Category: Istanbul

Jalan-jalan ke Istanbul, Turki

2019 Selamat di Jalan

SELAMAT DI JALAN

fx. wikan indrarto*)

Dalam memperingati Pekan Keselamatan di Jalan Kelima (the Fifth UN Global Road Safety Week) yang diselenggarakan pada hari Senin sampai Sabtu, 6 sampai 12 Mei 2019, warga dunia mengingatkan ulang perlunya kepemimpinan yang lebih efektif, untuk keselamatan warga di jalan raya. Para pemimpin yang kuat adalah mereka yang menyerukan (#SpeakUp) tentang keselamatan di jalan dan bertindak untuk menyelamatkan jiwa. Bagaimana sebaiknya?

“Visi WHO adalah dunia yang bebas dari kematian dan cedera, karena kecelakaan lalu lintas di jalan raya,” seperti ditegaskan oleh Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Kita semua wajib menciptakan dunia bagi semua orang untuk mendapat manfaat dari perlindungan kesehatan semesta atau universal health couverage (UHC), termasuk perawatan trauma, rehabilitasi dan dukungan psikologis bagi para korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Minggu ini dan selanjutnya setiap minggu, segenap warga dunia hidorong untuk memainkan peran masing-masing dalam membuat jalan raya lebih aman untuk semua orang. Bahkan jalan raya yang lebih aman bagi orang lain, sebenarnya juga adalah jalan raya yang lebih aman bagi kita semua.

Meskipun sudah ada kemajuan pesat, namun kematian karena kecelakaan lalu lintas di jalan raya terus saja meningkat, dengan kematian tahunan mencapai 1,35 juta kasus. Cedera lalu lintas di jalan kini menjadi pembunuh utama bagi anak dan remaja yang berusia 5-29 tahun. Secara global, dari semua kematian karena kecelakaan lalu lintas, pejalan kaki dan pengendara sepeda merupakan 26% korban. Sedangkan pengendara sepeda motor dan penumpang kendaraan merupakan 28% korban. Risiko kematian karena kecelakaan lalu lintas di jalan, sampai sekarang tetap mencapai tiga kali lebih tinggi di negara berpenghasilan rendah daripada di negara berpenghasilan tinggi, dengan tingkat tertinggi di Afrika (26,6 per 100.000 penduduk) dan terendah di Eropa (9,3 per 100.000 penduduk).

Sebenarnya kematian dan cedera karena kecelakaan lalu lintas di jalan adalah harga yang tidak dapat diterima (an unacceptable price) untuk membayar mobilitas manusia. Untuk itu, tidak ada alasan untuk tidak bertindak, karena ini adalah masalah yang sebenarnya memiliki solusi yang telah terbukti. Pemerintah di manapun harus menunjukkan kepemimpinan dan mempercepat tindakan untuk menyelamatkan nyawa warganya, dengan menerapkan aturan hukum yang lebih baik dan telah berhasil guna.

Dalam pengaturan oleh negara di mana kemajuan telah dibuat, ternyata disebabkan karena adanya kepemimpinan negara yang kuat, dengan undang-undang yang mengatur tentang faktor risiko utama kecelakaan lalu lintas, seperti ngebut, mabuk saat mengemudi, tidak menggunakan sabuk pengaman, helm sepeda motor, dan pengikatan anak (child restraints). Selain itu, juga infrastruktur yang lebih aman seperti trotoar dan jalur khusus untuk pengendara sepeda dan sepeda motor, standar keamanan kendaraan yang lebih ditingkatkan, seperti kewajiban adanya mekanisme kontrol stabilitas elektronik dan sistem pengereman kendaraan, bahkan perawatan medis pasca kecelakaan lalu lintas.

Beberapa acara yang diselenggarakan dalam minggu keselamatan di jalan 2019 adalah pertama, menilai perjalanan (assessing journeys) yang diharapkan akan menghasilkan perubahan konkret kepada pembuat kebijakan di lebih dari 50 negara, terutama Brazil, Mongolia, Nigeria dan Pakistan. Kedua, seruan untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki pada zona penyeberangan jalan di Trinidad dan Tobago. Ketiga, mengurangi batas kecepatan kendaraan di Slovenia. Keempat, meningkatkan penggunaan sabuk pengaman di dalam mobil di Kazakhstan dan pengikataan anak (child restraints) di Chili. Kelima, meningkatkan perawatan medis pasca-kecelakaan dan mengharuskan mobil memberi jalan kepada ambulans di India, dan menutup biaya perawatan medis bagi para korban kecelakaan lalu lintas jalan di Rwanda, melalui “mutuelle de santé”.
.

Selain itu, juga berbagai kegiatan yang meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum secara umum, mengadvokasi jalan yang aman untuk anak di banyak negara, dengan memasang rambu batas maksimal kecepatan kendaraan di sekitar sekolah, sebagaimana telah dilakukan di Argentina, Senegal dan Tunisia. Bahkan juga mempromosikan penggunaan helm pagi pengendara sepeda motor untuk pembonceng anak di Malaysia. Kegiatan lainnya adalah melatih ketrampilan awak bus sekolah di Nepal, dan menunjukkan penguatan pemimpin keselamatan jalan di Yordania, Lebanon dan Filipina.

Data Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia pada 2017 menyebut, tiap tahun tercacat ada 28 ribu sampai 38 ribu orang yang meninggal dunia, akibat kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut membuat Indonesia berada di peringkat pertama negara dengan rasio tertinggi kematian akibat kecelakaan lalu lintas di dunia.

Momentum Pekan Keselamatan di Jalan Kelima 2019, mengingatkan kita semua untuk mendukung kebijakan pemerintah Indonesia dalam menekan angka kematian di jalan raya. Selain itu, juga mendukung program pelatihan berkala bagi pengemudi, termasuk pelatihan pertolongan pertama pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan, dan standarisasi sistem pelaporan kecelakaan lalu lintas.

Apakah kita sudah terlibat?

Sekian

Yogyakarta, 9 Mei 2019

*) Dokter spesialis anak di RS RS Panti Rapih Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW, pengguna sepeda di jalan raya dalam kota, WA: 081227280161,

Istanbul

2019 Kematian Bayi

KEMATIAN BAYI

fx. wikan indrarto*)

Secara global 2,5 juta bayi meninggal pada bulan pertama kehidupan pada tahun 2017. Data ini menunjukkan adanya sekitar 7.000 kematian global bayi baru lahir setiap hari, dengan sekitar 1 juta meninggal pada hari pertama dan hampir 1 juta meninggal dalam 6 hari berikutnya. Apa yang perlu dicermati?

Risiko kematian bayi tertinggi adalah dalam 28 hari pertama kehidupan, yang disebut periode neonatal. Pada tahun 2017 lalu, 47% dari semua kematian anak balita adalah pada bayi baru lahir, naik dari 40% pada tahun 1990. Bayi yang meninggal dalam 28 hari pertama kehidupan, pada umumnya menderita kondisi dan penyakit yang terkait dengan kurangnya perawatan berkualitas saat lahir, dan atau segera setelah lahir, pada hari-hari pertama kehidupan. Kelahiran prematur, komplikasi terkait intrapartum (asfiksia neonatal atau kurang mampu bernapas spontan saat lahir), infeksi dan kelainan bawaan, menyebabkan sebagian besar kematian neonatal.

Dunia telah membuat kemajuan besar dalam kelangsungan hidup anak sejak 1990. Secara global, jumlah kematian neonatal menurun dari 5 juta pada 1990 menjadi 2,5 juta pada 2017. Namun, penurunan mortalitas neonatal dari 1990 hingga 2017 lebih lambat daripada kematian balita, yaitu 51% dibandingkan dengan 62% secara global. Di Afrika sub-Sahara, kematian neonatal relatif rendah (37%). Sebaliknya, di Eropa, yang memiliki tingkat kematian balita terendah, 54% dari semua kematian balita justru terjadi pada periode neonatal.

Mayoritas (75%) dari semua kematian neonatal terjadi selama minggu pertama kehidupan, dan sekitar 1 juta bayi baru lahir meninggal dalam 24 jam pertama. Dari akhir periode neonatal dan selama 5 tahun pertama kehidupan, penyebab utama kematian adalah pneumonia, diare, kelainan bawaan, dan malaria. Malnutrisi adalah faktor penyebab utama, membuat bayi dan anak lebih rentan terhadap penyakit parah. Sebagian besar kematian bayi baru lahir terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Untuk meningkatkan kelangsungan hidup dan kesehatan bayi baru lahir dan menekan kelahiran mati yang dapat dicegah, dapat dilakukan dengan meningkatkan cakupan perawatan antenatal (ANC) yang berkualitas, pertolongan persalinan oleh petugas kesehatan di fasilitas kesehatan, perawatan pasca melahirkan untuk ibu dan bayi, serta perawatan bayi baru lahir yang sakit dan kecil.

Ibu yang menerima perawatan berkelanjutan yang dipimpin oleh bidan atau ‘midwife-led continuity of care’ (MLCC), dididik dan diatur dengan standar internasional, 16% lebih kecil kemungkinan kehilangan bayinya dan 24% lebih kecil kemungkinannya mengalami kelahiran prematur. MLCC adalah model perawatan di mana bidan dan tim memberikan perawatan kepada ibu yang sama selama kehamilan, persalinan dan periode pascanatal, bahkan meminta bantuan medis jika diperlukan. Dengan peningkatan pertolongan persalianan di fasilitas kesehatan, sudah hampir 80% secara global, ada peluang besar untuk menyediakan perawatan bayi baru lahir dan mengidentifikasi serta mengelola bayi baru lahir yang berisiko tinggi.

Namun demikian, beberapa ibu dan bayi baru lahir hanya menginap di fasilitas kesehatan hanya selama 24 jam setelah kelahiran, kemudian diminta pulang ke rumah. Oleh sebab itu, terlalu banyak bayi baru lahir meninggal di rumah, karena keluar dari rumah sakit lebih awal, pada periode waktu paling kritis ketika komplikasi dapat terjadi. Selain itu, juga terjadi hambatan dan keterlambatan dalam mencari layanan medis.

Perawatan bayi baru lahir yang penting adalah bahwa semua bayi harus menerima perlindungan eksternal, yang dilakukan dengan mempromosikan kontak kulit ke kulit antara ibu dan bayi, penanganan tali pusar yang higienis dan perawatan kulit secara umum, Inisiasi Menyusui Dini (IMD), dan pemberian ASI secara eksklusif. Selain itu, juga melakukan penilaian tanda atau masalah kesehatan yang serius, atau membutuhkan perawatan tambahan. Dalam hal ini mencakup bayi dengan berat lahir rendah, sakit, atau lahir dari ibu yang terinfeksi HIV. Juga diperlukan perawatan preventif, yaitu imunisasi BCG dan Hepatitis B, suntikan vitamin K, dan profilaksis infeksi mata.

Keluarga diedukasi sampai mampu mengenali tanda bahaya, termasuk kesulitan menetek, aktivitas atau menangis yang berkurang, sulit bernapas, demam, kejang, atau kulit terasa dingin. Keluarga harus dinasihati untuk mencari perawatan medis segera, jika perlu. Selain itu, keluarga juga harus secepatnya mendaftarkan kelahiran untuk memeroleh akte, membawa bayi untuk datang kontrol ke fasilitas kesehatan, dan memintakan vaksinasi tepat waktu, sesuai dengan jadwal nasional.

Pada bayi berat lahir rendah dan bayi prematur, keluarga harus dibantu dalam menemukan rumah sakit untuk merawat bayi, meningkatkan perhatian untuk menjaga kehangatan bayi baru lahir, termasuk kontak kulit ke kulit ibu dengan bayi, kecuali ada alasan medis yang dapat dibenarkan, untuk penundaan kontak bayi dengan ibu. Selain itu, juga wajib diberikan bantuan untuk IMD, termasuk membantu ibu mengeluarkan ASI, untuk diberikan kepada bayi menggunakan cangkir atau cara lain, meningkatkan perhatian terhadap kebersihan, terutama mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, meningkatkan perhatian pada tanda bahaya dan kebutuhan untuk perawatan, dan dukungan tambahan untuk memantau pertumbuhan. Pada bayi baru lahir yang sakit, tanda bahaya harus diidentifikasi sesegera mungkin dan bayi dirujuk ke layanan kesehatan yang sesuai, untuk diagnosis dan perawatan medis lebih lanjut.

Bayi baru lahir dari ibu yang terinfeksi HIV, memerlukan dukungan untuk mendapatkan pengobatan antiretroviral (ART) preventif, baik untuk ibu maupun bayi baru lahir, untuk mencegah infeksi oportunistik. Selain itu, juga perlu dilakukan tes HIV, dengan konseling dan perawatan untuk bayi yang terpajan, juga dukungan kepada ibu untuk pemberian makan bagi bayi. Petugas kesehatan juga harus mengetahui masalah seputar pemberian makanan bayi, apalagi banyak bayi baru lahir yang terinfeksi HIV, lahir prematur dan lebih rentan terhadap infeksi.

Hampir tiga dekade lalu, Konvensi Hak Anak telah diberlakukan secara global, yang menjamin setiap bayi baru lahir berhak atas standar perawatan kesehatan tertinggi. Saat ini, setiap negara di seluruh dunia wajib memastikan bahwa sumber daya medis dan keuangan, tersedia untuk menciptakan hak itu menjadi kenyataan, bagi setiap bayi baru lahir agar tidak mengalami kematian.

Bagaimana sikap kita?

Sekian

Yogyakarta, 29 Maret 2019

*) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak di RS Panti Rapih, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

Istanbul

2019 Campak Terkini

CAMPAK TERKINI

fx. wikan indrarto*)

Data pengawasan campak baru (new measles surveillance data) pada Senin, 15 April 2019 menunjukkan bahwa, kasus campak terus naik 300 persen dalam tiga bulan pertama 2019, dibandingkan dengan periode yang sama pada 2018 dan kenaikan ini terjadi berturut-turut selama dua tahun terakhir. Apa yang perlu dicermati?

Meskipun data ini bersifat sementara dan belum lengkap, tetapi sudah menunjukkan tren yang jelas. Banyak negara berada di tengah wabah campak yang cukup besar, dengan semua wilayah di dunia mengalami peningkatan kasus yang berkelanjutan. Wabah campak saat ini terjadi di Republik Demokratik Kongo, Ethiopia, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Madagaskar, Myanmar, Filipina, Sudan, Thailand dan Ukraina, yang menyebabkan banyak kematian, terutama pada anak balita. Bahkan selama beberapa bulan terakhir, lonjakan jumlah kasus juga terjadi di negara-negara dengan cakupan vaksinasi campak secara keseluruhan tinggi, termasuk Amerika Serikat, Israel, Thailand, dan Tunisia, karena penyakit ini telah menyebar dengan cepat di antara kelompok orang yang tidak divaksinasi.

Campak adalah salah satu penyakit paling menular di dunia, dengan potensi komplikasi parah dan kematian. Pada 2017 campak menyebabkan hampir 110.000 kematian. Bahkan di negara berpenghasilan tinggi, komplikasi mengakibatkan rawat inap di RS hingga seperempat kasus, dan dapat menyebabkan kecacatan seumur hidup, yaitu kerusakan otak, kebutaan, hingga gangguan pendengaran. Pada hal, penyakit campak ini hampir sepenuhnya dapat dicegah melalui dua dosis vaksin yang aman dan efektif. Namun demikian, selama beberapa tahun terakhir, cakupan global dosis pertama vaksin campak telah terhenti pada angka 85 persen. Tingkat ini masih kurang dari 95 persen, yang dibutuhkan untuk mencegah wabah, dan membuat banyak orang di banyak komunitas, dalam bahaya serangan campak. Cakupan dosis kedua campak sementara meningkat, mencapai 67 persen.

Semua pemerintah sedang bekerjasama dengan mitra, seperti Initiative Measles & Rubella, Gavi, Aliansi Vaksin, UNICEF dan lainnya, untuk tindakan cepat dalam mengendalikan wabah campak, memperkuat layanan kesehatan, dan meningkatkan cakupan vaksinasi. Setelah melakukan kampanye vaksinasi darurat yang menargetkan 7 juta anak dari usia 6 bulan hingga 9 tahun, Madagaskar kini mengalami penurunan secara keseluruhan dalam kasus campak dan kematian. Di Filipina, lebih dari 4 juta dosis vaksin campak dan rubela telah diberikan kepada anak balita. Republik Demokratik Kongo sedang bersiap untuk meluncurkan vaksinasinasi gabungan campak dengan polio. Kampanye vaksinasi campak dan rubela nasional di Yaman telah menjangkau lebih dari 11,6 juta (90%) anak berusia 6 bulan-16 tahun. WHO juga merekomendasikan cakupan dosis vaksin campak kedua perlu ditingkatkan secara global, untuk memaksimalkan perlindungan masyarakat terhadap penyakit campak. Saat ini, 25 negara masih perlu menjadikan dosis kedua campak sebagai bagian dari program imunisasi nasional.

WHO memperkirakan bahwa kurang dari 1 dari 10 kasus campak yang dilaporkan secara global, dengan variasi berdasarkan wilayah. Dengan demikian, hingga tahun 2019 telah terlihat bahwa170 negara melaporkan 112.163 kasus campak. Tahun 2018 lalu, ada 28.124 kasus campak dari 163 negara, sehingga secara global terjadi hampir 300% peningkatan kasus campak. Wilayah Afrika telah mencatat peningkatan 700%, Amerika 60%, Eropa 300%, Timur Tengah 100%, dengan peningkatan 40% di Asia Tenggara dan Pasifik Barat.

Kementerian Kesehatan RI pada hari Senin, 7 Januari 2019 menyatakan, rata-rata cakupan imunisasi campak rubella di seluruh Indonesia mencapai 87,33 persen. Hasil itu berdasarkan kampanye imunisasi yang dilakukan tahun 2017 di Pulau Jawa dan 2018 di luar Pulau Jawa. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI Anung Sugihantono mengatakan, cakupan imunisasi campak rubella di Pulau Jawa pada 2017 mencapai 100 persen, sementara di luar Pulau Jawa 72,70 persen. Di luar Jawa yang di atas 95 persen itu ada 256 kabupaten kota, 71 kabupaten kota di bawah 50 persen. Yang paling rendah adalah Provinsi Aceh sampai sekarang.

Kasus campak dilaporkan meningkat sejak tahun 2017 dan banyak negara mengalami wabah penyakit campak yang parah dan berkepanjangan. Oleh karena terjadinya kesenjangan dalam cakupan vaksinasi, wabah campak terjadi di semua wilayah. Sejak tahun 2000, lebih dari 21 juta jiwa telah diselamatkan melalui imunisasi campak. Namun demikian, kasus campak dilaporkan meningkat lebih dari 300 persen di seluruh dunia, dimulai dari tahun 2016. Amerika, Timur Tengah, dan Eropa mengalami peningkatan terbesar dalam kasus campak pada tahun 2017, dengan Pasifik Barat satu-satunya wilayah di mana insiden campak turun.

“Kebangkitan campak menjadi perhatian serius, dengan wabah yang meluas terjadi di seluruh wilayah, dan khususnya di negara yang telah mencapai atau hampir mencapai status eliminasi atau penghapusan campak,” kata Dr. Soumya Swaminathan, Wakil Direktur Jenderal untuk Program di WHO. Tanpa upaya mendesak untuk meningkatkan cakupan vaksinasi campak dan mengidentifikasi populasi anak yang tidak diimunisasi, kita berisiko kehilangan kemajuan selama puluhan tahun, dalam melindungi anak dan masyarakat terhadap penyakit yang mematikan ini, pada hal sepenuhnya dapat dicegah.

Campak adalah penyakit serius dan sangat menular. Ini dapat menyebabkan komplikasi yang fatal, termasuk ensefalitis (infeksi yang menyebabkan pembengkakan otak), diare dengan dehidrasi berat, pneumonia, infeksi telinga, dan kehilangan penglihatan permanen. Bayi dan anak kecil dengan gizi buruk dan sistem kekebalan yang lemah sangat rentan terhadap komplikasi dan kematian.

Data surveillance 2019 terkini yang menunjukkan bahwa kasus campak global terus naik mencapai 300 persen, mengingatkan kita akan pentingnya imunisasi campak 2 dosis untuk semua anak di sekitar kita.

Sudahkah kita bertindak bijak?

Sekian

Yogyakarta, 24 April 2019

*) Dokter spesialis anak di RS Panti Rapih, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

Istanbul

2019 Vaksin Malaria

VAKSIN MALARIA

fx. wikan indrarto*)

Vaksin malaria diluncurkan di Malawi, Afrika dalam sebuah ‘pilot programme’ secara nasional, yang dimulai pada hari Selasa, 23 April 2019. Malawi adalah yang pertama dari tiga negara di Afrika di mana vaksin malaria yang diberi kode RTS, S diberikan untuk bayi dan anak hingga usia 2 tahun. Ghana dan Kenya, juga di Afrika, akan memperkenalkan vaksin malaria dalam beberapa minggu mendatang. Apa yang menarik?

Sampai tahun 2019 ini, malaria tetap menjadi salah satu penyakit yang mematikan di dunia, yaitu merenggut nyawa satu anak setiap dua menit. Sebagian besar kematian anak tersebut terjadi di Afrika, di mana lebih dari 250.000 anak meninggal setiap tahun. Anak balita berisiko paling besar mengalami komplikasi malaria yang mengancam jiwa. Di seluruh dunia, malaria bahkan menyebabkan kematian pada 435.000 orang per tahun, yang sebagian besar adalah anak.

Telah terbukti adanya manfaat luar biasa dari program penggunaan kelambu berinsektisida dan tindakan lainnya untuk mengendalikan malaria dalam 15 tahun terakhir, tetapi kemajuan ini telah terhenti dan bahkan justru terbalik di beberapa daerah. Untuk itu, dunia membutuhkan solusi baru untuk mengembalikan laju pengendalian malaria ke jalurnya semula, dan vaksin malaria ini merupakan intervensi medis yang menjanjikan. “Vaksin malaria memiliki potensi untuk menyelamatkan puluhan ribu nyawa anak,” kata Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Vaksin ini merupakan metode pengendalian malaria tambahan, yang akan diintegrasikan ke dalam program inti yang direkomendasikan WHO untuk pencegahan malaria, termasuk penggunaan kelambu berinsektisida secara rutin, penyemprotan insektisida dalam ruangan, dan pemeriksaan parasitologis dengan penggunaan obat anti malaria yang tepat waktu.

Dalam 30 tahun proses pembuatannya, RTS, S adalah yang pertama dan sampai saat ini adalah satu-satunya vaksin malaria, yang telah menunjukkan luaran klinis secara signifikan, dalam mengurangi malaria pada anak. Dalam uji klinis terbatas sebelumnya, vaksin terbukti mampu mencegah sekitar 4 dari 10 kasus malaria, termasuk 3 dari 10 kasus malaria berat yang mengancam jiwa.

Program percontohan atau ‘pilot programme’ di Malawi dirancang untuk menghasilkan bukti dan bahan rekomendasi kebijakan WHO, tentang penggunaan vaksin malaria S-RTS secara lebih luas. Program ini akan mendata pengurangan kematian anak, cakupan vaksin, termasuk apakah orang tua membawa anak mereka tepat waktu, untuk mendapatkan empat dosis vaksin yang diperlukan, dan keamanan vaksin (vaccine safety) dalam penggunaan rutin.

Program percontohan awal vaksin malaria pertama ini, bertujuan untuk menjangkau sekitar 360.000 anak per tahun di ketiga Negara Afrika tersebut. Masing-masing kementerian kesehatan akan menentukan di wilayah yang mana vaksin akan diberikan, yaitu fokus pada daerah dengan penularan malaria sedang sampai tinggi, sehingga vaksin diperkirakan dapat memiliki dampak terbesar. Pendanaan untuk program percontohan telah dimobilisasi melalui kolaborasi tiga lembaga pendanaan kesehatan global utama, yaitu Gavi (the Vaccine Alliance), the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, dan juga Unitaid. Selain itu, WHO, PATH dan GSK memberikan kontribusi dalam bentuk barang.

Malaria masih merupakan salah satu penyakit yang mematikan pada anak yang terbesar di dunia, merenggut nyawa lebih dari 200.000 anak setiap tahun. Program imunisasi percontohan ini akan sangat penting untuk menentukan peran vaksin malaria, dalam mengurangi beban penyakit yang terus terjadi di banyak negara termiskin di dunia. Vaksin malaria adalah inovasi menarik yang dapat melengkapi upaya komunitas kesehatan global, untuk mengakhiri epidemi malaria. Apabila program imunisasi percontohan ini menunjukkan bahwa RTS, S adalah intervensi medis yang hemat biaya terhadap malaria, maka vaksin ini tentu akan digunakan untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa anak.

Hasil uji klinis fase 3 yang dilakukan di berbagai negara Afrika antara tahun 2009 dan 2014, anak yang menerima 4 dosis vaksin RTS, S mengalami pengurangan yang signifikan dalam sakit malaria dan komplikasi penyakit terkait malaria, dibandingkan dengan mereka yang tidak menerima vaksin RTS, S. Vaksin ini mencegah 4 dari 10 kasus malaria klinis, 3 dari 10 kasus malaria berat, dan 6 dari 10 kasus anemia karena malaria berat, yaitu penyebab paling umum anak meninggal karena malaria. Pengurangan signifikan juga terlihat dalam jumlah pasien rawat inap di rumah sakit secara keseluruhan dan juga kebutuhan untuk transfusi darah, yang diperlukan untuk mengobati anemia karena malaria yang parah. Manfaat ini adalah sebagai luaran klinis tambahan, dari program lain yang sudah terbukti baik, melalui penggunaan kelambu berinsektisida, diagnosis malaria yang cepat, dan penggunaan obat antimalaria yang efektif.

Pada 2017, dari jumlah 514 kabupaten/kota di Indonesia, 266 (52%) di antaranya wilayah bebas malaria, 172 kabupaten/kota (33%) endemis rendah, 37 kabupaten/kota (7%) endemis menengah, dan 39 kabupaten/kota (8%) endemis tinggi. Sementara tahun 2018 ditargetkan sebanyak 285 kabupaten/kota akan berhasil mencapai status eliminasi, dan 300 kabupaten/kota pada 2019. Selain itu, pemerintah Indonesiapun menargetkan tidak ada lagi daerah endemis tinggi malaria di tahun 2020. Pada 2025 kelak, semua kabupaten/kota mencapai eliminasi, 2027 semua provinsi mencapai eliminasi, dan 2030 Indonesia ditargetkan mencapai status eliminasi.

Vaksin malaria yang diluncurkan di tiga negara Afrika, diberikan dalam 4 dosis, yaitu 3 dosis antara usia 5 dan 9 bulan, sedangkan dosis keempat diberikan sekitar ulang tahun anak yang ke-2. Semoga berhasil baik sesuai dengan rencana awal, meskipun vaksin malaria tersebut saat ini tidak terlalu diperlukan di Indonesia.

Sekian

Yogyakarta, 3 Mei 2019

*) Dokter spesialis anak di RS RS Panti Rapih Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW, WA: 081227280161,

Istanbul

2019 Anak yang Bermain

ANAK YANG BERMAIN

fx. wikan indrarto*)

Untuk tumbuh lebih sehat, anak perlu lebih sedikit duduk dan bermain lebih banyak. Saran tersebut dimuat dalam Pedoman WHO baru tentang aktivitas fisik, perilaku menetap dan tidur untuk anak balita, yang dikeluarkan pada hari Rabu, 24 April 2019. Apa yang penting?

WHO guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age :

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311663/WHO-NMH-PND-19.2-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Anak balita harus menghabiskan lebih sedikit waktu untuk menonton layar (screen time), duduk diam di kereta bayi dan kursi, tidur dengan kualitas yang lebih baik, dan memiliki lebih banyak waktu untuk bermain aktif, agar tumbuh lebih sehat. “Mencapai kesehatan untuk semua (health for all) berarti melakukan yang terbaik demi kesehatan, sejak awal mula kehidupan manusia,” kata Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Anak pada usia dini berada dalam periode perkembangan yang cepat dan masa ketika pola gaya hidup keluarga, masih dapat diperbaiki untuk mendorong terjadinya peningkatan derajad kesehatan masyarakat.

Meningkatkan aktivitas fisik, mengurangi waktu tidak bergerak (sedentary behaviour) dan memperbaiki kualitas tidur pada anak, akan meningkatkan kesehatan fisik, mental dan kesejahteraan mereka, dan membantu mencegah obesitas pada masa kecil dan penyakit yang terkait di kemudian hari,” kata Dr. Fiona Bull, manajer program untuk pengawasan dan pencegahan penyakit tidak menular berbasis populasi, Ketua Tim WHO.

Kegagalan untuk memenuhi rekomendasi aktivitas fisik saat usia anak, bertanggung jawab atas lebih dari 5 juta kematian secara global setiap tahun, pada semua kelompok umur. Saat ini, lebih dari 23% orang dewasa dan 80% remaja tidak cukup aktif secara fisik. Jika aktivitas fisik yang sehat, pembatasan perilaku diam menetap dan kebiasaan tidur yang cukup ditetapkan sejak dini dalam kehidupan, hal ini akan membantu membentuk kebiasaan baik sejak masa kanak, remaja, dan hingga dewasa.

Pola keseluruhan aktivitas anak selama 24 jam kuncinya adalah mengganti waktu memandangi layar gawai (screen time) yang lama atau tubuh yang diam, menjadi bermain yang lebih aktif, sambil memastikan anak mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas. Waktu tubuh kurang aktif tetapi berkualitas, adalah waktu yang dihabiskan dalam kegiatan interaktif langsung (non-screen-based) dengan pengasuh, seperti membaca, bercerita, bernyanyi dan mengisi teka-teki, juga terbukti sangat penting untuk perkembangan anak.

Menerapkan rekomendasi WHO dalam pedoman ini selama lima tahun pertama kehidupan anak, akan berkontribusi pada perkembangan motorik dan kognitif anak, serta kesehatannya seumur hidup. Rekomendasi WHO untuk bayi (kurang dari 1 tahun) adalah pertama, aktif secara fisik beberapa kali sehari dalam berbagai cara, terutama melalui permainan di lantai yang interaktif, dengan lebih banyak dan lebih sering adalah lebih baik. Bagi bayi yang belum dapat bergerak mandiri, setidaknya 30 menit dibantu dalam posisi tengkurap yang dilakukan sepanjang hari saat bayi terjaga. Kedua, tidak boleh lebih dari 1 jam setiap kali saat berada di kereta bayi, kursi tinggi, atau digendong di punggung pengasuh. Ketiga, waktu layar (sedentary screen time) tidak disarankan. Keempat, saat bayi tidak banyak bergerak, sangat dianjurkan dibacakan cerita oleh pengasuh. Kelima, tidur secara berkualitas selama 14-17 jam (usia 0–3 bulan) atau 12–16 jam (usia 4–11 bulan) sehari, termasuk tidur siang.

Rekomendasi WHO untuk anak usia 1-2 tahun adalah pertama, meluangkan setidaknya 3 jam atau 180 menit untuk melakukan berbagai jenis aktivitas fisik pada intensitas apa pun, termasuk aktivitas fisik intensitas sedang hingga kuat, merata waktunya sepanjang hari, dan lebih banyak tentu lebih baik. Kedua, tidak boleh lebih dari 1 jam pada suatu waktu duduk dalam kereta bayi, kursi tinggi, atau digendong di punggung pengasuh. Untuk anak berusia 1 tahun, waktu layar yang membuat badannya tidak aktif bergerak, seperti menonton TV atau video dan bermain ‘game’ di komputer, tidak dianjurkan. Bagi mereka yang berusia 2 tahun, waktu tayang (sedentary screen time) tidak boleh lebih dari 1 jam, dan lebih sebentar terbukti justru lebih baik. Ketika anak tidak banyak bergerak, sebaiknya dilibatkan dalam aktivitas membaca dan bercerita dengan pengasuh. Selain itu, sebaiknya tidur berkualitas baik selama 11-14 jam, termasuk tidur siang, dengan waktu tidur dan bangun dilatih agar teratur.

Rekomendasi WHO untuk anak usia 3-4 tahun seharusnya pertama, menghabiskan setidaknya 180 menit dalam berbagai jenis aktivitas fisik pada intensitas apa pun, di mana setidaknya 60 menit merupakan aktivitas fisik dengan intensitas sedang hingga kuat, menyebar sepanjang hari dan lebih banyak lebih baik. Kedua, tidak dianjurkan diam selama lebih dari 1 jam pada suatu waktu, misalnya di dalam kereta bayi atau duduk untuk waktu yang lama. waktu tayang tidak lebih dari 1 jam, dan lebih sebentar, tentu lebih baik. Ketika anak tidak banyak bergerak, sebaiknya juga dilibatkan dalam aktivitas membaca dan bercerita dengan pengasuh. Selain itu, sebaiknya tidur berkualitas secara baik selama 10-13 jam sehari, termasuk tidur siang, dengan waktu tidur dan bangun dilatih agar lebih teratur.

Sesuai pedoman WHO 2019 tentang aktivitas fisik pada anak, yang penting dilakukan adalah mendorong anak agar bermain secara fisik. Selain itu, juga membuat perubahan dari kebiasaan tidak banyak bergerak menjadi aktif bermain, sekaligus menjamin tidur yang cukup.

Sudahkah anak di sekitar kita aktif bermain?

Sekian

Yogyakarta, 29 April 2019

*) Dokter spesialis anak di RS Panti Rapih Yogyakarta, Lektor di FK UKDW, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com

Istanbul

2019 Bahaya Campak

BAHAYA CAMPAK

fx. wikan indrarto*)

Data pengawasan campak baru (new measles surveillance data) pada Senin, 15 April 2019 menunjukkan bahwa, kasus campak terus naik 300 persen dalam tiga bulan pertama 2019, dibandingkan dengan periode yang sama pada 2018 dan bahaya kenaikan ini terjadi berturut-turut selama dua tahun terakhir. Apa yang perlu dicermati?

Data surveillance 2019 terkini yang menunjukkan bahwa kasus campak global sangat berbahaya, karena terus naik mencapai 300 persen, dan mengingatkan kita akan pentingnya imunisasi campak 2 dosis untuk semua anak di sekitar kita.

Sudahkah kita bertindak bijak?

Sekian

Yogyakarta, 24 April 2019

*) Dokter spesialis anak di RS Panti Rapih, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

Istanbul

2019 Sisi Buruh Dokter

SISI BURUH DOKTER

fx. wikan indrarto*)

Hari Pekerja Internasional atau Hari Buruh yang diinisiasi oleh gerakan buruh internasional (The Second International Comunist and Socialists) di Paris, Perancis tahun 1889, diselenggarakan pada setiap May Day (1 Mei). Tanggal 1 Mei tersebut dipilih untuk memperingati protes keras di Haymarket Square Chicago, USA pada 1-4 Mei 1886, terkait jam kerja buruh, yaitu tidak boleh melebihi 8 jam sehari. Bagaimanakah dokter harus bersikap?

Organisasi global para buruh adalah ILO (International Labour Organization) yang didirikan pada tahun 1919 sebagai bagian Persetujuan Versailles setelah Perang Dunia I. Permasalahan dokter juga telah ditangani oleh ILO, misalnya rekomendasi no 69 tahun 1944, yaitu ‘Medical Care Recommendation’, yang berisi aturan tentang bukti rahasia, sertifikat medis, pelanggaran moral, dan hak privasi pasien. Yang terbaru adalah ‘Direct Request of the Convention’ pada 2017, terkait ‘Freedom of career medical officers of the armed forces to leave the service’, yang intinya adalah bahwa dokter militer dan kepolisian diizinkan untuk bekerja juga sebagai dokter swasta.

Dokter adalah profesi dalam bidang medis yang sebenarnya dapat bekerja mandiri. Namun demikian, sebagian besar dokter di Indonesia adalah juga seorang pekerja di sebuah fasilitas kesehatan (faskes), baik primer seperti klinik maupun sekunder seperti RS. Dengan demikian, sebagian besar dokter juga adalah seorang buruh atau kelas pekerja, termasuk 4.883 Dokter Praktek Perorangan Mandiri dan para dokter yang bekerja di 2.086 faskes sekunder dan tersier (RS) pada era JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Namun demikian, upah atau jasa medis dokter dengan pembiayaan menggunakan sistem kapitasi di faskes primer maupun case-mix di faskes sekunder, sangat mungkin tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan, sehingga dirasakan sangat memberatkan dokter. Selain itu, komponen jasa pelayanan dokter, dibandingkan komponen pembiayaan yang lain adalah komponen tersering yang mungkin dipotong, apabila pencairan dana lebih kecil daripada klaim yang diajukan kepada BPJS Kesehatan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, yaitu Pasal 1 butir 12 dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, 26 April 2018, ditegaskan bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) adalah satu-satunya organisasi profesi kedokteran yang sah di Indonesia. Peran pengurus IDI adalah pendampingan anggota, sehingga para dokter dapat menghadirkan praktek kedokteran yang beretika, bermutu dan legal. Untuk pendampingan para dokter di tingkat RS boleh dibentuk Komite Medik. Namun demikian, sesuai Permenkes no. 755/MENKES/PER/IV/2011 mengenai Penyelenggaraan Komite Medik, ditegaskan bahwa Komite medis adalah perangkat RS dan BUKAN serikat pekerja bagi para dokter. Komite Medik bertugas untuk menerapkan tata kelola klinis agar para dokter di RS terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu, pembinaan etika, dan disiplin profesi medis.

Dengan demikian, pendampingan para dokter dalam aspek finansial atau pengupahan tentu masih sangat sulit, karena tidak tersedianya serikat pekerja bagi para dokter. Oleh sebab itu, peran tersebut layak diakomodir oleh IDI, meskipun sebenarnya merupakan organisasi profesi, bukan serikat pekerja para dokter. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) telah mulai melakukannya dengan mendesak pemerintah dan DPR, agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program JKN, melalui acara debat publik JKN di Gedung Stovia Jakarta pada hari Sabtu, 28 April 2018.

PB IDI menghimbau untuk terjadinya peningkatan premi (iuran) peserta JKN, karena sudah tidak sesuai dengan nilai keekonomian. Akibat ketidaksesuaian tersebut, tarif kapitasi dan INA-CBG menjadi lebih kecil dari biaya layanan kesehatan, sehingga kualitas layanan kesehatan oleh dokter kepada peserta dikawatirkan juga akan menurun. Selain itu, juga himbauan akan adanya dukungan negara terhadap peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan SDM medis dan obat, baik kepada faskes milik pemerintah maupun swasta. Himbauan lainnya adalah jika pemerintah tidak sanggup memberikan tambahan subsidi, maka perlu dilakukan penyesuaian atas manfaat JKN. Tentunya agar tidak terjadi penurunan manfaat JKN, baik melalui mekanisme iur biaya (coordination of benefits), maupun melalui penyesuaian secara menyeluruh tarif INA-CBG berdasarkan standard pelayanan kesehatan.

Tuntutan IDI yang lain adalah agar tarif paket INA-CBG pada faskes swasta, seharusnya tidak sama dengan pada faskes milik pemerintah, karena sebenarnya RS pemerintah sudah menikmati subsidi negara sekitar 30%. Selain itu, PB IDI juga harus maju berperan untuk melindungi para dokter Indonesia dari serbuan dokter asing. Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) perlu juga dikritisi, agar para dokter Indonesia dapat terlindungi secara ‘fair’, adil dan bermartabat.

Momentum Hari Buruh setiap tanggal 1 Mei, juga mengingatkan kita semua, bahwa para dokter adalah juga kelas pekerja. Pengurus IDI sebaiknya juga menyuarakan secara lantang, keprihatinan dalam aspek pengupahan atau finansial dan proteksi bagi para dokter di Indonesia, yang belum diakomodasi secara baik.

Sudahkah kita bertindak bijak?

Bersama Bapak Presiden Joko Widodo saat Muktamar IDI ke 30 di Samarinda Kalimantan Timur, 23–28 Oktober 2018.

Sekian

Yogyakarta, 18 April 2019

*) Dokter spesialis anak di RS Panti Rapih, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

Istanbul

2019 Dokter Digital

DOKTER DIGITAL

fx. wikan indrarto*)

Pada hari Rabu, 17 April 2019 WHO mengeluarkan rekomendasi baru tentang 10 cara agar negara dapat menggunakan teknologi kesehatan digital, yang dapat diakses melalui ponsel, tablet dan komputer, untuk meningkatkan derajad kesehatan masyarakat. Apa yang menarik?

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/digital-interventions-health-system-strengthening/en/

“Memanfaatkan kehebatan teknologi digital sangat penting untuk mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Couverage (UHC),” kata Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Namun demikian, teknologi digital bukanlah tujuan itu sendiri, tetapi adalah alat vital untuk meningkatkan derajad kesehatan, menjaga keamanan dunia, dan melayani masyarakat yang rentan.” Selama dua tahun terakhir, WHO secara sistematis menganalisis berbagai bukti tentang teknologi digital dan berkonsultasi dengan para ahli dari seluruh dunia, untuk menghasilkan rekomendasi tentang alat tersebut, agar dapat digunakan dan berdampak maksimal pada sistem kesehatan nasional dan derajad kesehatan masyarakat.

Intervensi dokter secara digital yang sudah memiliki efek positif di beberapa negara, adalah sistem pengingat kepada ibu hamil untuk datang pada layanan antenatal dan agar anak diantar kembali untuk mendapatkan vaksinasi. Intervensi digital lainnya adalah alat pendukung informasi untuk memandu dokter dan petugas kesehatan lainnya, saat mereka menangani pasien. Selain itu, juga layanan digital yang memungkinkan pasien dan dokter untuk berkomunikasi dan berkonsultasi, tentang masalah kesehatan dari berbagai lokasi yang berbeda.

Penggunaan teknologi digital menawarkan peluang baru untuk meningkatkan derajad kesehatan masyarakat, tetapi ada bukti tentang tantangan dalam dampak beberapa intervensi. Jika teknologi digital harus dipertahankan dan diintegrasikan ke dalam sistem kesehatan, mereka harus mampu menunjukkan perbaikan jangka panjang atas cara tradisional dalam memberikan layanan kesehatan. Pedoman WHO ini menjelaskan kelebihan dalam meningkatkan keakuratan data manajemen stok obat dan alat kesehatan di sebuah RS. Teknologi digital memungkinkan petugas kesehatan untuk berkomunikasi secara lebih efisien, mengenai status stok obat dan alat kesehatan. Namun demikian, pemberitahuan saja tidak cukup untuk meningkatkan manajemen ketersediaan barang. Selain itu, sistem kesehatan juga harus merespons dan mengambil tindakan tepat waktu, untuk mengisi kembali ketersediaan obat dan alat kesehatan di RS yang dibutuhkan.

Dokter dan petugas kesehatan lainnya membutuhkan pelatihan yang memadai, untuk meningkatkan motivasi mereka, agar bersedia beralih ke cara kerja yang baru ini, dan mampu menggunakan teknologi tersebut dengan mudah. Pedoman ini menekankan pentingnya menyediakan lingkungan kerja yang mendukung untuk pelatihan, menangani infrastruktur koneksi internet yang tidak stabil, serta kebijakan untuk melindungi privasi pasien. Selain itu, juga tata kelola dan koordinasi untuk memastikan perangkat digital ini tidak terfragmentasi di seluruh sistem kesehatan.

Pedoman ini mendorong para dokter pembuat kebijakan dan pelaksana profesional layanan medis, untuk beradaptasi dengan kondisi ini. Dokter digital bukan peluru perak yang dapat mengatasi semua masalah dan WHO akan terus bekerja untuk memastikan penggunaannya seefektif mungkin. Ini berarti memastikan bahwa hal itu menambah nilai bagi dokter, petugas kesehatan dan pasien yang menggunakan teknologi ini, memperhitungkan keterbatasan infrastruktur yang memerlukan koordinasi secara tepat.

Pedoman ini juga membuat rekomendasi tentang telemedis, yang memungkinkan pasien yang tinggal di lokasi terpencil, agar mendapatkan layanan kesehatan dengan menggunakan ponsel, portal web, atau alat digital lainnya. Metode ini adalah pelengkap yang penting untuk terjadinya interaksi atau tatap muka, tetapi tidak dapat menggantikan komunikasi dokter dengan pasien sepenuhnya. Penting juga dilakukan penjaminan, bahwa konsultasi dilakukan oleh dokter yang berkualifikasi dan bahwa privasi informasi kesehatan individu tetap dipertahankan. Pedoman yang baru ini menekankan pentingnya menjangkau populasi yang rentan, dan memastikan bahwa layanan dokter digital tidak membahayakan mereka dengan cara apa pun (does not endanger them in any way).

WHO telah menggeluti bidang kesehatan digital ini selama bertahun-tahun, yaitu melalui pengembangan ‘eHealth Strategy Toolkit’ pada tahun 2012, yang diterbitkan dalam kolaborasi dengan ‘International Telecommunications Union’ (ITU). Untuk mendukung semua pemerintah dalam pemantauan dan koordinasi investasi digital di negara mereka masing-masing, WHO telah mengembangkan ‘Digital Health Atlas’, sebuah repositori global online di mana para dokter dapat mendaftarkan kegiatan kesehatan digital mereka. WHO juga telah membangun kemitraan inovatif dengan ITU, seperti inisiatif ‘BeHe @ lthy’ dan ‘BeMobile’ untuk pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Selain itu, WHO juga telah merilis sejumlah sumber daya untuk memperkuat penelitian dan implementasi kesehatan digital, termasuk ‘mHealth Assessment and Planning for Scale (MAPS) toolkit’, sebuah buku pegangan untuk Pemantauan dan Evaluasi Kesehatan secara Digital, dan mekanisme untuk memanfaatkan intervensi kesehatan digital untuk mengakhiri TB atau tuberkuosis (to end TB).

Pada 6 Maret 2019 telah dibentuk Departemen Kesehatan Digital WHO, dalam mendukung semua negara anggota untuk memprioritaskan, mengintegrasikan, dan mengatur teknologi digital, untuk para dokter, petugas kesehatan lainnya, dan masyarakat luas.

Sudahkah kita bertindak bijak?

Sekian

Yogyakarta, 24 April 2019

*) Dokter spesialis anak di RS Panti Rapih, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

Istanbul

2019 Hari Malaria Sedunia

HARI MALARIA SEDUNIA 2019

fx. wikan indrarto*)

Hari Malaria Sedunia akan dirayakan pada Kamis, 25 April 2019. Temanya adalah bebas malaria dimulai dengan saya (zero malaria starts with me), dengan sebuah kampanye global yang bertujuan untuk menjaga perhatian terhadap malaria tetap tinggi dalam agenda politik, memobilisasi tambahan sumber daya, dan memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pengobatan malaria. Apa yang perlu dicermati?

Hari Malaria Sedunia ditetapkan bertepatan dengan Deklarasai Abuja Nigeria yang disepakati pada tanggal 25 April 2001, oleh negara-negara endemik malaria. Deklarasi Abuja merupakan persetujuan beberapa negara di Afrika untuk mengalokasikan APBN setidaknya 15 persen untuk meningkatkan kesehatan warga negaranya. Selain itu, sebanyak 0,7 persen APBN disumbangkan untuk membantu negara lain di Afrika yang membutuhkan.

Menurut laporan malaria dunia (WHO World malaria report) terbaru, tidak ada kemajuan signifikan yang dicapai dalam mengurangi kasus malaria pada periode 2015 hingga 2017. Perkiraan jumlah kematian karena malaria pada 2017 sebanyak 435.000, tetap tidak berubah dibandingkan tahun sebelumnya. Laporan yang dirilis pada 19 November 2018, merangkum tentang investasi dalam program dan penelitian malaria, serta hasil semua bidang intervensi, baik pencegahan, diagnosis, pengobatan maupun pengawasan. Dunia saat ini tidak berada di jalur yang tepat untuk mengurangi kematian karena penyakit malaria setidaknya 40% pada 2020. Pada tahun 2017, diperkirakan ada 3,5 juta kasus malaria di 10 negara dengan beban malaria tertinggi.

Di sebagian negara yang mendekati eliminasi malaria, untunglah laju kemajuan semakin cepat. Pada 2017, terdapat 46 negara yang melaporkan kurang dari 10.000 kasus malaria lokal (indigenous), meningkat dari hanya 37 negara pada 2010. Selain itu, untuk pertama kalinya China dan El Salvador melaporkan nol kasus malaria lokal (indigenous). Awal tahun 2019 ini, WHO menyatakan Paraguay sebagai negara bebas malaria pertama di kawasan Amerika, yang diberi status ini dalam 45 tahun terakhir.

Sebelas negara secara bersama-sama, menyumbang sebagian besar dari semua kasus malaria dan kematian secara global pada tahun 2017, sehingga memerlukan pendekatan baru yang agresif, untuk mempercepat kemajuan melawan malaria. Pendekatan ini akan dilakukan oleh 11 negara dengan beban penyakit tertinggi, yaitu Burkina Faso, Kamerun, Republik Demokratik Kongo, Ghana, India, Mali, Mozambik, Niger, Nigeria, Uganda, dan Republik Tanzania. Elemen kunci dari pendekatan baru ini meliputi, pertama kemauan politik untuk mengurangi korban malaria, kedua informasi strategis untuk menentukan prioritas program yang berdampak, ketiga disusunnya panduan, kebijakan, dan strategi yang lebih baik; dan keempat menyusun respons malaria nasional yang terkoordinasi. Pendekatan baru tersebut berdasarkan prinsip bahwa tidak seorang pun harus mati (no one should die), karena penyakit yang dapat dicegah dan diobati.

Dari 11 negara dengan beban tertinggi di dunia, India adalah satu-satunya yang mencatat penurunan besar dalam kasus malaria pada tahun 2017. India yang menyumbang 4% dari kasus malaria global, telah membuat kemajuan signifikan dalam menurunkan beban malaria. Sebagaimana tercermin dalam Laporan Malaria Dunia tahun 2018 ini, India mencatat penurunan 24% kasus malaria selama tahun 2016, sebagian besar disebabkan oleh penurunan substansial penyakit malaria di negara bagian Odisha, yang merupakan rumah bagi sekitar 40% dari semua kasus malaria di India.

Faktor keberhasilan tersebut meliputi komitmen politik yang selalu diperbaharui, kepemimpinan teknis yang kuat, yang berfokus pada pengendalian nyamuk sebagai vektor dan peningkatan pendanaan domestik. Aspek penting dari pendekatan yang dilakukan di negara bagian Odisha, India adalah gerakan oleh jaringan aktivis kesehatan dan sosial yang terakreditasi atau ‘Accredited Social Health Activists’ (ASHA), yang berfungsi sebagai pekerja garis depan untuk memberikan layanan malaria di seluruh penjuru negara bagian, terutama di daerah pedesaan dan terpencil.

Secara global, lebih banyak negara telah bergerak menuju nol kasus malaria pada tahun 2017, yaitu 46 negara melaporkan kurang dari 10.000 kasus, naik dari hanya 37 negara pada 2010. Jumlah negara dengan kurang dari 100 kasus malaria lokal (indigenous), sebuah indikator kuat bahwa status eliminasi berada dalam jangkauan, telah meningkat dari 15 negara pada 2010 menjadi 26 pada 2017. Cina dan El Salvador melaporkan nol kasus pada 2017, yang pertama untuk kedua negara tersebut. Aljazair, Argentina dan Uzbekistan telah mengajukan permintaan resmi kepada WHO untuk sertifikasi status eliminasi malaria.

Salah satu tonggak penting untuk tahun 2020 adalah eliminasi malaria pada setidaknya 10 negara yang endemis malaria pada tahun 2015. Pada tingkat kemajuan saat ini, kemungkinan tonggak ini akan tercapai. Menurut laporan itu, cakupan dan penggunaan kelambu berinsektisida di seluruh sub-Sahara Afrika sedang meningkat, sehingga ada lebih banyak orang yang berisiko malaria dilindungi oleh kelambu berinsektisida. Selama periode tahun 2010-2017, persentase populasi yang dilindungi oleh kelambu meningkat dari 33% pada 2010 menjadi 56% pada 2017; kepemilikan rumah tangga dari setidaknya satu kelambu naik dari 47% menjadi 72%; dan rumah tangga dengan setidaknya satu kelambu untuk setiap dua orang, berlipat ganda dari 20% menjadi 40%.

WHO bekerja sama dengan semua negara endemis malaria untuk memantau kemanjuran obat antimalaria dan insektisida untuk kelambu yang berbasis artemisinin. Meskipun terdapat kekebalan malaria terhadap beberapa obat atau resistensi multidrug di sekitar Sungai Mekong Indochina (the Greater Mekong), penurunan morbiditas dan mortalitas terus diamati. Peningkatan kasus malaria di Afrika, ternyata tidak terkait dengan resistensi obat terhadap terapi kombinasi berbasis artemisinin (ACT), karena tetap sepenuhnya efektif sebagai pengobatan lini pertama di Afrika. Secara keseluruhan, ancaman langsung resistensi obat antimalaria rendah dan sebagian besar ACT tetap efektif di semua negara, di luar wilayah Sungai Mekong Besar Indochina.

Resistensi terhadap insektisida untuk membasmi vektor nyamuk ternyata lebih luas. Dari 80 negara endemik malaria yang memiliki data pada tahun 2010-2017, resistensi terhadap setidaknya satu dari 4 kelas insektisida dalam satu vektor malaria terdeteksi di 68 negara. Kejadian ini meningkat dibandingkan tahun 2016, tetapi lebih disebabkan karena peningkatan pelaporan dan tiga negara baru, yang melaporkan resistensi untuk pertama kalinya. Di 57 negara, resistensi terhadap dua atau lebih kelas insektisida juga telah dilaporkan.

Momentum Hari Malaria Sedunia Kamis, 25 April 2019 dengan tema “bebas malaria dimulai dengan saya” (Zero malaria starts with me), diharapkan dapat memicu penurunan angka kematian malaria pada 2019, bila dibandingkan dengan 2010. Penurunan angka kejadian malaria terbesar telah terjadi di Asia Tenggara (-54%), Afrika (-40%) dan Timur Tengah (-10%), tetapi penurunan angka kematian karena malaria telah melambat sejak 2015, yang mencerminkan adanya permasalahan baru.

Sudahkah kita bijak?

Sekian

Yogyakarta, 18 April 2019

*) Ketua IDICabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak di RS Panti Rapih, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161

Istanbul

2019 Akses Sehat

AKSES SEHAT

fx. wikan indrarto*)

Akses yang tidak merata ke fasilitas layanan kesehatan, terbukti mendorong terjadinya kesenjangan harapan hidup. Laporan WHO yang berjudul ‘Uneven access to health services drives life expectancy gaps’ dirilis pada hari Jumat, 4 April 2019. Di mana ibu dapat mengakses layanan kesehatan, ternyata angka kematian ibu dan bayi juga berkurang. Apa yang harus dicermati?

Menurut ‘The World Health Statistics 2019’, wanita hidup lebih lama dari pria di wilayah mana pun di dunia, khususnya di negara kaya. Kesenjangan antara harapan hidup pria dan wanita, dipengaruhi kondisi dimana wanita tidak memiliki akses ke layanan kesehatan. Di negara berpenghasilan rendah, di mana layanannya kesehatan langka, 1 dari 41 wanita meninggal karena sebab pada ibu yang dapat dicegah, dibandingkan dengan 1 dari 3.300 di negara berpenghasilan tinggi. Di lebih dari 90 persen negara berpenghasilan rendah, hanya ada kurang dari 4 orang petugas keperawatan dan kebidanan per 1000 orang.

Laporan ini juga menyoroti perbedaan penyebab kematian antara pria dan wanita. Tenyata kematian berhubungan dengan faktor biologis, beberapa dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan sosial, dan beberapa dipengaruhi oleh ketersediaan dan penggunaan fasilitas layanan kesehatan. Dari 40 penyebab utama kematian, 33 penyebab berkontribusi lebih banyak untuk mengurangi harapan hidup pada pria daripada pada wanita. Pada 2016, kemungkinan seseorang meninggal akibat penyakit tidak menular sebelum usia 70 tahun, adalah 44% lebih tinggi pada pria daripada wanita. Selain itu, tingkat kematian bunuh diri global adalah 75% lebih tinggi pada pria dibandingkan pada wanita sepanjang tahun 2016. Tingkat kematian akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya, lebih dari dua kali lipat terjadi pada pria dibandingkan pada wanita sampai usia 15 tahun, dan tingkat kematian akibat pembunuhan adalah 4 kali lebih tinggi pada pria daripada di wanita.

Laporan statistik ini menggarisbawahi perlunya memprioritaskan perawatan kesehatan primer segera, untuk secara efektif mengelola penyakit tidak menular, dan untuk mengendalikan faktor risiko. Misalnya, sesuatu yang sederhana seperti mengendalikan tekanan darah dan membantu berhenti merokok, karena keduanya tetap menjadi penyebab utama kematian dini.

Antara tahun 2000 dan 2016, harapan hidup global saat lahir meningkat 5,5 tahun, dari 66,5 menjadi 72,0 tahun. Harapan hidup tetap sangat dipengaruhi oleh pendapatan seseorang. Di negara berpenghasilan rendah, usia harapan hidup 18,1 tahun lebih rendah daripada di negara berpenghasilan tinggi. Bahkan 1 bayi dari setiap 14 kelahiran hidup di negara berpenghasilan rendah, akan meninggal sebelum ulang tahun kelima mereka. Untuk itu WHO mengeluarkan serangkaian rekomendasi baru pada 7 November 2016, untuk meningkatkan kualitas perawatan antenatal, untuk mengurangi risiko kelahiran mati dan komplikasi kehamilan, serta memberi ibu pengalaman kehamilan yang positif.

Tahun 2016 lalu, diperkirakan 303.000 wanita meninggal karena penyebab terkait kehamilan, 2,7 juta bayi meninggal selama 28 hari pertama kehidupan, dan 2,6 juta bayi meninggal dunia sebelum berulang tahun pertama. Perawatan kesehatan yang berkualitas selama kehamilan dan persalinan dapat mencegah banyak dari kematian ini, namun secara global hanya 64% wanita menerima perawatan antenatal empat kali atau lebih selama kehamilan mereka.

Perawatan antenatal adalah kesempatan penting bagi petugas layanan kesehatan untuk memberikan perawatan, dukungan dan informasi kepada wanita hamil. Ini termasuk mempromosikan gaya hidup sehat, nutrisi yang baik; mendeteksi dan mencegah penyakit; memberikan konseling keluarga berencana dan mendukung wanita yang mungkin mengalami kekerasan oleh pasangan. Kehamilan harus menjadi pengalaman positif bagi semua wanita dan mereka harus menerima perawatan yang menghormati martabat mereka.

Model perawatan antenatal yang baru, WHO tahun 2016 merekomendasikan meningkatkan jumlah kontak ibu hamil dengan petugas layanan kesehatan selama kehamilannya, dari empat menjadi delapan kali. Bukti terbaru menunjukkan bahwa frekuensi yang lebih tinggi dari layanan antenatal untuk ibu hamil dengan sistem kesehatan, dikaitkan dengan penurunan kemungkinan kelahiran mati. Ini karena meningkatnya peluang untuk mendeteksi dan mengelola masalah potensial. Minimal delapan kontak untuk perawatan antenatal dapat mengurangi kematian perinatal hingga 8 per 1.000 kelahiran, bila dibandingkan dengan minimal empat kunjungan. Dianjurkan ibu hamil untuk melakukan kontak pertama mereka dalam usia kehamilan 12 minggu pertama, dengan kontak berikutnya terjadi pada usia kehamilan 20, 26, 30, 34, 36, 38, dan 40 minggu.

Pedoman baru berisi 49 rekomendasi yang menguraikan perawatan apa yang harus diterima ibu hamil di setiap kontak dengan sistem kesehatan, termasuk konseling tentang diet sehat dan nutrisi optimal, aktivitas fisik, rokok dan penggunaan zat adiktif; pencegahan malaria dan HIV; tes darah rutin dan vaksinasi tetanus; pengukuran janin termasuk penggunaan ultrasonografi (USG); dan saran untuk menangani gejala fisiologis umum seperti mual, nyeri punggung, dan sembelit. Konseling tentang makan sehat, nutrisi optimal, dan vitamin atau mineral apa yang harus dikonsumsi ibu selama kehamilan, dapat membantu ibu dan bayi mereka yang berkembang tetap sehat sepanjang kehamilan dan seterusnya.

Rekomendasi WHO menyebutkan bahwa ‘kontak’ seorang ibu hamil dengan petugas layanan antenatalnya harus lebih dari sekadar ‘kunjungan’, tetapi justru berupa penyediaan perawatan dan dukungan selama kehamilan. Rekomendasi meliputi, pertema layanan antenatal dengan minimal delapan kontak selama kehamilan, untuk mengurangi kematian perinatal dan meningkatkan pengalaman perawatan wanita. Kedua, konseling tentang makan sehat dan menjaga fisik ibu tetap aktif selama kehamilan. Ketiga, suplemen mineral setiap hari dengan 30 mg hingga 60 mg zat besi dan 400 μg (0,4 mg) asam folat untuk mencegah anemia pada ibu hamil, sepsis nifas, bayi berat badan lahir rendah, dan kelahiran prematur. Keempat, vaksinasi tetanus toksoid untuk semua ibu hamil, tergantung pada paparan vaksinasi tetanus sebelumnya, untuk mencegah kematian bayi karena tetanus neonatal.

Kelima, sebuah pemindaian ultrasound (USG) sebelum kehamilan berusia 24 minggu (USG dini) bagi ibu hamil untuk memperkirakan usia kehamilan, meningkatkan deteksi anomali janin dan kehamilan ganda, mengurangi induksi persalinan untuk kehamilan pasca-persalinan, dan meningkatkan pengalaman positif atas kehamilan bagi ibu. Terakhir, petugas layanan kesehatan harus bertanya kepada semua ibu hamil, tentang penggunaan alkohol dan zat adiktif lain (dulu dan sekarang) sedini mungkin dalam kehamilan dan pada setiap kunjungan antenatal.

Laporan WHO yang berjudul ‘Uneven access to health services drives life expectancy gaps,’ mengingatkan kita semua, agar akses ibu hamil kepada layanan kesehatan antenatal harus terus menerus ditingkatkan. Dengan demikian angka harapan hidup ibu dan bayi akan terus membaik di seluruh dunia.

Apakah kita sudah bertindak?

Sekian

Yogyakarta, 16 April 2019

*) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak di RS Panti Rapih, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161