Category: Istanbul

 

 

KECELAKAAN   LALU   LINTAS
fx. wikan indrarto*)

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Irjen Royke Lumowa menyebut, jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas pada mudik Lebaran tahun 2017 lalu turun 519 orang atau sebesar 41,2 persen, dibandingkan tahun 2016. Dari 1.261 korban meninggal menjadi 742 orang. Ada tiga langkah, pertama sosialisasi keselamatan yang terus didengungkan, kedua menjaga daerah rawan, dan ketiga polisi juga langsung menindak tegas para pelanggar lalu lintas, yang membahayakan keselamatan jiwa. Selain itu, pemudik tahun 2017 lalu lebih kooperatif dan tertib berlalu lintas. Apa yang harus disadari?

Laporan “Global status report on road safety 2015” menyebutkan bahwa sekitar 1,25 juta orang secara global meninggal setiap tahun, akibat kecelakaan lalu lintas, terutama pada remaja yang berusia 15-29 tahun. Sekitar 90% kematian di jalan raya tersebut terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah, meskipun negara tersebut sebenarnya hanya memiliki sekitar setengah dari total kendaraan di seluruh dunia. Tanpa tindakan yang berarti, kecelakaan lalu lintas diperkirakan akan meningkat menjadi penyebab utama atas 7 kematian global pada tahun 2030. ‘Agenda for Sustainable Development’s’ 2030 yang baru diadopsi, telah menetapkan target ambisius, yaitu mengurangi setengah jumlah kematian global dan cedera karena kecelakaan lalu lintas pada tahun 2020.

Kecelakaan lalu lintas sangat disesalkan, karena telah diabaikan dari agenda kesehatan global selama bertahun-tahun, meskipun sebenarnya dapat diprediksi dan dicegah. Bukti dari berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan dramatis dalam mencegah kecelakaan lalu lintas, dapat dicapai melalui upaya bersama yang melibatkan sektor kesehatan. Pemerintah perlu mengambil tindakan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan secara holistik, yang memerlukan keterlibatan dari berbagai sektor seperti perhubungan, kepolisian, kesehatan, dan pendidikan. Faktor risiko utama kecelakaan lalu lintas adalah kecepatan. Peningkatan kecepatan laju kendaraan di atas rata-rata, secara langsung berkaitan, baik dengan kemungkinan terjadinya kecelakaan, maupun dengan tingkat keparahan korban kecelakaan itu. Risiko seorang dewasa pejalan kaki akan meninggal hanya kurang dari 20% jika tertabrak mobil dengan kecepatan 50 km/jam, tetapi akan meningkat menjadi hampir 60% jika mobil melaju dalam kecepatan 80 km/jam. Pemberlakuan zona kecepatan 30 km/jam terbukti dapat mengurangi risiko kecelakaan dan direkomendasikan berlaku kawasan dengan banyak pejalan kaki, misalnya di daerah pemukiman dan sekolah.

.

Mengenakan helm secara benar oleh pengendara sepeda motor dapat mengurangi risiko kematian hampir 40% dan risiko cedera parah lebih dari 70%. Ketika aturan wajib helm sepeda motor ditegakkan secara efektif, tingkat penggunaan helm dapat meningkat menjadi lebih dari 90%. Mengenakan sabuk pengaman di dalam mobil, terbukti dapat mengurangi risiko kematian penumpang di kursi depan sampai 50% dan penumpang di kursi belakang sampai 75%. Jika dipasang dan digunakan secara benar, kursi dan sabuk pengaman khusus anak dapat mengurangi kematian bayi sekitar 70% dan kematian anak 80%. Selain itu, penggunaan telephon genggam atau HP dapat mengganggu penampilan atau performance pengemudi, yaitu waktu reaksi lebih lambat, terutama saat pengereman atau reaksi terhadap sinyal lalu lintas, gangguan kemampuan untuk selalu berada di jalur yang benar, dan menjaga jarak antar kendaraan yang layak. Penggunaan fitur pada HP berupa pesan teks seperti sms atau WA, menyebabkan kinerja pengemudi juga berkurang. Pengemudi yang menggunakan HP sekitar 4 kali lebih mungkin terlibat dalam kecelakaan, dibandingkan pengemudi yang tidak menggunakannnya, dan penggunaan fasilitas ‘hands-free HP’ tidak terbukti jauh lebih aman.

.

Bloomberg Initiative Global Road Safety (BIGRS) 2015-2019 berusaha untuk mengurangi korban jiwa dan luka karena kecelakaan lalu lintas, khususnya di negara berpenghasilan rendah dan menengah, yaitu di China, Filipina, Thailand dan Tanzania, dengan menyediakan dukungan teknis di bidang legislasi dan media pelatihan. Selain itu, juga mendukung keselamatan di jalan dengan cara meningkatkan keamanan di sekitar sekolah di Malawi dan Mozambik, dan dalam membantu meningkatkan layanan darurat di Kenya dan India, juga peningkatan penggunaan helm pada pengemudi sepeda motor dan mengurangi kadar alkohol saat mengemudi di sejumlah negara ASEAN.

.

Dalam tiga tahun terakhir, 17 negara telah menetapkan hukum terbaik tentang sabuk pengaman, mengemudi dalam pengaruh alkohol, kecepatan maksimal, helm sepeda motor atau perlindungan anak. Michael R. Bloomberg, pendiri Bloomberg Philanthropies melaporkan bahwa secara global terdapat 105 negara memiliki aturan tentang sabuk pengaman yang berlaku untuk semua penumpang, 47 negara memiliki undang-undang yang menentukan batas kecepatan nasional perkotaan maksimum 50 Km/jam dan menghimbau pemerintah daerah untuk mengurangi batas kecepatan di daerahnya masing-masing, 44 negara memiliki ketentuan tentang helm yang berlaku untuk semua pengendara dan penumpang sepeda motor, dan 53 negara memiliki aturan berdasarkan usia, tinggi atau berat badan, dan menerapkan pembatasan usia anak, sebagai penumpang mobil yang duduk di kursi depan. Laporan ini juga menemukan bahwa 80% kendaraan yang dijual di seluruh dunia, tidak memenuhi standar keselamatan dasar, khususnya di negara berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk hampir 50% dari 67 juta mobil penumpang baru yang diproduksi pada tahun 2014.

Momentum mudik Lebaran 2018 mengingatkan kita akan tingginya risiko kecelakaan lalu lintas dan kematian. Sudahkah kita mencegahnya?

Berkostum kesebelasan nasional Brazil saat berjemu di Panta Copacabana Rio de Janeiro, Brazil

.

Sekian Yogyakarta, 7 Juni 2015 *) pemudik jarak dekat, Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak, Lektor FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161.

HARI DONOR DARAH DUNIA
fx. wikan indrarto*)

Setiap 14 Juni banyak negara di seluruh dunia merayakan Hari Donor Darah Sedunia (World Blood Donor Day). Acara ini bertujuan untuk berterima kasih kepada pendonor darah sukarela yang tidak dibayar, untuk hadiah darah yang menyelamatkan kehidupan pasien. Selain itu, juga untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya donasi darah secara rutin. Hal lain yang tidak kalah penting adalah untuk memastikan kualitas, keamanan dan ketersediaan darah dan produk darah bagi pasien yang membutuhkan, termasuk pasien di seluruh Indonesia. Apa yang harus disadari?

 

Berdasarkan standar WHO, jumlah kebutuhan minimal darah di Indonesia sekitar 5,1 juta kantong darah pertahun (2% jumlah penduduk Indonesia), sedangkan produksi darah dan komponennya saat ini sebanyak 4,1 juta kantong dari 3,4 juta donasi. Dari jumlah darah yang tersedia, 90% di antaranya berasal dari pendonor darah sukarela. Telah ada program kerja sama antara Puskesmas, unit transfusi darah (UTD) dan rumah sakit dalam pelayanan darah, untuk menjamin tersedianya darah yang cukup bagi ibu hamil, melahirkan, dan nifas. Saat ini sebanyak 2.394 Puskesmas melalui 123 Dinas Kesehatan kabupaten/kota telah menandatangani nota kesepahaman dengan UTD dan Rumah Sakit. Sekitar 28% penyebab kematian ibu saat bersalin di Indonesia tahun 2016 adalah pendarahan. Hal ini dapat dicegah, jika semakin banyak pendonor darah sukarela yang secara rutin mendonorkan darahnya.

 

 

Transfusi darah dan produk darah membantu menyelamatkan jutaan nyawa setiap tahun. Tindakan ini dapat membantu pasien yang menderita penyakit berat yang mengancam jiwa, agar hidup lebih lama. Selain itu, transfusi darah juga dapat berperan agar kualitas hidup pasien menjadi lebih tinggi dan mendukung prosedur medis ataupun tindakan bedah yang rumit. Transfusi juga memiliki peran penting, dalam menyelamatkan jiwa ibu dan anak, juga selama kondisi tanggap darurat terhadap bencana buatan manusia dan alam.

 

 

Tema kampanye Hari Donor Darah Sedunia tahun 2018 ini adalah : Berikan darah. Bagikan kehidupan. (Give blood. Share life.) Hal ini untuk menyoroti donor darah sebagai aksi solidaritas, sesuai dengan nilai fundamental manusia dari altruisme, rasa hormat, empati dan kebaikan. Selain itu, juga untuk mempromosikan sistem donasi sukarela, dalam mendorong setiap orang untuk lebih peduli satu dengan yang lain, sehingga menghasilkan ikatan sosial (generate social ties) dan komunitas yang bersatu. Kampanye tahun ini juga berisi cerita dari para pasien yang hidupnya telah diselamatkan melalui donor darah. Hal ini merupakan salah satu cara untuk memotivasi para pendonor darah, agar secara rutin terus memberikan darah. Juga untuk memotivasi semua orang sehat yang belum pernah mendonorkan darah, untuk mulai melakukannya, terutama para kaum muda.

 

 

 

Selain itu, juga untuk meningkatkan kesadaran yang lebih luas bahwa donor darah adalah tindakan altruistik yang menguntungkan semua masyarakat dan bahwa pasokan darah yang memadai hanya dapat dipastikan, melalui donasi rutin oleh donor darah sukarela yang tidak dibayar. Tujuan lainnya adalah untuk menyoroti kebutuhan akan donasi darah sepanjang tahun, serta komitmen untuk mempertahankan persediaan darah yang memadai dan mencapai swasembada darah nasional. Juga untuk mengenalkan bahwa donor darah merupakan ekspresi partisipasi masyarakat dalam sistem kesehatan, dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga suplai darah yang cukup, aman dan berkelanjutan. Tuan rumah acara untuk ‘World Blood Donor Day’ 2018 adalah ‘the Hellenic National Blood Centre’ Yunani, yang akan diadakan di pusat kota Atena pada 14 Juni 2018.

 

Tujuan lain kampanye ini juga untuk mendorong semua orang dalam memperkuat kesiapsiagaan darurat layanan kesehatan, dengan menyumbangkan darah. Juga untuk melibatkan pihak berwenang dalam pembentukan program donor darah nasional yang efektif, dengan kapasitas yang memadai, termasuk pada saat peningkatan permintaan darah selama keadaan darurat. Untuk mempromosikan penyertaan layanan transfusi darah dalam kegiatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat nasional. Untuk membangun kesadaran masyarakat yang lebih luas mengenai kebutuhan akan donor darah sepanjang tahun. Untuk menjaga persediaan yang memadai dan mencapai kemandirian nasional darah. Selain itu, juga bertujuan untuk mempromosikan kerjasama internasional, atas asas sumbangan darah sukarela, sekaligus meningkatkan keamanan dan ketersediaan darah secara global.

 

Donor darah tidak hanya memberikan manfaat kepada para penerima darah atau pasien, tetapi juga kepada para pemberinya atau pendonor. Beberapa manfaat donor darah adalah menjaga kesehatan jantung, menurunkan risiko serangan jantung hingga 88%, menjadikan darah mengalir lebih lancar, meningkatkan produksi sel darah merah baru, menjalani cek kesehatan rutin meliputi suhu tubuh, tekanan darah, nadi, dan kadar hemoglobin, juga 13 jenis tes laboratorium klinis. Selain itu, juga memperpanjang usia, membantu menurunkan berat badan, membakar kalori, meningkatkan kapasitas fungsional paru-paru dan ginjal, dan meningkatkan kesehatan psikologis para pendonor.

 

Terdapat 6 syarat penting yang harus dipenuhi utnuk menjadi pendonor darah, yaitu berat badan minimal 50 kg, usia 18-60 tahun, suhu tubuh normal, tidak melebihi 37,5 derajat Celcius, tidak memiliki penyakit menular, HIV, kanker, diabetes atau tuberkulosis, rabies, asma, dll. Selain itu, juga tingkat minimum hemoglobin adalah 12.5 g/dL, nadi antara 50 hingga 100 tanpa hambatan, tekanan darah diastolik antara 50-100 mm Hg, dan sistolik antara 100-180 mm Hg, donor darah terakhir sebelumnya minimal 56 hari.

 

 

Momentum Hari Donor Darah Sedunia tahun 2018 ini mengingatkan kita semua agar mendonorkan darah dan membagikan kehidupan (Give blood, Share life). Sudahkah Anda menjadi pendonor darah sukarela?

 

Sekian Yogyakarta, 5 Juni 2018 *) Pendonor darah sukarela di PMI Cabang Kota Yogyakarta, Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak, Lektor FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com

 

 

AKTIVITAS   FISIK

fx. wikan indrarto*)

Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus Senin, 4 Juni 2018 bersama dengan Perdana Menteri Portugal António Costa di Lisbon, Portugal, meluncurkan sebuah rencana aksi Global WHO. Aksi terbaru ini terkait aktivitas fisik (the global action plan on physical activity), agar lebih banyak orang aktif untuk dunia yang lebih sehat (more active people for a healthier world). Apa yang harus kita lakukan?

 

 

Kampanye aktivitas fisik 2018 ini memiliki tema Ayo Aktif: Semua Orang, Di Mana Saja, Setiap Hari (‘Let’s Be Active: Everyone, Everywhere, Everyday’). Dorongan baru ini, diluncurkan oleh ikon Asosiasi Sepak Bola Portugis, Cidade do Futebol (City of Football), bertujuan untuk mendorong semua pemerintah dan pemerintah kota, agar menciptakan kemudahan bagi semua orang untuk lebih aktif secara fisik dan lebih sehat. Kebijakan dan rencana untuk mengatasi kurangnya aktivitas fisik pada anak, sebenarnya telah dikembangkan oleh sekitar 80% negara anggota WHO. Namun demikian, pada tahun 2013 secara operasional hanya dilakukan oleh 56% negara.

 

 

Aktivitas fisik adalah gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang membutuhkan pengeluaran energi, termasuk kegiatan yang dilakukan saat bekerja, bermain, melakukan pekerjaan rumah tangga, bepergian, dan rekreasi. Menjadi aktif secara fisik sangat penting untuk kesehatan, tetapi di dunia modern ini, kita menjadi lebih sulit karena lebih banyak tantangan, terutama karena kota dan komunitas kita, tidak dirancang dengan cara yang benar.

 

 

Di seluruh dunia, satu dari lima orang dewasa, dan empat dari lima remaja (11-17 tahun), tidak melakukan aktivitas fisik yang memadai. Balita, anak perempuan, wanita, lansia, orang miskin, orang disabilitas dan dengan penyakit kronis, populasi terpinggirkan, dan penduduk lokal, pada umumnya memiliki lebih sedikit kesempatan untuk melakukan aktivitas fisik atau bergerak aktif. Pada hal, anak dan remaja harus melakukan aktivitas fisik setidaknya 60 menit, dengan intensitas dari sedang hingga kuat dalam sehari. Namun demikian, aktivitas fisik dalam waktu yang lebih lama dari 60 menit setiap hari, terbukti akan memberikan manfaat kesehatan tambahan. Aktivitas fisik ini harus mencakup kegiatan yang memperkuat otot dan tulang, setidaknya 3 kali per minggu.

 

 

Aktivitas fisik pada anak secara teratur dengan intensitas sedang, seperti jalan kaki, bersepeda, atau melakukan olahraga ringan, memiliki manfaat yang signifikan untuk kesehatan anak. Manfaat saat aktif secara fisik lebih besar daripada potensi bahayanya, misalnya karena cidera dan kecelakaan saat berolah raga. Sedikit gerak badan oleh anak tetap lebih baik daripada tidak melakukan sama sekali. Dengan menjadi lebih aktif sepanjang hari dengan cara yang relatif sederhana, semua anak cukup mudah mencapai tingkat aktivitas yang direkomendasikan.

 

 

Aktivitas fisik pada anak akan mampu meningkatkan kebugaran otot dan kardiorespirasi, derajad kesehatan dan fungsi tulang. Selain itu, juga mengurangi risiko hipertensi, penyakit jantung koroner, stroke, diabetes, berbagai jenis kanker (termasuk kanker payudara dan kanker usus besar), dan depresi di kemudian hari. Aktivitas fisik pada anak yang tidak cukup memadai merupakan salah satu faktor risiko utama untuk kematian dini pada usia belia, dan terus meningkat di banyak negara, menambah beban penyakit tidak menular atau ‘Non Communicable Diseases’ (NCD) dan mempengaruhi derajad kesehatan anak di seluruh dunia. Anak dan remaja yang kurang aktif, memiliki 30% peningkatan risiko kematian dini saat dewasa dibandingkan dengan  yang cukup aktif.

 

 

Aktivitas fisik secara teratur adalah kunci untuk mencegah dan mengobati NCD, seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, kanker payudara dan usus besar. NCD bertanggung jawab atas 71% dari semua kematian secara global, termasuk untuk kematian 15 juta orang per tahun yang berusia 30 hingga 70 tahun. Kita tidak perlu menjadi atlet profesional untuk berolah raga. Selain itu, juga memilih untuk bergerak aktif. Lewat tangga naik ke lantai berikutnya dan bukan memencet tombol lift, berjalan kaki atau naik sepeda, bukannya naik motor atau mobil hanya untuk pergi ke toko tetangga, keduanya adalah pilihan kita setiap hari yang dapat membuat kita lebih sehat.

 

 

Rencana aksi ini merancang setiap negara dapat mengurangi aktivitas diam (physical inactivity) pada orang dewasa dan remaja sebesar 15% pada tahun 2030. Aksi global ini merekomendasikan 20 bidang kebijakan, yang apabila berhasil digabungkan dapat bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih aktif secara fisik, melalui penciptaan lingkungan publik. Selaian itu, juga terciptanya peluang dan kemampuan bagi semua orang dari segala usia, untuk melakukan lebih sering aktivitas fisik seperti berjalan kaki, bersepeda, olahraga, rekreasi aktif, menari dan bermain.

 

 

Peningkatan penggunaan moda transportasi modern, seperti pengantaran anak dengan mobil atau motor sampai ke gerbang sekolah, berkontribusi untuk aktivitas fisik yang tidak cukup memadai. Secara global, 81% remaja berusia 11-17 tahun kurang aktif secara fisik pada tahun 2010. Remaja perempuan kurang aktif dibandingkan remaja laki-laki, dengan 84% dibandingkan 78%, sehingga tidak memenuhi rekomendasi WHO. Beberapa faktor lingkungan berikut ini dapat mencegah anak untuk menjadi lebih aktif, seperti kekawatiran orangtua, takut akan kekerasan dan kejahatan di luar rumah, kepadatan arus lalu lintas, kualitas udara yang rendah atau polusi, kurangnya taman, trotoar dan fasilitas olahraga atau rekreasi di alam terbuka.

 

 

Aksi Global WHO ini menyerukan bahwa setiap negara, masyarakat dan orangtua harus mengambil tindakan, agar anak memiliki lebih banyak kesempatan untuk melakukan aktivitas fisik atau bergerak secara aktif. Sudahkah Anda peduli dengan kesehatan anak di sekitar kita?

Mager (mari bergerak) dan let’s move on.

Sekian

Yogyakarta, 5 Juni 2018

*) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak, Lektor FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com

 

 

TERAPI  HEPATITIS  C

fx. wikan indrarto*)

Jumat, 13 April 2018, diberitakan di Paris, Perancis bahwa akses kepada terapi kuratif hepatitis C telah meningkat. Laporan tersebut mencatat bahwa dengan perawatan yang lebih sederhana dan lebih terjangkau, maka akan menjadi lebih mudah tersedia untuk menyelamatkan jiwa dan mempercepat peningkatan skala global. Apa yang sebaiknya diketahui?

 

 

Diperkirakan 1,5 juta orang telah memulai terapi kuratif dengan sofosbuvir, sebuah obat antivirus aksi langsung (DAA atau direct-acting antiviral) pada tahun 2016, dibandingkan dengan sekitar 1 juta pada tahun 2015. Di balik peningkatan yang mengesankan pada tahun 2016 tersebut, beragam negara telah mengambil tindakan penting. Mesir dan Pakistan, dua negara dengan beban terberat infeksi virus hepatitis C (HCV) di dunia, menyumbang setengah dari jumlah orang yang menerima obat HCV. Negara-negara lain yang melaporkan kemajuan termasuk Australia, Brasil, Cina, Perancis, Georgia, Mongolia, Maroko, Rwanda dan Spanyol. Meskipun ada kemajuan yang signifikan, jumlah keseluruhan orang yang menerima obat HCV masih hanya sekitar 3 juta, dari total 71 juta orang yang membutuhkannya.

 

 

 

Para pemimpin global dan nasional seharusnya memanfaatkan peluang luar biasa yang sekarang tersedia, untuk menyembuhkan sebanyak mungkin orang dengan hepatitis C kronis dan menyelamatkan nyawa mereka. Beberapa negara dengan cepat telah bertindak dalam meningkatkan cakupan layanan, menunjukkan bahwa penghapusan hepatitis C bukanlah mimpi, tetapi itu dapat dan harus dilakukan, kata Dr. Gottfried Hirnschall, Direktur Departemen HIV dan Program Hepatitis Global WHO.

 

 

 

Diagnosis utama infeksi HCV cukup dengan pemeriksaan serologis untuk mendeteksi antigen dan antibodi terhadap virus ini. Sebaliknya, untuk konfirmasi diagnosis primer, untuk mengukur viral load, dan untuk menentukan genotipe ataupun mutan resistan sebelum pengobatan antivirus, diperlukan tes molekuler kualitatif dan kuantitatif. Namun demikian, penyederhanaan besar dalam pengobatan HCV dan penyediaannya untuk mendukung peningkatan cakupan terapi dalam skala global, sekarang dimungkinkan. Perawatan baru yang sangat efektif, yang dapat menyembuhkan semua atau 6 subtipe HCV utama, dengan tingkat keberhasilan lebih dari 90%, sekarang tersedia. Pemberian terapi kausatif sekarang dapat disederhanakan, dengan penggunaan obat kombinasi dosis tetap, yaitu satu pil per hari, dengan menghilangkan persyaratan pemeriksaan genotipe. Sebelum ini, pasien dengan infeksi HCV memerlukan tes genotipe yang mahal, sebelum memulai terapi kausatif, untuk menentukan obat yang mana dari beberapa rejimen yang berbeda, yang paling mungkin dapat menyembuhkannya.

 

 

Penggunaan rejimen pan-genotip (semua jenis genotip) semacam itu, juga dapat mempermudah banyak negara dalam mengelola pengadaan dan pasokan DAA, untuk mempercepat upaya peningkatan cakupan terapi kausatif. Bukti baru yang ditunjukkan ini, mendorong semua remaja mulai usia 12 tahun atau lebih, juga orang dewasa dengan HCV kronis (kecuali wanita hamil), harus ditawarkan tentang pengobatan dengan terapi kausatif ini. Selain itu, memulai pengobatan kuratif lebih dini pada semua orang dengan hepatitis C, terlepas dari stadium penyakit mereka, dapat sangat bermanfaat. Ini berarti mereka akan sembuh dengan cepat, bahkan secara signifikan mengurangi risiko kanker hati dan penyakit lainnya.

 

 

Secara global, sekitar 400.000 orang meninggal karena sirosis dan kanker hati, yang disebabkan oleh infeksi HCV yang tidak diobati setiap tahun. Ketua Peneliti Hati Indonesia (PPHI) Dr. Irsan Hasan, SpPD-KGEH mengatakan berdasarkan data riset dari Kementerian Kesehatan tahun 2013, prevelansi masyarakat Indonesia yang terinfeksi virus hepatitis C sebesar 2,5 persen atau sekitar 5 juta orang. Kasubdit Hepatitis dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kemenkes RI Dr. Sedya Dwisangka melaporkan, berdasarkan hasil Riskesda 2017, sebanyak 7,1 % penduduk Indonesia mengidap hepatitis B. Hepatitis C dan B tidak jauh beda, hanya selisih 1,01 % penduduk Indonesia mengidap Hepatitis C.

 

 

Penyembuhan dengan terapi kausatif diprediksi dapat menyebabkan pengurangan setidaknya 87% kematian terkait gagal hati dan 80% risiko kanker hati karena HCV. Obat tersebut juga dapat mengurangi komorbiditas umum pada orang dengan HCV, seperti depresi, diabetes dan penyakit ginjal kronis. Sebagian besar, diperkirakan 62% orang yang membutuhkan terapi kuratif HCV, tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah, yang memiliki lisensi sukarela (voluntary licenses) untuk penggunaan DAA dan karena itu mereka dapat memperoleh obat versi generik secara murah. Pada akhir Maret 2017, WHO melakukan prakualifikasi bahan aktif farmasi generik dari sofosbuvir untuk pengobatan hepatitis C. Langkah ini akan memungkinkan lebih banyak negara untuk memproduksi obat hepatitis C yang terjangkau.

 

Keberhasilan mencapai tujuan penghapusan semua hepatitis (to eliminate hepatitis) pada tahun 2030 sebenarnya tidak terlalu ambisius. Laporan dari 28 negara dengan beban hepatitis tinggi, telah memberi alasan untuk optimis dalam mengendalikan hepatitis, termasuk Hepatitis C.

Sudahkah Anda terlibat membantu?

 

Sekian

Yogyakarta, 26 April 2018

*) dokter spesialis anak di RS Siloam @ LippoPlaza dan RS Panti Rapih, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, Lektor di FK UKDW

WA : 081227280161, email : fxwikan_indrarto@yahoo.com

 

 

 

CAMPAK  DAN  GIZI  BURUK

fx. wikan indrarto*)

Jumlah korban meninggal akibat campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua, tercatat 61 anak. Imunisasi campak massal ulangan dilaksanakan mulai Senin, 15 Januari 2018. Mengapa masih ada campak dan gizi buruk?

 

 

Pada Jumat, 15 September 2017 di markas FAO Roma, Italia dikeluarkan laporan resmi  tentang kelaparan ulang (the resurgence of hunger), yang mempengaruhi 815 juta orang atau 11 persen dari populasi global pada tahun 2016. Menurut laporan ‘The State of Food Security and Nutrition in the World 2017’ tersebut, kenaikan sebanyak 38 juta, lebih banyak dari tahun sebelumnya, sebagian besar terjadi pada pengungsi yang disebabkan oleh konflik bersenjata, bencana alam terkait iklim, dan penurunan daya beli ekonomi. Jumlah keseluruhan orang yang mengalami kelaparan di Asia 520 juta, di Afrika 243 juta, di Amerika Latin dan Karibia 42 juta.

 

 

Menurut Profil Kesehatan Indonesia 2016, balita dengan gizi buruk sebanyak 3,4% dan gizi kurang 14,4%. Sebenarnya Papua yang memiliki balita dengan gizi buruk 3,2% dan gizi kurang 11,9% adalah lumayan baik, yaitu pada peringkat ke 9 propinsi paling sedikit memiliki balita dengan gizi buruk dan kurang. Kabupaten Asmat dengan luas 31 ribu km2 dan ibukota Agats, memiliki medan yang sulit karena dari luar daerah hanya dapat dicapai menggunakan pesawat kecil dan kapal laut dari Timika dan Merauke. Oleh karena hanya memiliki 26 dokter, 97 bidan, dan 198 perawat yang bekerja di 1 RS, 13 Puskesmas, dan 161 Posyandu, maka hampir 90% ibu hamil dan menyusui dalam kondisi gizi buruk. Semuanya adalah faktor risiko untuk terjadinya balita dengan gizi buruk juga.

 

 

 

Untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di pelosok Indonesia, telah diadakan program Nusantara Sehat berbasis tim, di bawah koordinasi Badan PPSDMK Kemenkes RI sejak tahun 2015, sesuai PMK Nomor 23 Tahun 2015. Tim tenaga kesehatan minimal terdiri dari lima jenis, yaitu dokter, perawat, bidan, dan dua tenaga kesehatan lainnya, yaitu dokter gigi, gizi, kesehatan lingkungan, laboratorium medik, kefarmasian atau kesehatan masyarakat. Masa penugasan khusus berbasis tim adalah dua tahun di puskesmas, terutama dengan kriteria sangat terpencil. Sampai dengan tahun 2016, telah dilaksanakan penugasan dengan lima periode keberangkatan. Total penempatan di 28 provinsi, 91 kabupaten, dan 251 puskesmas. Jenis tenaga yang paling banyak diberangkatkan yaitu bidan (17,7%) dan perawat (15%), dengan lokasi terbanyak adalah NTT yaitu 212 orang. Sedangkan di Papua, termasuk ke Asmat hanya ada pada periode 1 sampai 4, terbanyak di 14 puskesmas pada periode 2.

 

Penempatan tim tenaga kesehatan tersebut juga untuk mendukung ‘Sustainable Development Goals’ (SDGs), yaitu untuk mengakhiri kelaparan dan kekurangan gizi pada tahun 2030. Prioritas kebijakan internasional tertinggi, yaitu untuk melawan kembalinya kelaparan (the resurgence of hunger) pada anak, dengan mengatasi semua faktor yang melemahkan ketahanan pangan dan gizi. Prevalensi kelaparan di negara yang terkena dampak konflik bersenjata adalah 4,4 persen lebih tinggi daripada di negara lain. Di wilayah dengan kerapuhan lembaga pemerintahan, sistem layanan kesehatan dan bencana lingkungan, prevalensinya menjadi 18 persen lebih tinggi. Anak balita yang tinggal di wilayah dengan krisis kemanusiaan berlarut-larut, hampir 2,5 kali lebih banyak bertubuh lebih kecil daripada anak sebayanya di wilayah lain. Selain itu, mereka juga lebih rentan terkena penyakit infeksi mematikan, seperti campak.

 

 

Campak (rubeola, morbili, measles atau gabagen) adalah suatu penyakit infeksi virus yang sangat menular. Penyakit ini disebabkan karena infeksi virus campak dalam golongan paramixovirus. Penularan infeksi terjadi karena menghirup percikan ludah penderita campak. Campak menular sejak awal masa sakit sampai 4 hari sejak munculnya ruam kulit. Gejala klinis berupa demam, nyeri tenggorokan, pilek, batuk, nyeri otot, dan mata merah. Pada 2-4 hari kemudian muncul bintik putih kecil di mulut bagian dalam (bintik Koplik). Ruam (kemerahan di kulit) muncul 3-5 hari setelah timbulnya gejala di atas.

 

 

Pada puncak penyakit, penderita merasa sangat sakit, ruamnya meluas serta suhu tubuhnya mencapai 40° Celsius dan 3-5 hari kemudian suhu tubuhnya turun, penderita mulai merasa baik dan ruam yang tersisa segera menghilang. Komplikasi campak adalah infeksi bakteri pada paru-paru (pneumonia), telinga tengah (otitis), otak (ensefalitis) dan kematian. Pada anak yang sehat dan gizi cukup, campak jarang berakibat serius. Orang yang rentan terhadap campak adalah balita, tidak mendapatkan imunisasi, dan gizi buruk. Pencegahan menggunakan vaksin campak yang merupakan bagian dari imunisasi rutin pada bayi pada umur 9 bulan. Persentase cakupan imunisasi campak pada bayi di Indonesia tahun 2016 sebesar 93%, sedangkan di Papua hanya 63,5% atau kedua terendah di Indonesia sebelum Kalimantan Utara.

 

 

Dasawarsa ini telah ditetapkan oleh Majelis Umum PBB sebagai ‘The UN Decade of Action on Nutrition’, agar semua pemerintah bertindak untuk mengatasi kekurangan gizi dan kelaparan ulang. Selain itu, program penempatan tim tenaga kesehatan Nusantara Sehat dan imunisasi campak massal yang berkesinambungan, diharapkan dapat mengatasi dampak mematikan campak dan gizi buruk, seperti yang terjadi di Asmat, Papua awal tahun 2018 lalu.

 

Sudahkah kita peduli?

Sekian

Yogyakarta, 16 Januari 2018

*) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com

 

KLAIM TUNDA JKN
fx. wikan Indrarto*)

 

Terjadinya selisih biaya negatif karena tarif INA CBGs pada umumnya lebih rendah dibandingkan tarif riel RS, meskipun RS sudah melakukan berbagai upaya efisiensi, terbukti telah memangkas relatif besar pendapatan finansial RS. Selain itu, masih banyaknya penundaan pencairan klaim oleh BPJS Kesehatan, terutama di RS Swasta, semakin menyulitkan ruang fiskal RS untuk berkembang. ARSSI (Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia) Cabang DIY telah mengumpulkan data dan permasalahan dari 15 RS swasta besar di seluruh DIY. Bagaimana koreksi sebaiknya kita mulai?

Permasalahan yang terjadi di RS swasta dapat dirangkum dalam aspek administratif kebijakan, teknis pendaftaran, layanan pasien, penyusunan, dan pencairan klaim. Kendala klaim dalam aspek kebijakan, perijinan atau regulasi, termasuk ketentuan bahwa kasus yang belum tegak diagnosisnya, diwajibkan untuk dikoding sebagai kasus perbaikan stamina atau KU, kasus shock wajib disertakan data rekam medik, dan ‘dispute’ atau penolakan layanan fisioterapi, adalah ketentuan yang layak diperdebatkan.

 

Kendala dalam aspek perangkat lunak komputer atau soft ware, ternyata juga tidak sedikit. Pada saat proses penginputan klaim obat sering terkendala, karena tidak adanya nama obat dalam program asterix. Juga aturan bahwa SEP yang tertunda lebih dari 3 hari harus dilakukan konfirmasi ulang, justru sering menyebabkan penerbitan proses SEP lebih lebih lama. Perubahan ‘data based’ peserta PBI (Penerima Bantuan Iur) tidak ada pemberitahuan sebelumnya, bahkan peserta mandiri dengan tunggakan pembayaran saat dirawat inap, juga tidak diberitahu dan harus mengurus pengaktifan kepesertaan ke kantor BPJS terdekat. Juga koneksi jaringan V-claim sering tidak stabil (up and down), fitur V-claim tidak dilengkapi alarm untuk membantu RS mengoreksi data yang sudah di-entri dan akan di-upload. Pada hal, ketidaksesuaian data antara SEP, E-claim dan V-claim akan dijadikan alasan bahwa klaim belum dapat diproses. Selain itu, layanan obat kronis belum lancar karena data yang sudah di-entry, dapat saja tidak muncul di aplikasi verifikator. Juga entry data harus berulang, karena aplikasinya belum dapat sinkron dengan NCC Kemenkes.

 

Kendala dalam aspek pengajuan klaim, tidak kalah rumit. Misalnya tidak ada konfirmasi ketika berkas klaim akan di-pending, hanya karena perbedaan persepsi antara petugas verifikator dengan coder RS. Proses penyelesaian verifikasi dan pembayaran klaim yang dipecah dengan alasan karena verifikator tidak mampu menyelesaikan semua klaim, sehingga setiap bulan pasti ada klaim yang belum diverifikasi dan semakin lama semakin banyak. Sistem ‘fingerprint’ di unit hemodialisa masih sering error dan adanya permintaan perubahan coding oleh verifikator, terutama untuk tarif INA CBG’s yang lebih tinggi dari tarif RS, seringkali mempengaruhi kelancaran proses klaim.

 

Selain itu, dalam aspek pengajuan klaim adanya pergantian personil verifikator sering menyebabkan perbedaan proses verifikasi dan petugas verifikator tidak cukup kompeten secara medis, termasuk saat verifikator menggunakan standar DPM lokal, sedangkan RS tidah diberitahu tentang standar tersebut. Misalnya untuk kasus pneumonia dan bronkhitis, kini diwajibkan adanya bukti foto rontgen dada yang tidak spesifik untuk menunjang diagnosis tersebut, pada hal sebelumnya tidak dipermasalahkan. Namun demikian, verifikator tidak bersedia menyampaikan persyaratan tersebut secara tertulis. Kendala klaim karena ketidaksepakatan koding antara RS dengan verifikator ini, dialami oleh 7 dari 15 RS swasta besar di DIY.

Kendala layanan JKN yang lain terjadi pada pasien, misalnya pasien tidak memahami prosedur layanan di RS, tetapi justru pasien merasa dipersulit. Misalnya datang tanpa surat rujukan, tidak tahu kalau kartunya tidak aktif dan pasien yang tidak mau dirujuk balik ke PPK 1. Juga ada pasien yang datang kontrol paska operasi dengan kasus sesuai kompetensi dokter di PPK 2, tetapi apabila kontrol lebih dari 2 kali dianggap klaim tidak layak, karena harus dirujuk balik ke PPK 1.

 

Kendala pada proses pendaftaran pasien untuk layanan di RS, juga ada. Misalnya ketentuan Vclaim yang berbasis internet atau ‘web based’ menghambat proses pendaftaran, karena vclaim sering ‘error’, ‘down’, dan sering ada ‘update’ otomatis pada jam sibuk. Selain itu, para dokter di klinik masih sering mengalami kesulitan meresepkan obat sesuai e-catalog, termasuk banyak obat kronis yang tidak terdaftar dalam sofware klaim obat kronis. Misalnya amlodipin 5 mg, glibenclamide, miniaspi, mikardis, dan valsartan. Bahkan ketersediaan obat di RS sering kosong.

 

Pada era v-claim, proses layanan harus entry data 2 kali, yaitu untuk e-claim dan v-claim, sehingga layanan menjadi kurang efisien. Selain itu, ada juga kendala log out v-claim yang sangat cepat, hanya 60 detik, sehingga menghambat saat proses SEP berjalan. Pada era Vedika sebelum ini, berkas klaim susulan dan pending menumpuk tanpa ada informasi kejelasan klaim. Selain itu, untuk pengajuan klaim obat dengan tanda asterix atau paket di luar INA-CBGs, terdapat beberapa kendala misalnya data obat di sistem dapat berubah tanpa pemberitahuan, jika sudah entry data dan kemudian sistem di-update otomatis, maka data harus dihapus dan di-entry ulang, serta beberapa obat kronis tidak ada dalam daftar. Selain itu, regulasi pengklaiman obat khusus seperti obat inhaler tidak sama pada semua RS, pemberian obat lebih dari 30 tablet per bulan tidak dapat di-entry, dan perbedaan regulasi obat kronis dengan regulasi Fornas.

 

Besarnya klaim bulan Oktober sampai Desember 2016 yang tertunda pada 15 RS swasta besar di DIY mencapai lebih dari Rp. 96,521,465,700 (hampir seratus milyar rupiah). Pada hal, pada MoU antara RS dengan BPJS Kesehatan disebutkan adanya denda 1% per bulan, atas keterlambatan pencairan klaim. Namun demikian, pelaksanaan pembayaran denda sangat sulit diekskusi. Meskipun penundaan klaim sudah sering terjadi, tetapi pembayaran denda ini rasanya belum pernah dilaksanakan.

 

Kendala dalam pencairan klaim yang dialami oleh banyak RS swasta besar di DIY menyadarkan kita semua bahwa program JKN perlu dikritisi, termasuk dalam aspek teknis oleh BPJS Kesehatan. RS swasta harus memperjuangkan perbaikan, agar tidak mengalami defisit finansial yang semakin menganga. Apakah kita sudah terlibat membantu?

 

 

Sekian
Yogyakarta, 15 Januari 2018
*) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Pengurus ARSSI Cabang DIY, Alumnus S3 UGM, WA 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com

 

 

DOKTER  PANCASILA

fx. wikan indrarto*)

 

Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2016 telah menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Presiden ingin agar seluruh masyarakat Indonesia mengetahui asal-usul Pancasila yang menjadi ideologi dan dasar negara Indonesia. Apa yang harus kita sadari, termasuk oleh para dokter?

 

 

 

Prof. Dr. dr. Sutaryo, SpA(K), seorang dokter spesialis anak dan guru besar UGM Yogyakarta yang biasa disapa Prof. Taryo menegasakan, bahwa Pancasila merupakan salah satu warisan dari para pendiri bangsa. Terdapat tiga hal yang digariskan dalam warisan Pancasila yang disebut sebagai Trisakti Pancasila.  Tiga hal tersebut adalah berdaulat di bidang politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Melalui Trisakti bangsa Indonesia mampu untuk hidup damai dan sejahtera.

 

 

 

 

Prof. Taryo adalah dokter yang menjadi motor penyelenggaraan Kongres Pancasila I di UGM Yogyakarta Tahun 2009. Dengan melakukan kajian secara ilmiah di PTN ternama, Trisakti Pancasila tentu saja akan terus semakin teranalisis, terwujud dan tidak ketinggalan jaman. Kongres Pancasila II diadakan di Universitas Udayana, Denpasar Tahun 2010, III di Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2011, dan IV kembali di UGM, Yogyakarta. Berikutnya, Kongres Pancasila V Tahun 2013 dan VI di Universitas Pattimura, Ambon Tahun 2014, VII, VIII dan IX di UGM Yogyakarta. Bahkan Presiden Joko Widodo tampil langsung saat menjadi pembicara kunci Kongres Pancasila IX, di halaman Balairung UGM Yogyakarta yang legendaris, pada hari Sabtu, 9 Mei 2018.

 

 

Kita diingatkan bahwa lima butir Pancasila lahir dalam pemikiran Soekarno di  Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur, ketika diasingkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Pada 14 Januari 1934, Bung Karno bersama sang istri, Inggit Garnasih serta ibu mertua, Ibu Amsi dan anak angkatnya, Ratna Djuami, tiba di rumah tahanan yang terletak di Kampung Ambugaga, Ende. Di Ende Soekarno jadi lebih banyak berpikir daripada sebelumnya, termasuk mempelajari lebih jauh soal agama Islam, hingga belajar soal pluralisme dengan bergaul bersama pastor-pastor Katolik di Ende. Dengan berkirim surat berulang dengan tokoh Islam di Bandung, yaitu Ahmad Hassan dan berdiskusi cukup sering dengan pastor Gerardus Huijtink, SVD, maka Pancasila yang dirumuskannya merupakan gagasan brilian untuk semua umat beriman di Indonesia.

 

 

 

Gagasan Bung Karno yang disampaikan pada Pidato 30 September 1960 di Muka Sidang Umum PBB di New York USA : ‘To Build The World A New’, dimaknakan sebagai membangun dunia kembali, yaitu membangun fitrah manusia di dunia. Sebelumnya juga sudah ditegaskan dalam gagasan perjuangan kebebasan, yaitu ‘Let a New Asia and Africa be Born’ dalam Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung, 18 April 1955. Keduanya menegaskan bahwa cita-cita Pancasila sebagai Dasar Negara tidak semata untuk Indonesia, melainkan untuk peradaban dunia.

 

 

Dalam situasi saat ini, dimana pergolakan ideologi menjadi sangat luas dan beragam, Pancasila tetaplah harus menjadi pemersatu bangsa. Sebagai contoh beragamnya banyak agama di Indonesia yang terkadang menjadi alasan pemicu konflik horizontal antar umat beragama, ekonomi yang mulai berpindah dari sistem kekeluargaan menjadi sistem kapitalisme dimana keuntungan merupakan tujuan utama, fenomena ‘proxy war’, masifnya terorisme dan radikalisme, dan masih banyak lagi masalah lain. Dalam perspektif ideologi, berbagai masalah tersebut, perlu dicari solusi pemecahannya secara mendasar, salah satunya dengan meletakkan kembali Pancasila sebagai bagian dari perangkat geopolitik dan geostrategi.

 

 

 

 

Untuk itu, Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diketahui asal usulnya, dijaga kelestarian dan kelanggengan, serta senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap warga negara Indonesia, seharusnya tidak lagi mempersoalkan keberadaan dasar ideologi negara, agar sebagai bangsa kita dapat maju mengejar ketertinggalan kita dari bangsa lain yang telah berlari kencang. Dengan demikian, mempermasalahkan dasar negara sebagai warisan para pendiri bangsa, justru akan menyebabkan kita hanya saling bersitegang, bertikai, dan berjalan di tempat. Oleh sebab itu, kita semua layak tampil membela, mendukung, dan mengamalkan Pancasila, sedangkan sebagai dokter, kita dapat meneladan kiprah Prof. Taryo.

 

Dari pengalaman Prof. Taryo menangani pasien anak dengan Demam Berdarah Dengue (DBD), muncul ide melakukan pemeriksaan limfosit warna biru dan mengantarkannya meraih gelar doktor tahun 1991 di UGM, dengan disertasi berjudul : Limfosit Plasma Biru (Arti Diagnostik dan Sifat Imunologik pada Infeksi Dengue). Selain itu, Prof. Taryo juga merumuskan tata cara pengelolaan DBD yang sederhana, yakni dengan monitor DBD gaya Yogyakarta. Intinya adalah kombinasi pemeriksaan setiap enam jam plus laboratorium sederhana, yang ’murah tur slamet, tak perlu ICU (intensive care unit).’ Karena jiwa sosialnya tinggi, Prof. Taryo sering menggratiskan biaya bagi pasien. ”Yang penting mereka sembuh lahir-batin,” sebagaimana ditulis oleh Djoko Poernomo di Harian Kompas, 27 Januari 2006.

 

 

Dilahirkan pada 6 Maret 1949 di Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem, Sleman, Yogyakarta, Sutaryo kecil memperoleh didikan ayah (Sastrodibroto, pegawai sosial di kantor desa) dan ibunya (dipanggil Simbok) dalam suasana keprihatinan. ”Simbok saya itu buta huruf, lho. Tetapi, mata batinnya sejuk dan pandangannya jauh ke depan.” Seluruh anak keluarga Sastrodibroto (11 orang, Sutaryo nomor tujuh) adalah lulusan UGM. ”Ayah memberi olah batin yang kuat. Simbok memberi semangat ketekunan.”  Itulah modal moral, amunisi hati, dan niat kuat Prof. Taryo dalam penyelenggaraan berbagai Kongres Pancasila untuk mewujudkan Trisakti Pancasila.

 

 

Momentum Hari Lahir Pancasila pada hari Jumat, 1 Juni 2018, mengingatkan kita semua, termasuk para dokter, akan peran Pancasila yang mempersatukan segenap komponen bangsa Indonesia, untuk hidup damai dan sejahtera.

Sudahkah para dokter terpanggil terlibat?

 

Sekian

Yogyakarta, 31 Mei 2018

*) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak, lektor FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161

 

 

DOKTER   DAN  PILKADA

fx. wikan indrarto*)

Pilkada serentak 2018 akan diadakan di 171 daerah. Keberhasilan pilkada serentak sebenarnya tidak hanya dilihat dari partisipasi pemilih pada hari pencoblosan Rabu, 27 Juni 2018 kelak, tetapi juga dari pemunculan paslon yang terbaik, layak dan sehat. Bagaimana peran dokter dalam penentuan paslon?

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah sesuai dengan UU no 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Berdasarkan Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017, tentang  Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah, pada BAB II Persyaratan Calon Pasal 4 ayat (1) butir e disebutkan bahwa, calon kepala daerah harus mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika. KPU telah berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI).

Tim pemeriksa kesehatan paslon terdiri atas dokter, ahli psikologi klinis, dan  pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika, yang dapat berasal dari IDI, BNN dan HIMPSI daerah. Pemeriksaan dilakukan di RSUD atau RSUP di daerah, berdasarkan rekomendasi IDI Cabang dengan Keputusan KPU daerah. Pemeriksaan status kesehatan dilakukan dengan menganut prinsip akuntabel, obyektif, ‘confident’ dan professional. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan, juga untuk mengidentifikasi faktor risiko dan kemungkinan adanya disabilitas, yang dapat mengganggu kemampuan dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah, selama masa tugas tertentu. Pemeriksaan kesehatan paslon dilakukan serentak sejak Kamis, 11 Januari 2018 sampai Senin, 15 Januari 2018. Biaya pemeriksaan oleh HIMPSI mencapai Rp. 4,2 juta, sedangkan biaya pemeriksaan dokter sekitar Rp. 6,8 juta.

Ruang lingkup pemeriksaan meliputi pemeriksaan kemampuan jasmani dan pemeriksaan kemampuan rohani. Pemeriksaan kemampuan jasmani oleh dokter meliputi anamneses dan riwayat kesehatan sebelumnya, pemeriksaan jasmani dari keadaan umum, pemeriksaan kulit, kepala, dada, perut dan anggota gerak. Pemeriksaan jasmani dilengkapi dengan pemeriksaan penunjang rekam jantung atau EKG, Rontgen foto dada, USG perut, pemeriksaan audiometri dan spirometri. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan laboratorium klinik yang meliputi darah rutin lengkap, urinalisis lengkap, tes faal hati dan ginjal, profil lipid, pemeriksaan gula darah, HIV dan papsmear untuk peserta wanita.

Tidak mampu secara jasmani dapat berupa gangguan pada sistem saraf, misalnya ketidaklaikan motorik, sehingga tidak mampu berdiri yang tidak dapat dikoreksi, ketidaklaikan sensorik, keseimbangan, pendengaran dan penglihatan, ketidaklaikan koordinasi, gangguan memori, demensia ataupun gangguan komunikasi verbal. Gangguan pada sistem jantung dan pembuluh darah dapat berupa gangguan jantung dengan risiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi, gangguan kardiovaskuler yang sukar diatasi dengan farmakoterapi atau intervensi bedah, dan ketidaklaikan akibat toleransi dan kemampuan fisik yang rendah. Gangguan pada sistem pernapasan meliputi derajad obstruksi dan restriksi lebih dari 50%. Gangguan lain berupa gangguan fungsi hati berat, gangguan fungsi ginjal berat yang memerlukancuci darah, dan gangguan muskoskeletal yang tidak dapat dikoreksi. Untuk gangguan indera dapat berupa tajam penglihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/12 dan atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari jaeger 30 pada mata terbalik, juga lapang pandang kurang dari 50% dan diplopia pada posisi sentral 30 derajad yang tidak dapat dikoreksi, tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar, dan disfonia atau gangguan suara berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk melakukan komunikasi verbal.

Pada akhir pemeriksaan, tim pemeriksa kesehatan akan menetapkan kesimpulan yang menyatakan bahwa paslon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani, dan positif atau negatif menyalahgunakan narkotika. Pada pasal 10 ditegaskan bahwa kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding.

Lolosnya Bupati Gunung Kidul DIY, Bupati Klaten Jateng, dan Bupati Ogan Ilir Sumsel dalam pilkada sebelumnya, juga ditentukan dari hasil pemeriksaan kesehatan. Sumpeno Putro belum genap setahun menjabat Bupati Gunung Kidul, telah meninggal Sabtu, 31 Oktober 2010 diduga karena mengalami serangan jantung, Sri Hartini tertangkap KPK pada Sabtu, 31 Desesember 2016, dan Ahmad Wazir Nofiadi Bupati Ogan Ilir tertangkap BNN pada Minggu, 13 Maret 2016 sebagai pengguna narkoba. Tim pemeriksa kesehatan ketiganya disinyalir tidak mengungakapkan faktor risiko terjadinya serangan jantung, perilaku korupsi dan penyalahgunaan narkoba.

Pilkada serentak 2018 yang menelan biaya Rp 15,2 triliun, hampir 2 kali lipat difisit biaya layanan kesehatan segenap warga negara dalam program JKN tahun 2017, tentu saja diharapkan akan menghasilkan kepala daerah yang terbaik, layak dan sehat. Sudahkah para dokter bertindak bijak?

Sekian

Yogyakarta, 13 Januari 2018

*) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com

DAMPAK   TEMBAKAU 

fx. wikan indrarto*)

Secara global 12% dari semua kematian pada orang dewasa dikaitkan dengan tembakau. Menurut ‘WHO global report: mortality attributable to tobacco’, pada tahun 2014, sekitar 5 juta orang dewasa meninggal karena penggunaan tembakau langsung di seluruh dunia, yaitu satu kematian kira-kira setiap enam detik. Apa yang sebaiknya disadari?

 

 

Dalam penyakit menular, penggunaan tembakau bertanggung jawab untuk sekitar 7% dari semua kematian karena tuberkulosis dan 12% kematian karena pneumonia atau infeksi paru-paru. Dalam penyakit tidak menular, penggunaan tembakau bertanggung jawab untuk 10% dari semua kematian akibat penyakit kardiovaskular, 22% dari semua kematian akibat kanker, dan 36% dari semua kematian akibat penyakit pada sistem pernapasan. Secara global, kematian akibat penyakit yang berhubungan dengan tembakau pada sistem kardiovaskular, lebih mungkin terjadi pada orang dewasa muda. Dari orang dewasa yang berusia 30-44 tahun yang meninggal karena penyakit jantung iskemik, 38% kematian disebabkan oleh tembakau, 71% dari semua kematian akibat kanker paru dan 42% dari semua penyakit paru obstruktif kronik, disebabkan oleh penggunaan tembakau.

 

 

Beberapa negara dengan sejarah penggunaan tembakau yang relatif baru, mungkin belum menunjukkan tingkat kanker paru yang substansial. Situasi ini berlaku di beberapa negara, termasuk misalnya Kepulauan Solomon, Sri Lanka, Mauritania dan Haiti. Hasil dari China juga menarik dengan proporsi kematian yang disebabkan tembakau adalah 12% untuk pria dan 11% untuk wanita. Setelah melalui uji statistik dengan penyesuaian pola usia, tingkat kematian pria adalah 1,4 kali dibandingkan wanita.

 

 

Lebih dari 4.000 bahan kimia telah diidentifikasi dalam asap tembakau, dengan lebih dari 50 zat ini diketahui menyebabkan kanker. Tingkat polusi asap rokok di dalam ruangan terbukti lebih tinggi, daripada tingkat polusi di jalan raya yang sibuk, di garasi motor tertutup, dan selama terjadi kebakaran. Bukti ilmiah telah dengan tegas menyatakan bahwa paparan asap tembakau dapat menyebabkan kematian, penyakit dan kecacatan pada orang bukan perokok. Juga pada bayi baru lahir yang terpapar asap rokok, baik selama dalam rahim atau setelah lahir, ada peningkatan risiko kelahiran prematur dan berat lahir rendah, dan dua kali lipat risiko untuk mengalami kematian mendadak (Sudden Infant Death Syndrome). Di antara anak yang terpapar asap rokok, ada risiko 50-100% lebih tinggi untuk terjadinya penyakit pernapasan akut, insidensi infeksi telinga yang lebih tinggi, dan kemungkinan peningkatan cacat perkembangan dan masalah perilaku.

 

 

 

Setiap orang punya hak untuk menghirup udara bersih. Tidak ada tingkat paparan rokok yang aman untuk perokok pasif, yang dapat menyebabkan penyakit jantung, kanker dan banyak penyakit lainnya. Bahkan paparan rokok secara singkat saja dapat menyebabkan kerusakan organ yang serius. Undang-undang bebas asap rokok sebenarnya sudah populer di banyak negara dan undang-undang ini tidak membahayakan bisnis rokok. Setiap negara, tanpa memandang tingkat penghasilan, dapat menerapkan undang-undang bebas asap rokok yang efektif, termasuk Indonesia. Namun demikian, hanya larangan total merokok di tempat umum, termasuk semua tempat kerja di dalam ruangan, yang mampu melindungi orang dari bahaya asap rokok, membantu perokok berhenti merokok, dan mengurangi remaja merokok.

 

Larangan merokok dalam ruangan melalui penciptaan 100% lingkungan bebas asap rokok adalah satu-satunya tindakan berbasis bukti, yang efektif untuk melindungi populasi dari efek berbahaya paparan asap rokok, menurut Pasal 8 dari Konvensi Kerangka WHO tentang Pengendalian Tembakau (WHO FCTC) dan panduannya. Pertimbangan yang mendasari adalah bahwa sehat merupakan hak asasi manusia secara internasional, sehingga merupakan kewajiban setiap negara untuk melindungi warganya dari asap rokok. Instrumen hukum internasional yang mendasarinya meliputi Konstitusi WHO (Organisasi Kesehatan Dunia), Konvensi tentang Hak Anak, dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Hak untuk hidup dan hak untuk mencapai standar kesehatan tertinggi juga dimasukkan ke dalam pembukaan FCTC WHO dan diakui dalam konstitusi banyak negara.

 

 

Implementasi Pasal 8 dari WHO FCTC didasari fakta bahwa perlindungan untuk bukan perokok yang efektif adalah melalui aturan penghapusan asap rokok, ventilasi ruangan saja terbukti tidak efektif, dan perlindungan harus bersifat universal. Selain itu, perlindungan harus diundangkan secara legal, sumber daya yang memadai untuk perlindungan perlu direncanakan, dukungan masyarakat sipil adalah penting, pemantauan dan evaluasi secara rutin juga sangat penting, dan tindakan perlindungan perlu diperbaharui secara berkala.

Selain itu, ada banyak bukti dari sejumlah negara bahwa undang-undang bebas asap rokok yang komprehensif mendorong semua keluarga untuk membuat rumah mereka bebas rokok. Di Selandia Baru, paparan yang dilaporkan terhadap perokok pasif di rumah hampir setengahnya dalam tiga tahun setelah undang-undang bebas asap rokok diperkenalkan, dan di Skotlandia, paparan anak terhadap asap rokok turun hampir 40% setelah undang-undang bebas asap rokok berlaku.

 

 

Momentum Hari Tanpa Tembakau Dunia pada hari Kamis, 31 Mei 2018, mengingatkan kita semua akan dampak buruk tembakau terhadap kesehatan jantung (tobacco and heart disease). Penerbitan peraturan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah hal terdekat yang dapat kita jangkau.  Sudahkah Anda terlibat membantu?

 

Sekian

Yogyakarta, 25 Mei 2018

*) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak, lektor FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161