SENJANG  IMUNISASI

fx. wikan indrarto*)

Di Genuksari Semarang Jawa Tengah pada Jumat, 20 Juli 2018 terjadi kasus difteri, 5 anak  dirawat di RSUP Dr. Kariadi, sementara 2 lainnya meninggal dunia. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menegaskan, para balita yang terserang difteri adalah mereka yang sejak lahir tidak diimunisasi, karena orang tuanya menolak. Apa yang perlu dicermati?

 

Kejadian difteri tersebut mengingatkan tentang laporan global yang diluncurkan pada Juli 2018, dengan judul ‘Ketidaksetaraan dalam Imunisasi Anak’ (Explorations of inequality: Childhood immunization), yang menjelaskan bagaimana kemungkinan anak untuk tidak divaksinasi yang dipengaruhi oleh beberapa karakter sosial ekonomi, demografi dan geografis. Laporan ini didasarkan pada survei kesehatan rumah tangga internasional yang dilakukan di 10 negara, yaitu Afghanistan, Chad, Kongo, Ethiopia, India, Indonesia, Kenya, Nigeria, Pakistan dan Uganda, antara 2012 dan 2016.

 

 

Semua negara tersebut, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan imunisasi paling berat, dan secara bersama mencakup lebih dari 70% anak yang tidak mendapatkan vaksinasi lengkap pada program imunisasi dasar. Pola ketidaksetaraan ternyata berbeda, misalnya di Uganda ketidaksetaraan cenderung sangat kecil untuk sebagian besar karakteristik yang diteliti, sedangkan di Nigeria ketidaksetaraan ditemukan untuk sebagian besar karakteristik, dan di 8 negara lainnya beberapa karakteristik umum dapat ditemukan.

 

Ketidaksetaraan berdasarkan status ekonomi rumah tangga adalah yang paling sering terjadi. Anak dari keluarga miskin lebih kecil kemungkinannya untuk menerima vaksinasi daripada mereka yang mampu. Hampir semua negara menunjukkan berbagai pola ketidaksetaraan tersebut, pada seluruh kuintil kekayaan rumah tangga. Di Nigeria cakupan imunisasi pada anak meningkat terus, baik pada keluarga miskin maupun kaya. Di Indonesia dan Pakistan, kuintil termiskin (20%) rumah tangga memiliki cakupan yang jauh lebih rendah daripada yang lain. Untuk anak di Nigeria pada tahun 2013 dan Pakistan pada tahun 2012, peluang untuk divaksinasi Diphtheria Tetanus Pertussis (DPT3) adalah 7 kali lebih besar di antara mereka di rumah tangga terkaya, dibandingkan dengan rumah tangga termiskin. Sebaliknya, karakteristik lainnya sama.

 

 

Anak yang ibunya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi secara seragam memiliki cakupan imunisasi yang lebih tinggi juga. Di Indonesia dan Nigeria, perbedaan pendidikan ibu menunjukkan ketidaksetaraan ditandai dalam cakupan imunisasi pada anak. Di Nigeria pada tahun 2013, anak dari ibu berpendidikan sekolah menengah, lebih dari 6 kali lebih mungkin untuk divaksinasi DPT3 dibandingkan dengan anak yang ibunya tidak memiliki pendidikan. Sebaliknya, karakteristik lain adalah sama.

 

 

Usia seorang ibu pada saat melahirkan adalah prediktor penting, apakah seorang anak akan diimunisasi. Anak akan bernasib paling buruk ketika ibu mereka berusia lebih muda dari 20 tahun, ketika mereka dilahirkan. Di Etiopia pada tahun 2016, peluang divaksinasi untuk DTP3 lebih dari dua kali lipat pada anak yang ibunya melahirkan saat berusia antara 20 dan 34 tahun, dibandingkan dengan anak yang ibunya melahirkan pada usia 15-19 tahun. Sebaliknya, karakteristik lainnya sama.

 

 

Di negara yang memiliki banyak anak yang tidak divaksinasi, cakupan imunisasi bervariasi berdasarkan provinsi, negara bagian atau wilayah. Misalnya, di 34 provinsi Afghanistan pada tahun 2015, cakupan imunisasi pada anak berbeda dengan lebih dari 80 poin persentase. Namun di Kenya dan Uganda, variasi subnasional tidak begitu terasa.

 

Di beberapa negara, anak sulung cenderung memiliki tingkat cakupan imunisasi yang lebih tinggi dari pada adiknya. Di Indonesia pada tahun 2012, lebih dari tiga perempat anak sulung mendapatkan imunisasi DTP3, sedangkan lebih dari sepertiga bukan anak sulung tidak terlindungi. India (2015-2016), Nigeria (2013) dan Pakistan (2012) melaporkan kesenjangan cakupan imunisasi DTP3 terkait urutan kelahiran, yang membentang lebih dari 20 poin persentase. Di Chad dan Kongo sebaliknya, hampir tidak ada perbedaan dalam cakupan imunisasi pada anak oleh urutan kelahiran.

 

 

Imunisasi adalah strategi kunci untuk meningkatkan kesehatan selama usia anak dan setelahnya, dan imunisasi dianggap sebagai layanan kesehatan penting untuk semua anak. Cakupan imunisasi anak hampir sama untuk anak laki-laki dan perempuan dengan karakteristik keluarga dan kondisi kehidupan yang sama. Dengan kata lain, tidak ada ketidaksetaraan terkait jenis kelamin dalam imunisasi pada anak.

Anak yang memiliki berbagai karakter (multiple forms of advantage) lebih mungkin divaksinasi daripada anak yang mempunyai hanya satu jenis keuntungan karakteristik. Di Afghanistan, Chad, Nigeria, dan Pakistan, seorang anak yang ibunya berpendidikan sekolah menengah, berusia 20-34 tahun, dan yang berasal dari 20% populasi terkaya, memiliki antara 7 hingga 51 kali peluang lebih tinggi untuk menerima dosis ketiga vaksin DTP, dibandingkan dengan anak yang ibunya tidak memiliki pendidikan formal, berusia 15-19 tahun dan yang berasal dari 20% penduduk termiskin.

 

 

Laporan terperinci atas ketidaksetaraan di bidang kesehatan dan faktor yang memengaruhi pencapaian, berkontribusi pada penyusunan program  pembangunan berkelanjutan. Dengan tekad tidak ada yang akan tertinggal (no one will be left behind), Agenda 2030 PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan memerlukan pemahaman yang komprehensif, tentang  peluang yang hilang dan hambatan terhadap kemajuan. Saat ini telah tersedia alat untuk memantau ketimpangan layanan kesehatan yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem informasi kesehatan nasional. ‘Health Equity Assessment Toolkit’, adalah sebuah aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan setiap negara, untuk menilai ketidaksetaraan menggunakan ‘Health Equity Monitor database,’ sehingga dapat diketahui di mana ketidaksetaraan masih terjadi.

 

 

Kejadian difteri di Semarang dan laporan ‘Ketidaksetaraan dalam Imunisasi Anak’ menginspirasi kita semua, agar sebanyak mungkin anak mendapatkan haknya, memperoleh imunisasi dasar lengkap.

 

Sudahkah kita bijak?

Sekian Yogyakarta, 19 Juli 2018 *) dokter spesialis anak, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW WA : 081227280161,

 

DANA  NAKES

fx. wikan indrarto*)

Pada hari Rabu, 23 Mei 2018 di Jenewa, Swiss, pada sesi penutupan pertemuan ‘the 71st World Health Assembly’, telah ditandatangani persetujuan bersama. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), Organisasi Pengembangan Ekonomi (OECD), dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menandatangani sebuah nota kesepahaman (MoU) untuk menciptakan program Dana untuk Tenaga Kesehatan (nakes) atau ‘the Working for Health Multi-Partner Trust Fund’ (MPTF). Apa yang perlu disadari?

 

 

Program kolaborasi ILO, OECD dan WHO ini akan mengumpulkan sumber daya di berbagai negara, untuk berinvestasi dalam menciptakan dan mensejahterakan nakes, yang diperlukan untuk mencapai Cakupan Kesehatan Semesta atau ‘Universal Health Coverage’ (UHC) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau ‘Sustainable Development Goals’ (SDGs). Program MPTF ini akan menerapkan 10 rekomendasi Komisi Tinggi Sekretaris PBB, karena investasi dalam nakes akan menciptakan keuntungan atau dividen di seluruh lapangan kerja, jender, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, juga mendukung pencapaian SDGs 3, 4, 5, 8 dan 17.

 

Pemerintah Norwegia berkomitmen untuk mendukung program MPTF dan membiayai investasi dalam pendidikan akademis, keterampilan klinis, dan penciptaan lapangan kerja untuk nakes secara global. MPTF bertujuan untuk meningkatkan pendanaan sampai US $ 70 juta selama lima tahun, dan disalurkan ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia, untuk pembangunan bidang pendidikan, ketenagakerjaan, keuangan dan kesehatan.

Jim Campbell (Direktur Tenaga Kesehatan WHO) memimpin panel menteri yang terdiri dari Veronica Espinosa (Menteri Kesehatan Ekuador), Bent Høie (Menteri Kesehatan Norwegia), Kebede Worku (Menteri Kesehatan Ethiopia) dan Mpoki Ulisubisy (Sekretaris Republik Bersatu Tanzania), menyoroti pentingnya komitmen politik nasional dalam investasi, manajemen dan dukungan yang tepat bagi nakes. Panel dengan tema ‘Karena nakes lebih berharga’  (Because health workers are worth more), mengingatkan kita akan Pekan Nakes Dunia (World Health Worker Week) telah diselenggarakan pada 2 – 7 April 2018 yang lalu.

 

Nakes, baik yang merupakan petugas klinis seperti bidan, perawat, apoteker, dan dokter, maupun petugas kesehatan masyarakat, telah memberikan layanan kesehatan yang penting di banyak wilayah, termasuk yang paling sulit dijangkau di seluruh dunia. Pekan Nakes Dunia (World Health Worker Week) diselenggarakan untuk merayakan pekerjaan yang dilakukan para nakes setiap hari dan untuk mengenali tantangan yang mereka hadapi. Minggu tersebut adalah kesempatan untuk memobilisasi komunitas, mitra, dan pembuat kebijakan secara global, untuk mendukung nakes di seluruh dunia.

 

 

Pada tahun 2016, strategi nakes (the Global strategy on human resources for health: Workforce 2030) telah diadopsi oleh Majelis Kesehatan Dunia dan laporan nakes (the Report of the High-Level Commission on Health Employment and Economic Growth), telah diluncurkan. Targetnya adalah terjadinya pertumbuhan nakes, dengan mengurangi pengangguran kaum muda, mendorong pertumbuhan ekonomi, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, dan pekerjaan yang layak, serta mencapai UHC dan SDGs. Pada tahun 2017, dicetuskan rencana Aksi 5 tahun untuk Nakes, dalam kemitraan WHO dengan ILO dan OECD.

Setelah membangun komitmen di tingkat global, sekarang saatnya untuk fokus pada upaya di tingkat regional dan nasional. Di tingkat regional, telah dibentuk Cote D’orie yang menyatukan berbagai negara di Afrika Barat yang mencakup populasi sebesar 110 juta, untuk mengatasi tantangan dalam hal pembiayaan nakes. Program ini akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi nakes untuk mencapai UHC dan mengatasi kekurangan 6 juta nakes di Afrika Barat. Afrika Selatan telah mengoordinasikan keterlibatan 16 negara anggota Southern Africa Development Community (SADC), yang mencakup populasi 320 juta, untuk mengembangkan program antar sektor, yaitu bidang kesehatan, tenaga kerja, pendidikan dan keuangan. Selain itu, empat negara di Afrika Tengah yang didukung dana dari Tiongkok (Republik Rakyat China), telah mengatalisasi aksi dan investasi dalam sektor pendidikan transformatif, keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja bagi nakes.

 

Presiden Guinea di Afrika Barat, Alpha Condé, telah menjadi teladan karena telah menunjukkan komitmen politik dan keuangan yang diperlukan, untuk menciptakan 11.000 nakes baru selama 10 tahun ke depan. Presiden Conde adalah pendukung kuat untuk berinvestasi dalam menciptakan nakes untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Guinea. Rencana pembentukan nakes yang inovatif tersebut menggunakan prinsip pekerjaan yang layak, mengatasi ketidaksetaraan jender, dan sesuai dengan agenda SDG yang koheren. Selain itu, juga mempertimbangkan potensi pertumbuhan ekonomi negara, untuk berinvestasi dalam penciptaan tenaga kerja bidang kesehatan dan sosial.

 

 

Di Indonesia pada 18 Juli 2018 terdapat 128.146 orang dokter umum, 36.317 orang dokter spesialis, 30.604 orang dokter gigi, dan 3.661 orang dokter gigi spesialis yang memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) yang dikeluarkan oleh KKI (Konsil Kedokteran Indonesia). Selain itu, juga  42.129 orang bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) aktif. Program kolaborasi antara ILO, OECD dan WHO untuk dana pendidikan nakes sangat inspiratif, sebab tanpa nakes tidak akan ada UHC (#HealthWorkersCount). Apakah nakes kita sudah memadai?

Sekian Yogyakarta, 18 Juli 2018 *) dokter spesialis anak, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW WA : 081227280161,

 

ROKOK GELAP

fx. wikan indrarto*)

Pada Kamis, 28 Juni 2018 di Geneva, Swiss, telah diterbitkan sebuah protokol baru. Protokol tersebut adalah perjanjian internasional baru untuk menghilangkan perdagangan rokok gelap dan produk tembakau ilegal lainnya (The Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products). Apa yang perlu dicermati?

Protokol ini melibatkan 40 pihak dari seluruh dunia dan dikembangkan sebagai tanggapan terhadap perdagangan rokok gelap dan produk tembakau ilegal internasional yang semakin meningkat, yang menimbulkan kekhawatiran besar terhadap gangguan kesehatan, ekonomi dan keamanan di seluruh dunia. Diperkirakan bahwa satu dari setiap 10 batang rokok dan produk tembakau yang dikonsumsi secara global adalah ilegal. Sekretariat Pengendalian Tembakau atau WHO ‘Framework Convention on Tobacco Control’ (WHO FCTC) mengumumkan bahwa dengan ratifikasi oleh Inggris dan Irlandia Utara pada awal Juni 2018, maka Protokol untuk Menghapus Perdagangan Ilegal dalam Produk Tembakau mulai berlaku.

Pencapaian ini merupakan tonggak sejarah dalam pengendalian tembakau, karena protokol tersebut berisi berbagai langkah untuk memerangi perdagangan rokok gelap. Protokol tersebut terbagi dalam tiga kategori, yaitu mencegah perdagangan rokok gelap, mempromosikan penegakan hukum, dan menyediakan dasar hukum untuk kerjasama internasional. Selain itu, protokol ini bertujuan untuk memutus rantai pasokan produk tembakau, yaitu melalui perizinan, uji tuntas dan pencatatan, dan keharusan pembentukan sistem pelacakan tembakau secara global. Dengan demikian, akan memungkinkan setiap pemerintah untuk secara efektif mengawasi dan menindaklanjuti produk tembakau dari titik produksi ke titik penjualan pertama sampai terakhir. Agar efektif, protokol ini menyediakan kerja sama internasional yang intensif termasuk dalam berbagi informasi, teknis, kerja sama, bantuan hukum, administrasi timbal balik, dan bahkan ekstradisi pelaku kejahatan antar negara.

Presiden COP (Conference of the Parties) yang sekaligus Menteri Kesehatan (Ministry of Health and Family welfare) India, Ibu Preeti Sudan, memuji pemerintah India yang telah mengupayakan dan memastikan Protokol yang baru mulai berlaku. Pemerintah India telah mengirimkan pesan bersama yang jelas bahwa pasar rokok gelap dan tembakau ilegal akan menjadi sasaran penertiban internasional, dengan berbagai langkah hemat biaya yang akan melindungi anak dan masyarakat yang dirugikan, baik secara sosial maupun kesehatan, karena terpapar produk tembakau. Secara global 12% dari semua kematian pada orang dewasa dikaitkan dengan tembakau. Menurut ‘WHO global report: mortality attributable to tobacco’, pada tahun 2014, sekitar 5 juta orang dewasa meninggal karena penggunaan tembakau langsung di seluruh dunia, yaitu satu kematian kira-kira setiap enam detik.

Dalam penyakit menular, penggunaan tembakau bertanggung jawab untuk sekitar 7% dari semua kematian karena tuberkulosis dan 12% kematian karena pneumonia atau infeksi paru-paru. Dalam penyakit tidak menular, penggunaan tembakau bertanggung jawab untuk 10% dari semua kematian akibat penyakit kardiovaskular, 22% dari semua kematian akibat kanker, dan 36% dari semua kematian akibat penyakit pada sistem pernapasan. Secara global, kematian akibat penyakit yang berhubungan dengan tembakau pada sistem kardiovaskular, lebih mungkin terjadi pada orang dewasa muda yang berusia 30-44 tahun, yaitu 38% kematian disebabkan oleh tembakau. Selain itu, 71% dari semua kematian akibat kanker paru dan 42% dari semua penyakit paru obstruktif kronik, juga disebabkan oleh penggunaan tembakau.

Implementasi Protokol ini merupakan langkah pertama untuk penghapusan perdagangan ilegal produk tembakau di seluruh dunia. Dr. Vera Luiza da Costa e Silva, Kepala Sekretariat FCTC WHO, menegaskan bahwa dengan berlakunya Protokol, maka ada satu lagi langkah global dalam pengendalian tembakau, yaitu dengan mengatasi aksesibilitas dan keterjangkauan produk tembakau. Selain itu, untuk tindakan yang lebih efektif, juga dilakukan pembatasan kemasan rokok dan mengurangi pendanaan kegiatan kriminal transnasional, sambil melindungi pendapatan pemerintah dari pajak tembakau, termasuk di Indonesia.

Saat kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Malang, Selasa 21 Februari 2017, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan kontribusi yang diterima negara dari cukai rokok mencapai Rp. 139 triliun pertahun. Pada 2013-2014 cukai tembakau global mencapai hampir US $ 269 miliar, tetapi hanya kurang dari US $ 1 miliar yang diinvestasikan pada pengendalian tembakau. Pada hal, secara global penyakit yang disebabkan oleh rokok telah menghabiskan biaya kesehatan US $ 422 milyar per tahun, hampir 6% dari pengeluaran global untuk kesehatan. Merokok berhubungan dengan 6 juta kasus kematian per tahun, lebih banyak dibandingkan kematian karena gabungan penyakit infeksi HIV, AIDS, TB dan Malaria. Total biaya ekonomi terkait merokok termasuk kerugian produktivitas karena kematian dan cacat, mencapai lebih dari US $ 1,4 trilyun per tahun, setara dengan 1,8% dari PDB tahunan dunia.

Protokol untuk menghilangkan perdagangan rokok gelap dan produk tembakau ilegal lainnya, mengingatkan kita semua akan dampak buruk tembakau terhadap kesehatan jantung (tobacco and heart disease), ekonomi dan keamanan. Sudahkah Anda terlibat membantu?

Sekian Yogyakarta, 10 Juli 2018 *) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak, lektor FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161

 

HARI   HEPATITIS   DUNIA

fx. wikan indrarto*)

Hari Hepatitis Sedunia atau ‘World Hepatitis Day’ dirayakan pada hari Sabtu, 28 Juli 2018. Tanggal 28 Juli dipilih untuk menghormati ulang tahun pemenang hadiah Nobel bidang kedokteran, Profesor Baruch Samuel Blumberg, penemu virus hepatitis B (HBV) dan pengembang vaksin hepatitis B pertama. Apa yang sebaiknya kita sadari?

 

 

Tema ‘World Hepatitis Day’ 2018 adalah Periksa dan Obati Hepatitis (Test. Treat. Hepatitis). Acara ini bertujuan untuk mendukung peningkatan layanan tes atau pengujian dan pengobatan dengan acara selebrasi puncak akan diadakan di Ulaanbaatar, Mongolia. Majelis Kesehatan Dunia 2016 telah mengesahkan strategi melawan hepatitis, yaitu ‘the Global Health Sector Strategy (GHSS) on viral hepatitis’ 2016–2021. Strategi ini bertujuan untuk penghapusan hepatitis virus sebagai ancaman kesehatan masyarakat pada tahun 2030. Targetnya adalah mengurangi infeksi hepatitis baru sebesar 90% dan kematian sebesar 65%.

 

 

Laporan global ’The WHO Global hepatitis report 2017’  berfokus pada hepatitis B dan C, yang bertanggung jawab untuk 96% dari semua kematian terkait hepatitis. Laporan tersebut diterbitkan pada 21 April 2017 di Geneva, Swiss dan mengungkapkan bahwa sekitar 325 juta orang di seluruh dunia, hidup dengan infeksi HBV atau HCV. Namun demikian, sebagian besar orang tersebut tidak memiliki akses ke tes atau pengujian dan pengobatan yang mampu menyelamatkan jiwa mereka. Akibatnya, jutaan orang berisiko mengalami perkembangan yang lambat ke arah penyakit hati kronis, kanker, dan kematian. Pada hal, vaksin dan obat untuk mengatasi hepatitis ada, sehingga perlu dipastikan bahwa ketersediaannya menjangkau semua orang yang membutuhkannya, di manapun.

 

 

Hepatitis virus menyebabkan 1,34 juta kematian pada tahun 2015, jumlah yang sebanding dengan kematian yang disebabkan oleh tuberkulosis dan HIV (Human Immunodeficiency Virus). Namun demikian, kematian akibat tuberkulosis dan HIV telah menurun, sedangkan kematian akibat hepatitis terus meningkat. Selain itu, sekitar 1,75 juta orang terinfeksi HCV baru pada tahun 2015, sehingga jumlah total orang yang hidup dengan HCV menjadi 71 juta orang.

Meskipun keseluruhan kematian akibat hepatitis meningkat, infeksi baru HBV menurun, berkat peningkatan cakupan vaksinasi HBV padi bayi. Secara global, 84% bayi yang lahir pada tahun 2015 telah menerima 3 dosis vaksinasi HBV. Antara era pra-vaksin (dari 1980-an hingga awal 2000-an) dan 2015, proporsi balita dengan infeksi baru turun dari 4,7% menjadi 1,3%. Namun, diperkirakan 257 juta orang, kebanyakan orang dewasa yang lahir sebelum pengenalan vaksin HBV, hidup dengan infeksi hepatitis B kronis pada tahun 2015.

 

 

Strategi Global ‘WHO’s Global Health Sector Strategy on viral hepatitis’ bertujuan untuk menguji atau tes pada 90% dan mengobati pada 80% orang dengan HBV dan HCV pada tahun 2030. Namun demikian, hanya 9% dari semua infeksi HBV dan 20% dari semua infeksi HCV didiagnosis pada 2015. Selain itu, 8% HBV (1,7 juta orang) sedang dalam perawatan, dan hanya 7% HCV (1,1 juta orang) telah memulai perawatan kuratif selama tahun 2015 itu.

 

 

Infeksi HBV memerlukan pengobatan seumur hidup, dan WHO saat ini merekomendasikan penggunaan obat tenofovir, sebuah obat antivirus yang selama ini sudah banyak digunakan dalam pengobatan infeksi HIV. HCV dapat disembuhkan dalam waktu yang relatif singkat dengan menggunakan obat antivirus kerja langsung atau ‘direct-acting antivirals’ (DAA) yang sangat efektif. Saat ini lebih banyak negara sudah membuat layanan hepatitis tersedia untuk orang yang membutuhkan, yaitu biaya tes diagnostik kurang dari US $ 1 dan obat untuk hepatitis C seharga di bawah US $ 200.

 

 

Pada tahun 2017 beberapa negara telah mengambil langkah sukses untuk meningkatkan layanan hepatitis. China mencapai cakupan tinggi (96%) untuk pemberian vaksin HBV tepat waktu pada bayi baru lahir, dan mencapai tujuan pengendalian HBV dengan prevalensi kurang dari 1% pada anak balita pada tahun 2015. Mongolia meningkatkan serapan pengobatan hepatitis dengan memasukkan obat HBV dan HCV dalam skema Asuransi Kesehatan Nasional, yang menjamin 98% penduduknya. Di Mesir, persaingan dengan obat generik telah menurunkan harga obat untuk HCV dalam paket 3 bulan terapi, dari US $ 900 pada tahun 2015, menjadi kurang dari US $ 200 pada tahun 2016. Di Pakistan, biaya terapi yang sama justru hanya seharga US $ 100.

 

 

Peningkatan akses ke pengobatan HCV justru lebih maju lagi karena pada akhir Maret 2017, WHO melakukan prakualifikasi bahan aktif farmasi generik dari sofosbuvir. Langkah ini akan memungkinkan lebih banyak negara untuk memproduksi obat hepatitis C dengan harga yang terjangkau.

Momentum Hari Hepatitis Sedunia pada Sabtu, 28 Juli 2018 mengapresiasi semua upaya dan strategi global mengenai virus hepatitis, juga membantu semua negara untuk mencapai tujuan akhir, yaitu untuk menghilangkan hepatitis (to eliminate hepatitis). Sudahkah kita terlibat?

Sekian Yogyakarta, 7 Juli 2018 *) dokter spesialis anak di RS Siloam @ LippoPlaza dan RS Panti Rapih, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, Lektor di FK UKDW WA : 081227280161, email : fxwikan_indrarto@yahoo.com

 

MUTU  DAN  BIAYA

fx. wikan indrarto*)

 

Layanan kesehatan berkualitas dan bermutu buruk, terbukti menghambat kemajuan dalam meningkatkan derajad kesehatan pada warga negara di semua tingkat pendapatan. Hal ini termuat pada laporan gabungan oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi atau ‘The Organisation for Economic Co-operation and Development’ (OECD), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Bank Dunia (World Bank). Apa yang perlu dicermati?

 

 

Saat ini diagnosis yang tidak akurat, kesalahan pengobatan, perawatan yang tidak pantas atau tidak perlu, fasilitas atau praktik klinis yang tidak memadai atau tidak aman, bahkan petugas kesehatan yang kurang pelatihan dan keahlian yang tidak memadai, terjadi di semua negara. Situasi buruk ini lebih nyata terlihat di negara berpenghasilan rendah dan menengah, di mana lebih dari 10 persen pasien yang dirawat di rumah sakit dapat mengalami infeksi selama mereka dirawat, dibandingkan dengan kurang dari 7 persen di negara berpenghasilan tinggi. Hal tersebut masih sering terjadi, meskipun infeksi yang didapat di rumah sakit sebenarnya dengan mudah dapat dihindari melalui kebersihan, praktik pengendalian infeksi, dan penggunaan obat antimikroba yang tepat. Selain itu, sekitar satu dari sepuluh pasien terbukti dirugikan selama perawatan medis di negara berpenghasilan tinggi.

 

 

Semua itu hanyalah beberapa hal penting dari Laporan Layanan Kesehatan Global menuju Cakupan Kesehatan Semesta atau ‘Universal Health Coverage’ (UHC). Laporan yang dikeluarkan pada Kamis, 5 Juli 2018 ini juga menyoroti bahwa dampak layanan kesehatan yang berkualitas buruk, akan membebani pengeluaran tambahan pada keluarga dan sistem kesehatan nasional. Sebenarnya ada beberapa kemajuan dalam meningkatkan kualitas hidup pasien, misalnya dalam perbaikan tingkat kelangsungan hidup pasien kanker dan penyakit kardiovaskular. Meski demikian, biaya ekonomi dan sosial yang lebih luas sebagai akibat layanan yang berkualitas buruk, termasuk cacat jangka panjang, gangguan dan kehilangan produktivitas, secara global diperkirakan berjumlah triliunan dolar setiap tahun.

 

 

WHO berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap orang, seharusnya dapat memperoleh layanan kesehatan, kapan dan di manapun mereka membutuhkannya (UHC). Penegasan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Semua pihak seharusnya berkomitmen untuk memastikan bahwa layanan kesehatan haruslah berkualitas baik, karena tidak akan ada UHC tanpa perawatan yang berkualitas (there can be no UHC without quality care).

 

 

“Tanpa layanan kesehatan yang berkualitas, UHC akan tetap merupakan janji kosong,” kata Sekretaris Jenderal OECD Ángel Gurría. Manfaat ekonomi dan sosial telah terbukti  jelas, tetapi masih perlu investasi tambahan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, sehingga memberikan semua orang akses ke layanan kesehatan berkualitas tinggi, yang berpusat pada pasien. “Kesehatan yang baik adalah dasar dari modal manusia di suatu negara, dan tidak ada negara yang mau membayar perawatan kesehatan yang berkualitas rendah atau tidak aman,” kata Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim. Layanan kesehatan yang berkualitas rendah, secara tidak proporsional berdampak pada orang miskin, yang tidak hanya secara moral tercela, tetapi juga secara ekonomi tidak berkelanjutan untuk keluarga dan seluruh negara.

Temuan penting lainnya dalam laporan ini menggambarkan masalah kualitas dalam perawatan kesehatan di seluruh dunia. Misalnya hanya sepertiga hingga tiga perempat petugas kesehatan di tujuh negara berpenghasilan rendah dan menengah, yang mampu membuat diagnosis secara akurat dan Pedoman Praktek Klinis (PPK) untuk penyakit yang umum, hanya diikuti oleh kurang dari 45 persen petugas kesehatan. Penelitian di delapan negara dengan tingkat kematian tinggi di Karibia dan Afrika, menemukan bahwa akses ke layanan kesehatan ibu dan anak yang efektif dan berkualitas, jauh kurang umum daripada yang disarankan. Misalnya, hanya 28 persen perawatan ibu hamil, 26 persen layanan keluarga berencana dan 21 persen layanan anak sakit di negara tersebut, yang memenuhi syarat sebagai ‘efektif.’ Selain itu, sekitar 15 persen pengeluaran rumah sakit di negara berpenghasilan tinggi, terbukti digunakan untuk mengatasi kesalahan dalam perawatan, atau menangani pasien yang terinfeksi ketika dirawatinap di rumah sakit atau infeksi nosokomial.

 

 

Setiap pemerintah harus menerbitkan kebijakan dan strategi untuk memperbaiki kualitas layanan kesehatan nasional yang kuat. Sistem kesehatan harus fokus pada layanan kesehatan oleh petugas yang kompeten, dan dilakukan dalam sistem kesehatan yang baik. Selain itu, warga harus diberdayakan untuk secara aktif terlibat dalam keputusan perawatan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Petugas kesehatan harus melihat pasien sebagai mitra dan berkomitmen untuk mewujudkan efektivitas pembiayaan dan keamanan perawatan kesehatan (the effectiveness and safety of health care), untuk terwujudnya UHC.

 

 

Laporan OECD, WHO dan World Bank tentang mutu dan biaya layanan kesehatan menuju UHC, sangat inspiratif. Di Indonesia UHC diwujudkan melalui program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dengan target akan dicapai sebelum 1 Januari 2019. Apakah kita telah ikut mewujudkan?

Sekian Yogyakarta, 9 Juli 2018 *) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

 

OBAT  CACING  BARU

fx. wikan indrarto*)

Pada hari Rabu, 20 Juni 2018 di Jenewa, Swiss Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencanangkan dimulainya distribusi obat anti cacing mebendazole khusus anak yang dikunyah (chewable), ke berbagai negara dengan prevalensi tinggi penyakit cacing, yang ditularkan melalui tanah. Apa maknanya?

 

 

Kecacingan termasuk dalam 11 dari 20 jenis penyakit terabaikan atau Neglected Tropical Disease (NTD). Yang terdapat di Indonesia adalah Filariasis, Schistosomiasis, Dengue Haemorrhagic Fever (DHF), Rabies, Frambusia, Lepra, Japanese B. Encephalitis, Cysticercosis, Fasciolopsis, dan Anthrax. Spesies utama yang menginfeksi manusia adalah cacing gelang (Ascaris lumbricoides), cacing cambuk (Trichuris trichiura) dan cacing tambang (Necator americanus dan Ancylostoma duodenale).

 

 

Mebendazole adalah salah satu obat yang direkomendasikan oleh WHO untuk mengobati infeksi cacing pada usus manusia. Formulasi obat kunyah (chewable) ini disetujui oleh Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat pada tahun 2016 dan sekarang disumbangkan ke WHO oleh perusahaan farmasi Johnson & Johnson. Dengan demikian balita dan anak yang mengalami kesulitan menelan obat tablet padat, akan dapat dengan mudah menelan tablet kunyah. Selain karena memiliki rasa yang menyenangkan, juga dapat dikunyah atau berubah menjadi massa yang lunak hanya dengan menambahkan sedikit air.

 

 

Awalnya, jumlah obat dengan formulasi pediatrik ini hanya akan tersedia terbatas, dengan peningkatan produksi (roll-out) penuh yang direncanakan, karena kemampuan produksi dipastikan akan meningkat. Mebendazole pediatrik akan mengisi celah besar (fill a major gap) dalam program pengobatan cacing usus secara global. Lebih dari 1,5 miliar orang, atau 24% dari populasi dunia, dilaporkan terinfeksi cacing yang ditularkan melalui tanah di seluruh dunia. Infeksi tersebar luas di daerah tropis dan subtropis, dengan jumlah terbesar terjadi di Afrika sub-Sahara, Amerika Latin, Cina, dan Asia Timur.

 

 

Lebih dari 1,5 miliar orang atau 24% dari populasi dunia, terinfeksi cacing tanah. Infeksi tersebar luas di daerah tropis dan subtropis, dengan angka terbesar terjadi di sub-Sahara Afrika, Amerika, Cina dan Asia Timur. Lebih dari 270 juta anak usia prasekolah dan lebih dari 600 juta anak usia sekolah tinggal di daerah, dimana parasit cacing ini secara intensif ditularkan, sehingga membutuhkan pengobatan dan intervensi pencegahan.

 

Lebih dari 267 juta anak usia balita atau prasekolah tinggal di daerah tersebut, di mana cacing parasit ini secara intensif ditularkan, sehingga pemberian obat cacing secara berkala sangat diperlukan. Pada 2017, WHO telah menerbitkan pedoman terbaru berbasis bukti (evidence-based guideline) tentang pengobatan secara teratur skala besar, untuk kelompok populasi yang berisiko terinfeksi cacing yang ditularkan melalui tanah. Panduan ini mendukung praktik pencegahan dengan pemberian obat cacing di daerah endemis, untuk tiga spesies cacing utama yang menyebabkan penyakit.

 

 

 

Menyadari bahwa anak balita atau prasekolah adalah kelompok penting yang berisiko terhadap infeksi cacing usus, perusahaan farmasi Johnson & Johnson telah memutuskan untuk memasukkan formulasi baru obat kunyah (chewable), dalam program donasi mereka melalui WHO, dengan rencana untuk meningkatkan produksi secara bertahap. Johnson & Johnson adalah produsen obat dan peralatan medis yang berkantor pusat di New Jersey, Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1886. Pada tanggal 31 Desember 2012, ‘Food and Drug Administration’ menyetujui Sirturo, obat TBC dari Johnson & Johnson, yang merupakan obat pertama untuk memerangi infeksi TBC dalam empat puluh tahun terakhir. Dengan prestasi tersebut, Johnson & Johnson kemudian berkolaborasi dengan WHO dalam menyediakan obat anti cacing mebendazole dengan kualitas yang terjamin, untuk mengendalikan infeksi cacing yang ditularkan melalui tanah pada anak usia sekolah sejak tahun 2010. Lebih dari 1 miliar tablet mebendazole (500 mg) yang disumbangkan, telah dikirim ke negara-negara yang meminta obat tersebut.

 

 

Pemberian obat anti cacing atau antelminthic secara berkala, mampu mengurangi dan mempertahankan intensitas infeksi yang rendah. Namun demikian, dalam jangka panjang yang lebih baik adalah penyediaan sanitasi yang memadai, sebagai dasar untuk memutus siklus infeksi dan infeksi ulang, sehingga mampu mengendalikan infeksi ini secara berkelanjutan. Pendidikan kesehatan dan kebersihan kepada masyarakat, termasuk pada anak balita, juga dapat membantu mengurangi penularan dan reinfeksi cacing.

 

 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Cacingan menyebutkan bahwa, Pemberian Obat Pencegahan Secara Massal (POPM) Cacingan adalah pemberian obat yang dilakukan untuk mematikan cacing secara serentak, kepada semua penduduk sasaran di wilayah berisiko cacingan, sebagai bagian dari upaya pencegahan penularan cacingan. Indikator dalam pencapaian target adalah penurunan prevalensi cacingan sampai dengan di bawah 10% (sepuluh persen) di setiap daerah kabupaten/kota. POPM cacingan dilaksanakan dua kali setahun untuk daerah dengan prevalensi tinggi, satu kali setahun untuk daerah dengan prevalensi sedang, dan secara selektif untuk daerah dengan prevalensi rendah.

 

 

Tersedianya obat baru anti cacing mebendazole khusus anak yang dikunyah (chewable), khususnya untuk anak yang mengalami kesulitan menelan obat tablet padat, diharapkan dapat mempercepat pencapaian target penurunan prevalensi cacingan.

Sudahkah kita terlibat membantu?

Sekian Yogyakarta, 3 Juli 2018 *) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

 

MENUJU  UHC

fx. wikan indrarto*)

 

Tahun 2018 ini adalah ulang tahun ke 40 Deklarasi Alma-Ata, yang meminta semua negara, termasuk Indonesia, untuk memperkenalkan, mengembangkan, dan memelihara sistem kesehatan primer. Tujuan utama adalah untuk menjamin kesehatan bagi semua warga atau ‘Universal Health Coverage’ (UHC).  UHC adalah sebuah kondisi di mana setiap orang dapat menerima layanan kesehatan yang mereka butuhkan, tanpa mengalami kesulitan dalam bidang keuangan. 

Apa yang harus disadari?

 

 

Deklarasi Alma Ata tahun 1978 merupakan bentuk kesepakatan bersama antara 140 negara (termasuk Indonesia), dalam Konferensi Internasional Pelayanan Kesehatan Primer di kota Alma Ata, Kazakhstan, yang disponsori oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan organisasi PBB untuk Anak (UNICEF). Isi pokok deklarasi ini, bahwa Pelayanan Kesehatan Primer adalah strategi utama untuk pencapaian kesehatan untuk semua (Health for all), sebagai bentuk perwujudan hak asazi manusia.

 

 

Indonesia dapat belajar dari Yunani, sebuah negara miskin di Eropa selatan. Ketika Yunani bergabung dengan Uni Eropa dan menggunakan euro tahun 2001, keadaan ekonomi negara ini diprediksi akan terus tumbuh. Namun prediksi ini seketika berubah ketika terjadi krisis keuangan tahun 2008. Bahkan Yunani tak juga mampu membaik dan pada Selasa, 30 Juni 2015 menjadikan Yunani sebagai negara maju pertama yang gagal membayar utang sebesar US $1,7 miliar kepada Dana Moneter Internasional (IMF). Selain itu, beban ekonomi Yunani diperberat oleh masuknya jutaan pengungsi dari Suriah, imigran dari Irak, Afghanistan, dan negara-negara Afrika. Pada 17 Maret 2016 jumlah pengungsi Suriah di Yunani mencapai lebih dari 70.000 imigran.

 

 

Reformasi layanan kesehatan (The Primary Health Care Reform Plan) oleh pemerintah Yunani dicetuskan pada Desember 2015, dan implementasi dimulai setelah undang-undang disahkan Parlemen pada Agustus 2017. Sebagai bagian dari reformasi sistem kesehatan, Yunani untuk pertama kalinya mengembangkan layanan kesehatan primer secara terpadu. Dikenal sebagai TOMY (Topikes Monades Ygias), unit ini merupakan tim multidisipliner yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis anak, perawat, pekerja sosial dan staf administrasi. Mereka bekerja dalam kolaborasi dengan faskes primer yang sudah ada, pusat kesehatan yang menyediakan layanan perawatan kesehatan khusus, diagnostik dan gigi. TOMY pertama dibuka di Thessaloniki (Evosmos) pada bulan Desember 2017, dan saat ini ada 94 unit yang beroperasi. Setiap unit memiliki kapasitas untuk melayani sekitar 10.000 orang, dan TOMY kemungkinan akan mencapai kapasitas ini dalam setahun.

 

 

Perdana Menteri Alexis Tsipras dan pemerintah Yunani memiliki prinsip bahwa kesehatan adalah prioritas pemerintah dan negara perlu berbuat lebih banyak. PM Alexis Tsipras menunjukkan komitmennya yang sangat besar pada terbentuknya UHC, dengan memastikan bahwa semua penduduk Yunani dan para imigran Suriah dapat mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan, kapan dan di manapun mereka membutuhkannya, tanpa menghadapi kesulitan keuangan. Investasi yang dilakukan pemerintah Yunani diyakini akan menghasilkan kembali, tidak hanya dalam hal derajad kesehatan warga yang lebih baik, tetapi juga dalam hal pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan keamanan wilayah.

Faskes primer TOMY pada awalnya dibuka di kamp pengungsi asal Suriah, yaitu di Eleonas Camp. Klinik TOMY yang disediakan oleh Yayasan Hellenic atau the Hellenic Centre for Disease Control and Prevention (KEELPNO) melalui proyek PHILOS yang didanai Komisi Eropa, sebuah proyek yang dirancang khusus untuk memberikan layanan kesehatan bagi para pengungsi. Faskes primer ini dibuka Senin hingga Jumat, memeriksa rata-rata 24 pasien sehari. Selain itu, KEELPNO menjalankan klinik gigi, dengan 2 dokter gigi untuk orang dewasa dan 1 dokter gigi khusus untuk anak-anak.

 

 

Penyakit dan kondisi gangguan kesehatan paling umum yang tercatat di klinik TOMY adalah infeksi saluran pernapasan (atas dan bawah) dan asma, masalah muskuloskeletal, penyakit kronis seperti diabetes mellitus, gangguan tiroid, penyakit jantung dan gangguan sirkulasi lainnya, hipertensi, infeksi saluran cerna dan kudis. Sejumlah besar orang mengalami masalah kesehatan mental, memerlukan obat psikiatri dan atau menerima dukungan psikologis. Empat kampanye vaksinasi telah dilakukan di kamp pengungsi ini. Yang terakhir dilakukan pada bulan Agustus 2017 dan April 2018 adalah yang terbesar, yang telah memvaksinasi lebih dari 350 anak melawan campak, gondok dan rubella (MMR) dan pneumonia.

 

 

Pada ‘World Health Report’ 2010, jelas tercantum bahwa reformasi layanan dan sistem pembiayaan kesehatan sangat penting untuk terciptanya UHC. Langkah pertama adalah meningkatkan layanan kesehatan primer. Layanan kesehatan primer yang kuat adalah nyawa dari setiap sistem kesehatan, dan tidak ada satupun negara yang dapat mencapai UHC, tanpa penguatan hal itu. Layanan kesehatan primer adalah lini pertama untuk melawan penyakit menular, mampu memperlambat perjalanan alamiah penyakit tidak menular, dan sangat penting bagi peningkatan derajad kesehatan ibu dan anak, yang merupakan kelompok pengguna utama layanan kesehatan. Layanan pada faskes primer Ini adalah dasar dari sistem kesehatan yang efektif dan kunci untuk mencapai UHC.

 

Deklarasi Alma-Ata dan reformasi layanan kesehatan oleh PM Alexis Tsipras di Yunani untuk menuju UHC, sangat inspiratif. Di Indonesia UHC diwujudkan melalui program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dengan target akan dicapai sebelum 1 Januari 2019.

 

Apakah kita telah ikut mewujudkan?

Sekian Yogyakarta, 3 Juli 2018 *) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

 

 

 

ICD-11

fx. wikan indrarto*)

Pada 18 Juni 2018 di Tokyo Jepang, 18 tahun setelah peluncuran Klasifikasi Statistik Internasional Penyakit atau ‘The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems’ (ICD) versi 10, WHO merilis ICD versi 11 yang pada 2019 ditargetkan untuk diadopsi oleh semua negara, termasuk Indonesia. Apa yang seharusnya kita pahami?

Sejarah ICD dimulai di Inggris pada abad ke-16. Setiap minggu, ‘the London Bills of Mortality’ mengumumkan penyebab kematian pada abad pertengahan, misalnya kudis (scurvy), kusta (leprosy), dan wabah penyakit lainnya. Perang Krimea (1853–1856) adalah pertempuran yang terjadi antara Rusia melawan sekutu yang terdiri dari Perancis, Inggris, Sardinia, dan Utsmaniyah Turki, terutama di semenanjung Krimea, mengubah banyak hal. Ketika Florence Nightingale baru saja kembali dari Perang Krimea, menganjurkan perlunya mengumpulkan data statistik tentang penyebab penyakit dan kematian yang lebih sistematis.

Sekitar waktu yang sama, ahli statistik Perancis, Jacques Bertillon, memperkenalkan Klasifikasi Bertaine tentang Penyebab Kematian, yang diadopsi oleh beberapa negara. Pada tahun 1940, Organisasi Kesehatan Dunia mengambil alih sistem Bertillon dan mengembangkannya untuk memasukkan statistik tentang penyebab cedera dan penyakit, menghasilkan versi pertama ICD. Dengan ini untuk pertama kalinya pengumpulan data morbiditas dan mortalitas dilakukan secara seragam, untuk memetakan tren penyakit dan penyebab kematian.

Ada indikator yang lebih jelas untuk memberikan gambaran tentang kesejahteraan (wellbeing) suatu negara, selain data statistik tentang kesehatan. Indikator dalam bidang ekonomi yang secara luas digunakan seperti Produk Domestik Bruto (PDB), ternyata hanya dapat membuat gambaran kemakmuran individu, pada hal data tentang penyakit dan kematian sebenarnya lebih mampu mengungkapkan bagaimana populasi suatu negara secara riil. ICD adalah landasan untuk menyusun data statistik kesehatan, karena cara ini mampu memetakan kondisi manusia dari lahir sampai mati, termasuk setiap cedera atau penyakit yang dihadapi dalam hidup dan penyebab kematian apapun, yang akan dikodekan secara seragam.

Tidak hanya itu, ICD juga mencatat beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan, atau penyebab eksternal terjadinya kematian dan kesakitan, bahkan dapat memberikan pandangan holistik pada setiap aspek kehidupan, yang dapat mempengaruhi kesehatan. Data statistik kesehatan ini seharusnya menjadi dasar untuk hampir setiap keputusan medis yang dibuat dalam layanan kesehatan, termasuk untuk memahami apa yang menyebabkan orang sakit dan apa yang akhirnya menjadi penyebab kematian. Selain itu, ICD dapat memiliki kepentingan finansial yang sangat besar, karena kode ini digunakan untuk menentukan tempat yang paling baik untuk menginvestasikan sumber daya yang semakin sedikit, bahkan di Amerika Serikat, kode ICD digunakan sebagai dasar dari penagihan biaya asuransi kesehatan.

Di dunia ini terdapat 7,4 miliar orang yang berbicara hampir menggunakan 7.000 bahasa, sehingga ICD menyediakan kosakata umum untuk merekam, melaporkan, dan memantau masalah kesehatan untuk semua orang. Lima puluh tahun yang lalu, tidak mungkin bahwa penyakit seperti skizofrenia akan didiagnosis sama di berbagai negara, misalnya Jepang, Kenya dan Brasil. Namun sekarang, jika seorang dokter di negara lain tidak dapat membaca catatan medis seseorang, mereka akan tahu berdasarkan kode ICD.

ICD 11 ini memerlukan lebih dari satu dekade dalam pembuatannya dan merupakan peningkatan besar dari ICD-10. Paling tidak ada tiga kelebihan, yaitu pertama, telah diperbarui untuk menyongsong abad 21 yang mencerminkan kemajuan penting dalam iptek kedokteran. Kedua, dapat terintegrasi secara baik dengan aplikasi kesehatan elektronik dan sistem informasi digital. Versi baru ini sepenuhnya elektronik, secara signifikan lebih mudah untuk diimplementasikan, sehingga akan menyebabkan lebih sedikit kesalahan. Selain itu, juga memungkinkan lebih detail untuk dicatat dan lebih mudah diakses, terutama untuk fasilitas kesehatan dengan sumber daya minimal.

Yang ketiga, fitur penting adalah bahwa ICD-11 telah dihasilkan melalui cara kolaboratif yang transparan, yang cakupannya belum pernah terjadi dalam sejarah. Kompleksitas ICD kadang-kadang membuatnya tampak seperti sangat rumit dan penggunaannya membutuhkan pelatihan yang lama. Tujuan utama dalam revisi ini adalah untuk membuat ICD lebih mudah digunakan.

Keputusan untuk merevisi ICD menjelang abad 21 dilakukan pada tahun 2000, dalam sidang Majelis Kesehatan Dunia. Pada saat itu, ICD telah direvisi setiap dekade dan ICD-10 yang sekarang digunakan, dirilis pada tahun 1990. Peluncuran revisi ICD-11 berlangsung di Toyko, Jepang dan akan berlaku secara global pada 1 Januari 2022. Mengingat adaptasi teknis dan teknologi yang luas, maka diperlukan pelatihan untuk pindah ke sistem baru, yang melibatkan ribuan petugas ‘coders’ dari klinik perawatan kesehatan primer kecil sampai rumah sakit besar. Peralihan dari penggunaan ICD-10 ke ICD-11 tidak mungkin terjadi dalam semalam. Meskipun mungkin saja akan ada beberapa negara sebagai pengguna awal, pastilah tidak banyak negara yang mampu beradaptasi dengan cepat. Bahkan beberapa negara masih menggunakan ICD-9 dan ICD-8. Sebagai pembanding, ICD-10 yang dirilis pada tahun 1990 pertama kali dilaksanakan penuh oleh Thailand pada tahun 1994 dan AS baru beralih penuh di tahun 2015.

Konsekuensi dari pengkodean terhadap layanan kesehatan, pembiayaan, dan asuransi kesehatan adalah bahwa dokter, pasien, dan penjamin biaya layanan kesehatan seperti asuransi di seluruh Indonesia, harus menggunakan ICD dengan versi yang sama. Sudahkah kita siap?

Sekian Yogyakarta, 21 Juni 2018 *) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak, Lektor FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161

SEPAK   BOLA   SEHAT
fx. wikan indrarto*)

Piala Dunia FIFA 2018 diselenggarakan di Rusia pada 14 Juni hingga 15 Juli 2018. Seluruh atau 12 stadion kecuali Stadion Sentral di Yakaterinburg, terletak di Rusia sisi Eropa, di bagian barat Pegunungan Ural, agar mengurangi waktu perjalanan karena Rusia adalah negara yang luas. Turnamen sepak bola internasional empat tahunan yang ke 21 ini, juga ditargetkan untuk mempromosikan kehidupan yang lebih sehat dan aktif. Apa yang harus disadari?

Pada awal Mei 2018 telah diluncurkan kampanye video yang menargetkan penggemar sepak bola pada saat Piala Dunia 2018 di Rusia. Tujuannya adalah mempromosikan kehidupan yang lebih sehat dan aktif. Serial video ini diproduksi bersama oleh WHO, Kementerian Kesehatan Federasi Rusia, dan Komite Penyelenggara Piala Dunia 2018. Kampanye ini diluncurkan pertama kali dengan menampilkan salah satu video di stadion Spartak (Otkritie Arena) di Moskow, Rusia pada hari Sabtu, 16 Juni 2018 saat Argentina melawan Islandia.

Kampanye ini terdiri dari 3 video, yang menyoroti masalah risiko kesehatan utama, yaitu terkait tembakau, garam dan aktivitas fisik. Terdapat tiga buah video dengan 3 pesan kunci untuk hidup yang lebih sehat. Video pertama berjudul: Jika Anda merokok – Anda offside (If you smoke, you are offside) yang dapat dilihat pada https://www.youtube.com/watch?v=NPLuFeDQrTY. Setiap perokok seharusnya dikeluarkan dari arena nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2018 ini. Seperti diketahui, penggunaan tembakau adalah salah satu pilihan gaya hidup yang paling merusak. WHO memperkirakan bahwa penggunaan tembakau saat ini bertanggung jawab atas 16% dari semua kematian pada orang dewasa di atas 30 tahun, di seluruh Wilayah Eropa, dengan banyak dari kematian ini terjadi sebelum waktunya.

 

 

Video pertama ini sejalan dengan peringatan Hari Tanpa Tembakau Dunia atau ‘World No Tobacco Day’ (WNTD), 31 Mei 2018, yang menyoroti gangguan kesehatan dan risiko lain yang terkait dengan penggunaan tembakau. Kampanye ‘World No Tobacco Day 2018’ juga ditujukan untuk mengatasi epidemi tembakau dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, khususnya kontribusinya dalam menyebabkan kematian dan penderitaan jutaan orang secara global. Penggunaan tembakau merupakan faktor risiko penting untuk perkembangan penyakit jantung koroner, stroke, dan penyakit pembuluh darah perifer. Penyakit kardiovaskular (CVD) membunuh lebih banyak orang, daripada penyebab kematian lainnya di seluruh dunia. Selain itu, penggunaan tembakau serta paparan asap rokok berkontribusi pada sekitar 12% dari semua kematian akibat penyakit jantung.

 

 

Video kedua berjudul : Dapatkan hyperemosi, bukan hipertensi (Get hyperemotional – not hypertensive), yang dapat dilihat pada https://www.youtube.com/watch?v=98eXOl2cZq4. Setiap makanan kecil yang menemani nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2018, seharusnya bukan yang gurih atau asin. Seperti diketahui, hipertensi atau tekanan darah tinggi berhubungan dengan konsumsi garam yang berlebihan dan sangat terkait dengan perkembangan penyakit kardiovaskular. Dengan mengonsumsi lebih sedikit garam dan tetap dalam batas maksimum yang disarankan, yaitu 5 gram sehari, kita dapat melindungi dari ancaman kesehatan dan secara signifikan mengurangi risiko terkena penyakit tidak menular atau Non Communicable Diseases (NCD).

 

 

Video kedua ini sejalan dengan pesan Hari Hipertensi Sedunia atau World Hypertension Day (WHD) yang diperingati pada tanggal 17 Mei. Peningkatan kesadaran ini penting untuk mencegah dan mengendalikan hipertensi yang dikenal sebagai sang pembunuh diam-diam (the silent killer). Tema Hari Hipertensi Sedunia 2018 adalah #KnowYourNumbers (#KetahuiTekananDarahmu), yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran setiap orang, di semua lapisan masyarakat di seluruh dunia, agar mengukur tekanan darahnya.

Video ketiga berjudul : Mari Sepak bola. Jadilah aktif. (Love football. Be active) yang dapat dilihat pada https://www.youtube.com/watch?v=aSYd48ozvrc. Setelah acara nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2018 usai, seharusnya para penonton langsung mengikat sepatu dan berolah raga. Seperti diketahui, aktivitas fisik adalah bagian penting dari gaya hidup sehat, dan berkurangnya aktivitas tersebut dapat menyebabkan konsekuensi kesehatan yang serius. Dengan melakukan gerakan otot dan mencapai minimum aktivitas fisik yang disarankan per minggu, yaitu 150 menit aktivitas fisik yang sedang, kita dapat melindungi kesehatan fisik, meningkatkan kesejahteraan dan sangat mengurangi risiko pengembangan berbagai kondisi terkait penyakit kronis.

 

 

Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus Senin, 4 Juni 2018 bersama dengan Perdana Menteri Portugal António Costa di Lisbon, Portugal, telah meluncurkan sebuah rencana aksi Global WHO. Isi video ketiga turut mendukung aksi Global WHO tersebut, yang memiliki tema Ayo Aktif: Semua Orang, Di Mana Saja, Setiap Hari (‘Let’s Be Active: Everyone, Everywhere, Everyday’). Dorongan baru ini, diluncurkan oleh ikon Asosiasi Sepak Bola Portugis, Cidade do Futebol (City of Football), yang bertujuan untuk mendorong semua pemerintah dan pemerintah kota, agar menciptakan kemudahan bagi semua orang untuk lebih aktif secara fisik dan lebih sehat. Kebijakan dan rencana untuk mengatasi kurangnya aktivitas fisik pada anak, sebenarnya telah dikembangkan oleh sekitar 80% negara anggota WHO. Namun demikian, pada tahun 2013 secara operasional hanya dilakukan oleh 56% negara.

 

 

Momentum Piala Dunia FIFA 2018 yang diselenggarakan di Rusia, mengingatkan kita semua untuk tidak sekedar menggemari sepak bola, tetapi juga untuk menciptakan kehidupan yang lebih sehat dan aktif.

 

Sudahkah Anda terlibat membantu?

Sekian

Yogyakarta, 18 Juni 2018

*) penggemar tim sepakbola Brasil, Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak, lektor FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161

UHC di INDONESIA

fx. wikan indrarto*)

UHC (Universal Health Coverage) atau cakupan kesehatan semesta adalah sebuah kondisi di mana setiap orang dapat menerima layanan kesehatan yang mereka butuhkan, tanpa mengalami kesulitan dalam bidang keuangan. Tahun 2019 ditargetkan UHC akan terwujud di Indonesia. Apa yang harus disadari?

Data tentang cakupan layanan kesehatan esensial dan perlindungan keuangan digunakan, untuk memantau kemajuan menuju UHC di semua negara, termasuk di Indonesia. Cakupan Layanan kesehatan esensial atau penting meliputi 3 (tiga) bidang layanan. Pertama bidang kesehatan reproduksi, yang meliputi ibu, bayi baru lahir, dan anak. Layanan kesehatan reproduksi ini meliputi Keluarga Berencana (KB), kontrol kehamilan atau ANC (Ante Natal Care), perawatan persalinan, imunisasi dasar lengkap untuk bayi, dan layanan untuk anak sakit. Persentase peserta KB aktif terhadap pasangan usia subur di Indonesia pada tahun 2016 sebesar 74,8%. Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (ANC K4) pada tahun 2016 telah memenuhi target Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan sebesar 74%.

Cakupan layanan kesehatan kedua adalah layanan bidang penyakit menular, dalam hal ini adalah layanan pengobatan tuberkulosis yang efektif, pengobatan HIV dengan obat antiretroviral, kelambu berinsektisida untuk pencegahan malaria, dan sanitasi lingkungan yang memadai. Pada tahun 2016 angka keberhasilan pengobatan semua kasus tuberkulosis di Indonesia sebesar 85%. Jumlah kasus baru HIV positif pada tahun 2016 dilaporkan sebanyak 41.250 kasus.

Ketiga adalah layanan bidang penyakit tidak menular, yaitu layanan kewaspadaan akan peningkatan tekanan darah atau hipertensi, peningkatan glukosa darah atau diabetes mellitus, skrining kanker leher rahim atau serviks dan pengendalian penggunaan tembakau. Penyakit tidak menular terbanyak pada lanjut usia berdasarkan Riset Kesehatan Dasar di Indonesia tahun 2013 adalah hipertensi (57,6%), artritis (51,9%), stroke (46,1%), masalah gigi dan mulut (19,1%), penyakit paru obstruktif menahun (8,6%) dan diabetes mellitus (4,8%).

Perlindungan keuangan (financial protection) dengan tujuan agar seseorang tidak jatuh miskin karena tingginya biaya layanan kesehatan, dinilai menggunakan 4 indikator. Pertama adalah insidensi pengeluaran untuk layanan kesehatan penyakit katastropik, kedua adalah pengeluaran untuk layanan kesehatan di luar paket, ketiga terjadinya pemiskinan (impoverishing) sampai di bawah garis kemiskinan secara internasional, dan keempat adalah terjadinya kesenjangan pengeluaran untuk layanan kesehatan yang besar. Batas kemiskinan atau tingkat pengeluaran per kapita per bulan tahun 2016 di Indonesia ditetapkan sebesar Rp 361.990. Pada September 2016, penduduk miskin yang tinggal di perdesaan sebesar 62,23 % dari seluruh penduduk miskin. Persentase penduduk miskin terbesar yaitu Papua (28,40%), Papua Barat (24,88%) dan Nusa Tenggara Timur (22,01%).

Untuk mencapai UHC diperlukan penguatan sistem kesehatan (health systems strengthening), baik oleh pemerintah, maupun semua pihak terkait. Pemerintah atau negara seharusnya menjamin ketersediaan rencana pembangunan sektor kesehatan secara nasional, regional, ataupun lokal. Selain itu, negara juga harus menciptakan sistem pemantauan layanan kesehatan di semua tingkatan, membentuk perundang-undangan tentang UHC, dan bantuan dana saat darurat. Negara juga wajib mengatur besaran alokasi pembiayaan bidang kesehatan, dimana total pengeluaran negara untuk kesehatan seharusnya dikaitkan dengan persentase Produk Domestik Bruto atau PDB, dan skema wajib atau ‘compulsory schemes’ lainnya, serta besaran pembayaran tunai untuk layanan kesehatan (out-of-pocket payment for health).

Pemantauan kesetaraan layanan kesehatan (health equity monitor) wajib dilakukan, untuk mencapai UHC global sesuai target. Pemantauan kesetaraan global meliputi data malnutrisi, mortalitas dan intervensi bidang kesehatan yang dilakukan pada anak di 85 negara. Dalam aspek pertama, yaitu malnutrisi pada anak, diperoleh data 35% vs 16%, yang berarti bahwa prevalensi stunting pada anak balita dari kelompok miskin dibandingkan kelompok kaya. Ketimpangan terjadinya kekurangan gizi pada anak yang diukur dengan prevalensi stunting (pendek) pada anak yang berusia kurang dari lima tahun atau balita, terpilah lebar berdasarkan status ekonomi orangtuanya. Prevalensi stunting global pada anak balita adalah 35,2% pada kuintil termiskin dan 15,5% pada kuintil terkaya pada periode 2006-2015.

Data balita di Indonesia tahun 2015, s37,2% stunting (pendek), 12,1% wasting (kurus) dan 11,9% overweight (gemuk), sehingga Indonesia termasuk dalam 17 negara yang mempunyai ketiga masalah gizi tersebut. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat Indonesia tahun 2019 yaitu prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) dari 32,9% (2013) menjadi 28% pada tahun 2019, meskipun tidak dibedakan asal balita dari kuintil termiskin dan terkaya.

Ketidaksetaraan aspek kedua adalah dalam kematian anak, yaitu tingkat mortalitas atau angka kematian balita 79 vs 60 di daerah pedesaan dan perkotaan di 54 negara. Angka kematian balita dipilah berdasarkan tempat tinggal. Angka kematian balita di antara penduduk pedesaan adalah 79 per 1.000 kelahiran hidup dan 60 kematian di perkotaan di beberapa negara yang diteliti pada 2006-2015. Angka kematian balita tersebut menurun sebanyak 54 kematian per 1.000 kelahiran hidup di daerah pedesaan dan 24 kematian di daerah perkotaan, selama 10 tahun terakhir.

Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 di Indonesia menunjukkan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 22,23 per 1.000 kelahiran hidup, yang artinya sudah mencapai target MDG 2015 sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup. Begitu pula dengan Angka Kematian Balita (AKABA) sebesar 26,29 per 1.000 kelahiran hidup, juga sudah memenuhi target MDG 2015 sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup. Data SUPAS 2015 ini tidak membedakan berdasarkan tempat tinggal balita, di daerah pedesaan atau di perkotaan.

Ketidaksetaraan aspek ketiga adalah dalam hal intervensi pada ibu dan anak atau RMNCH (Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health) adalah 37% vs 53%. Intervensi ini dalam aspek pemenuhan keluarga berencana bagi wanita yang tidak berpendidikan vs pendidikan menengah atau lebih tinggi di 54 negara. Di lebih dari dua perlima 54 negara yang diteliti, setidaknya ada selisih 20 persentase poin dalam indeks cakupan gabungan antara kelompok terkaya dan termiskin. Terkait pemenuhan permintaan untuk layanan keluarga berencana dengan metode modern, dipilah berdasarkan tingkat pendidikan wanita. Cakupan ibu tanpa pendidikan 37,4% dan pendidikan menengah atau lebih tinggi adalah 53,0%, pada 2006–2015. Angka pemenuhan ini meningkat 1,2 poin per tahun pada wanita yang tidak terdidik dan 0,5 poin per tahun pada wanita dengan pendidikan menengah atau lebih tinggi.

Masih banyak hal yang harus dilakukan, agar UHC global dapat segera terwujud. Di Indonesia UHC diwujudkan melalui program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). BPJS Kesehatan mencatat jumlah peserta Program JKN hingga 1 Juni 2018 sebesar 198,2 juta jiwa atau 78,8% dari seluruh warga Indonesia, yang dilayani oleh 27.266 buah Fasilitas Kesehatan.

Apakah kita telah ikut mewujudkan?

 

Sekian

Yogyakarta, 13 Juni 2018

*) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161