para pemimpin China di Beijing secara dramatis telah mengubah lanskap ekonomi global. Dengan ‘Belt and Road Initiative,’ China mempromosikan integrasi ekonomi global dengan membangun infrastruktur dan memperluas perdagangan dengan negara-negara seperti Kazakhstan, Rusia dan sekitar lima lusin negara lain di berbagai benua. Apa dampaknya?

 

 

Suatu strategi pembangunan yang diusulkan oleh Presiden China, Xi Jinping yang berfokus pada konektivitas dan kerja sama antar negara Eropa dan Asia (Eurasia), menegaskan tekad China untuk mengambil peran lebih besar dalam urusan global, dengan sebuah jaringan perdagangan yang berpusat di China. Dalam bahasa Inggris, inisiatif ini awalnya disebut ‘One Belt and One Road’ (Satu Sabuk dan Satu Jalan), namun di pertengahan tahun 2016 nama resminya diganti menjadi ‘Belt and Road Initiative’ (Inisiatif Sabuk dan Jalan). Dalam tiga tahun terakhir, fokusnya terutama pada investasi dalam bidang infrastruktur, konstruksi, jalur kereta api dan jalan raya, mobil, ‘real estate’, jaringan listrik, dan material besi dan baja.

 

 

Pakistan telah membangun jalur kereta api baru, pembangkit tenaga listrik dan jalan raya dengan bantuan dana dan ahli infrastruktur Cina senilai $ US 60 miliar. Kemitraan ekonomi tersebut juga meluas ke sektor kesehatan. China dan Pakistan tahun 2017 membangun RS pusat rujukan gawat darurat medis baru, di kota pelabuhan selatan Gwadar, yang bertujuan untuk memperluas layanan kesehatan bagi mereka yang membutuhkan. Gwadar terletak di pesisir Laut Arab dan berjarak sekitar 700 kilometer  ke barat dari kota terbesar di Pakistan, Karachi.

 

 

Tujuan bantuan China di Pakistan adalah untuk meningkatkan derajad kesehatan masyarakat, di daerah di mana akses ke layanan kesehatan dan sanitasi dasar diperlukan, yaitu untuk mencegah wabah penyakit menular. Selain itu, WHO juga memberikan $ US 700 juta untuk proyek di Pakistan setiap tahun, dengan fokus pada perluasan cakupan vaksinasi polio dan menanggapi wabah penyakit Demam Berdarah Dengue dan hepatitis. Pakistan adalah 1 dari 3 negara di dunia, yang belum dinyakan bebas dari penyakit polio.

 

 

Kita layak mencatat upaya China dalam mengintegrasikan pembangunan sektor kesehatan ke dalam kemitraan ekonomi. China memiliki keahlian praktis dan pengaruh ekonomi yang kuat, tidak hanya untuk meningkatkan derajad kesehatan masyarakat di Pakistan, tetapi juga perbaikan kehidupan miliaran manusia lain, di berbagai negara dalam program ‘Belt dan Road’. Dengan pengalamannya menyediakan layanan kesehatan, juga menciptakan akses air bersih dan sanitasi bagi hampir 1,4 miliar penduduknya, China memiliki pengetahuan dan kekuatan finansial, untuk memperkuat sistem kesehatan di berbagai negara lain. Selain itu, juga mampu mendukung perbaikan kehidupan manusia dan pembangunan ekonomi.

 

 

Kontribusi China sebelumnya adalah menyediakan bantuan medis yang sangat dibutuhkan ke Suriah. Juga layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi di Yaman, kedua negara berada di wilayah Mediterania, di mana konflik bersenjata telah menyebabkan terjadinya salah satu wabah kolera terbesar di dunia. Lebih dari setengah juta orang di Yaman telah terinfeksi kolera dan menewaskan 1.975 orang pada hari Senin, 14 Agustus 2017. Setiap hari ada lebih dari 5.000 kasus baru dari penyakit yang ditularkan melalui air, di negara yang sistem kesehatannya rusak setelah perang selama dua tahun terakhir. Kolera dapat menyebabkan diare akut, dehidrasi berat, dan kematian.

 

 

Tugas setiap pemerintah adalah menyediakan layanan kesehatan yang aman, efektif dan berkualitas bagi warganya, terutama yang paling miskin dan paling rentan. Dalam menangani penyakit tuberkulosis dan hepatitis yang belum juga selesai, dan memajukan reformasi untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan perawatan primer, China telah menjalankan misi tersebut di dalam negeri. Seperti yang dikatakan Presiden Xi Jinping pada Kongres Nasional ke-19 di Beijing tahun 2017, China bergerak menuju model ekonomi berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kualitas hidup bagi semua warganya.

 

 

Sejak setahun yang lalu, telah ditekankan dua prioritas utama di China. Yang pertama adalah cakupan kesehatan semesta atau ‘Universal Health Couverage’ (UHC), sehingga semua orang dapat menerima layanan kesehatan yang mereka butuhkan, kapan dan di manapun mereka membutuhkannya, tanpa menghadapi kesulitan keuangan. Yang kedua adalah mencegah, mendeteksi dan merespon dengan cepat keadaan darurat kesehatan. Faktanya, dua prioritas ini adalah dua sisi dari koin yang sama, karena fondasi UHC adalah sistem kesehatan yang kuat, yang juga merupakan pertahanan terbaik untuk menghadapi wabah dan keadaan darurat kesehatan lainnya.

 

Reformasi kesehatan di China, yang telah memperluas asuransi penjaminan kesehatan hingga lebih dari 95% dari populasinya yang sangat besar, berfungsi sebagai model untuk terbentuknya UHC, pertahanan terhadap keadaan darurat kesehatan, dan bukti bahwa reformasi telah dapat menjangkau segenap warga. Investasi dalam bidang kesehatan merupakan gambaran utama dari kisah loncatan pembangunan di China. Sekarang China miliki potensi untuk mengubah model pembangunan pada 60 negara yang akan dilewati Jalur Sutera Modern, dengan segera memiliki jalan raya beraspal baik dan sistem transportasi antar negara yang modern.

 

 

China akan terus bekerja keras untuk mewujudkan China Sehat 2030, dan untuk meningkatkan kesehatan, menjaga dunia tetap aman, dan melayani warga yang rentan di seluruh dunia. China akan bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa proyek pembangunan infrastruktur akan berjalan baik, termasuk kamar mandi umum, persediaan air bersih, RS dan fasilitas pembuangan limbah, serta jalan raya dan stasiun kereta api baru, di berbagai negara.

 

 

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di Indonesia, dananya berasal dari China Development Bank (CDB) dan merupakan bagian dari ‘One Belt One Road’, demi terdorongnya pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut. Di situ diprediksi juga akan tumbuh kawasan hunian baru, fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta lapangan kerja yang tersedia, bagi segenap warga.

 

China telah dapat membuktikan bahwa, kesehatan adalah sebuah bagian dari pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Dengan ‘Belt and Road Initiative,’ China telah menunjukkan bukti, kehebatan integrasi pembangunan infrastruktur, perluasan perdagangan, dan perbaikan derajad kesehatan masyarakat.

 

Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur yang gencar di seluruh Indonesia, wajib dilanjutkan. Apakah kita sudah terlibat berperan?

 

Di Tembok Besar China 15 Okt 2009

Sekian Yogyakarta, 20 Juli 2018 *) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak, Alumnus S3 UGM, pengajar di FK UKDW, WA: 081227280161

 

SENJANG  IMUNISASI

fx. wikan indrarto*)

Di Genuksari Semarang Jawa Tengah pada Jumat, 20 Juli 2018 terjadi kasus difteri, 5 anak  dirawat di RSUP Dr. Kariadi, sementara 2 lainnya meninggal dunia. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menegaskan, para balita yang terserang difteri adalah mereka yang sejak lahir tidak diimunisasi, karena orang tuanya menolak. Apa yang perlu dicermati?

 

Kejadian difteri tersebut mengingatkan tentang laporan global yang diluncurkan pada Juli 2018, dengan judul ‘Ketidaksetaraan dalam Imunisasi Anak’ (Explorations of inequality: Childhood immunization), yang menjelaskan bagaimana kemungkinan anak untuk tidak divaksinasi yang dipengaruhi oleh beberapa karakter sosial ekonomi, demografi dan geografis. Laporan ini didasarkan pada survei kesehatan rumah tangga internasional yang dilakukan di 10 negara, yaitu Afghanistan, Chad, Kongo, Ethiopia, India, Indonesia, Kenya, Nigeria, Pakistan dan Uganda, antara 2012 dan 2016.

 

 

Semua negara tersebut, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan imunisasi paling berat, dan secara bersama mencakup lebih dari 70% anak yang tidak mendapatkan vaksinasi lengkap pada program imunisasi dasar. Pola ketidaksetaraan ternyata berbeda, misalnya di Uganda ketidaksetaraan cenderung sangat kecil untuk sebagian besar karakteristik yang diteliti, sedangkan di Nigeria ketidaksetaraan ditemukan untuk sebagian besar karakteristik, dan di 8 negara lainnya beberapa karakteristik umum dapat ditemukan.

 

Ketidaksetaraan berdasarkan status ekonomi rumah tangga adalah yang paling sering terjadi. Anak dari keluarga miskin lebih kecil kemungkinannya untuk menerima vaksinasi daripada mereka yang mampu. Hampir semua negara menunjukkan berbagai pola ketidaksetaraan tersebut, pada seluruh kuintil kekayaan rumah tangga. Di Nigeria cakupan imunisasi pada anak meningkat terus, baik pada keluarga miskin maupun kaya. Di Indonesia dan Pakistan, kuintil termiskin (20%) rumah tangga memiliki cakupan yang jauh lebih rendah daripada yang lain. Untuk anak di Nigeria pada tahun 2013 dan Pakistan pada tahun 2012, peluang untuk divaksinasi Diphtheria Tetanus Pertussis (DPT3) adalah 7 kali lebih besar di antara mereka di rumah tangga terkaya, dibandingkan dengan rumah tangga termiskin. Sebaliknya, karakteristik lainnya sama.

 

 

Anak yang ibunya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi secara seragam memiliki cakupan imunisasi yang lebih tinggi juga. Di Indonesia dan Nigeria, perbedaan pendidikan ibu menunjukkan ketidaksetaraan ditandai dalam cakupan imunisasi pada anak. Di Nigeria pada tahun 2013, anak dari ibu berpendidikan sekolah menengah, lebih dari 6 kali lebih mungkin untuk divaksinasi DPT3 dibandingkan dengan anak yang ibunya tidak memiliki pendidikan. Sebaliknya, karakteristik lain adalah sama.

 

 

Usia seorang ibu pada saat melahirkan adalah prediktor penting, apakah seorang anak akan diimunisasi. Anak akan bernasib paling buruk ketika ibu mereka berusia lebih muda dari 20 tahun, ketika mereka dilahirkan. Di Etiopia pada tahun 2016, peluang divaksinasi untuk DTP3 lebih dari dua kali lipat pada anak yang ibunya melahirkan saat berusia antara 20 dan 34 tahun, dibandingkan dengan anak yang ibunya melahirkan pada usia 15-19 tahun. Sebaliknya, karakteristik lainnya sama.

 

 

Di negara yang memiliki banyak anak yang tidak divaksinasi, cakupan imunisasi bervariasi berdasarkan provinsi, negara bagian atau wilayah. Misalnya, di 34 provinsi Afghanistan pada tahun 2015, cakupan imunisasi pada anak berbeda dengan lebih dari 80 poin persentase. Namun di Kenya dan Uganda, variasi subnasional tidak begitu terasa.

 

Di beberapa negara, anak sulung cenderung memiliki tingkat cakupan imunisasi yang lebih tinggi dari pada adiknya. Di Indonesia pada tahun 2012, lebih dari tiga perempat anak sulung mendapatkan imunisasi DTP3, sedangkan lebih dari sepertiga bukan anak sulung tidak terlindungi. India (2015-2016), Nigeria (2013) dan Pakistan (2012) melaporkan kesenjangan cakupan imunisasi DTP3 terkait urutan kelahiran, yang membentang lebih dari 20 poin persentase. Di Chad dan Kongo sebaliknya, hampir tidak ada perbedaan dalam cakupan imunisasi pada anak oleh urutan kelahiran.

 

 

Imunisasi adalah strategi kunci untuk meningkatkan kesehatan selama usia anak dan setelahnya, dan imunisasi dianggap sebagai layanan kesehatan penting untuk semua anak. Cakupan imunisasi anak hampir sama untuk anak laki-laki dan perempuan dengan karakteristik keluarga dan kondisi kehidupan yang sama. Dengan kata lain, tidak ada ketidaksetaraan terkait jenis kelamin dalam imunisasi pada anak.

Anak yang memiliki berbagai karakter (multiple forms of advantage) lebih mungkin divaksinasi daripada anak yang mempunyai hanya satu jenis keuntungan karakteristik. Di Afghanistan, Chad, Nigeria, dan Pakistan, seorang anak yang ibunya berpendidikan sekolah menengah, berusia 20-34 tahun, dan yang berasal dari 20% populasi terkaya, memiliki antara 7 hingga 51 kali peluang lebih tinggi untuk menerima dosis ketiga vaksin DTP, dibandingkan dengan anak yang ibunya tidak memiliki pendidikan formal, berusia 15-19 tahun dan yang berasal dari 20% penduduk termiskin.

 

 

Laporan terperinci atas ketidaksetaraan di bidang kesehatan dan faktor yang memengaruhi pencapaian, berkontribusi pada penyusunan program  pembangunan berkelanjutan. Dengan tekad tidak ada yang akan tertinggal (no one will be left behind), Agenda 2030 PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan memerlukan pemahaman yang komprehensif, tentang  peluang yang hilang dan hambatan terhadap kemajuan. Saat ini telah tersedia alat untuk memantau ketimpangan layanan kesehatan yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem informasi kesehatan nasional. ‘Health Equity Assessment Toolkit’, adalah sebuah aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan setiap negara, untuk menilai ketidaksetaraan menggunakan ‘Health Equity Monitor database,’ sehingga dapat diketahui di mana ketidaksetaraan masih terjadi.

 

 

Kejadian difteri di Semarang dan laporan ‘Ketidaksetaraan dalam Imunisasi Anak’ menginspirasi kita semua, agar sebanyak mungkin anak mendapatkan haknya, memperoleh imunisasi dasar lengkap.

 

Sudahkah kita bijak?

Sekian Yogyakarta, 19 Juli 2018 *) dokter spesialis anak, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW WA : 081227280161,

 

DANA  NAKES

fx. wikan indrarto*)

Pada hari Rabu, 23 Mei 2018 di Jenewa, Swiss, pada sesi penutupan pertemuan ‘the 71st World Health Assembly’, telah ditandatangani persetujuan bersama. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), Organisasi Pengembangan Ekonomi (OECD), dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menandatangani sebuah nota kesepahaman (MoU) untuk menciptakan program Dana untuk Tenaga Kesehatan (nakes) atau ‘the Working for Health Multi-Partner Trust Fund’ (MPTF). Apa yang perlu disadari?

 

 

Program kolaborasi ILO, OECD dan WHO ini akan mengumpulkan sumber daya di berbagai negara, untuk berinvestasi dalam menciptakan dan mensejahterakan nakes, yang diperlukan untuk mencapai Cakupan Kesehatan Semesta atau ‘Universal Health Coverage’ (UHC) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau ‘Sustainable Development Goals’ (SDGs). Program MPTF ini akan menerapkan 10 rekomendasi Komisi Tinggi Sekretaris PBB, karena investasi dalam nakes akan menciptakan keuntungan atau dividen di seluruh lapangan kerja, jender, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, juga mendukung pencapaian SDGs 3, 4, 5, 8 dan 17.

 

Pemerintah Norwegia berkomitmen untuk mendukung program MPTF dan membiayai investasi dalam pendidikan akademis, keterampilan klinis, dan penciptaan lapangan kerja untuk nakes secara global. MPTF bertujuan untuk meningkatkan pendanaan sampai US $ 70 juta selama lima tahun, dan disalurkan ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia, untuk pembangunan bidang pendidikan, ketenagakerjaan, keuangan dan kesehatan.

Jim Campbell (Direktur Tenaga Kesehatan WHO) memimpin panel menteri yang terdiri dari Veronica Espinosa (Menteri Kesehatan Ekuador), Bent Høie (Menteri Kesehatan Norwegia), Kebede Worku (Menteri Kesehatan Ethiopia) dan Mpoki Ulisubisy (Sekretaris Republik Bersatu Tanzania), menyoroti pentingnya komitmen politik nasional dalam investasi, manajemen dan dukungan yang tepat bagi nakes. Panel dengan tema ‘Karena nakes lebih berharga’  (Because health workers are worth more), mengingatkan kita akan Pekan Nakes Dunia (World Health Worker Week) telah diselenggarakan pada 2 – 7 April 2018 yang lalu.

 

Nakes, baik yang merupakan petugas klinis seperti bidan, perawat, apoteker, dan dokter, maupun petugas kesehatan masyarakat, telah memberikan layanan kesehatan yang penting di banyak wilayah, termasuk yang paling sulit dijangkau di seluruh dunia. Pekan Nakes Dunia (World Health Worker Week) diselenggarakan untuk merayakan pekerjaan yang dilakukan para nakes setiap hari dan untuk mengenali tantangan yang mereka hadapi. Minggu tersebut adalah kesempatan untuk memobilisasi komunitas, mitra, dan pembuat kebijakan secara global, untuk mendukung nakes di seluruh dunia.

 

 

Pada tahun 2016, strategi nakes (the Global strategy on human resources for health: Workforce 2030) telah diadopsi oleh Majelis Kesehatan Dunia dan laporan nakes (the Report of the High-Level Commission on Health Employment and Economic Growth), telah diluncurkan. Targetnya adalah terjadinya pertumbuhan nakes, dengan mengurangi pengangguran kaum muda, mendorong pertumbuhan ekonomi, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, dan pekerjaan yang layak, serta mencapai UHC dan SDGs. Pada tahun 2017, dicetuskan rencana Aksi 5 tahun untuk Nakes, dalam kemitraan WHO dengan ILO dan OECD.

Setelah membangun komitmen di tingkat global, sekarang saatnya untuk fokus pada upaya di tingkat regional dan nasional. Di tingkat regional, telah dibentuk Cote D’orie yang menyatukan berbagai negara di Afrika Barat yang mencakup populasi sebesar 110 juta, untuk mengatasi tantangan dalam hal pembiayaan nakes. Program ini akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi nakes untuk mencapai UHC dan mengatasi kekurangan 6 juta nakes di Afrika Barat. Afrika Selatan telah mengoordinasikan keterlibatan 16 negara anggota Southern Africa Development Community (SADC), yang mencakup populasi 320 juta, untuk mengembangkan program antar sektor, yaitu bidang kesehatan, tenaga kerja, pendidikan dan keuangan. Selain itu, empat negara di Afrika Tengah yang didukung dana dari Tiongkok (Republik Rakyat China), telah mengatalisasi aksi dan investasi dalam sektor pendidikan transformatif, keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja bagi nakes.

 

Presiden Guinea di Afrika Barat, Alpha Condé, telah menjadi teladan karena telah menunjukkan komitmen politik dan keuangan yang diperlukan, untuk menciptakan 11.000 nakes baru selama 10 tahun ke depan. Presiden Conde adalah pendukung kuat untuk berinvestasi dalam menciptakan nakes untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Guinea. Rencana pembentukan nakes yang inovatif tersebut menggunakan prinsip pekerjaan yang layak, mengatasi ketidaksetaraan jender, dan sesuai dengan agenda SDG yang koheren. Selain itu, juga mempertimbangkan potensi pertumbuhan ekonomi negara, untuk berinvestasi dalam penciptaan tenaga kerja bidang kesehatan dan sosial.

 

 

Di Indonesia pada 18 Juli 2018 terdapat 128.146 orang dokter umum, 36.317 orang dokter spesialis, 30.604 orang dokter gigi, dan 3.661 orang dokter gigi spesialis yang memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) yang dikeluarkan oleh KKI (Konsil Kedokteran Indonesia). Selain itu, juga  42.129 orang bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) aktif. Program kolaborasi antara ILO, OECD dan WHO untuk dana pendidikan nakes sangat inspiratif, sebab tanpa nakes tidak akan ada UHC (#HealthWorkersCount). Apakah nakes kita sudah memadai?

Sekian Yogyakarta, 18 Juli 2018 *) dokter spesialis anak, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW WA : 081227280161,

 

ROKOK GELAP

fx. wikan indrarto*)

Pada Kamis, 28 Juni 2018 di Geneva, Swiss, telah diterbitkan sebuah protokol baru. Protokol tersebut adalah perjanjian internasional baru untuk menghilangkan perdagangan rokok gelap dan produk tembakau ilegal lainnya (The Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products). Apa yang perlu dicermati?

Protokol ini melibatkan 40 pihak dari seluruh dunia dan dikembangkan sebagai tanggapan terhadap perdagangan rokok gelap dan produk tembakau ilegal internasional yang semakin meningkat, yang menimbulkan kekhawatiran besar terhadap gangguan kesehatan, ekonomi dan keamanan di seluruh dunia. Diperkirakan bahwa satu dari setiap 10 batang rokok dan produk tembakau yang dikonsumsi secara global adalah ilegal. Sekretariat Pengendalian Tembakau atau WHO ‘Framework Convention on Tobacco Control’ (WHO FCTC) mengumumkan bahwa dengan ratifikasi oleh Inggris dan Irlandia Utara pada awal Juni 2018, maka Protokol untuk Menghapus Perdagangan Ilegal dalam Produk Tembakau mulai berlaku.

Pencapaian ini merupakan tonggak sejarah dalam pengendalian tembakau, karena protokol tersebut berisi berbagai langkah untuk memerangi perdagangan rokok gelap. Protokol tersebut terbagi dalam tiga kategori, yaitu mencegah perdagangan rokok gelap, mempromosikan penegakan hukum, dan menyediakan dasar hukum untuk kerjasama internasional. Selain itu, protokol ini bertujuan untuk memutus rantai pasokan produk tembakau, yaitu melalui perizinan, uji tuntas dan pencatatan, dan keharusan pembentukan sistem pelacakan tembakau secara global. Dengan demikian, akan memungkinkan setiap pemerintah untuk secara efektif mengawasi dan menindaklanjuti produk tembakau dari titik produksi ke titik penjualan pertama sampai terakhir. Agar efektif, protokol ini menyediakan kerja sama internasional yang intensif termasuk dalam berbagi informasi, teknis, kerja sama, bantuan hukum, administrasi timbal balik, dan bahkan ekstradisi pelaku kejahatan antar negara.

Presiden COP (Conference of the Parties) yang sekaligus Menteri Kesehatan (Ministry of Health and Family welfare) India, Ibu Preeti Sudan, memuji pemerintah India yang telah mengupayakan dan memastikan Protokol yang baru mulai berlaku. Pemerintah India telah mengirimkan pesan bersama yang jelas bahwa pasar rokok gelap dan tembakau ilegal akan menjadi sasaran penertiban internasional, dengan berbagai langkah hemat biaya yang akan melindungi anak dan masyarakat yang dirugikan, baik secara sosial maupun kesehatan, karena terpapar produk tembakau. Secara global 12% dari semua kematian pada orang dewasa dikaitkan dengan tembakau. Menurut ‘WHO global report: mortality attributable to tobacco’, pada tahun 2014, sekitar 5 juta orang dewasa meninggal karena penggunaan tembakau langsung di seluruh dunia, yaitu satu kematian kira-kira setiap enam detik.

Dalam penyakit menular, penggunaan tembakau bertanggung jawab untuk sekitar 7% dari semua kematian karena tuberkulosis dan 12% kematian karena pneumonia atau infeksi paru-paru. Dalam penyakit tidak menular, penggunaan tembakau bertanggung jawab untuk 10% dari semua kematian akibat penyakit kardiovaskular, 22% dari semua kematian akibat kanker, dan 36% dari semua kematian akibat penyakit pada sistem pernapasan. Secara global, kematian akibat penyakit yang berhubungan dengan tembakau pada sistem kardiovaskular, lebih mungkin terjadi pada orang dewasa muda yang berusia 30-44 tahun, yaitu 38% kematian disebabkan oleh tembakau. Selain itu, 71% dari semua kematian akibat kanker paru dan 42% dari semua penyakit paru obstruktif kronik, juga disebabkan oleh penggunaan tembakau.

Implementasi Protokol ini merupakan langkah pertama untuk penghapusan perdagangan ilegal produk tembakau di seluruh dunia. Dr. Vera Luiza da Costa e Silva, Kepala Sekretariat FCTC WHO, menegaskan bahwa dengan berlakunya Protokol, maka ada satu lagi langkah global dalam pengendalian tembakau, yaitu dengan mengatasi aksesibilitas dan keterjangkauan produk tembakau. Selain itu, untuk tindakan yang lebih efektif, juga dilakukan pembatasan kemasan rokok dan mengurangi pendanaan kegiatan kriminal transnasional, sambil melindungi pendapatan pemerintah dari pajak tembakau, termasuk di Indonesia.

Saat kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Malang, Selasa 21 Februari 2017, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan kontribusi yang diterima negara dari cukai rokok mencapai Rp. 139 triliun pertahun. Pada 2013-2014 cukai tembakau global mencapai hampir US $ 269 miliar, tetapi hanya kurang dari US $ 1 miliar yang diinvestasikan pada pengendalian tembakau. Pada hal, secara global penyakit yang disebabkan oleh rokok telah menghabiskan biaya kesehatan US $ 422 milyar per tahun, hampir 6% dari pengeluaran global untuk kesehatan. Merokok berhubungan dengan 6 juta kasus kematian per tahun, lebih banyak dibandingkan kematian karena gabungan penyakit infeksi HIV, AIDS, TB dan Malaria. Total biaya ekonomi terkait merokok termasuk kerugian produktivitas karena kematian dan cacat, mencapai lebih dari US $ 1,4 trilyun per tahun, setara dengan 1,8% dari PDB tahunan dunia.

Protokol untuk menghilangkan perdagangan rokok gelap dan produk tembakau ilegal lainnya, mengingatkan kita semua akan dampak buruk tembakau terhadap kesehatan jantung (tobacco and heart disease), ekonomi dan keamanan. Sudahkah Anda terlibat membantu?

Sekian Yogyakarta, 10 Juli 2018 *) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak, lektor FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161

 

HARI   HEPATITIS   DUNIA

fx. wikan indrarto*)

Hari Hepatitis Sedunia atau ‘World Hepatitis Day’ dirayakan pada hari Sabtu, 28 Juli 2018. Tanggal 28 Juli dipilih untuk menghormati ulang tahun pemenang hadiah Nobel bidang kedokteran, Profesor Baruch Samuel Blumberg, penemu virus hepatitis B (HBV) dan pengembang vaksin hepatitis B pertama. Apa yang sebaiknya kita sadari?

 

 

Tema ‘World Hepatitis Day’ 2018 adalah Periksa dan Obati Hepatitis (Test. Treat. Hepatitis). Acara ini bertujuan untuk mendukung peningkatan layanan tes atau pengujian dan pengobatan dengan acara selebrasi puncak akan diadakan di Ulaanbaatar, Mongolia. Majelis Kesehatan Dunia 2016 telah mengesahkan strategi melawan hepatitis, yaitu ‘the Global Health Sector Strategy (GHSS) on viral hepatitis’ 2016–2021. Strategi ini bertujuan untuk penghapusan hepatitis virus sebagai ancaman kesehatan masyarakat pada tahun 2030. Targetnya adalah mengurangi infeksi hepatitis baru sebesar 90% dan kematian sebesar 65%.

 

 

Laporan global ’The WHO Global hepatitis report 2017’  berfokus pada hepatitis B dan C, yang bertanggung jawab untuk 96% dari semua kematian terkait hepatitis. Laporan tersebut diterbitkan pada 21 April 2017 di Geneva, Swiss dan mengungkapkan bahwa sekitar 325 juta orang di seluruh dunia, hidup dengan infeksi HBV atau HCV. Namun demikian, sebagian besar orang tersebut tidak memiliki akses ke tes atau pengujian dan pengobatan yang mampu menyelamatkan jiwa mereka. Akibatnya, jutaan orang berisiko mengalami perkembangan yang lambat ke arah penyakit hati kronis, kanker, dan kematian. Pada hal, vaksin dan obat untuk mengatasi hepatitis ada, sehingga perlu dipastikan bahwa ketersediaannya menjangkau semua orang yang membutuhkannya, di manapun.

 

 

Hepatitis virus menyebabkan 1,34 juta kematian pada tahun 2015, jumlah yang sebanding dengan kematian yang disebabkan oleh tuberkulosis dan HIV (Human Immunodeficiency Virus). Namun demikian, kematian akibat tuberkulosis dan HIV telah menurun, sedangkan kematian akibat hepatitis terus meningkat. Selain itu, sekitar 1,75 juta orang terinfeksi HCV baru pada tahun 2015, sehingga jumlah total orang yang hidup dengan HCV menjadi 71 juta orang.

Meskipun keseluruhan kematian akibat hepatitis meningkat, infeksi baru HBV menurun, berkat peningkatan cakupan vaksinasi HBV padi bayi. Secara global, 84% bayi yang lahir pada tahun 2015 telah menerima 3 dosis vaksinasi HBV. Antara era pra-vaksin (dari 1980-an hingga awal 2000-an) dan 2015, proporsi balita dengan infeksi baru turun dari 4,7% menjadi 1,3%. Namun, diperkirakan 257 juta orang, kebanyakan orang dewasa yang lahir sebelum pengenalan vaksin HBV, hidup dengan infeksi hepatitis B kronis pada tahun 2015.

 

 

Strategi Global ‘WHO’s Global Health Sector Strategy on viral hepatitis’ bertujuan untuk menguji atau tes pada 90% dan mengobati pada 80% orang dengan HBV dan HCV pada tahun 2030. Namun demikian, hanya 9% dari semua infeksi HBV dan 20% dari semua infeksi HCV didiagnosis pada 2015. Selain itu, 8% HBV (1,7 juta orang) sedang dalam perawatan, dan hanya 7% HCV (1,1 juta orang) telah memulai perawatan kuratif selama tahun 2015 itu.

 

 

Infeksi HBV memerlukan pengobatan seumur hidup, dan WHO saat ini merekomendasikan penggunaan obat tenofovir, sebuah obat antivirus yang selama ini sudah banyak digunakan dalam pengobatan infeksi HIV. HCV dapat disembuhkan dalam waktu yang relatif singkat dengan menggunakan obat antivirus kerja langsung atau ‘direct-acting antivirals’ (DAA) yang sangat efektif. Saat ini lebih banyak negara sudah membuat layanan hepatitis tersedia untuk orang yang membutuhkan, yaitu biaya tes diagnostik kurang dari US $ 1 dan obat untuk hepatitis C seharga di bawah US $ 200.

 

 

Pada tahun 2017 beberapa negara telah mengambil langkah sukses untuk meningkatkan layanan hepatitis. China mencapai cakupan tinggi (96%) untuk pemberian vaksin HBV tepat waktu pada bayi baru lahir, dan mencapai tujuan pengendalian HBV dengan prevalensi kurang dari 1% pada anak balita pada tahun 2015. Mongolia meningkatkan serapan pengobatan hepatitis dengan memasukkan obat HBV dan HCV dalam skema Asuransi Kesehatan Nasional, yang menjamin 98% penduduknya. Di Mesir, persaingan dengan obat generik telah menurunkan harga obat untuk HCV dalam paket 3 bulan terapi, dari US $ 900 pada tahun 2015, menjadi kurang dari US $ 200 pada tahun 2016. Di Pakistan, biaya terapi yang sama justru hanya seharga US $ 100.

 

 

Peningkatan akses ke pengobatan HCV justru lebih maju lagi karena pada akhir Maret 2017, WHO melakukan prakualifikasi bahan aktif farmasi generik dari sofosbuvir. Langkah ini akan memungkinkan lebih banyak negara untuk memproduksi obat hepatitis C dengan harga yang terjangkau.

Momentum Hari Hepatitis Sedunia pada Sabtu, 28 Juli 2018 mengapresiasi semua upaya dan strategi global mengenai virus hepatitis, juga membantu semua negara untuk mencapai tujuan akhir, yaitu untuk menghilangkan hepatitis (to eliminate hepatitis). Sudahkah kita terlibat?

Sekian Yogyakarta, 7 Juli 2018 *) dokter spesialis anak di RS Siloam @ LippoPlaza dan RS Panti Rapih, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, Lektor di FK UKDW WA : 081227280161, email : fxwikan_indrarto@yahoo.com

 

MUTU  DAN  BIAYA

fx. wikan indrarto*)

 

Layanan kesehatan berkualitas dan bermutu buruk, terbukti menghambat kemajuan dalam meningkatkan derajad kesehatan pada warga negara di semua tingkat pendapatan. Hal ini termuat pada laporan gabungan oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi atau ‘The Organisation for Economic Co-operation and Development’ (OECD), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Bank Dunia (World Bank). Apa yang perlu dicermati?

 

 

Saat ini diagnosis yang tidak akurat, kesalahan pengobatan, perawatan yang tidak pantas atau tidak perlu, fasilitas atau praktik klinis yang tidak memadai atau tidak aman, bahkan petugas kesehatan yang kurang pelatihan dan keahlian yang tidak memadai, terjadi di semua negara. Situasi buruk ini lebih nyata terlihat di negara berpenghasilan rendah dan menengah, di mana lebih dari 10 persen pasien yang dirawat di rumah sakit dapat mengalami infeksi selama mereka dirawat, dibandingkan dengan kurang dari 7 persen di negara berpenghasilan tinggi. Hal tersebut masih sering terjadi, meskipun infeksi yang didapat di rumah sakit sebenarnya dengan mudah dapat dihindari melalui kebersihan, praktik pengendalian infeksi, dan penggunaan obat antimikroba yang tepat. Selain itu, sekitar satu dari sepuluh pasien terbukti dirugikan selama perawatan medis di negara berpenghasilan tinggi.

 

 

Semua itu hanyalah beberapa hal penting dari Laporan Layanan Kesehatan Global menuju Cakupan Kesehatan Semesta atau ‘Universal Health Coverage’ (UHC). Laporan yang dikeluarkan pada Kamis, 5 Juli 2018 ini juga menyoroti bahwa dampak layanan kesehatan yang berkualitas buruk, akan membebani pengeluaran tambahan pada keluarga dan sistem kesehatan nasional. Sebenarnya ada beberapa kemajuan dalam meningkatkan kualitas hidup pasien, misalnya dalam perbaikan tingkat kelangsungan hidup pasien kanker dan penyakit kardiovaskular. Meski demikian, biaya ekonomi dan sosial yang lebih luas sebagai akibat layanan yang berkualitas buruk, termasuk cacat jangka panjang, gangguan dan kehilangan produktivitas, secara global diperkirakan berjumlah triliunan dolar setiap tahun.

 

 

WHO berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap orang, seharusnya dapat memperoleh layanan kesehatan, kapan dan di manapun mereka membutuhkannya (UHC). Penegasan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Semua pihak seharusnya berkomitmen untuk memastikan bahwa layanan kesehatan haruslah berkualitas baik, karena tidak akan ada UHC tanpa perawatan yang berkualitas (there can be no UHC without quality care).

 

 

“Tanpa layanan kesehatan yang berkualitas, UHC akan tetap merupakan janji kosong,” kata Sekretaris Jenderal OECD Ángel Gurría. Manfaat ekonomi dan sosial telah terbukti  jelas, tetapi masih perlu investasi tambahan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, sehingga memberikan semua orang akses ke layanan kesehatan berkualitas tinggi, yang berpusat pada pasien. “Kesehatan yang baik adalah dasar dari modal manusia di suatu negara, dan tidak ada negara yang mau membayar perawatan kesehatan yang berkualitas rendah atau tidak aman,” kata Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim. Layanan kesehatan yang berkualitas rendah, secara tidak proporsional berdampak pada orang miskin, yang tidak hanya secara moral tercela, tetapi juga secara ekonomi tidak berkelanjutan untuk keluarga dan seluruh negara.

Temuan penting lainnya dalam laporan ini menggambarkan masalah kualitas dalam perawatan kesehatan di seluruh dunia. Misalnya hanya sepertiga hingga tiga perempat petugas kesehatan di tujuh negara berpenghasilan rendah dan menengah, yang mampu membuat diagnosis secara akurat dan Pedoman Praktek Klinis (PPK) untuk penyakit yang umum, hanya diikuti oleh kurang dari 45 persen petugas kesehatan. Penelitian di delapan negara dengan tingkat kematian tinggi di Karibia dan Afrika, menemukan bahwa akses ke layanan kesehatan ibu dan anak yang efektif dan berkualitas, jauh kurang umum daripada yang disarankan. Misalnya, hanya 28 persen perawatan ibu hamil, 26 persen layanan keluarga berencana dan 21 persen layanan anak sakit di negara tersebut, yang memenuhi syarat sebagai ‘efektif.’ Selain itu, sekitar 15 persen pengeluaran rumah sakit di negara berpenghasilan tinggi, terbukti digunakan untuk mengatasi kesalahan dalam perawatan, atau menangani pasien yang terinfeksi ketika dirawatinap di rumah sakit atau infeksi nosokomial.

 

 

Setiap pemerintah harus menerbitkan kebijakan dan strategi untuk memperbaiki kualitas layanan kesehatan nasional yang kuat. Sistem kesehatan harus fokus pada layanan kesehatan oleh petugas yang kompeten, dan dilakukan dalam sistem kesehatan yang baik. Selain itu, warga harus diberdayakan untuk secara aktif terlibat dalam keputusan perawatan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Petugas kesehatan harus melihat pasien sebagai mitra dan berkomitmen untuk mewujudkan efektivitas pembiayaan dan keamanan perawatan kesehatan (the effectiveness and safety of health care), untuk terwujudnya UHC.

 

 

Laporan OECD, WHO dan World Bank tentang mutu dan biaya layanan kesehatan menuju UHC, sangat inspiratif. Di Indonesia UHC diwujudkan melalui program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dengan target akan dicapai sebelum 1 Januari 2019. Apakah kita telah ikut mewujudkan?

Sekian Yogyakarta, 9 Juli 2018 *) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161