2019 Hoaks Medis – Blog Dokter Wikan

HOAKS MEDIS : efek bagi publik dan dunia kesehatan.

fx. wikan indrarto*)

Materi ini disampaikan pada Kuliah Umum Magister Ilmu Komunikasi, di Gedung Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), pada hari Sabtu, 15 Juni 2019, atas kebaikan Kepala Prodi Magister Ilmu Komunikasi UAJY, Bapak Dr. Lukas Suryanto Ispandriarno, M.A.

Hoax atau hoaks (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks) adalah berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan. Hoax berasal dari kata ‘hocus’ (Bahasa Yunani) yang bermakna mencurangi atau memaksakan. Apa yang sebaiknya kita cermati?

Menurut data Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), pada tahun 2018 hoaks medis (5,92%) adalah topik hoaks yang paling banyak tersebar ketiga di Indonesia, setelah hoahs bidang politik (49,94%) dan agama (19,94%). Jenis isi hoaks medis terbanyak meliputi metode pengobatan yang menyesatkan, gerakan antivaksin, dan ancaman penyakit mengerikan. Pada hal, hasil riset DailySocial.id dan JakPat tahun 2018, sebanyak 44,19% orang Indonesia belum mampu mendeteksi hoaks. Sebenarnya hoaks di bidang apapun memiliki beberapa ciri yang mudah dikenali, yaitu berlebihan, bertentangan dengan nilai umum (anti-mainstream), penuh ancaman, dan motivasinya komersial.

Ketua Dewan Pers Indonesia Yosep Stanley Adi Prasetyo mengatakan, 95 persen atau mayoritas isu kesehatan yang tersebar di Whatsapp merupakan berita bohong alias hoaks. Hal itu disampaikan pada acara Kongres Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, hari Jumat, 16 November 2018. Selain itu, detikHealth pada hari Rabu, 20 Februari 2019 memuat 10 Hoaks Kesehatan yang sering beredar, selalu diulang, dan tidak ada matinya di Whatsapp dan Facebook. Isinya adalah main ponsel di tempat gelap sebabkan tumor mata, ulat mangga mematikan, MSG berbahaya untuk otak, mie instan sebabkan kanker, kopi campur durian bahaya, bahaya pemanis buatan aspartame, tusukan jarum atasi stroke, mandi air dingin picu stroke, vaksin HPV picu menopause dini, dan sakit jantung karena tidak kencing malam. Dampak buruk hoaks adalah keterlambatan pasien datang berobat, diagnosis ditegakkan, terapi dini dimulai dan penolakan akan nasehat dokter.

Hoaks bertujuan memanipulasi kebenaran, dalam hal ini aspek kesehatan dimanipulasi untuk tujuan tertentu. Dari sisi pembuat hoaks, kesehatan adalah ladang yang cukup subur untuk memanen hasil finansial, karena rendahnya pengetahuan orang Indonesia dengan budaya literasi yang rendah, termasuk tentang kesehatan. Di Indonesia, hoaks diprediksi dapat menghasilkan keuntungan sampai Rp. 700 juta per tahun, sedangkan di luar negeri, dapat mencapai $ 200.000. Hoaks medis hampir selalu mengkambinghitamkan dokter, tenaga kesehatan lainnya, dan industri farmasi.

Hoaks di dalam lingkup internal para dokter perlu juga dicermati, karena terkait dengan etika kedokteran. Topik etika paling menonjol adalah saat Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) menyimpulkan bahwa Dr. TAP, penemu dan penerap metode cuci otak (brain flushing) melakukan pelanggaran etik. Terapi Digital Substraction Angiogram (DSA), metode cuci otak, atau ‘bran washing’ ini, mengingatkan kita semua akan banyak hal. Selain aspek etika kedokteran, juga aspek bukti klinis yang wajib diketahui oleh dokter untuk menangkal hoaks, sebelum sebuah intervensi medis yang baru dapat diterapkan kepada para pasien.

Aspek kedokteran berbasis bukti (evidence-based medicine) terkait dengan jasa besar William Aaron Silverman (23 Oktober 1917 – 16 Desember 2004), yaitu seorang dokter Amerika Serikat yang memberikan kontribusi penting untuk ilmu neonatologi (bayi baru lahir). Dia pengajar di Columbia University College of Physicians and Surgeons di New York dan menjabat sebagai direktur medis unit perawatan intensif neonatal di Columbia-Presbyterian Medical Center, juga di New York, AS. Silverman memiliki dugaan atau hipotesis bahwa kebutaan pada bayi karena kelainan mata retinopati prematuritas terkait dengan konsentrasi oksigen yang tinggi, yang diberikan pada bayi prematur. Melalui keterlibatannya dalam kisah tragis ‘retrolental fibroplasia’, istilah lama sebelum resmi disebut retinopati prematuritas, Silverman juga berhasil mengatasi kelemahan dalam metodologi penelitian klinis.

Pada awal karirnya, ia telah melakukan uji klinik penggunaan Adreno Corticotropic Hormone (ACTH), dalam mengobati retinopati prematuritas. Pada tahun 1949, Silverman dan Richard Day menggunakan ACTH pada 31 bayi dengan tanda-tanda awal fibroplasia retrolental. Dua puluh lima dari bayi tersebut dapat melihat dan tidak buta. Meskipun hasil penelitian tampaknya mendukung ACTH sebagai pengobatan yang efektif untuk kondisi ini, para peneliti di Fakultas Kedokteran Universitas Johns Hopkins di Baltimore, Maryland, AS menyangkal hubungan ini. Meskipun Silverman dan Day meyakini bahwa ACTH adalah pengobatan yang tepat, tetapi mereka merasa berkewajiban untuk tunduk pada metodologi penelitian yang benar.

Akhirnya mereka mendapat izin untuk melakukan penelitian yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu uji klinis terkontrol acak yang dilakukan pada neonatus atau bayi baru lahir. Temuan baru mereka pada uji klinik ternyata memutarbalikkan fakta sebelumnya. Sepertiga dari bayi yang diobati ACTH justru menjadi buta, tetapi hanya seperlima yang buta dari kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan, pada pertengahan 1950-an. Pengalaman dengan ACTH membuat kesan yang kuat pada pendirian Silverman, yang menjadi bersikukuh bahwa bukti ilmiah yang kuat harus memandu semua keputusan medis. Epidemiolog David Sackett dari University of Illinois College of Medicine, USA, menyebutkan bahwa Silverman adalah pelopor dalam kedokteran berbasis bukti (evidence-based medicine).

Pada tahun 2003, Yayasan Amerika untuk Orang Buta (American Foundation for the Blind) menghadiahkan penghargaan tertinggi, Medali Migel, kepada Silverman. Persatuan Dokter Spesialis Anak (American Academy of Pediatrics) juga menghormatinya pada tahun 2006 dengan menciptakan ‘William A. Silverman Lectureship’. Semuanya diberikan atas integritas ilmiah dan kepatuhannya kepada aspek kedokteran berbasis bukti (evidence-based medicine).

Secara etika, semua dokter harus jujur dan secara berhati-hati menyampaikan kepada masyarakat, bahwa metode intervensi yang dilakukannya masih dalam taraf uji klinik, sehingga tidak boleh menarik imbal jasa kepada pasien. Testimoni yang menyebutkan bahwa metode DSA oleh Dr. TAP telah mengatasi masalah stroke sejak tahun 2005 pada sekitar 40.000 pasien, bahkan tidak banyak muncul komplain dari masyarakat, sebenarnya bukanlah bukti kevalidan sebuah metode kedokteran yang baru.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) no 19 tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan, serta berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) no 23 tahun 2017, tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya, penilaian teknologi baru di bidang kesehatan dilakukan oleh Tim ‘Health Technology Assessment’ (HTA), yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan. Oleh karenanya penilaian terhadap metode DSA atau ‘Brain Washing’ yang selama ini dikerjakan oleh Dr. TAP dan seharusnya dilakukan oleh Tim HTA Kementerian Kesehatan Rl. Selain itu, dukungan pembiayaan untuk penelitian uji klinik lebih lanjut oleh Kemenkes dan Kemenristekdikti, juga dukungan keilmuan dari segenap guru besar dan dokter spesialis terkait, pasti akan menekan hoaks dan berdampak positif pada kesatuan sesama warga Indonesia, baik di tingkat lokal maupun internasional.

Hoaks oleh dokter yang lebih menghebohkan telah terjadi sebelumnya, terkait dengan imunisasi MMR (Mump, Measles, and Rubella) dan autisme. Imunisasi MMR sempat mendapat penolakan dari banyak pihak dan menimbulkan fobia rubela, terkait sebuah skandal penelitian yang besar. Pada tahun 1998, sebuah makalah karya Dr. Andrew Wakefield, seorang dokter spesialis bedah, dimuat di jurnal bergengsi ‘Lancet’, tentang 12 kasus anak autis setelah divaksinasi MMR di Inggris. Makalah tersebut ditulis oleh Wakefield, Murch, dan Anthony dengan judul ‘Ileum hiperplasia limfoid nodular, kolitis non-spesifik, dan gangguan perkembangan regresif pada anak’ (Lancet, 1998, no 351, halaman 637-41). Banyak media kemudian menampilkan informasi ini kepada publik awam, membuat heboh dan menimbulkan fobia. Dalam serangkaian laporan antara tahun 2004 dan 2010, jurnalis Brian Deer menyelidiki dan mengungkapkan bahwa Dr. Wakefield memiliki beberapa konflik kepentingan, telah memanipulasi data, dan bertanggung jawab untuk apa yang kemudian oleh the ‘British Medical Journal’ (BMJ) disebut “an elaborate fraud” atau penipuan yang rumit.

Penyelidikan Brian Deer ini adalah yang terpanjang yang pernah didanai oleh ‘General Medical Council UK’ (GMC). Pada bulan Januari 2010, GMC menilai Dr. Wakefield tidak jujur, tidak etis dan tidak berperasaan, sehingga pada tanggal 24 Mei 2010 nama Dr. Wakefield telah dihapus dari daftar dokter di Inggris. Menanggapi temuan Deer, pada tahun 2004 redaksi ‘Lancet’ menerbitkan surat untuk menanggapi tuduhan terhadap makalah yang dimuatnya, yang menyatakan tidak ada hubungan antara imunisasi MMR dan kejadian autisme (no link existed between MMR and autism). ‘Lancet’ kemudian menarik sebagian laporan penelitian Dr. Wakefield pada bulan Februari 2004. Pada tahun 2010, GMC menerbitkan sebuah laporan yang menentang tulisan Dr. Wakefield dan menunjukkan bahwa catatan medis anak-anak di rumah sakit tidak mengandung bukti yang cukup meyakinkan, catatan medis di rumah sakit berbeda dengan makalah yang diterbitkan, dan akhirnya ‘Lancet’ pada bulan Februari 2010 mencabut sepenuhnya, isi makalah Dr. Wakefield yang diterbitkan tahun 1998, yang dikenang sebagai hoaks oleh dokter terbesar dalam sejarah.

Kekurangan publikasi Dr. Wakefield ini adalah kesalahan seleksi subyek (terdapat gangguan saluran cerna sebelum timbul gangguan perilaku) dan tidak ada kelompok kontrol, suatu hal yang amat penting dalam penelitian. Dengan demikian publikasi tersebut tidak digolongkan sebagai publikasi ilmiah, melainkan suatu deskripsi ingatan orangtua dari suatu kelompok anak tertentu, bukan dari populasi anak pada umumnya, yang dirujuk ke klinik dokter tertentu. Tidak ada bukti ilmiah antara imunisasi campak ataupun MMR dengan autisme. Berbagai penelitian yang dilakukan di Asia, Amerika dan Eropa menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara MMR dan autisme. Saat ini, diperkirakan sebanyak 500 juta dosis vaksin MMR telah digunakan di seluruh dunia. Badan Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan imunisasi MMR dengan cakupan minimal 95 persen untuk membasmi penyakit tersebut.

Setiap orang seharusnya menerapkan cara berpikir kritis dalam mencerna informasi yang tersebar, karena dengan penalaran dan ‘intellectual curiousity’ yang tinggi itulah, hoaks dapat ditangkal. Selain itu, janganlah kita ikut menyebarkan hoaks. Pada saat menerima tulisan yang diduga hoaks, telusuri kebenarannya dengan cara menghubungi penulisnya. Jika kita tidak tahu cara menghubungi nara sumbernya, tanyakan pendapat teman dengan keahlian sejenis melalui jalur pribadi. Janganlah bertanya di grup Whatsapp, apalagi dengan narasi pengantar : ‘cuma share dari grup sebelah’ atau ‘gak tahu juga sih kebenarannya’. Hal itu sebenarnya menandakan kita tidak bertanggung-jawab.

Menurut dr. Widya Eka Nugraha, M.Si.Med (2018) ada dua unsur yang harus dinilai dalam menimbang apakah sebuah artikel merupakan hoaks medis atau bukan, yaitu isi dan sumber. Dengan menilai kedua unsur tersebut secara sistematis, dapat diketahui apakah suatu artikel merupakan hoaks atau pendapat ilmiah (expert opinion). Artikel hoaks cenderung menggunakan gaya bahasa berlebihan, hiperbolis, emosional, menggebu, memiliki logika parsial, dan persuasif. Pendapat yang digunakan umumnya tidak sesuai dengan nilai umum (anti-mainstream). Artikel hoaks dapat dipastikan apabila memiliki masalah pada penulis atau sumbernya. Masalah tersebut dapat berupa sumber yang tidak dapat dilacak, penulis yang tidak kredibel, atau opini ahli yang diputar-balikkan.

Selain itu, Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Septiaji Eko Nugroho, pada hari Minggu, 8 Januari 2016 menguraikan lima langkah sederhana yang dapat membantu dalam mengidentifikasi berita hoax atau asli. Pertama, hati-hati dengan judul provokatif, yang merupakan ciri khas hoaks. Kedua, cermati alamat situs website, link, atau alamat URL, dan seandainya menggunakan domain blog, maka informasinya dapat diduga meragukan. Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs yang mengklaim sebagai portal berita, tetapi yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tidak sampai 300. Ketiga, periksa fakta dengan memperhatikan sumber berita, kalau berasal dari institusi resmi seperti KPK atau Polri, layak dipercaya dan sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat, karena memiliki kecenderungan untuk bersifat subyektif. Keempat, cek keaslian foto dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan ‘drag-and-drop’ ke kolom pencarian Google Images. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet, sehingga dapat dibandingkan.

Kelima, ikut serta grup diskusi anti-hoax, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), Fanpage & Group Indonesian Hoax Buster, Fanpage Indonesian Hoaxes, dan Grup Sekoci. Semua anggota group dapat ikut berkontribusi, sehingga group tersebut berfungsi layaknya ‘crowdsourcing’ yang memanfaatkan tenaga banyak orang. Apabila menjumpai informasi yang diduga hoaks, segera lakukan pencegahan agar tidak tersebar dengan cara melaporkan hoaks tersebut. Untuk media sosial Facebook, gunakan fitur ‘Report Status’ dan kategorikan informasi hoaks sebagai ‘hatespeech, harrasment, rude, threatening’, atau kategori lain yang sesuai. Jika ada banyak aduan dari netizen, biasanya Facebook akan menghapus status tersebut. Untuk Google, dapat menggunakan fitur ‘feedback’, Twitter memiliki fitur ‘Report Tweet’, demikian juga dengan Instagram. Kita dapat mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dengan melayangkan e-mail ke alamat : aduankonten@mail.kominfo.go.id. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) juga menyediakan laman ‘data.turnbackhoax.id’ untuk menampung aduan hoaks.

Untuk pelaku dan penyebar hoaks yang juga seorang dokter, Ketua Umum Terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) tahun 2019-2022, dr. M. Adib Khumaidi, SpOT mengatakan, pihaknya juga akan melakukan penelusuran mendalam. Jika yang bersangkutan merupakan dokter anggota IDI, maka akan ada pendampingan hukum. Jika kasusnya sudah masuk Bareskrim Polri maka unsur permasalahan hukum terpenuhi, dan oleh karena setiap warga negara wajib mentaati proses hukum, sehingga dokter tersebut akan didampingi oleh pengurus Biro Hukum Pendampingan dan Pembelaan Anggota (BHP2A) IDI. Jika ada hoaks oleh dokter yang berkaitan masalah disiplin praktik pelayanan kedokteran, akan diselesaikan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), sedangkan kalau terkait etika akan diselesaikan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI. Untuk mengenali hoaks, sikap atau pernyataan yang dikeluarkan secara resmi oleh IDI sebagai organisasi profesi dokter, selalu dikeluarkan secara tertulis dengan menggunakan kop resmi organisasi, dan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PB IDI.

Hoaks medis harus disikapi dengan bijak dan tidak disebarluaskan oleh siapapun. Selain itu, tidak ada dokter sebagai manusia yang sempurna, sehingga peran koreksi dari pihak lain, adalah sangat penting untuk memberikan hasil terbaik. Aspek etika yang diingatkan oleh MKEK dan kedokteran berbasis bukti (evidence-based medicine) yang dirintis Silverman, wajib dilaksanakan oleh segenap dokter di manapun berada.

Apakah kita sudah bijak?

Sekian

Cu chi Tunnel di dekat Ho Chi Min City, Vietnam

Yogyakarta, 7 Juni 2019

*) Dokter spesialis anak di RS Panti Rapih, Pengurus IDI Wilayah DIY, Alumnus S3 UGM, pengajar di FK UKDW Yogyakarta, WA: 081227280161

By Fx Wikan Indrarto

Leave a Reply Cancel reply