Month: February 2018

KEKERASAN TERHADAP ANAK

fx. wikan indrarto*)

Polda Metro Jaya Minggu, 4 Februari 2018 menangkap tiga tersangka kekerasan terhadap anak, yang videonya viral di media sosial. Ketiganya dianggap melakukan penelantaran, kekerasan, dan atau eksploitasi terhadap anak. Apa yang harus dicermati?

Kekerasan terhadap anak mencakup semua bentuk perlakuan kasar terhadap seseorang di bawah usia 18 tahun, baik yang dilakukan oleh orang tua, pengasuh, saudara kandung, teman, atau orang lain. Pada 1 Februari 2018, secara global, diperkirakan hingga 1 miliar anak usia 2-17 tahun, telah mengalami kekerasan fisik, seksual, atau penelantaran (neglect) dalam satu tahun terakhir. Pada hal, anak yang mengalami kekerasan akan berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan seumur hidup.

Sebagian besar kekerasan terhadap anak setidaknya merupakan satu dari enam jenis kekerasan utama. Perama adalah pelecehan, termasuk hukuman kekerasan secara fisik, seksual, psikologis, dan emosional, termasuk mengabaikan bayi, anak dan remaja oleh orang tua atau pengasuh. Bentuk ini paling sering terjadi di rumah, bahkan juga di lingkungan sekolah dan panti asuhan.

Kedua adalah ‘bullying’ (termasuk cyber-bullying), yang merupakan perilaku agresif oleh anak atau sekelompok anak, yang bukan saudara korban. Kekerasan ini menyebabkan kerusakan fisik, psikologis atau sosial secara berulang, dan sering terjadi di sekolah dan tempat lain di mana anak berkumpul, dan bahkan secara online.

Ketiga adalah kekerasan remaja yang terkonsentrasi pada usia 10-18 tahun, paling sering terjadi di lingkungan masyarakat antara kenalan dan orang asing. Kekeran ini termasuk intimidasi dan penyerangan fisik dengan atau tanpa senjata api ataupun tajam, dan mungkin melibatkan kekerasan geng.

Keempat adalah kekerasan saudara kandung atau kekerasan dalam rumah tangga, yang melibatkan kekerasan fisik, seksual dan emosional. Meskipun laki-laki juga bisa menjadi korban, kekerasan pasangan intim secara tidak proporsional mempengaruhi perempuan. Biasanya terjadi pada anak perempuan dalam perkawinan anak, dini, atau paksa. Pada remaja secara romantis tetapi belum menikah, kadang disebut kekerasan berkencan (dating violence).

Kelima adalah kekerasan seksual, yaitu mencakup hubungan seksual atau percobaan kontak seksual, dan tindakan seksual yang tidak melibatkan kontak (seperti voyeurisme atau pelecehan seksual. Selain itu, juga tindakan perdagangan seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang tidak dapat menyetujui atau menolak, dan eksploitasi online. Dan keenam adalah kekerasan emosional atau psikologis, yaitu mencakup membatasi gerakan, penghinaan, ejekan, ancaman, intimidasi, diskriminasi, penolakan dan bentuk perlakuan bermusuhan non-fisik lainnya. Bila ditujukan terhadap anak perempuan atau anak laki-laki karena jenis kelamin biologis atau identitas gender mereka, jenis kekerasan semacam ini juga disebut kekerasan berbasis gender.

Kekerasan terhadap anak dapat dicegah, dengan usaha yang secara sistematis menangani faktor risiko dengan INSPIRE, ‘Seven strategies for ending violence against children’. WHO dan 10 lembaga internasional telah mengembangkan dan mendukung sebuah paket teknis berbasis bukti yang disebut INSPIRE, yang bertujuan untuk membantu semua negara sesuai Agenda 2030 untuk Pembangunan yang Berkelanjutan (SDGs) Target 16.2, yaitu mengakhiri kekerasan terhadap anak. Setiap huruf dari kata ‘INSPIRE’ merupakan salah satu strategi yang sebagian besar terbukti, memiliki efek pencegahan pada beberapa jenis kekerasan yang berbeda. Selain itu, juga bermanfaat pada kesehatan mental, pendidikan dan pengurangan kejahatan pada anak.

‘Implementation and enforcement of laws’, misalnya melarang laku disiplin dengan kekerasan dan membatasi akses terhadap alkohol dan senjata, ‘Norms and values change’, misalnya mengubah norma yang memaafkan pelecehan seksual terhadap anak perempuan atau perilaku agresif pada anak laki-laki, dan ‘Safe environments’, misalnya mengidentifikasi lingkungan untuk kekerasan dan kemudian menangani penyebab lokal melalui penanganan masalah dan intervensi lainnya. Selanjutnya ‘Parental and caregiver support’, yaitu pelatihan keuangan mikro dan kesetaraan gender, ‘Income and economic strengthening’, misalnya memberikan pelatihan kepada pasangan orang tua muda, ‘Response services provision’, misalnya memastikan anak yang terpapar kekerasan, dapat mengakses layanan medis darurat yang efektif dan mendapat dukungan psikososial yang tepat, serta ‘Education and life skills’, yaitu memastikan anak bersekolah atau memberikan pelatihan keterampilan hidup dan sosial.

 

Sasaran 16.2 SDGs, yaitu menghentikan penyalahgunaan, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak, harus kita wujudkan. Bukti dari seluruh dunia menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak dapat dicegah. Apakah kita sudah bertindak?

Sekian

Yogyakarta, 7 Februari 2018

*) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Lektor di FK UKDW, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161

 

 

fx. wikan indrarto*)

Setiap tahun pada tanggal 4 Februari, WHO, IARC (International Agency for Research on Cancer) dan UICC (Union for Cancer International Control) merayakan Hari Kanker Sedunia (World Cancer Day), untuk mempromosikan cara meringankan beban global atas penyakit kanker. Apa yang sebaiknya kita ketahui?

Kanker adalah salah satu penyebab morbiditas dan kematian di seluruh dunia, dengan sekitar 14 juta kasus baru di tahun 2015. Jumlah kasus baru diperkirakan meningkat sekitar 70% selama 2 dekade ke depan. Kanker adalah penyebab utama kematian kedua di dunia, dan bertanggung jawab atas 8,8 juta kematian pada tahun 2015. Secara global, hampir 1 dari 6 kematian disebabkan oleh kanker dan sekitar 70% kematian akibat kanker, terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk Indonesia.

Dampak ekonomi dari kanker adalah signifikan dan meningkat. Total biaya ekonomi tahunan kanker global pada tahun 2015 diperkirakan sekitar US $ 1,16 triliun. Namun demikian, hanya ada 1 dari 5 negara berpenghasilan rendah dan menengah yang memiliki kebijakan pengendalian kanker. Dalam 3 tahun program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia, telah dimanfaatkan oleh 192,9 juta peserta, termasuk penderita kanker. Pembiayaan layanan kesehatan untuk penyakit katastopik pada era JKN sangat kontroversial, karena terbukti menjadi beban berat pembiayaan. Terdapat 8 (delapan) penyakit katastropik antara lain jantung, gagal ginjal, kanker organ, stroke, sirosis hepatis, thalasemia, kanker darah atau leukemia, dan hemofilia. Jumlah biaya layanan kesehatan penyakit katastropik dari total biaya pada tahun 2016 mencapai 24,81%. Berdasarkan data klaim JKN sampai dengan bulan bayar Januari 2017, penyakit jantung paling banyak membutuhkan biaya pengobatan, yaitu Rp. 6,9 T dan sangat membebani anggaran JKN. Kemudian disusul penyakit kanker Rp. 1,8 T, stroke Rp. 1,5 T, ginjal Rp. 1,5 T, dan diabetes Rp. 1,2 T. Namun demikian, tidak tersedia data apakah pembiayaan sebesar itu telah memberikan luaran medis yang sepadan.

Kanker dapat dikurangi dan dikendalikan dengan menerapkan strategi berbasis bukti untuk pencegahan, deteksi dini dan manajemen pasien kanker. Pencegahan dilakukan dengan memodifikasi dan menghindari faktor risiko. Banyak kanker memiliki kesempatan yang tinggi untuk sembuh, jika terdeteksi dini dan diobati secara memadai. Selain itu, lebih dari 30% kematian akibat kanker dapat dicegah dengan memodifikasi atau menghindari faktor risiko utama. Tindakan yang diperlukan mencakup berhenti merokok, koreksi kelebihan berat badan, diet yang sehat dengan meningkatkan buah dan sayuran, serta melakukan aktivitas fisik.

Selain itu, juga menghentikan penggunaan alkohol, menghindari infeksi yang menular secara seksual, menghindari infeksi oleh HBV, radiasi pengion dan non-pengion serta menghindari pencemaran udara perkotaan, asap dalam ruangan dari penggunaan bahan bakar padat rumah tangga. Strategi pencegahan lainnya meliputi vaksinasi terhadap virus papiloma manusia (HPV) dan virus hepatitis B (HBV), pengendalian bahaya di tempat kerja, mengurangi paparan radiasi non-pengion terutama sinar matahari dan radiasi pengion oleh alat pencitraan diagnostik medis.

Program pengedalian penyakit kanker di Indonesia dilakukan untuk semua jenis kanker, tetapi saat ini masih diprioritaskan pada dua kanker tertinggi di Indonesia yaitu kanker leher rahim dan kanker payudara. Pengendalian kanker merupakan salah satu indikator pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019. Indikatornya adalah persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini menderita kanker leher rahim dan kanker payudara. Sejak tahun 2007 sampai dengan 2016, sudah dilakukan deteksi dini kanker serviks dan payudara terhadap 1.925.943 perempuan usia 30-50 tahun. Pemeriksaan dilakukan menggunakan metode Pemeriksaan Payudara Klinis (SADANIS) dan pemeriksaan Inspeksi Vistual Asam Asetat (IVA) atau Pap Smear. Rekapulasi deteksi dini kanker serviks dan payudara pada tahun 2014 sampai 2016, IVA Positif 73.453, Curiga Kanker Serviks 1.739, Tumor Payudara 4.030, dan Curiga Kanker Payudara 611 orang perempuan.

Momentum Hari Kanker Sedunia (World Cancer Day) setiap tahun pada tanggal 4 Februari, adalah ajakan WHO, IARC (International Agency for Research on Cancer) dan UICC (Union for Cancer International Control) untuk meningkatkan kepedulian kita semua akan kanker. Apakah kita sudah bertindak?

Sekian

Yogyakarta, 2 Februari 2018

*) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com

 

DOKTER BARU ERA JKN

fx. wikan indrarto*)

Para dokter baru dari 74 FK se Indonesia, akan memasuki dunia kerja pada layanan kesehatan dengan sistem yang baru. Pada era JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), dokter baru sebaiknya terlibat mendukung tercapainya ‘Universal Health Coverage’ (UHC). Apa yang dapat dilakukan?

Sejak dimulainya program JKN untuk menuju UHC di Indonesia pada 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan ditetapkan menjadi penjamin biaya layanan kesehatan. Pada 31 Desember 2017, peserta JKN sudah sebanyak 187.982.949 orang warga. Selain itu, faskes provider JKN sudah sebanyak 26.992 unit faskes, baik faskes primer (Puskesmas, Dokter Praktek Perorangan, dan Klinik Pratama) maupun 2.086 faskes sekunder dan tersier (RS). Saat ini sudah tercapai 75,28% warga menjadi peserta JKN dengan target pada awal tahun 2019 adalah 250 juta atau seluruh penduduk Indonesia telah menjadi peserta JKN (UHC).

Sesuai UU No 20-2013 tentang Pendidikan Kedokteran, dokter baru wajib ikut Program Internship Dokter Indonesia (PIDI). Setelah selesai menjalani PIDI, dokter baru dapat bergabung dengan 125.146 orang dokter umum ter-registrasi KKI, untuk terlibat langsung dalam layanan kesehatan bagi peserta JKN. Hanya sekitar 28,01% dokter yang akan melanjutkan pendidikan spesialis, sehingga tersedia paling tidak 4 jalur karier profesional. Yang pertama adalah pada faskes primer, kedua pada faskes sekunder atau tersier di RS, ketiga pada badan regulator dan keempat pada lembaga penjamin biaya. Pada faskes primer, umumnya dokter baru akan mengawali karier profesional dengan bekerja di klinik pratama atau puskesmas, sebelum bergabung dengan 4.883 Dokter Praktek Perorangan provider JKN yang telah mampu mandiri.

Pada faskes primer, dokter baru memiliki tugas untuk melakukan layanan kesehatan non spesialistik, promotif dan preventif, pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis. Selain itu, juga dituntut terlibat dalam peran administratif, terutama untuk menyusun berbagai laporan, misalnya Program Pengelolaan Penyakit Kronis (prolanis), SDM sesuai kompetensi, tagihan non kapitasi, kegiatan promotif dan preventif, maupun laporan kunjungan peserta dan rujukan ke RS. Tantangan karier profesional dokter baru pada faskes primer meliputi ketrampilan dalam mencari, mempertahankan, dan mengatur jumlah kepesertaan. Hal ini disebabkan karena pembayaran jasa medis dokter menggunakan sistem kapitasi, yang ditentukan oleh jumlah peserta yang menjadi tanggungjawab profesonalnya. Juga tantangan dalam aspek koordinasi dengan tenaga kesehatan profesional lain, yaitu dokter gigi, bidan, laboratorium klinik, dan apotek. Tugas admisnitratif pembuatan laporan pertanggungjawaban, adalah sebuah tantangan tersendiri, karena menyangkut besaran klaim dana kapitasi dan luar paket, yang sangat mungkin belum sempat dipelajari di FK.

Pada faskes sekunder di RS, dokter baru biasanya ditugaskan dalam bidang administrasi pelayanan, bantuan teknis medis dan mediator dalam proses pengajuan klaim biaya, baik secara manual ataupun vedika (e-claim). Hal ini disebabkan karena dokter baru memiliki pemahaman dan penguasaan tentang istilah medis dan administratif yang lebih baik dan sangat bermanfaat, agar RS tidak mengalami selisih biaya negatif. Tantangan profesional dokter baru pada faskes lanjut di RS biasanya adalah pada proses penentuan kriteria ‘emergency’ yang dijamin program JKN untuk pasien di UGD, layanan edukasi pra hospital di konter admisi, dan tugas kendali biaya dan mutu layanan, agar terjadi efisiensi secara baik. Hal ini karena pembayaran oleh BPJS Kesehatan untuk faskes sekunder menggunakan sistem case-mix. Selain itu, juga membantu koordinasi layanan antar petugas profesional kesehatan dan yang tidak kalah penting adalah peran dokter baru dalam bantuan proses penyusunan klaim, juga menyelesaiakan klaim ‘pending’ dan ‘dispute’.

Dokter umum baru juga dapat memulai karier profesional sebagai regulator, agar layanan JKN dapat dilaksanakan dengan baik. Peran dokter dapat dilakukan di kantor Dinas Kesehatan, baik di tingkat propinsi, kabupaten, atau kota. Selain itu, juga dapat melalui jalur P2JK Kemenkes (Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan), untuk membantu menyusun kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis pembiayaan dan jaminan kesehatan (Permenkes 64-2015 pasal 877). Dokter baru juga dapat berperan aktif dalam organisasi profesi IDI, baik di tingkat pusat, wilayah ataupun cabang. Tantangan tugas profesional dokter sebagai regulator adalah kemampuannya untuk bersikap adil, tegas dan manusiawi. Selain itu, juga harus mampu membina hubungan antar profesi kesehatan dan instansi.

Peran yang tidak kalah menarik adalah jalur profesional dokter umum baru sebagai ahli asuransi. Di Indonesia sudah terbentuk PAMJAKI (Perhimpunan Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia), yaitu kumpulan ahli di bidang asuransi khusus kesehatan. Para dokter baru dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan gelar AAAK (Ajun Ahli Asuransi Kesehatan) dan AAK (Ahli Asuransi Kesehatan), setelah menyelesaikan modul ujian dari PAMJAKI. AAAK harus lulus 5 (lima) modul yaitu 2 Managed Care, 2 Dasar Asuransi Kesehatan, dan Asuransi Kesehatan Nasional. Sedangkan AAK harus lulus 10 (sepuluh), yaitu AAAK ditambah 5 (lima) modul lagi yang meliputi Asuransi Biaya Medis, Asuransi Kesehatan Suplemen, Asuransi Disabilitas, Long Term Care dan Fraud.

Tantangan profesional dokter umum baru sebagai ahli asuransi adalah membantu mencarikan jalan keluar atas masalah defisit biaya atau ‘mismatch’ yang dialami oleh BPJS Kesehatan. Defisit Rp. 5,6 T pada 2014 telah ditutup aset PT Askes, tahun 2015 tertutupi oleh dana penyertaan modal negara (Rp. 5 T) dan surplus investasi BPJS Kesehatan (Rp. 1 T). Selain itu, defisit tahun 2016 ditutup dana cadangan Kemenkeu (Rp. 6,8 T) dan kenaikan besaran iuran peserta (Perpres 19/ 2016), sedangkan tahun 2017 ditutup dengan cukai rokok (Rp. 9 T).

Tantangan lain meliputi penghitungan besaran kenaikan iur premi pada peserta JKN jenis Penerima Bantuan Iur (PBI). Selain itu, juga masalah klaim rasio peserta JKN jenis Peserta Penerima Upah (PPU) yang mencapai 70%, Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) sekitar 300%, Peserta Penerima Upah PNS 100%, dan Peserta Bantuan Iur (PBI) 80%. Fakta ini menggambarkan bahwa disinyalir subsidi kesehatan dari negera adalah salah sasaran.

Dokter yang baru lulus dari FK wajib ikut berkontribusi pada semua sektor, untuk perbaikan derajad kesehatan segenap warga Indonesia. Tentunya agar kita mampu mencapai UHC melalui JKN. Sudahkah para dokter baru siap?

Sekian

Yogyakarta, 23 Januari 2018

*) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

fx. wikan indrarto*)

Pada Senin, 29 Januari 2018, di Bangkok Thailand diluncurkan data surveilans global pertama mengenai resistensi antibiotik. Ternyata data menunjukkan adanya tingkat resistensi antibiotika yang tinggi, terhadap sejumlah infeksi bakteri serius di negara berpenghasilan tinggi maupun rendah. Apa yang mengkawatirkan?

Pada bulan Oktober 2015, WHO meluncurkan Global Antimicrobial Surveillance System (GLASS) yang bekerja sama dengan WHO Collaborating Centers dan jaringan surveilans resistensi antimikroba yang telah ada sebelumnya, berdasarkan pengalaman dari program surveilans WHO lainnya. Misalnya, surveilans resistensi TB telah diterapkan di 188 negara selama 24 tahun terakhir. Surveilans resistansi HIV dimulai pada tahun 2005, sehingga lebih dari 50 negara telah melaporkan data resistansi dengan menggunakan metode survei standar.

Tujuan GLASS 2015–2019 adalah membentuk sistem pengawasan resistensi antibiotik nasional dengan standar global terbaik, memperkirakan luas dan beban resistensi global, menganalisis dan melaporkan data global tentang resistensi secara reguler. Selain itu, mendeteksi resistensi antibiotik yang muncul dan penyebaran internasionalnya, menginformasikan pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian yang ditargetkan, dan menilai dampak intervensi tersebut.

GLASS melaporkan terjadinya resistensi antibiotik secara luas, pada sekitar 500.000 orang yang diduga terinfeksi bakteri di 22 negara. Bakteri resisten yang paling sering dilaporkan adalah Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, dan Streptococcus pneumoniae, diikuti oleh Salmonella spp. Sistem ini tidak mencakup data tentang resistensi Mycobacterium tuberculosis, yang menyebabkan penyakit tuberkulosis (TB), karena surveilans TB telah diterapkan sejak tahun 1994 dan laporan tahunan mengenai laporan TB Global juga sudah diluncurkan rutin.

Di antara pasien dengan dugaan infeksi sistemik atau sepsis, proporsi bakteri yang resisten terhadap paling sedikit satu antibiotik yang paling banyak digunakan, berkisar dari nol sampai 82%. Resistensi terhadap penisilin, obat antibiotika yang digunakan selama puluhan tahun di seluruh dunia untuk mengobati pneumonia atau radang paru-paru, berkisar antara nol sampai 51%. Selain itu, bakteri E. coli yang sering terkait dengan infeksi saluran kencing, menunjukkan resistensi terhadap ciprofloxacin, antibiotik yang biasa digunakan untuk mengatasi kondisi ini, mencapai 8% sampai 65%.

“Laporan tersebut mengkonfirmasikan situasi resistensi antibiotik yang serius di seluruh dunia,” kata Dr. Marc Sprenger, Director of WHO’s Antimicrobial Resistance Secretariat. Beberapa penyakit infeksi paling umum di dunia yang berpotensi paling berbahaya, terbukti telah kebal atau resistan terhadap obat antibiotik. Selain itu, yang paling mengkhawatirkan semuanya, bakteri patogen tidak mengikuti batas negara. Itulah sebabnya WHO mendorong semua negara, untuk menyiapkan sistem surveilans yang baik, untuk mendeteksi resistansi obat nasional, yang datanya dapat disatukan ke sistem global tersebut.

Sampai saat ini terdapat 52 negara, yaitu 25 negara berpenghasilan tinggi, 20 negara berpenghasilan menengah dan 7 negara berpenghasilan rendah, telah terdaftar dalam GLASS. Dari kawasan ASEAN, hanya Thailand dan Filipina yang telah terdaftar. Untuk laporan pertama, 40 negara memberikan informasi tentang sistem surveilans nasional mereka dan 22 negara juga menyediakan data tentang tingkat resistensi antibiotik. Data yang disajikan dalam laporan GLASS pertama ini sangat bervariasi dalam kualitas dan kelengkapannya. Beberapa negara menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem pengawasan nasional mereka, termasuk kurangnya personil, dana dan infrastruktur.

Peluncuran GLASS sudah membuat kemajuan di banyak negara. Misalnya, Kenya telah mempercepat pengembangan sistem resistensi antimikroba nasional, Tunisia mulai mengumpulkan data tentang resistensi antimikroba di tingkat nasional, Korea merevisi sistem surveilens nasional agar sesuai dengan metodologi GLASS, juga menyediakan data dengan kualitas dan kelengkapan yang sangat tinggi. Bahkan banyak negara tertinggal, seperti Afghanistan dan Kamboja yang menghadapi tantangan utama terkait struktur sistem layanan kesehatan nasional, justru telah terdaftar dan menggunakan kerangka kerja GLASS. Secara umum, partisipasi negara di dalam GLASS adalah pertanda meningkatnya komitmen politik, untuk mendukung usaha global dalam mengendalikan resistensi antimikroba.

Setiap negara, pada tahap pengembangan sistem surveilans resistensi antimikroba nasional, dapat bergabung di dalam GLASS. Semua negara didorong untuk menerapkan standar dan indikator surveilans secara bertahap, berdasarkan prioritas nasional dan sumber daya yang ada. GLASS pada akhirnya akan menggabungkan semua informasi dari sistem surveilans lain yang terkait. Semua data yang dihasilkan oleh GLASS, tersedia secara online gratis dan akan diperbarui secara berkala. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO, telah menggarisbawahi tujuannya untuk membuat resistensi antimikroba sebagai salah satu prioritas utama WHO, dengan menggabungkan para ahli yang menangani masalah ini, di dalam ‘a newly created strategic initiatives cluster’.

Resistensi antibiotika yang tinggi terhadap sejumlah infeksi bakteri serius cukup mengkawatirkan. Namun demikian, sistem surveilans di banyak RS untuk data tingkat resistensi antibiotik belum terbentuk dengan baik, apalagi untuk tingkat nasional di Indonesia. Apakah Anda bersedia membantu?

sekian

Yogyakarta, 1 Februari 2018

*) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Lektor di UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA 081227280161

PANDUAN PRAKTIK KLINIS

KRIPTORKISMUS

IKATAN DOKTER ANAK INDONESIA 2017

Penyunting : I Wayan Bikin Suryawan, Niken Prita Yati, dan Jose RL Batubara

Kriptorkismus merupakan kelainan kongenital, yaitu satu atau kedua testis tidak berada pada posisi yang seharusnya di skrotum pada saat lahir, dan tidak dapat dipindahkan secara manual ke posisi yang seharusnya. Pada bayi lelaki baru lahir merupakan salah satu gangguan kelenjar endokrin dan gangguan genital yang sering ditemukan. Pada bayi prematur insiden kriptorkismus ditemukan 30%, insiden ini menurun menjadi 3-5% pada bayi yang lahir cukup bulan, kemudian pada usia 3 bulan insidennya menjadi 1-3%, dan pada usia 1 tahun insiden tinggal 0,8%. Setelah usia 3 bulan insiden kriptorkismus dapat meningkat lagi, karena adanya ascending testis yang jumlahnya hampir seimbang, dengan jumlah kriptorkismus testis kongenital.

 

 

KRITERIA DIAGNOSTIK

1. Diagnosis kriptorkismus ditegakkan apabila testis tidak ditemukan di dalam kantong skrotum.

2. Cara pemeriksaan: Tangan pemeriksa dalam kondisi hangat, anak dalam kondisi relaks dan dalam posisi duduk atau tidur terlentang serta tungkai dilipat, kemudian testis diraba mulai dari daerah Spina Iliaca Anterior Superior (SIAS) menyusuri inguinal ke arah kantong skrotum dengan cara milking.

3. Diagonis berdasarkan letak testis: Kriptorkismus Intraabdominal, Inguinal, dan Preskrotal.

4. Rujuk ke bagian spesialis bedah yang sesuai apabila kriptorkimus yang terjadi sejak lahir dan testis tidak turun spontan pada usia 6 bulan sesuai usia koreksi kehamilan.

5. Rujuk ke bagian spesialis bedah yang sesuai, apabila kriptorkimus baru terdiagnosis (di dapat) setelah usia 6 bulan sesuai usia koreksi kehamilan.

6. Tidak diperlukan pemeriksaan radiologi ultrasonografi (USG) atau pemeriksaan radiologi lainnya.

7. Kriptorkismus bilateral

– Usia kurang dari 4 bulan : periksa kadar hormon testosterone

– Usia lebih dari 4 bulan : uji hCG untuk memeriksa kadar hormon testosteron.

– Uji hCG: Untuk mengetahui ada tidaknya testis.

8. Cara: Diberikan 1500 IU hCG IM setiap hari selama 3 hari berturutturut. Kadar testosteron plasma diperiksa sebelum dan 24 jam setelah penyuntikan hCG yang ketiga. Bila didapatkan peningkatan kadar testosteron yang bermakna setelah penyuntikan hCG maka dapat disingkirkan adanya anorkhia.

9. Konsul kebagian Endokrinologi, apabila kedua testis tidak teraba dengan fenotip lelaki untuk evaluasi kemungkinan disorder of sex development (DSD). Evaluasi kemungkinan disorder of sex development (DSD) jika disertai hipospadia yang berat.

10. Anak dan remaja laki-laki dengan kedua testis tidak teraba yang tidak disertai hiperplasia adrenal kongenital (HAK), diperiksa kadar Anti Mullerian Hormone (AMH) untuk evaluasi kemungkinan anorkhia (kadar AMH rendah).

11. Anak dan remaja laki-laki dengan retraktil testis, dimonitor posisi testis untuk kemungkinan sekunder ascending testis.

 

 

TATA LAKSANA

1. Tidak diperlukan terapi hormonal untuk menurunkan testis.

2. Jika tidak turun spontan dalam usia 6 bulan (sesuai koreksi umur kehamilan), dilakukan tindakan operasi pada usia < 12 bulan.

3. Jika baru terdiagnosis kriptorkimus setelah usia 6 bulan harus segera dirujuk ke spesialis bedah.

4. Pada anak lelaki prepubertal dengan kriptorkismus yang teraba, bagian bedah akan melakukan tindakan skrotal atau inguinal orkhidopeksi (untuk manipulasi dan fiksasi testis pada skrotum).

5. Pada anak lelaki prepubertal dengan kriptorkismus yang tidak teraba, bagian bedah akan melakukan pemeriksaan dibawah anestesi untuk evaluasi ulang kemungkinan testis yang teraba. Tetapi jika tetap tidak teraba, dilakukan eksplorasi dan bila terindikasi dapat dilakukan orkhidopeksi abdominal.

6. Saat eksplorasi testis yang tidak teraba, bagian bedah akan mengidentifikasi gambaran pembuluh darah testis untuk menentukan tindakan selanjutnya.

7. Anak lelaki dengan kontralateral testis normal, bagian bedah akan melakukan orkhiektomi (membuang testis yang tidak turun/undescended testis) jika :

– Pembuluh darah testis serta vas deferens sangat pendek.

– Testis dismorfik atau sangat hipoplatik.

– Usia postpubertal

 

PEMANTAUAN

1. Pemeriksaan skrotum harus selalu dilakukan pada setiap anak lelaki yang melakukan kontrol kesehatan.

2. Orang tua anak lelaki dengan riwayat kriptorkismus, perlu diingatkan risiko jangka panjang infertilitas dan risiko kanker dikemudian hari.

 

RINGKASAN  REKOMENDASI

1. Jika testis tidak turun secara spontan setelah usia 6 bulan, rujuk ke spesialis bedah yang sesuai untuk dilakukan tindakan operasi.

2. Tidak perlu pemeriksaan radiologi.

3. Tidak memerlukan terapi hormonal.

sekian dan terimakasih