SATU IDI
fx. wikan indrarto*)
Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke-30 yang digelar di Gedung Convention Hall Samarinda, Kaltim pada 23-28 Oktober 2018, dihadiri oleh para pengurus IDI dari 33 provinsi dan 412 kabupaten/kota dengan peserta 1.534 orang dokter. Keputusan apa yang menarik?
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan IDI sebagai satu-satunya organisasi profesi kedokteran yang sah di Indonesia, dalam sidang pengucapan putusan di gedung MK Jakarta, Kamis, 26 April 2018. Dengan demikian, keputusan yang diambil dalam Muktamar IDI di Samarinda, berlaku dan mengikat bagi segenap dokter di seluruh Indonesia. Selain itu, pola pikir, gerak langkah dan tindakan dokter adalah serempak, satu dan kompak dalam koordinasi IDI.
Sebagai Keynote Speaker, Ketua Umum Pengurus Besar IDI Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis, SpOG menyatakan bahwa IDI siap berubah, dalam proses adaptasi menghadapi era disrupsi dalam bidang apapun, termasuk bidang kedokteran. Presiden Joko Widodo dalam sambutan pembukaan Muktamar IDI di Samarinda, siap menunggu bukti perubahan yang akan dilakukan IDI. Selain itu, Presiden juga memuji para dokter yang menjadi pejuang kemerdekaan RI, di podium Samarinda Convention Hall, Kalimantan Timur, Kamis, 25 Oktober 2018. Jokowi menyebut dokter dapat membawa pengaruh besar bagi lanskap perpolitikan serta menjadi salah satu profesi yang diimpikan. Dengan tegas PresidenJokowi meminta para dokter melek teknologi dan mengikuti perubahan zaman seiring revolusi industri seri ke 4, untuk membentuk dokter 4.0. dan ‘smart hospital’.
Ketua IDI Wilayah Kaltim, DR. dr. Nataniel Tandirogang, MSi berhasil baik dalam memimpin kepanitiaan peyelenggaraan Muktamar. Selain itu, juga berhasil baik dalam memimpin sidang pleno organisasi untuk merumuskan berbagai keputusan penting. Banyak keputusan Muktamar yang menegaskan hakekat satu IDI dan akan diberlakukan sesuai dengan tema besar Muktamar IDI ke-30, yaitu “Reformasi tentang Sistem Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan.” Namun demikian, seperti yang kami suarakan secara langsung dalam rapat pleno saat Muktamar, paling tidak ada 3 buah tantangan yang besar dan seolah terlewatkan.
Sesi Muktamar sempat terjerumus membahas hal yang teknis seperti cara pelantikan pengurus dan huruf besar pada singkatan dokter, sehingga kehabisan konsentrasi untuk membahas hal yang strategis. Perubahan IDI menghadapi era disrupsi seperti yang dijanjikan Ketua Umum Pengurus Besar IDI Prof. DR. Dr. Imam Oetama Marsis, SpOG (K) dan ditunggu buktinya oleh Presiden Jokowi tidak terumuskan. Selain itu, srategi membentuk dokter 4.0. dan ‘smart hospital’ juga tidak muncul. Apalagi rumusan agar dokter dapat membawa pengaruh besar bagi lanskap perpolitikan di Indonesia. Ketiga tantangan besar tersebut seolah tenggelam dan tidak terlintas dalam benak segenap dokter peserta Muktamar.
Adaptasi dokter dalam proses pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan pada era disrupsi, seharusnya teridentifikasi benar, sehingga dapat dirumuskan peta jalan (road map)-nya. Selain itu, strategi membentuk dokter 4.0. dan ‘smart hospital’ juga perlu disiapkan. Konsep revolusi industri 4.0 pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab (80 tahun). Teknisi dan ekonom terkenal asal Ravensburg Jerman itu menulis dalam bukunya, ‘The Fourth Industrial Revolution,’ tentang sebuah konsep yang telah mengubah hidup dan kerja manusia. Sekarang kita telah masuk zaman revolusi industri ke 4 atau sering disebut 4.0, yang ditandai dengan sistem ‘cyber-physical’, karena industri mulai menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin dan data. Presien Joko Widodo melihat peluang ini dan memprogram agar era ini menyumbang penciptaan lapangan kerja lebih banyak, serta investasi baru yang berbasis teknologi, sehingga dibentuklah ‘roadmap’ dengan nama ‘Making Indonesia 4.0’.
Lima jenis teknologi utama pada sistem industri 4.0, adalah ‘Internet of Things’, ‘Artificial Intelligence’, ‘Human–Machine Interface’, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi ‘3D Printing’. Teknologi kedokteran digital telah tersedia, sehingga sekarang diperlukan definisi ulang (reshape) hubungan dokter dengan pasien. Oleh sebab itu, sebaiknya para dokter mengadvokasi pemerintah, penjamin biaya pasien seperti BPJS Kesehatan, dan kelompok lain untuk memulai penggunaan teknologi digital ini.
Hal yang tidak kalah penting adalah rumusan agar para dokter dapat membawa pengaruh besar bagi lanskap perpolitikan di Indonesia, khususnya pada tahun politik mendatang. Para dokter seharusnya tampil menjadi pembawa ide dan pengaruh kenegarawan, ikut serta meredam berita bohong dan ujaran kebencian, serta terlibat dalam pendidikan politik bagi sesama warga bangsa secara bermartabat. Selain itu, para dokter Indonesia seharusnya mengedukasi warga bangsa, agar dapat menangkal pola pikir radikalisasi, mengajarkan nilai-nilai rasional, seperti agar tetap merasa nyaman dengan ketidaksempurnaan, terlibat aktif dalam perbaikan, menoleransi perbedaan, dan tidak mengidealkan sebuah utopia. Singkat kata cara ini dinamakan moderasi.
Sudahkah kita siap menjadi dokter dalam satu IDI, terlibat dalam ‘Making Indonesia 4.0’ dengan jalan moderasi?
 |
Sekian
Yogyakarta, 29 Oktober 2018 *) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, peserta Muktamar IDI ke 30, dokter spesialis anak, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161 |
