HUKUM dan KESEHATAN
fx. wikan ndrarto*)
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah mencanangkan 27 Juni sebagai Hari Kesadaran Hukum Kedokteran. Hal ini terkait bahwa pada 27 Juni 1984 Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang membebaskan Dr. Setyaningrum di Puskesmas Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dari segala tuntutan hukum atas dugaan malapraktik, yang mengakibatkan seorang pasien meninggal dunia. Para dokter diharapkan menyadari bahwa profesinya selalu bersinggungan dengan hukum, etika, sumpah profesi, spirit kesejawatan, kebutuhan dan keselamatan pasien.
Hukum dan Kesehatan selama ini lebih sering berfokus hanya dalam masalah sengketa medik antara pasien dan dokter, seperti yang pernah dialami oleh Dr. Setyaningrum. Namun demikian, ada hal lain yang sering terabaikan, yaitu bahwa sebenarnya banyak produk hukum di berbagai negara ternyata telah terbukti dapat meningkatkan derajad kesehatan masyarakat. Apa yang harus disadari?
Beberapa produk hukum, misalnya pajak soda di Meksiko, pembatasan garam di Afrika Selatan, aturan rokok kemasan polos di Australia, pajak dosa di Filipina, asuransi kesehatan nasional di Ghana, wajib helm untuk pengguna sepeda motor di Vietnam, dan perawatan kesehatan di Amerika Serikat, merupakan contoh peran penting hukum dalam menjaga dan mempromosikan kesehatan yang baik. Hal tersebut termuat dalam sebuah laporan pada Selasa, 17 Januari 2017 oleh IDLO (the International Development Law Organization), University of Sydney di Australia, dan Georgetown University di Washington, DC, USA. Laporan penting tersebut menjelaskan banyak cara di mana produk hukum berhasil membuat perbedaan penting bagi masyarakat, meningkatkan derajad kesehatan dan keselamatan warga, bahkan menyediakan sumber informasi bagi semua negara, untuk belajar dari pengalaman negara lain.
Pada tahun 1875, parlemen di Kerajaan Inggris telah mengeluarkan undang-undang yang mengharuskan semua pemilik tanah untuk menyediakan sanitasi, ventilasi dan drainase yang baik, untuk membendung penyebaran penyakit menular. Sampai saat ini, pengendalian penyakit menular adalah salah satu ilustrasi yang paling menonjol, tentang bagaimana produk hukum dapat membuat perbaikan di bidang kesehatan. Dari wabah cacar pada awal abad 20 sampai yang lebih baru yaitu SARS dan Ebola, hukum kesehatan masyarakat dapat mengatur kegiatan skrining, pelacakan kontak, karantina, dan pelaporan, bahkan membendung penyebaran infeksi.
Produk hukum kesehatan sering menjadi heboh ketika memiliki dampak langsung pada pola konsumsi sehari-hari masyarakat. Misalnya saja pajak soda di Meksiko yang diterapkan pada tahun 2014 untuk mengurangi konsumsi minuman manis. Juga, aturan kemasan rokok polos di Australia, telah menginspirasi secara global dalam upaya untuk mengurangi jumlah perokok. Penggunaan produk hukum untuk mengurangi jumlah perokok telah menjadi salah satu prestasi hukum kesehatan masyarakat yang besar. Tentu saja dapat ditingkatkan untuk menekan makanan yang tidak sehat, penggunaan alkohol berlebihan, cedera karena kecelakaan lalulintas, dan kesehatan mental yang masih diabaikan.
Sekarang ini jalur baru lebih terbuka, untuk menggunakan intervensi hukum berbasis bukti dalam meningkatkan derajad kesehatan dan kesejahteraan manusia. Bahkan banyak negara juga telah menggunakan perangkat hukum untuk memperkuat sistem kesehatan nasional, misalnya Indonesia dalam program menuju cakupan kesehatan universal pada awal tahun 2019. Beberapa negara lain juga telah menggunakan payung hukum untuk menciptakan lembaga yang mengatur sistem kesehatan, asuransi kesehatan nasional, atau lembaga yang mengatur obat atau menjamin layanan kesehatan yang berkualitas, tersedia dan terjangkau untuk semua warganya.
Sementara di beberapa negara hukum dapat membantu dalam melindungi kesehatan warganya, di beberapa negara lain yang tidak ada atau mengabaikan hukum, maka seluruh warga akan mengalami ancaman kesehatan. Sebagai contoh, lemahnya regulasi tentang produk tembakau di beberapa negara, termasuk Indonesia, memungkinkan perusahaan rokok yang kuat untuk memasarkan produknya dan bahkan merekrut perokok muda. Pada tingkat global, ‘International Health Regulations and Framework Convention on Tobacco Control’ sebagai kerangka hukum untuk merespon keadaan darurat kesehatan masyarakat, karena terjadinya epidemi tembakau global. Namun demikian, kegagalan beberapa negara untuk mematuhi kerangka hukum rokok tersebut, menciptakan risiko wabah yang berpotensi bencana, berbiaya jangka panjang, dan dampak buruk dalam bidang kesehatan karena merokok.
Lebih buruk lagi, di beberapa wilayah hukum dapat dan telah digunakan untuk membahayakan kesehatan warganya. Sebagai contoh, hukum telah digunakan untuk memenjarakan orang dengan penyakit mental, dan untuk menolak mereka dalam mendapatkan hak dan layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Demikian juga, pembatasan perjalanan selama wabah Ebola di Afrika Barat untuk para relawan tenaga medis ke negara-negara yang terkena dampak, ternyata terbukti justru memperpanjang epidemi Ebola. Namun demikian, ketika dimanfaatkan untuk melindungi, mempromosikan dan memajukan hak atas kesehatan, hukum dapat menjadi perangkat yang kuat.
Momentum Hari Kesadaran Hukum Kedokteran 27 Juni 2018, menyadarkan kita bahwa profesi dokter selalu bersinggungan dengan hukum, etika, sumpah profesi, spirit kesejawatan, kebutuhan dan keselamatan pasien. Selain itu, ternyata produk hukum dapat digunakan untuk meningkatkan derajad kesehatan masyarakat, dan juga untuk mewujudkan hak azasi warga negara atas kesehatan.
Sudahkah Anda berperan?
Sekian
Yogyakarta, 4 Juni 2018
*) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161,
