MUTU DAN BIAYA
fx. wikan indrarto*)
Layanan kesehatan berkualitas dan bermutu buruk, terbukti menghambat kemajuan dalam meningkatkan derajad kesehatan pada warga negara di semua tingkat pendapatan. Hal ini termuat pada laporan gabungan oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi atau ‘The Organisation for Economic Co-operation and Development’ (OECD), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Bank Dunia (World Bank). Apa yang perlu dicermati?
Saat ini diagnosis yang tidak akurat, kesalahan pengobatan, perawatan yang tidak pantas atau tidak perlu, fasilitas atau praktik klinis yang tidak memadai atau tidak aman, bahkan petugas kesehatan yang kurang pelatihan dan keahlian yang tidak memadai, terjadi di semua negara. Situasi buruk ini lebih nyata terlihat di negara berpenghasilan rendah dan menengah, di mana lebih dari 10 persen pasien yang dirawat di rumah sakit dapat mengalami infeksi selama mereka dirawat, dibandingkan dengan kurang dari 7 persen di negara berpenghasilan tinggi. Hal tersebut masih sering terjadi, meskipun infeksi yang didapat di rumah sakit sebenarnya dengan mudah dapat dihindari melalui kebersihan, praktik pengendalian infeksi, dan penggunaan obat antimikroba yang tepat. Selain itu, sekitar satu dari sepuluh pasien terbukti dirugikan selama perawatan medis di negara berpenghasilan tinggi.
Semua itu hanyalah beberapa hal penting dari Laporan Layanan Kesehatan Global menuju Cakupan Kesehatan Semesta atau ‘Universal Health Coverage’ (UHC). Laporan yang dikeluarkan pada Kamis, 5 Juli 2018 ini juga menyoroti bahwa dampak layanan kesehatan yang berkualitas buruk, akan membebani pengeluaran tambahan pada keluarga dan sistem kesehatan nasional. Sebenarnya ada beberapa kemajuan dalam meningkatkan kualitas hidup pasien, misalnya dalam perbaikan tingkat kelangsungan hidup pasien kanker dan penyakit kardiovaskular. Meski demikian, biaya ekonomi dan sosial yang lebih luas sebagai akibat layanan yang berkualitas buruk, termasuk cacat jangka panjang, gangguan dan kehilangan produktivitas, secara global diperkirakan berjumlah triliunan dolar setiap tahun.
WHO berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap orang, seharusnya dapat memperoleh layanan kesehatan, kapan dan di manapun mereka membutuhkannya (UHC). Penegasan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Semua pihak seharusnya berkomitmen untuk memastikan bahwa layanan kesehatan haruslah berkualitas baik, karena tidak akan ada UHC tanpa perawatan yang berkualitas (there can be no UHC without quality care).
“Tanpa layanan kesehatan yang berkualitas, UHC akan tetap merupakan janji kosong,” kata Sekretaris Jenderal OECD Ángel Gurría. Manfaat ekonomi dan sosial telah terbukti jelas, tetapi masih perlu investasi tambahan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, sehingga memberikan semua orang akses ke layanan kesehatan berkualitas tinggi, yang berpusat pada pasien. “Kesehatan yang baik adalah dasar dari modal manusia di suatu negara, dan tidak ada negara yang mau membayar perawatan kesehatan yang berkualitas rendah atau tidak aman,” kata Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim. Layanan kesehatan yang berkualitas rendah, secara tidak proporsional berdampak pada orang miskin, yang tidak hanya secara moral tercela, tetapi juga secara ekonomi tidak berkelanjutan untuk keluarga dan seluruh negara.
Temuan penting lainnya dalam laporan ini menggambarkan masalah kualitas dalam perawatan kesehatan di seluruh dunia. Misalnya hanya sepertiga hingga tiga perempat petugas kesehatan di tujuh negara berpenghasilan rendah dan menengah, yang mampu membuat diagnosis secara akurat dan Pedoman Praktek Klinis (PPK) untuk penyakit yang umum, hanya diikuti oleh kurang dari 45 persen petugas kesehatan. Penelitian di delapan negara dengan tingkat kematian tinggi di Karibia dan Afrika, menemukan bahwa akses ke layanan kesehatan ibu dan anak yang efektif dan berkualitas, jauh kurang umum daripada yang disarankan. Misalnya, hanya 28 persen perawatan ibu hamil, 26 persen layanan keluarga berencana dan 21 persen layanan anak sakit di negara tersebut, yang memenuhi syarat sebagai ‘efektif.’ Selain itu, sekitar 15 persen pengeluaran rumah sakit di negara berpenghasilan tinggi, terbukti digunakan untuk mengatasi kesalahan dalam perawatan, atau menangani pasien yang terinfeksi ketika dirawatinap di rumah sakit atau infeksi nosokomial.
Setiap pemerintah harus menerbitkan kebijakan dan strategi untuk memperbaiki kualitas layanan kesehatan nasional yang kuat. Sistem kesehatan harus fokus pada layanan kesehatan oleh petugas yang kompeten, dan dilakukan dalam sistem kesehatan yang baik. Selain itu, warga harus diberdayakan untuk secara aktif terlibat dalam keputusan perawatan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Petugas kesehatan harus melihat pasien sebagai mitra dan berkomitmen untuk mewujudkan efektivitas pembiayaan dan keamanan perawatan kesehatan (the effectiveness and safety of health care), untuk terwujudnya UHC.
Laporan OECD, WHO dan World Bank tentang mutu dan biaya layanan kesehatan menuju UHC, sangat inspiratif. Di Indonesia UHC diwujudkan melalui program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dengan target akan dicapai sebelum 1 Januari 2019. Apakah kita telah ikut mewujudkan?
 |
Sekian
Yogyakarta, 9 Juli 2018 *) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161 |
