HARI KESEHATAN DUNIA 2018

fx. wikan indrarto*)

Pada Hari Kesehatan Sedunia (World Health Day 2018) Sabtu, 7 April 2018, setiap orang diharapkan mengambil peran untuk berkontribusi mencapai dan mempertahankan UHC (Universal Health Couverage) atau cakupan layanan kesehatan semesta. Apa yang sebaiknya dilakukan?

Hari Kesehatan Sedunia (World Health Day 2018) diselenggarakan untuk memperingati lahirnya Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang didirikan pada tanggal 7 April 1948, sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa. WHO bermarkas di Jenewa, Swiss dengan anggota hampir mencapai dua ratus negara, badan tersebut melaksanakan program berskala dunia untuk mencegah dan melenyapkan penyakit. Tujuannya adalah “pencapaian tingkat kesehatan yang tertinggi untuk seluruh umat manusia di dunia”, dimana kesehatan didefinisikan sebagai “kesejahteraan yang seutuhnya baik fisik, mental maupun sosial”.

Dengan UHC, maka WHO akan memastikan semua orang mendapatkan layanan kesehatan berkualitas, di manapun dan kapanpun mereka membutuhkannya, tanpa menderita kesulitan keuangan. UHC adalah kunci terciptanya derajad kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan bangsa, sehingga UHC layak dilakukan. Semua negara akan mencapai UHC dengan cara yang berbeda.

Sedikitnya separoh penduduk dunia saat ini tidak dapat memperoleh layanan kesehatan esensial. Hampir 100 juta orang didorong ke dalam kemiskinan ekstrim, dipaksa bertahan hidup hanya dengan $ 1,90 atau kurang sehari, karena mereka harus membayar layanan kesehatan dari kantong mereka sendiri. Lebih dari 800 juta orang (hampir 12 persen dari populasi dunia) menghabiskan setidaknya 10 persen dari anggaran rumah tangga mereka, untuk biaya kesehatan untuk diri mereka sendiri, anak yang sakit atau anggota keluarga lainnya. Mereka menanggung apa yang disebut pengeluaran bencana atau ‘catastrophic expenditures’.

UHC seharusnya tidak berarti cakupan gratis (does not mean free coverage) untuk semua layanan kesehatan, karena rasanya tidak ada negara yang dapat memberikan semua layanan tanpa biaya secara berkelanjutan. UHC tidak hanya menjamin paket layanan kesehatan minimum, namun juga memastikan perluasan cakupan layanan kesehatan dan perlindungan finansial secara progresif, karena tersedia lebih banyak sumber daya. UHC bukan hanya tentang perawatan medis untuk individu tertentu, tetapi juga mencakup layanan untuk keseluruhan populasi, seperti layanan kesehatan masyarakat, misalnya menambahkan fluorida ke air di KM atau mengendalikan tempat berkembang biak nyamuk, yang membawa virus yang dapat menyebabkan penyakit Dengue.

Semua pemerintah, termasuk di Indonesia, diharapkan membawa perubahan kebijakan mencapai UHC, untuk memperbaiki derajad kesehatan, memacu pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan sosial. Komisi kesehatan parlemen, termasuk Komisi IX DPR RI, dan kelompok pemerhati kesehatan seharusnya berperan menengahi antara pemerintah yang menyusun kebijakan dan yang menjalankannya. Ruang lingkup Komisi IX DPR RI meliputi tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan dan kesehatan.

Sekain itu, partai politik seharusnya juga terlibat dalam menyusun program untuk memenuhi kebutuhan kesehatan para pendukung partai dan konstituen, bukan sekedar memenangkan pemilihan umum saja. Asosiasi profesional kesehatan, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), berperan untuk melindungi kesejahteraan anggotanya sebagai tenaga kerja profesional. Organisasi masyarakat sipil seperti LSM yang bekerja di lapangan, dapat berperan untuk mewakili keprihatinan dari kelompok populasi yang berbeda, juga berperan mencapai UHC.

Media massa termasuk para pengguna media sosial dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat, tidak hanya tentang UHC, tetapi juga aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan kebijakan. Awak media seharusnya kita dorong untuk menyoroti adanya inisiatif dan intervensi kebijakan publik, yang telah membantu memperbaiki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, dan terlindung dari dampak buruk finansial bagi masyarakat. Caranya dengan menunjukkan apa yang terjadi, bila warga masyarakat tidak mampu memerlukan dan mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan.

Para pejabat pemerintahan disarankan untuk berdialog terstruktur dengan berbagai pemangku kepentingan, untuk memastikan terbentuknya UHC. Diharapkan dapat menangkap tuntutan, opini, dan harapan warga masyarakat mengenai hal-hal terkait UHC untuk perbaikan kebijakan. Pendapat warga dapat diperoleh melalui dialog tatap muka, survei atau bahkan referendum, untuk mengeksplorasi solusi UHC yang layak.

Warga masyarakat sebagai individu dapat menggunakan suaranya sendiri, untuk menuntut terciptanya sistem layanan kesehatan yang baik. Semua warga masyarakat sebagai individu, juga kelompok masyarakat sipil dan petugas kesehatan, diharapkan dapat mengkomunikasikan kebutuhan, pendapat dan harapannya kepada pembuat kebijakan, politisi, menteri, dan bahkan presiden. Diperlukan kebulatan suara untuk memastikan kebutuhan kesehatan masyarakat, diperhitungkan dan diprioritaskan di tingkat lokal, regional, atau bahkan nasional.

Hari Kesehatan Sedunia (World Health Day 2018) pada Sabtu, 7 April 2018, mengingatkan kita bahwa di Indonesia UHC akan diwujudkan melalui program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), dengan BPJS Kesehatan sebagai penjanim biayanya. Apakah kita telah ikut mewujudkan?

Sekian Yogyakarta, 7 April 2018 *) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak, lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com