Category: Jalan-jalan

 

 

POLUSI  UDARA

fx. wikan indrarto*)

Pada Selasa, 1 Mei 2018 WHO menerbitkan data tentang sekitar 3 miliar orang secara global, yang masih memasak menggunakan api terbuka atau kompor sederhana dengan minyak tanah, biomassa (kayu, kotoran hewan dan limbah tanaman) dan batu bara. Apa yang seharusnya kita lakukan?

 

 

 

 

Polusi udara rumah tangga menyebabkan penumonia atau radang paru-paru dan penyakit tidak menular lainnya. Sekitar 3 miliar orang secara global masih memasak menggunakan bahan bakar padat dan sebagian besar dari orang tersebut adalah miskin dan tinggal di negara atau wilayah berpenghasilan rendah dan menengah. Di rumah berventilasi buruk, asap dalam ruangan bisa 100 kali lebih tinggi daripada tingkat yang dapat diterima untuk partikel halus. Eksposur sangat tinggi ini terjadi di kalangan wanita dan anak, yang menghabiskan paling banyak waktu di dekat perapian rumah tangga.

 

 

 

 

Sekitar 3,8 juta orang per tahun meninggal secara dini, akibat penyakit yang disebabkan polusi udara rumah tangga, terkait penggunaan bahan bakar padat dan minyak tanah yang tidak efisien untuk memasak. Di antara 3,8 juta kematian ini, 27% disebabkan oleh pneumonia, 18% stroke, 27%  penyakit jantung iskemik, 20% penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) dan 8% kanker paru-paru. Paparan polusi udara rumah tangga hampir dua kali lipat meningkatkan risiko pneumonia pada anak dan bertanggung jawab atas 45% dari semua kematian akibat pneumonia pada anak  dan menyumbang 28% dari semua kematian orang dewasa secara global.

 

 

 

 

Sekitar 12% dari semua kematian prematur karena stroke, dapat dikaitkan dengan paparan harian terhadap polusi udara rumah tangga, yang timbul dari memasak dengan bahan bakar padat dan minyak tanah. Sekitar 11% dari semua kematian karena penyakit jantung iskemik, terhitung lebih dari satu juta kematian dini setiap tahun, dapat dikaitkan dengan paparan polusi udara rumah tangga. Sekitar 17% kematian dini kanker paru pada orang dewasa disebabkan paparan karsinogen dari polusi udara rumah tangga, yang disebabkan oleh memasak dengan minyak tanah atau bahan bakar padat seperti kayu, arang atau batu bara. Risiko untuk wanita lebih tinggi, karena peran mereka dalam persiapan makanan.

 

 

 

 

Karbon hitam (partikel jelaga) dan metana yang dipancarkan oleh pembakaran kompor yang tidak efisien ternyata juga merupakan polutan perubahan iklim yang kuat. Penelanan minyak tanah adalah penyebab utama keracunan pada anak, dan sebagian besar luka bakar parah dan cedera yang terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah, terkait dengan penggunaan energi rumah tangga untuk memasak, memanaskan dan atau penerangan. Kurangnya akses listrik untuk 1 miliar orang, banyak di antaranya kemudian menggunakan lampu minyak tanah untuk penerangan, menyebabkan rumah tangga memiliki tingkat partikel halus yang sangat tinggi. Penggunaan bahan bakar pencemar polusi menimbulkan risiko kesehatan lainnya, seperti luka bakar, cedera, keracunan, dan membatasi peluang lain untuk belajar dan membaca yang membutuhkan pencahayaan yang memadai.

 

 

 

 

Perangkat Solusi Energi Rumah Tangga Bersih atau ‘Clean Household Energy Solutions Toolkit’  (CHEST) telah diterbitkan berdasarkan data dari lebih dari 1.100 survei dari perumahan di 157 negara.. CHEST adalah seperangkat alat dan sumber informasi yang membantu negara, untuk memperbaiki kualitas udara dalam ruangan, khususnya penggunaan bahan bakar rumah tangga, oleh pemangku kepentingan pada sektor energi rumah tangga dan atau kesehatan masyarakat, untuk merancang, menerapkan, dan memantau kebijakan yang menangani energi rumah tangga.

 

 

 

 

Aksi global untuk mengintegrasikan panduan dan sumber daya dalam mendukung energi rumah tangga yang bersih, antara lain untuk Pneumonia dan Diare atau ‘Global Action Plan for Pneumonia and Diarrheal Disease’ (GAPPD), juga untuk kesehatan ibu dan anak atau ‘Global Strategy for Women and Children’s Health’. Advokasi ini dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menyediakan dan meningkatkan energi rumah tangga yang lebih bersih, sebagai langkah pencegahan dalam bidang kesehatan masyarakat.

Aksi global lainnya adalah  Koalisi Udara Bersih atau ‘Climate and Clean Air Coalition’ (CCAC) untuk mengurangi polutan dan bekerja untuk meningkatkan keterlibatan sektor kesehatan untuk mengatasi polutan tersebut dan meningkatkan kualitas udara. Semuanya sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau ‘Sustainable Development Goal’ (SDGs) indikator 3.9.1 (angka kematian akibat efek polusi rumah tangga dan udara luar) dan indikator 7.1.2 (populasi pengguna bahan bakar dan teknologi bersih).

 

 

Dengan mencapai kedua tujuan ini, kita dapat mencegah jutaan kematian dan meningkatkan derajad kesehatan dan kesejahteraan miliaran orang, yang masih mengandalkan teknologi polusi dan menggunakan bahan bakar untuk memasak, pemanasan dan penerangan. Sudahkah kita bertindak bijak?

 

Sekian

Yogyakarta, 21 Mei 2018

*) dokter spesialis anak, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta

Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW, WA 081227280161.

 

 

 

 

ETIKA  KEBANGSAAN  DOKTER

fx. wikan indrarto*)

Sejak tahun 2008, PB IDI (Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia) secara rutin menyelenggarakan Hari Bakti Dokter Indonesia (HBDI) setiap tanggal 20 Mei. HBDI ditetapkan bersamaan dengan Hari Kebangkitan Nasional, agar para dokter jaman sekarang meneladan para dokter seniornya dalam berbakti untuk negeri secara beretika. Apa yang harus dilakukan oleh para dokter ?

 

 

 

 

Dokter seharusnya tidak hanya melakukan pengobatan (agent of treatment), tetapi juga menjadi agen perubahan (agent of change) dan agen pembangunan (agent of development).  Kebangkitan nasional tidak terlepas dari peran besar dokter sebagai agen perubahan dan pembangunan, yaitu dr. Wahidin Soedirohoesodo, dr. Soetomo dan teman-teman dokter dalam pembentukan Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908. Peran perubahan dan pembangunan waktu itu dilakukan untuk menyikapi bagaimana terbelakang dan tertindasnya rakyat Hindia Belanda, akibat kekejaman sistem penjajahan Belanda.

 

 

 

 

Peran perubahan dan pembangunan oleh dokter jaman sekarang, seharusnya dilakukan untuk menyikapi bagaimana kondisi terkini kehidupan dan kemanusiaan kita sebagai sebuah bangsa. Kita semua tahu, bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami masalah besar, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ancaman terbesar adalah potensi konflik sejak Pilkada 2017 dan munculnya bom terorisme, yang diprediksi akan memuncak pada Pilpres 2019, karena mampu menyebabkan polarisasi hebat, ancaman kemanusiaan, dan kita hampir saja terbelah. Keberagaman, kemajemukan dan kebhinekaan kita sebagai sebuah bangsa besar justru terlihat berpotensi sebagai awal perpecahan.

 

 

Pada hal, dalam semangat dan semboyan Bhineka Tunggal Ika, sebenarnya kita justru berpotensi menjadi negara maju dan kuat, seperti sudah semakin jelas terlihat dalam Program Nawacita dan Hasil Kerja Presiden Joko Widodo. Para dokter Indonesia tentu saja tidak boleh tinggal diam, tidak peduli dan sekedar menjadi penonton kebangsaan. Sebaliknya, para dokter tentu wajib terlibat, berperan serta menjaga NKRI dan mendukung kebhinekaan kita sebagai sebuah bangsa, sebagaimana telah diteladankan oleh Dr. Wahidin  Soedirohoesodo.

 

 

Sesuai dengan SK PB IDI No. 221 /Pb/A.4/04/2002 Tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia, maka segenap dokter memiliki kewajiban umum, termasuk dalam melakukan peran perubahan dan pembangunan bangsa. Pada Pasal 1 disebutkan bahwa setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter. Terdapat 10 buah sumpah yang telah diucapkan oleh semua dokter Indonesia, yaitu sumpah no 1 bahwa semua dokter akan membaktikan hidupnya guna kepentingan perikemanusiaan. Segenap dokter seharusnya menyadari bahwa ancaman disintegrasi dan polarisasi bangsa saat ini, adalah juga ancaman perikemanusiaan. Oleh sebab itu, para dokter wajib membaktikan hidupnya untuk meredam ancaman perpecahan di antara sesama anak bangsa, demi tetap utuhnya NKRI. Para dokter seharusnya memanfaatkan luasnya pergaulan, mahirnya iptek dan besarnya pengaruh atau kewibawaan profesi. Selain itu, juga menggalang kebersamaan dengan segenap pihak yang memiliki keprihatinan serupa, agar potensi perpecahan dapat diredam dan kepentingan kemanusiaan menjadi prioritas perjuangan kita bersama.

 

 

Selain itu, sumpah dokter no 8 yang telah diucapkan oleh semua dokter, yaitu akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender, politik, dan kedudukan sosial dalam menunaikan kewajiban dokter. Oleh sebab itu, dokter wajib berikhtiar dengan sungguh-sungguh menekan ancaman kemanusiaan dan kehidupan berbangsa, karena perbedaan agama, poa pikir, dan pilihan politik saat ini sudah semakin meruncing. Dokter yang tidak peduli dan diam saja atas potensi ancaman kemanusiaan, tentu saja tidak sesuai dengan sumpah yang telah diucapkannya dan secara etika tidaklah merupakan sikap yang tepat. Dokter wajib ikut menghentikan gesekan antar kelompok di masyarakat, karena energi kita akan habis untuk hal-hal yang tidak produktif. Pada hal, kita semua adalah saudara sebangsa dan setanah air, yang harus bekerja bersama-sama mengejar ketertinggalan pembangunan.

 

 

Sumpah dokter no 10, adalah semua dokter akan memperlakukan teman sejawat seperti saudara sekandung. Dalam kehidupan modern seperti ini, sumpah terkait memperlakukan teman sejawat dokter, banyak yang memudar. Polarisasi dokter karena perbedaan agama, pedapat dan pilihan politik, juga terjadi dan saat ini rasanya sudah semakin turut meruncing. Bahkan kampanye atau postingan terkait intoleransi, radikalisme dan ‘hoax’ telah merusak hubungan baik antar dokter dan menyebabkan ‘left group’ atau pembentukan group sosial media yang baru. Oleh sebab itu, segenap dokter seharusnya memulai dengan ikut serta secara aktif, dalam meredam perpecahan paham dan munculnya pendapat yang sangat keras atau radikal di sekitar kehidupan para dokter, baik di lingkup keluarga maupun komunitas pekerjaan. Doktrin dan prinsip moral non diskriminatif yang sudah menyatu dan mendarah daging sejak dahulu, harus terus dijaga sebagai kewajiban etik dan profesional para dokter, karena selama ini suasana harmoni dan saling menghormati perbedaan di dunia kedokteran, sebenarnya sudah terjaga dengan cukup baik.

 

 

 

 

Momentum HBDI 20 Mei 2018 seharusnya memunculkan para dokter dengan peran lain, yaitu peran pengobatan, perubahan, dan pembangunan. Selain itu, juga peran kebangsaan dan kemanusiaan secara beretika, sebagaimana telah dilakukan oleh dr. Wahidin dan para dokter lainnya dalam pembentukan Boedi Oetomo dahulu. Apakah dokter Indonesia saat ini sanggup berbakti untuk negeri, demi utuhnya NKRI?

Sekian

Yogyakarta, 19 Mei 2018

*) dokter spesialis anak, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, Lektor di FK UKDW, WA : 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com

 

HARI  MALARIA  DUNIA  2018

fx. wikan indrarto*)

Senin, 25 April 2018 dirayakan Hari Malaria Sedunia (World Malaria Day 2018) dengan tema bergelora : siap untuk mengalahkan malaria (ready to beat malaria). Tema ini menggaris bawahi energi dan komitmen kolektif komunitas global dalam menyatukan tujuan bersama, yaitu menciptakan dunia yang bebas malaria. Apa yang perlu diketahui?

 

 

Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia, ditularkan oleh nyamuk malaria (Anopheles) betina, dan dapat menyerang semua orang pada semua golongan umur dari bayi, anak sampai orang dewasa. Pada tahun 2016, terjadi 216 juta kasus malaria di seluruh dunia, dengan 445.000 kematian dan diperlukan $US 2,7 Milyar untuk mengalahkan malaria. Peringatan Hari Malaria Sedunia ini untuk menyoroti kemajuan luar biasa yang telah dicapai, dalam menanggulangi salah satu penyakit tertua pada manusia, sambil juga mencermati tren yang mengkhawatirkan, seperti yang diungkap dalam Laporan Malaria Dunia 2017.

 

 

Respons global terhadap malaria berada di persimpangan jalan. Setelah periode keberhasilan pengendalian malaria yang belum pernah terjadi sebelumnya, sangat disayangkan kemajuan telah terhenti. Kecepatan penyelesaian masalah saat ini tidak mencukupi untuk mencapai tonggak pencapaian (milestones) tahun 2020 sesuai dengan target pada ’Global Technical Strategy for Malaria 2016–2030’, khususnya target pengurangan 40% kejadian kasus malaria dan angka kematian.

 

 

Banyak negara semakin jelas masuk ke dalam salah satu dari dua kategori, yaitu negera yang bergerak menuju eliminasi malaria dan negara lain dengan penularan berkelanjutan, telah melaporkan peningkatan kasus malaria yang signifikan. Tanpa tindakan segera, keberhasilan besar dalam perang melawan malaria berada di bawah ancaman. Laporan tentang  kabupaten atau kota di Indonesia tahun 2016, sebanyak 48,1% sudah tersertifikasi bebas malaria, 32,2% endemis rendah, 11,7% endemis sedang, dan 8,0% endemis tinggi.

 

 

Selain itu, kita dapat belajar bahwa sejak tahun 2000, India telah membuat terobosan besar dalam mengurangi jumlah korban malaria. Namun jalan menuju eliminasi telah terbukti sebagai tantangan di negara bagian Odisha, India timur dengan lebih dari 40% beban malaria India. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah negara bagian di India telah secara dramatis meningkatkan upaya untuk mencegah, mendeteksi dan mengobati malaria, dengan hasil yang mengesankan terlihat dalam rentang waktu yang singkat. Data di Indonesia menunjukkan bahwa angka kesakitan malaria cenderung menurun, yaitu dari 1,8 per 1.000 penduduk berisiko pada tahun 2009, menjadi 0,84 pada tahun 2016.

 

 

Selain itu, dari desa terpencil Etsu Gudu di Nigeria, kita dapat belajar bahwa Manajemen Balita Sakit (MTBS) atau  Integrated Community Case Management (ICCM), adalah strategi efektif yang hemat biaya, karena melibatkan petugas kesehatan masyarakat yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau. Mereka dilibatkan untuk mendiagnosis cepat dan mengobati dini 3 penyakit mematikan yang dapat disembuhkan, yaitu malaria, pneumonia dan diare. Dalam 3 tahun sejak para kader kesehatan dipilih dan dilatih, tidak ada anak yang meninggal di desa tersebut. Data di Indonesia menunjukkan bahwa secara nasional, sebesar 95% pasien suspek malaria telah diperiksa secara laboratorium (Rapid Diagnostic Test dan Mikroskop). Papua merupakan provinsi dengan Angka Kesakitan Malaria (Annual Paracite Incidence/API) tertinggi, yaitu 45,85 per 1.000 penduduk. Angka ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Empat provinsi dengan API per 1.000 penduduk tertinggi lainnya, yaitu Papua Barat (10,20), Nusa Tenggara Timur (5,17), Maluku (3,83), dan Maluku Utara (2,44). Sebanyak 83% kasus berasal dari Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Untuk pertama kalinya, WHO pada tahun 2018 ini telah membuat semua data dari Laporan Malaria Dunia tersedia melalui aplikasi seluler. Dengan gesekan jari, kita sekarang dapat mengakses secara langsung informasi terbaru tentang kebijakan, pembiayaan, intervensi dan beban malaria di 91 negara endemik. Aplikasi ‘global reportmobile of malaria’ tersedia untuk diunduh, baik untuk perangkat iOS maupun Android.

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara di ‘Greater Mekong Subregion’ (GMS) telah mempercepat upaya untuk mencegah, mendiagnosa dan mengobati malaria. Jumlah kasus malaria dan kematian yang dilaporkan di GMS turun sebesar 74% dan 91%, antara tahun 2012 dan 2016. Perkiraan pertengahan tahun untuk tahun 2017 menunjukkan penurunan lebih lanjut dalam jumlah kasus, meskipun tidak pada tingkat kematian. Pengobatan malaria harus dilakukan secara efektif, dengan pemberian jenis obat yang harus benar dan cara meminumnya harus tepat waktu, sesuai dengan acuan program pengendalian malaria. Pengobatan efektif adalah pemberian ACT (Artemicin-based Combination Therapy) pada 24 jam pertama pasien demam dan obat harus diminum sampai habis.

 

 

Momentum Hari Malaria Sedunia 25 April 2018 mengingatkan agar kita ‘ready to beat malaria’ (siap untuk mengalahkan malaria). Sudahkah Anda terlibat membantu?

Sekian Yogyakarta, 19 April 2018 *) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak, lektor FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161

 

BEBAS ASBES

fx. wikan indrarto*)

 

Asbestos atau asbes adalah sebuah mineral metamorfis berfiber yang tahan api dan banyak digunakan sebagai atap bangunan. Pada saat ini jenis asbes lebih bervariasi seperti asbes plastik, asbes plafon, asbes transparan, asbes gelombang besar, asbes gelombang kecil dan sebagainya. Meskipun demikian, penggunaan asbes juga tidak luput dari kekurangan, terlebih karena partikel asbes yang rapuh lebih mudah lepas, sehingga berpotensi lebih besar terhirup dan menyebabkan gangguan pada kesehatan. Apa yang harus disadari?

 

 

Asbes juga digunakan sebagai bahan dalam sejumlah produk, seperti atap sirap, pipa saluran air, selimut tahan api, cengkeraman dan lapisan rem kendaraan, bahkan bantalan untuk mobil. Bahan utama asbes adalah chrysotile (asbes putih) dan crocidolite (asbes biru). Bentuk lainnya meliputi amosite, anthophylite, tremolite dan actinolite. Semua bentuk asbes bersifat karsinogenik atau mampu memicu sel kanker bagi manusia.

 

Saat ini, sekitar 125 juta orang di dunia terpapar asbes di tempat kerja, di sekolah, maupun di rumah. Sekitar setengah dari kematian akibat kanker terkait tempat kerja  disebabkan oleh asbes. Selain itu, diperkirakan bahwa beberapa ribu kematian setiap tahunnya dapat dikaitkan dengan paparan asbes di rumah. Paparan bersama terhadap asap tembakau dan serat asbes, secara substansial meningkatkan risiko kanker paru, dan semakin banyak merokok, semakin besar risikonya. Paparan asbes terjadi melalui penghirupan serat dari udara di lingkungan kerja, pabrik yang menghasilkan asbes, atau di sekolah, di rumah dan bangunan yang mengandung bahan asbes yang gembur atau rapuh. Pada tahun 2004, kanker paru-paru terkait asbes, mesothelioma dan asbestosis mengakibatkan 107.000 kematian pasien dan 1.523.000 tahun kehilangan aktivitas atau Disability Adjusted Life Years (DALYs).

Asbestosis adalah suatu penyakit saluran pernapasan yang terjadi akibat menghirup serat asbes, sehingga pada paru-paru akan terbentuk jaringan parut atau fibrosis yang luas. Asbes juga dapat menyebabkan penebalan pleura atau selaput tipis yang melapisi paru-paru. Jaringan paru-paru yang mengalami fibrosis tidak dapat mengembang dan mengempis sebagaimana mestinya. Penyakit lainnya yang disebabkan oleh asbes adalah mesotelioma maligna dan efusi pleura, semuanya di rongga dada. Beratnya penyakit tergantung kepada lamanya paparan dan jumlah serat asbes yang terhirup.  Gejala asbestosis muncul secara bertahap, sampai terbentuknya jaringan parut dalam jumlah banyak, dan paru-paru kehilangan elastisitasnya.

 

 

Gejala utama adalah sesak napas ringan, dan hanya sekitar 15% penderita, akan mengalami sesak napas yang berat, bahkan mengalami kegagalan pernapasan. Mesothelioma adalah kanker yang menyerang mesothelium, yaitu lapisan jaringan sangat tipis yang menyelimuti hampir sebagian besar organ bagian dalam rongga dada, termasuk paru-paru. Mesothelioma yang disebabkan oleh asbes bersifat ganas, sulit dikenali dini, dan sampai sekarang tidak dapat disembuhkan. Kanker paru-paru akan terjadi pada penderita asbestosis yang juga seorang perokok, terutama mereka yang merokok lebih dari satu bungkus sehari. Pada pemeriksaan fisik oleh dokter dengan menggunakan stetoskop, akan terdengar suara ronki pada lapangan paru. Untuk memperkuat diagnosis, biasanya pasien diminta melakukan pemeriksaan rontgen dada, tes fungsi paru-paru, dan CT scan paru.

Asbestosis dapat dicegah dengan mengurangi kadar serat dan debu asbes di lingkungan kerja. Untuk mengurangi risiko terjadinya kanker paru-paru, kepada para pekerja yang berhubungan dengan asbes, dianjurkan untuk berhenti merokok. Sementara itu guna menghindari sumber penyakit yang akan tersebar pada pihak keluarga pekerja, temasuk bayi dan anak, disarankan setiap pekerja untuk mencuci pakaian kerjanya di pabrik atau di proyek, dan menggantinya dengan pakaian bersih saat kembali ke rumah. Dengan kebijakan bahwa semua pakaian kerja tidak ada yang boleh dibawa pulang, para pekerja diharuskan membersihkan diri dan berganti pakaian bersih, sebelum kembali ke rumah masing-masing, maka paparan asbes terhadap anak dan bayi di rumah dapat dikurangi.

 

 

Selain itu, paparan asbes juga dapat dikurangi dengan penggantian asbes chrysotile dengan bahan serat yang bahayanya relatif rendah terhadap kesehatan manusia, baik dalam proses pembangunan ataupun renovasi rumah. Ada banyak bahan aman non-serat rendah yang dapat menggantikan asbes chrysotile dalam berbagai kegunaan, seperti bahan bangunan konvensional. Resolusi Majelis Kesehatan Dunia 58.22 tentang pencegahan kanker mendesak semua negara untuk  mengurangi paparan yang dapat dihindari, termasuk paparan bahan kimia di tempat kerja dan di lingkungan tempat tinggal. Selain itu, resolusi Majelis Kesehatan Dunia 60.26 tentang menghilangkan penyakit terkait asbes, sesuai dengan Rencana Aksi Global untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 2013-2020, sebagaimana telah disahkan oleh Majelis Kesehatan Dunia Keenam puluh pada tahun 2013.

 

 

Penghapusan penyakit terkait asbes harus dilakukan melalui tindakan nyata, misalnya menghentikan penggunaan semua jenis asbes, mengganti asbes dengan bahan bangunan yang lebih aman, mencegah terpaan asbes di tempat dan selama pembuangan maupun penguraian bahan sisa.

 

Untuk para dokter, dilakukan dengan memperbaiki ketrampilan diagnosis dini, pengobatan, juga rehabilitasi sosial dan medis atas penyakit terkait asbes. Selain itu, juga memfasilitasi orang dengan paparan masa lalu dan atau saat ini terhadap asbes, agar mendapatkan layanan medis tuntas sampai bebas asbes.

 

Sudahkah kita bertindak?

Sekian Yogyakarta, 18 Mei 2018 *) Sekretaris IDI Wilayah DIY, Lektor FK UKDW, dokter spesialis anak, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161

 

PERAN LENGKAP DOKTER
fx. wikan indrarto*)

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dalam peringatan seabad Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) pada 20 Mei 2008 yang lalu, menegaskan perlunya revitalisasi peran dokter. Apakah revitalisasi peran tersebut masih relevan setelah 10 tahun berlalu?

Sejak tahun 2008, tanggal 20 Mei, telah ditetapkan IDI sebagai Hari Bakti Dokter Indonesia (HBDI), untuk mengingat jasa para dokter yang telah menggerakkan kebangkitan nasional bangsa Indonesia. Dokter seharusnya tidak hanya melakukan penyembuhan (agent of treatment), tetapi juga menjadi agen perubahan (agent of change) dan agen pembangunan (agent of development). Kebangkitan nasional tidak terlepas dari peran para dokter, seperti Wahidin Soedirohoesodo, Soetomo dan teman-teman dokter dalam pembentukan Boedi Oetomo pada tahun 1908. Dokter pada saat ini rasanya juga perlu menjalankan peran secara lengkap seperti teladan para dokter senior tersebut.

Profesi dokter jaman sekarang sangat dipengaruhi oleh program besar JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang diterapkan mulai 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan menerapkan sistem pembiayaan kesehatan dalam era JKN yang disebut ‘kapitasi’ untuk dokter umum di layanan primer, dan ‘case-mix’ untuk dokter spesialis di layanan sekunder atau tersier. Pembiayaan pada sistem kapitasi diberikan kepada fasilitas kesehatan primer, berdasarkan jumlah peserta yang dilayani dalam sebuah wilayah. Pada sistem kapitasi, dokter umum di fasilitas kesehatan primer dituntut bukan hanya mengobati 144 jenis penyakit yang tidak boleh dirujuk saja, tetapi juga memberikan pelayanan promotif dan preventif atau pencegahan.

Pada sistem ‘case-mix’ pembayaran tidak lagi oleh pasien, tetapi dilakukan BPJS Kesehatan secara total komponen pembiayaan, berdasarkan kelompok diagnosis. Pada sistem ‘case-mix’, pengelompokan diagnosis penyakit pasien disebut ‘Indonesian-Case Base Group’ (INA-CBG), yang diklaim berbasis sekitar 6 juta data dari 137 RS di seluruh Indonesia, yaitu data ‘costing’ dan ‘coding’ penyakit mengacu pada International Classification of Diseases (ICD) 10, untuk mendiagnosis 14.500 kode dan Clinical Modification (ICD) 9 yang mencakup 7.500 kode prosedur tindakan dokter. Sedangkan tarif INA-CBGs terdiri dari 1.077 kode CBG yang terdiri dari 789 rawat inap dan 288 rawat jalan, dengan tarif yang digunakan adalah tarif rata-rata yang berlaku. Pada sistem ‘case-mix’ ini, klaim RS kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan tarif INA-CBG, yang pada umumnya lebih rendah dibandingkan tarif RS, sehingga kendali mutu dan kendali biaya untuk pasien yang sakit akan lebih mudah terwujud. Hal ini karena kebebasan profesi dokter semakin mampu direduksi, kompleksitas masalah medis pasien semakin dapat diabaikan, dan mutu layanan medik yang dilakukan semakin dapat disetarakan.

Perubahan drastis dalam sistem pembiayaan pasien ini, diduga telah menyebabkan konfik internal, perubahan besar pada alur pikir dan tindakan medik yang diambil dokter, bahkan juga pendapatan finansial sebagian besar dokter. Selain itu, perlu juga kita sadari bahwa saat ini telah terjadi perubahan peran dalam membuat sebuah keputusan layanan medik kepada pasien. Kalau dahulu keputusan layanan medik yang dilakukan oleh dokter hampir sepenuhnya dilakukan oleh para dokter, saat ini manajemen RS, BPJS Kesehatan sebagai penjamin biaya atau ‘payer’, dan pemerintah sebagai regulator, memiliki peran yang semakin besar dalam turut serta mengambil keputusan medik, bahkan peran dokter dapat sangat menurun.

Perubahan sistem pembiayaan kesehatan, juga pembatasan peran dan kebebasan dalam profesi dokter sebagai ‘agent of treatment’, dalam pengambilan keputusan medik pada layanan pasien, diduga telah menimbulkan syok budaya dan penolakan dalam diam bagi banyak dokter. Dampak buruknya, berbagai tantangan besar untuk dokter jaman sekarang seolah menjadi terabaikan. Tantangan dokter dalam keterlibatan dengan program pengendalian penyakit menular, perbaikan angka kematian ibu dan anak, juga peningkatan angka harapan hidup, yang merupakan perpaduan profesi dokter dan birokrasi kebijakan kesehatan, rasanya belum nampak direspon nyata. Bahkan tantangan tentang persaingan dengan dokter dari kawasan ASEAN dalam era pasar bebas, mungkin sudah sempat terbengkelai. Buktinya, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak sempat dikritisi, sehingga para dokter Indonesia kurang terlindungi secara ‘fair’, adil, dan bermartabat.

Sebaliknya, beda harapan tentang program pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP) pada 17 buah fakultas kedokteran dan hambatan inovasi iptekdok dari para dokter di luar sentra pendidikan, justru telah menyebabkan sengketa dan perpecahan dalam internal dokter Indonesia. Belum lagi luaran pendidikan dokter dari 37 atau 45% fakultas kedokteran yang masih terakreditasi C, dan perlindungan profesi dokter dari risiko sengketa medik yang berlebihan, belum mendapatkan titik temu yang disepakati bersama. Apalagi dalam kehidupan kebangsaan menjelang tahun politik yang rawan ini, para dokter Indonesia berpotensi dapat ikut terbelah ulang, sebagaimana pernah terjadi saat menjelang Pilkada DKI Jakarta tahun lalu.

Dalam tantangan besar dan kondisi rumit seperti ini, sangat diperlukan munculnya dokter dengan peran lain. Selain menjalankan peran penyembuhan (agent of treatment), diperlukan juga peran perubahan (agent of change) dan pembangunan (agent of development). Momentum Harkitnas dan HBDI pada Minggu, 20 Mei 2018 mengingatkan kita semua, akan perlunya revitalisasi peran dokter Indonesia yang lebih lengkap. Sudahkah Anda terlibat membantu?

Sekian Yogyakarta, 17 Mei 2018 *) Pendidik di FK UKDW, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

Infeksi Saluran Kemih Aplikasi
fx. wikan indrarto*)

Will Boggs MD menulis di Reuters Health, yang terbit di New York Rabu, 18 April 2018, tentang adanya program aplikasi berupa kalkulator, untuk memprediksi adanya Infeksi Saluran Kemih (ISK) pada bayi yang demam. Aplikasi ini ternyata lebih praktis dan akurat daripada algoritma yang ada. Apa yang perlu diketahui?

Dr. Nader Shaikh dari Children’s Hospital of Pittsburgh, yang beralamat di 4401 Penn Ave, Pittsburgh, PA 15224, Amerika Serikat, menjelaskan bahwa program aplikasi UTICalc yang ramah pengguna, tersedia online tanpa harus diunduh dan dapat digunakan secara gratis. UTICalc mampu menghitung pembobotan setiap faktor risiko ISK, sampai pada perumusan rekomendasi pengobatan yang lebih baik secara individual. Dengan demikian, UTICalc dapat memberikan informasi awal kepada para dokter, terkait risiko ISK pada bayi sebelum dilakukan pemeriksaan penunjang medik. Setelah itu, dokter dapat memodifikasi risiko ISK, dengan menggabungkan hasil pemeriksaan penunjang medik, dan menyusun rencana perawatan lebih lanjut.

Tim Dr. Shaikh mengembangkan UTICalc, yang tersedia di https://uticalc.pitt.edu. UTICalc disebutkan dapat digunakan untuk bayi dan anak sebelum 2 tahun (children 2 to 23 months of age). Tujuannya adalah untuk menghitung kemungkinan adanya ISK, berdasarkan beberapa karakter anak (Probability of UTI based on clinical characteristics) secara lengkap (Enter child’s clinical characteristics below, all fields are required). Aplikasi ini disusun menggunakan database dari 1.686 bayi dan memvalidasinya dalam database terpisah pada 384 bayi. Model klinis yang dianalisis termasuk lima faktor risiko ISK (usia <12 bulan, suhu 39 derajat C atau lebih, ras non kulit hitam, bayi perempuan atau laki-laki yang tidak disunat, dan tidak ada sumber demam lain). Sumber demam lain dapat termasuk, tetapi tidak terbatas pada infeksi telinga tengah atau otitis media akut, infeksi saluran pernapasan atas (termasuk pneumonia dan bronchiolitis), infeksi saluran cerna (gastroenteritis), infeksi saraf pusat (meningitis), dan sindrom infeksi virus. Empat model penunjang klinis, termasuk hasil pemeriksaan laboratorium yang biasa diperiksa, digunakan dalam pengaturan aplikasi online model ini.

Setelah dokter memasukkan data klinis, kalkulator aplikasi ini akan mengeluarkan probabilitas ISK untuk bayi dengan karakteristik tersebut, dan menetapkan kategori risiko ISK menjadi rendah atau tinggi. Jika tambahan pemeriksaan penunjang medik dilakukan, dokter dapat menambahkan hasil tersebut ke dalam UTICalc. Kemudian dokter akan menerima hasil probabilitas selanjutnya (post test) terkait ISK pada bayi, berdasarkan semua informasi yang tersedia. Kalkulator aplikasi ini akan menetapkan kategori risiko ISK pada bayi, yang telah diperbarui.

Dibandingkan dengan algoritma yang diterbitkan oleh American Academy of Pediatrics (AAP), penggunaan model klinis aplikasi online UTICalc, akan mengurangi kebutuhan untuk pengumpulan sampling urin yang akan dikirimkan ke laboratorium klinik sebesar 8,1%, dan menurunkan jumlah kasus bayi dengan ISK yang terlewat dari tiga hingga tidak ada. Hal ini telah dilaporkan para peneliti dalam JAMA Pediatrics, yang terbit online pada Senin, 16 April 2018.

Pedoman Praktek Klinis untuk Diagnosis dan Penatalaksanaan ISK Awal pada Bayi demam usia 2 sampai 24 Bulan dan algoritma dari American Academy of Pediatrics, mensyaratkan bahwa diagnosis ISK tegak atas dasar adanya nanah dalam air kemih atau pyuria dan setidaknya terdapat 50.000 koloni per mL dari satu organisme uropathogenic dalam spesimen urin yang dikumpulkan secara tepat. Setelah 7 hingga 14 hari pengobatan antimikroba, pemantauan tindak lanjut klinis harus dilakukan, untuk memungkinkan diagnosis yang tepat dan pengobatan infeksi berulang. Ultrasonografi ginjal dan kandung kemih harus dilakukan untuk mendeteksi kelainan anatomi saluran kencing.

Hasil penelitian ‘the Randomized Intervention for Children With Vesicoureteral Reflux’ (RIVUR) tidak mendukung penggunaan profilaksis antimikroba, untuk mencegah ISK berulang pada bayi demam tanpa vesicoureteral refluks (VUR), pada pemeriksaan USG. Oleh karena itu, cystourethrography saat berkemih atau voiding cystourethrography(VCUG) tidak dianjurkan dilakukan secara rutin setelah ISK pertama, sehingga VCUG diindikasikan jika ultrasonografi ginjal dan kandung kemih menunjukkan adanya hidronefrosis, jaringan parut, atau temuan lain, yang akan menunjukkan VUR grade tinggi atau uropati obstruktif.

Sebaliknya, penambahan komponen hasil pemeriksaan laboratorium klinik hanya menggunakan dipstick sesuai anjuran UTICalc, akan mengurangi jumlah bayi dengan ISK yang pengobatannya, yaitu tanpa penggunaan antimikroba, menjadi tertunda sebesar 10,6%. Kejadian ini jauh lebih tinggi, dibandingkan dengan perawatan medis secara empiris, yaitu antimikroba hanya diberikan pada semua bayi yang memiliki hasil pemeriksaan urin adanya esterase leukosit 1+ atau lebih tinggi.

Meskipun dipengaruhi dan tergantung pada hasil pemeriksaan laboratorium klinik yang dilakukan, UTICalc memiliki sensitivitas mulai dari 96% hingga 100% dan spesifisitas mulai dari 34% hingga 95%, dengan akurasi keseluruhan mulai dari 81% hingga 99%. Selain itu, perangkat semacam ini dapat dilihat pada https://bit.ly/2JTtDiQ dan dimasukkan ke dalam rekam medis elektronik di RS manapun.

Program aplikasi UTICalc untuk bayi dengan kecurigaan ISK dapat digunakan, tetapi pemeriksaan klinis sesuai prosedur yang baku tetapharus dilakukan. Sudahkah para dokter bertindak bijak?

Sekian Yogyakarta, 11 Mei 2018 *) dokter spesialis anak, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW, WA 081227280161.

 

 

 

 

SAMBUTAN KETUA IDI WILAYAH DIY

fx. wikan indrarto*)

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Selamat pagi, selamat datang di Yogyakarta, sugeng rawuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.

Kepada Yth :

Para tamu undangan, pembicara, peserta dan semua hadirin pada simposium yang diselenggarakan PT. IMEDCO, bekerjasama dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Wilayah DIY dan PDPI (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia) Cabang Yogyakarta dengan tema “Role of Short Acting Beta Agonist and Anti-Oxidantin COPD Treatment.” Simposium yang dirancang khusus oleh para dokter spesialis paru (SpP) dari seluruh DIY ini diselenggarakan pada hari Sabtu, 12 Mei 2018, di The Rich Jogja Hotel Yogyakarta.

Pertama-tama kami memohonkan maaf, karena Dr. Choirul Anwar, MKes (Ketua IDI Wilayah DIY) yang sedianya akan hadir sendiri dalam pertemuan besar ini, ternyata berhalangan, terkait tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan. Untuk itu, perkenankanlah kami sebagai Sekretaris IDI Wilayah DIY, memohon ijin mewakili beliau, untuk bersama-sama dengan Anda semua di ruangan ini dan memberikan sambutannya.

Para pembicara dan hadirin yang kami hormati,

Seperti kita ketahui bersama, Penyakit tidak menular (PTM) merupakan penyakit kronis yang tidak ditularkan dari orang ke orang. PTM diantaranya adalah penyakit jantung, stroke, kanker, diabetes, dan Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) atau ‘Chronic Obstructive Pulmonary Disease’ (COPD). PTM merupakan hampir 70% penyebab kematian di dunia. Berdasarkan data Survei Indikator Kesehatan Nasional (SIRKESNAS) tahun 2016, prevalensi merokok sebagai faktor risiko utama PTM, secara nasional adalah 28,5%. Prevalensi merokok pada laki-laki 59% dan perempuan 1,6%. Sedangkan di pedesaan sedikit lebih tinggi (29,1%) dibandingkan dengan perkotaan (27,9%). Menurut kelompok umur, prevalensi tertinggi pada usia 40-49 tahun sebesar 39,5%, sedangkan pada usia muda (<20 tahun) sebesar 11,1%.

Upaya pengendalian faktor risiko PTM yang telah dilakukan berupa promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui perilaku CERDIK, yaitu Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat seimbang, Istirahat yang cukup, dan Kelola stres. Selain itu, upaya pengendalian PTM untuk Enyahkan asap rokok, dilakukan melalui pengendalian masalah tembakau dengan penerbitan peraturan terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) oleh Pemerintah Daerah. Dari 4 buah indikator program pengendalian penyakit tidak menular pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019, indikator ke 4 adalah Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), minimal pada 50% sekolah. Keberhasilan program ini hanya dapat dilakukan, dengan sinergi yang baik antara profesi dokter, birokrasi bidang kesehatan dan keinginan politik (political will), sehingga setiap dokter seharusnya terlibat membantu.

Para pembicara dan hadirin yang kami hormati,

Seperti kita ketahui bersama, sistem pembiayaan layanan kesehatan untuk cakupan semesta (health financing for universal coverage), telah dikeluarkan oleh WHO pada tahun 2009. Pembiayaan yang baru ini berpola ‘Health Insurance’ untuk menggantikan sistem lama, yaitu ‘Fee for Service’. Sistem baru pembiayaan layanan kesehatan di Indonesia dalam program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), telah dimulai sejak 1 Januari 2014, dengan BPJS Kesehatan sebagai penjamin biaya layanan kesehatan, menggunakan sistem ‘case mix’ di RS. Perubahan sistem pembiayaan ini tentu juga sangat berpengaruh dalam tatalaksana pasien dengan penyakit paru, termasuk PPOK. Tanpa adanya perubahan paradigma layanan dokter, tentu saja sistem penjaminan biaya tidak akan tepat sasaran. Selain itu, tanpa kerjasama, kerja cerdas dan kerja keras segenap dokter di RS, termasuk para dokter spesialis paru (SpP) dari seluruh Indonesia, pasti akan terjadi selisih biaya negatif yang merugikan semua pihak.

Pada era JKN ini, para dokter spesialis paru (SpP) dari seluruh Indonesia sebaiknya juga memahami aturan tentang Program Rujuk Balik (PRB), untuk pasien peserta JKN dengan penyakit kronis stabil, dari RS sebagai Faskes Sekunder ke Faskes Primer. Jenis penyakit yang termasuk di dalam cakupan PRB adalah Diabetes Mellitus, Hipertensi, Jantung, Asma, Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK), Epilepsi, Schizophrenia, Stroke, Systemic Lupus Erythematosus (SLE) dan Sirosis Hepatis. Sesuai ketentuan PRB untuk pasien peserta JKN, terutama dengan asma dan PPOK yang stabil, sebaiknya dievaluasi pelaksanaanya. Evaluasi mungkin saja akan merekomendasikan kegiatan pendampingan klinik atau ‘clinical proptoring’, kepada para dokter umum. Tentunya agar para sejawat dokter umum di Faskes Primer dapat meneruskan tatalaksana lanjutan secara memadai, yang dapat terwujud pada pasien peserta JKN dengan PPOK.

Yth para tamu undangan, pembicara, peserta dan hadirin semua.

Pada simposium kali ini, Dr. Siswanto, SpP akan bertindak sebagai ‘Speaker’ ke 1 dengan topik bahasan ‘Role of SABA in Obstructive Lung Disease Management’ dan Dr. Yusrizal Djaman S, SpP akan bertindak sebagai ‘Speaker’ ke 2 dengan topik bahasan ‘Role of Antioxidan for COPD Management.’ Pengurus IDI Wilayah DIY sangat berharap bahwa pada akhir simposium ini, dapat dikeluarkan pesan khusus (take home message) pelaksanaan praktis, baku dan seragam yang mampu laksana, untuk sebanyak mungkin dokter spesialis paru (SpP) dan dokter umum dari seluruh DIY, dalam tatalaksana pasien dengan penyakit paru, sesuai regulasi pada era JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

Dengan memohon berkat dari Tuhan Yang Maha Esa dan ijin dari semua yang hadir di sini, ‘“Role of Short Acting Beta Agonist and Anti-Oxidant in COPD treatment Symposium’ khusus untuk para dokter spesialis penyakit dalam (SpPD) dari seluruh Indonesia, kerjasama ‘PT. IMEDCO‘, PDPI Cabang DIY dengan pengurus IDI Wilayah DIY di The Sahid Rich Jogja Hotel Jl. Magelang Km 6 No 18 Sleman Yogyakarta, secara resmi kami buka.

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Terima kasih, sugeng pepanggihan, dan sukses selalu.

Sekian Yogyakarta, 10 Mei 2018 *) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak di Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW, WA: 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com

KEGAWATAN JKN

fx. wikan indrarto*)

Sejak Selasa, 1 Mei 2018, telah berlaku aturan baru dari BPJS Kesehatan, tentang penjaminan biaya pasien gawat darurat pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Apa yang harus dicermati?

Aturan baru tersebut, dimuat di dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Penilaian Kegawatdaruratan Dan Prosedur Penggantian Biaya Pelayanan Gawat Darurat. Perlu dicermati, khususnya pada BAB II tentang Penilaian Kegawatdaruratan, khususnya Pasal 6 tentang penjaminan biaya pasien oleh BPJS Kesehatan. Pada ayat (1) mengatur tentang pelayanan gawat darurat medis yang harus memenuhi syarat, yaitu memenuhi kriteria sebagai pasien gawat darurat medis, pelayanan dilakukan di ruang pemeriksaan atau Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS, dan pelayanan dilakukan sesuai tatalaksana penanganan pasien gawat darurat.

Namun demikian, ayat (2) menjelaskan tentang kriteria sebagai pasien gawat darurat medis yang cukup longgar untuk ditafsirkan. Kriterianya terdiri atas kondisi yang mengancam nyawa, adanya gangguan pada jalan nafas (airway), pernafasan (breathing), sirkulasi (circulation) dan dehidrasi (dehydration). Selain itu, juga adanya penurunan kesadaran, adanya gangguan hemodinamik, dan memerlukan tindakan segera, yaitu suatu kondisi yang harus ditangani agar tidak melewati ‘golden period’, atau kurang dari 6 (enam) jam sejak awal penyakit dan apabila terlewati, akan menyebabkan kerusakan organ yang permanen atau kematian. Yang terakhir adalah adanya gejala psikotik akut (panic attack) yang membahayakan atau kegawatdaruratan lain di bidang psikiatri. Kriteria ini cukup longgar, multi tafsir dan bukan terdiri dari diagnosis penyakit pasien, sehingga mudah diperdebatkan.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 antara lain mengatur jenis pelayanan. Jenisnya dibagi menjadi Level I sebagai standar minimal untuk Rumah Sakit Kelas D, sampai Level IV sebagai standar minimal untuk Rumah Sakit Kelas A. Kriteria kegawatan pasien tidak dijelaskan di situ, tetapi level I pelayanan adalah memberikan pelayanan dan penanganan permasalahan pada jalan nafas (A = airway problem), ventilasi pernafasan (B = breathing problem) dan sirkulasi pembuluh darah (C = circulation problem). Selanjutnya adalah melakukan stabilisasi dan evakuasi. Sedangkan level IV memberikan pelayanan serupa, tetapi dengan alat yang lebih lengkap, termasuk melakukan operasi bedah darurat.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 416/Menkes/Per/II/2011 tentang tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (PERSERO), memang cukup detail mengatur diagnosis, jenis tindakan dan tarif pelayanan untuk pasien gawat darurat. Namun demikian, peraturan tersebut saat ini tidak berlaku lagi, setelah era JKN. Dengan demikian Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penilaian Kegawatdaruratan Dan Prosedur Penggantian Biaya Pelayanan Gawat Darurat, adalah landasan legal utama yang sebaiknya diikuti. Hal ini termasuk Pasal 8, yaitu bahwa semua RS yang memberikan pelayanan gawat darurat medis yang termasuk dalam pelayanan yang dijamin, dilarang meminta atau menarik biaya kepada pasein peserta JKN.

Selain itu, masih ada beberapa hal yang perlu dicermati lagi oleh RS. Pertama adalah terkait persepsi pasien dan keluarga, tentang kegawatan dalam aturan baru. Kedua adalah tugas dokter jaga UGD di semua RS, yang harus menilai dan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis. Dengan demikian, sosialisasi dan edukasi kepada para pasien peserta JKN haruslah dilakukan lebih gencar lagi, baik oleh petugas BPJS Kesehatan Cabang terdekat, maupun melalui media massa, pada saat ini. Tanpa adanya sosialisasi tersebut dan edukasi hanya dilakukan oleh petugas IGD RS, tentu akan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, komplain dan ketidakpuasan pada pasien dan keluarganya. Hal ini lebih mungkin, terutama pada saat emosi, cemas dan tidak tenang, karena kondisi pasien yang sedang kesakitan, nyeri hebat, atau ‘false emergency’, ternyata sekarang tidak termasuk di dalam kriteria darurat medis.

Selain itu, kewajiban petugas RS untuk memastikan eligibilitas kepesertaan melalui aplikasi BPJS Kesehatan, juga harus dilakukan dalam 24 jam penuh. Pada kondisi darurat medis, proses memastikan eligibilitas pasien oleh petugas RS ini secara teoritis mudah, tetapi secara praktis tentu tidak sederhana. Terutama saat proses tersebut petugas RS ditunggui oleh keluarga pasien, yang pada umumnya juga dalam keadaan kalut, risau dan cemas.

Setelah mendapatkan pelayanan kesehatan di IGD RS, pasien peserta JKN dapat pulang, dirawat inap di RS, atau dirujuk ke RS lain. Untuk pasien yang diperbolehkan pulang, pengajuan klaim layanan kegawatan di IGD disatukan secara kolektif, dengan klaim semua pasien di RS tersebut pada bulan selanjutnya. Dengan demikian, klaim layanan pasien gawat yang dilakukan di UGD akan lebih sesuai dengan sumber daya yang digunakan. Namun demikian, untuk pasien yang dilanjutkan dengan rawat inap di RS, pengajuan klaim layanan di UGD belum diatur detail, apakah digabungkan dengan klaim layanan pasien saat dirawat inap, ataukah dapat diklaim secara terpisah antara kedua layanan tersebut. Penggabungan klaim layanan pasien tersebut, akan berdampak buruk apabila layanan di IGD tidak atau lupa dimasukkan dalam resume akhir pasien dirawat. Hal ini tentu berisiko menurunnya besaran tarif INA-CBGs, dibandingkan dengan sumberdaya yang dikeluarkan RS, sehingga akan menyebabkan selisih bayar negatif untuk RS.

Aturan baru dari BPJS Kesehatan, tentang penjaminan biaya pasien gawat darurat, harus dicermati. Potensi gagal klaim atau selisih bayar negatif harus diperkecil, oleh segenap dokter dan petugas di RS. Sudahkah kita bertindak bijak?

Sekian Yogyakarta, 4 Mei 2018 *) dokter spesialis anak, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, Lektor di FK UKDW WA : 081227280161,

SAMBUTAN KETUA IDI WILAYAH DIY

fx. wikan indrarto*)

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Selamat malam, selamat datang di Yogyakarta, sugeng rawuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.

Kepada Yth :

Para tamu undangan, pembicara, peserta dan semua hadirin pada simposium yang diselenggarakan oleh PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk. Simposium khusus untuk para dokter spesialis penyakit dalam (SpPD) dari seluruh Indonesia ini mengambil tema : ‘Extensive Overview on Accessory Organs of the Digestive System’, diselenggarakan pada hari Sabtu malam, 5 Mei 2018, bertempat di Hotel Melia Purosani Jl. Mayor Suryotomo No 31 Yogyakarta.

Pertama-tama kami memohonkan maaf, karena Dr. Choirul Anwar, MKes (Ketua IDI Wilayah DIY) yang sedianya akan hadir sendiri dalam pertemuan besar ini, ternyata berhalangan, terkait tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan. Untuk itu, perkenankanlah kami sebagai Sekretaris IDI Wilayah DIY, memohon ijin mewakili beliau, untuk bersama-sama dengan Anda semua di ruangan ini dan memberikan sambutannya.

Para pembicara dan hadirin yang kami hormati,

Seperti kita ketahui bersama, ‘accessory organs of digestion’ yang kita bahas pada simposium kali ini, ‘include the Liver, Gall bladder, Pancreas and Salivary glands’. Oleh sebab itu, pembahasan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran tentang penyakit pada hati, kandung empedu, pankreas dan kelenjar saliva terkini, sangatlah penting diketahui oleh para dokter spesialis penyakit dalam (SpPD) dari seluruh Indonesia. Namun demikian, kali ini pembahasan lebih difokuskan pada penyakit hati, yaitu perlemakan (fatty liver), gagal (liver failure), maupun infeksi (Hepatitis C Virus). Tanpa mengikuti perkembangan tentang hal ini, tentu saja praktek kedokteran yang terjadi akan menjadi kurang beretika, bermutu dan juga berisiko terjadi sengketa hukum. Pengurus IDI Wilayah DIY dengan ini sangat mendukung penyelenggaraan simposium dengan moderator Dr. Neneng Ratnasari, SpPD-KGEH ini, agar para dokter spesialis penyakit dalam (SpPD) dari seluruh Indonesia dapat mengikuti perkembangan iptekdok dari para pembicara handal yang dihadirkan. Para pembicara ahli dalam bidang hepatologi yang akan hadir kali ini adalah DR. Dr. Cosmas Rinaldi Adithya Lesmana, SpPD-KGEH, FACP, FINASIM (FK UI-RSCM Jakarta), Dr. Putut Bayupurnama, SpPD-KGEH (FK UGM-RSDS Yogyakarta), dan Erlinda Valdellon, MD (Chairman and Head Council on Liver Diseases of Philippine Society on Gastroenterology). Welcome to Yogyakarta and thank you for your coming and sharing here.

Para pembicara dan hadirin yang kami hormati,

Seperti kita ketahui bersama, sistem pembiayaan layanan kesehatan untuk cakupan semesta (health financing for universal coverage), telah dikeluarkan oleh WHO pada tahun 2009. Pembiayaan yang baru ini berpola ‘Health Insurance’ untuk menggantikan sistem lama, yaitu ‘Fee for Service’. Sistem baru pembiayaan layanan kesehatan di Indonesia dalam program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), telah dimulai sejak 1 Januari 2014, dengan BPJS Kesehatan sebagai penjamin biaya layanan kesehatan, menggunakan sistem ‘case mix’ di RS. Perubahan sistem pembiayaan ini tentu juga sangat berpengaruh dalam tatalaksana pasien dengan penyakit pada hati, baik karena perlemakan (fatty liver), gagal (liver failure), maupun infeksi (Hepatitis C Virus). Tanpa adanya perubahan paradigma layanan dokter, tentu saja sistem penjaminan biaya tidak akan tepat sasaran. Selain itu, tanpa kerjasama, kerja cerdas dan kerja keras segenap dokter di RS, termasuk para dokter spesialis penyakit dalam (SpPD) dari seluruh Indonesia, pasti akan terjadi selisih biaya negatif yang merugikan semua pihak.

Yth para tamu undangan, pembicara, peserta dan hadirin semua.

Pada era JKN ini, para dokter spesialis penyakit dalam (SpPD) dari seluruh Indonesia sebaiknya juga memahami aturan tentang Program Rujuk Balik (PRB), untuk pasien peserta JKN dengan penyakit kronis stabil, dari RS sebagai Faskes Sekunder ke Faskes Primer. Jenis penyakit yang termasuk di dalam cakupan PRB adalah Diabetes Mellitus, Hipertensi, Jantung, Asma, Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK), Epilepsi, Schizophrenia, Stroke, Systemic Lupus Erythematosus (SLE) dan Sirosis Hepatis. Namun demikian, sesuai dengan rekomendasi Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia (PPHI) dan Komite Nasional Formularium Obat Nasional, Sirosis Hepatis tidak dapat dilakukan rujuk balik ke Faskes Primer. Hal ini disebabkan karena sirosis hepatis merupakan penyakit yang tidak ‘curable’, tidak ada obatnya, setiap gejala yang timbul mengarah kepada kegawatdaruratan (misal: esophageal bleeding), yang harus ditangani di RS dan tindakan medik untuk menangani gejala, umumnya hanya dapat dilakukan di RS.

Yth para tamu undangan, pembicara, peserta dan hadirin semua.

Pada hari Sabtu, 21 April 2017 WHO mengungkapkan data bahwa sekitar 325 juta orang di seluruh dunia, hidup dengan infeksi virus hepatitis B (HBV) kronis atau virus hepatitis C (HCV). Laporan ‘Global Hepatitis Report 2017‘ menunjukkan bahwa sebagian besar orang tersebut tidak memiliki akses kepada layanan pemeriksaan laboratorium dan pengobatan yang menyelamatkan jiwa mereka. Akibatnya, jutaan orang tersebut berisiko mengalami perkembangan menjadi penyakit hati kronis, kanker, dan kematian.

Secara global hepatitis virus menyebabkan 1,34 juta kematian pada tahun 2015, jumlah yang sebanding dengan kematian yang disebabkan oleh tuberkulosis dan HIV. Namun demikian, kematian akibat tuberkulosis dan HIV telah menurun, tetapi kematian akibat hepatitis terus meningkat. Meskipun keseluruhan kematian akibat hepatitis meningkat, infeksi baru HBV menurun, berkat peningkatan cakupan vaksinasi HBV pada bayi baru lahir. Secara global, 84% bayi yang lahir pada tahun 2015 telah menerima 3 dosis vaksin hepatitis B, termasuk di Indonesia. Cakupan imunisasi HB 0 pada bayi baru lahir di Indonesia tahun 2016 adalah pada 4.252.909 bayi atau 87,5%. Cakupan imunisasi HB 0 terendah di Papua, yaitu hanya pada 26.461 bayi baru lahir atau 37,2% dan tertinggi di Jambi pada 66.324 bayi atau 99,0%.

Saat ini tidak ada vaksin untuk HCV dan akses ke pengobatan untuk HBV ataupun HCV masih rendah. Infeksi HBV memerlukan pengobatan seumur hidup, dan WHO saat ini merekomendasikan tenofovir, sebagai obat yang sudah banyak digunakan dalam pengobatan HIV. Hepatitis C dapat disembuhkan dalam waktu yang relatif singkat dengan menggunakan sofosbuvir, obat antivirus aksi langsung (direct-acting antivirals atau DAA) yang sangat efektif. Saat ini sudah ada lebih banyak negara membuat layanan hepatitis tersedia untuk orang yang membutuhkan. Bahkan di Indonesia telah tersedia tes diagnostik dengan biaya kurang dari US $ 1, tenofovir obat untuk hepatitis B termasuk dalam Formularium Nasional yang dijamin oleh BPJS Kesehatan, dan sofosbuvir obat untuk hepatitis C dapat berharga di bawah US $ 200.

Yth para tamu undangan, pembicara, peserta dan hadirin semua.

Pengurus IDI Wilayah DIY sangat berharap bahwa pada akhir simposium ini, dapat dikeluarkan pesan khusus (take home message) pelaksanaan praktis, baku dan seragam yang mampu laksana, untuk sebanyak mungkin dokter spesialis penyakit dalam (SpPD) dari seluruh Indonesia, dalam tatalaksana pasien dengan penyakit hati, sesuai regulasi pada era JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Dengan memohon berkat dari Tuhan Yang Maha Esa dan ijin dari semua yang hadir di sini, ‘Extensive Overview on Accessory Organs of the Digestive System Symposium’ khusus untuk para dokter spesialis penyakit dalam (SpPD) dari seluruh Indonesia, kerjasama ‘PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk’ dengan pengurus IDI Wilayah DIY di Hotel Melia Purosani Jl. Mayor Suryotomo No 31 Yogyakarta ini, secara resmi kami buka.

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Terima kasih, sugeng pepanggihan, dan sukses selalu.

Sekian Yogyakarta, 4 Mei 2018 *) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak di Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW, WA: 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com

 

PENDIDIKAN DOKTER
fx. wikan indrarto*)

Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei, bertepatan dengan hari ulang tahun Ki Hadjar Dewantara, bapak pendidikan nasional di Indonesia. Filosofinya, ‘tut wuri handayani’ (di belakang memberi dorongan), digunakan sebagai semboyan dalam dunia pendidikan Indonesia. Bagaimana maknanya bagi pendidikan dokter?

Pendidikan dokter di Indonesia, sudah dimulai sejak jaman STOVIA (School tot Opleiding van Indische Artsen) di Jakarta, pada 2 Januari 1849. Pendidikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernemen no 22, bertempat di Rumah Sakit Militer (sekarang RSPAD Gatot Subroto) di kawasan Weltevreden, Batavia (sekarang Gambir dan sekitarnya). Ini adalah pendidikan dokter tertua di kawasan ASEAN. Namun demikian, dokter lulusan Indonesia saat ini, juga Fakultas Kedokteran (FK)-nya terasa tertinggal kelas, bila dibandingkan dengan negara tetangga.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mendorong dilakukannya amandemen Undang Undang Pendidikan Dokter No 20 Tahun 2013 (UU Dikdok). Hal ini disebabkan karena pembenahan tentang pendidikan dokter harus berawal dari perbaikan atas UU Dikdok, yang menjadi ranah dari Badan Legislatif DPR, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Baleg DPR RI Bapak Supratman Andi Agtas, SH, MH. DPR sebagai perwakilan seluruh rakyat lndonesia, selayaknya mendapatkan masukan dari semua pihak, untuk merancang dokter lndonesia pada 5 sampai 20 tahun ke depan. Derajad kesehatan warga masyarakat Indonesia di masa depan, sangat ditentukan oleh sistem pendidikan kedokteran dan ditopang dengan sistem pelayanan kesehatan yang baik. Saat ini memang sudah ada beberapa anggota Komisi X DPR Rl yang telah memberikan dukungan terhadap usulan ini, tetapi masih diperlukan upaya untuk meyakinkan lebih banyak lagi anggota dewan, mengenai pentingnya perbaikan ini.

Pendidikan dokter saat ini sangat mahal, baik untuk dokter umum apalagi dokter spesialis. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir uang pangkal atau uang gedung bisa mencapai ratusan juta rupiah. Proses pendidikan kedokteran yang terjadi, dilakukan di FK dengan kualitas yang bermacam-macam. Pendidikan dokter juga dilakukan di banyak FK yang terakreditasi C, sehingga membawa implikasi kepada lulusan dokter dengan kualitas yang berbeda. Oleh sebab itu, diperlukan proses ujian kompetensi dokter (UKDI dan UKMPPD), meskipun kadang juga membutuhkan waktu yang lama. Apalagi masih ditambah dengan program internship yang harus dijalani seorang calon dokter secara wajib selama 1 tahun.

Masalah dalam pendidikan dokter di Indonesia, selain persoalan regulasi, insternship dan pendidikan dokter spesialis, juga adanya keputusan Menteri Ristek Dikti Rl tahun 2016 dan 2018. Keduanya memberikan ijin kepada 8 FK baru, pada hal 5 di antaranya belum direkomendasikan oleh Tim Supervisi bentukan Kementerian Ristek Dikti, bahkan 1 diantaranya belum pernah divisitasi sama sekali. Hal ini tentu menambah persoalan baru, karena akan mempengaruhi kualitas lulusan dokter. lntervensi politik dan mungkin pengaruh kapitalisasi pada pendidikan dokter, telah menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi lDl selaku organisasi profesi.

IDI mendukung penuh usaha pemerintah untuk memfokuskan anggaran negara pada perbaikan pendidikan dokter yang pro rakyat, dengan alokasi dana untuk perbaikan FK yang masih terakreditasi C. Namun demikian, FK dengan akreditasi C yang berada di dalam perguruan tinggi dengan akreditasi institusi belum A, layak dilakukan peninjauan ijin operasional. Selain itu, perguruan tinggi dengan akreditasi institusi A sebaiknya juga diberikan kesempatan, untuk membuka FK baru, karena lebih mungkin akan dapat memperoleh akreditasi FK bukan C yang lebih cepat.

Anggaran negara yang diberikan juga dapat berbentuk beasiswa bagi putra daerah, agar nantinya dapat menjadi dokter yang kembali dan membangun daerahnya di bidang kesehatan. Anggaran juga dapat dialokasikan untuk pendidikan dokter di layanan primer, dalam Program Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (PPKB) terstruktur, yang diselenggrakan oleh IDI, bukan lagi oleh institusi pendidikan formal. Tentunya agar peningkatan kompetensi dapat tercapai dan semua dokter di seluruh penjuru tanah air, dapat mengikutinya secara terjangkau.

Anggaran dapat juga dialokasikan pada program pendidikan dokter spesilias, agar para residen atau dokter umum yang belajar menjadi dokter spesialis, dapat berjalan dengan lebih baik, lebih terjangkau dan lebih bermutu. Selain itu, bantuan dana tentu dapat juga diperuntukkan bagi supervisor atau dokter spesialis sebagai pendidik klinis, agar dapat melaksanakan tugas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan lebih berkualitas lagi. Perbaikan atas berbagai masalah tersebut, tidak diatur di dalam UU Dikdok. Wajar saja kalau amandemen UU Dikdok layak dilakukan, agar terjadi revisi menyeluruh dalam permasalah pendidikan dokter.

Momentum Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei dengan filosofi ‘tut wuri handayani’, mendorong adanya perbaikan total dalam lingkup pendidikan dokter, untuk mencetak dokter Indonesia yang lebih unggul. Sudahkah Anda terlibat membantu?

Sekian Yogyakarta, 2 Mei 2018 *) Pendidik di FK UKDW, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161