Category: Istanbul

KELAPARAN  GLOBAL
fx. wikan indrarto*)

Selasa, 11 September 2018 di Roma, ‘The State of Food Security and Nutrition in the World 2018’ mengeluarkan data baru, bahwa jumlah orang yang lapar di dunia mencapai 821 juta pada tahun 2017 atau sekitar satu dari setiap sembilan orang. Apa yang perlu dicemaskan?

Kelaparan telah meningkat selama tiga tahun terakhir, kembali ke tingkat pada satu dekade sebelum ini. Pembalikan ini adalah peringatan yang jelas bahwa lebih banyak hal yang harus segera dilakukan, jika Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 9SDG) Bebas Lapar (Zero Hunger) ingin tercapai pada tahun 2030. Situasi semakin memburuk di Amerika Selatan dan sebagian besar wilayah Afrika, sementara tren penurunan pada kekurangan makanan di Asia, terutama Indonesia, tampaknya melambat secara signifikan.

Tanda mengkhawatirkan adanya peningkatan rawan pangan dan tingginya kejadian kurang gizi, adalah peringatan yang jelas bahwa ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, untuk memastikan bahwa ‘leave no one behind’ (tidak meninggalkan siapa pun di belakang), saat menuju pencapaian sasaran SDG pada ketahanan pangan dan perbaikan gizi. Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD), Dana Anak-Anak PBB (UNICEF), Program Pangan Dunia (WFP) dan Sekjen WHO, dalam kata pengantar bersama pada laporan tersebut. Ditegaskan juga bahwa variabilitas iklim mempengaruhi pola curah hujan dan musim pertanian. Selain itu, perubahan iklim yang ekstrem seperti kekeringan dan banjir, merupakan salah satu pendorong utama di balik meningkatnya kelaparan, bersama dengan konflik bersenjata dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Perubahan iklim telah merusak produksi tanaman utama seperti gandum, beras dan jagung di daerah tropis dan subtropis dan ini diperkirakan akan memburuk, ketika suhu lingkungan meningkat lebih ekstrim. Laporan tersebut menunjukkan bahwa prevalensi dan jumlah orang yang kekurangan gizi cenderung lebih tinggi, di negara yang terkena perubahan iklim ekstrem. Kekurangan gizi lebih tinggi lagi, ketika paparan iklim ekstrem diperparah oleh proporsi penduduk tergantung pada sistem pertanian yang tinggi, sangat sensitif terhadap curah hujan, dan variabilitas suhu.

Anomali suhu atas lahan pertanian global terus menerus lebih tinggi, daripada rata-rata sepanjang tahun 2011-2016, yang menyebabkan lebih seringnya cuaca panas yang ekstrim dalam lima tahun terakhir. Sifat musim hujan juga berubah, baik akhir ataupun awal musim hujan, dan distribusi curah hujan juga tidak merata dalam satu musim. Hal ini berlanjut menjadi kegagalan produksi pertanian, yang berkontribusi pada kekurangan ketersediaan pangan, kenaikan harga makanan, dan penurunan pendapatan, sehingga mengurangi akses warga masyarakat kepada makanan.

Kemajuan terbatas telah terjadi dalam mengurangi ‘stunting’ atau kerdil pada anak, dengan hampir 151 juta anak balita terlalu pendek untuk usia mereka, karena kekurangan gizi pada tahun 2017. Angka ini tidak jauh berbeda, bila dibandingkan dengan 165 juta pada tahun 2012. Secara global, Afrika dan Asia menyumbang 39% dan 55% dari semua anak ‘stunting’. Selain itu, prevalensi ‘wasting’ atau kurus pada anak tetap sangat tinggi di Asia, di mana hampir 1 dari 10 anak balita memiliki berat badan rendah untuk tinggi badan mereka, dibandingkan dengan hanya satu dari 100 anak sebayanya di Amerika Latin dan Karibia.

Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek menyebut 2-3 persen dari kasus stunting di Indonesia dapat merugikan negara hingga ratusan triliun, di Kantor BBPT, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Agustus 2018. Menkes menyebut kasus stunting di Indonesia menunjukan angka 37,2 persen. Artinya 4 dari 10 anak di Indonesia dipastikan mengalami stunting. Pemerintah Indonesia telah menetapkan 160 kabupaten sebagai prioritas penanganan stunting, bertambah dari tahun lalu yang hanya 100 kabupaten, di antaranya di propinsi NTB, NTT, Babel, dan Sulawesi Tengah.

Ternyata ada sisi lain dari kelaparan, yaitu terjadinya kegemukan yang meningkat. Obesitas meningkat, yaitu lebih dari satu dari delapan orang di seluruh dunia mengalami obesitas. Masalah ini paling signifikan terjadi di Amerika Utara, tetapi Afrika dan Asia, termasuk Indonesia, juga mengalami tren yang meningkat. Kekurangan gizi dan obesitas terjadi berdampingan di banyak negara, dan bahkan dapat dilihat berdampingan di dalam rumah tangga yang sama. Akses yang buruk ke makanan bergizi karena biayanya yang lebih mahal, stres hidup terkait rawan pangan, dan adaptasi fisiologis terhadap kekurangan makanan, dapat membantu menjelaskan mengapa keluarga dengan cadangan makanan yang tidak aman, mungkin justru memiliki risiko kelebihan berat badan dan obesitas yang lebih tinggi.

Data rinci menunjukkan bahwa jumlah orang lapar di dunia pada tahun 2017 adalah 821 juta atau 1 dari setiap 9 orang, di Asia 515 juta, di Afrika 256,5 juta dan di Amerika Latin dan Karibia 39 juta. Anak balita yang terkena stunting (pendek) 150,8 juta (22,2%) dan wasting (kurus) 50,5 juta (7,5%). Sebaliknya, anak balita yang kelebihan berat badan 38,3 juta (5,6%) dan orang dewasa yang mengalami obesitas 672 juta (13% atau 1 dari 8 orang dewasa). Persentase wanita usia subur dengan anemia 32,8%, persentase bayi berusia di bawah 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif 40,7%.

Negara wajib menerapkan dan meningkatkan intervensi yang ditujukan untuk menjamin akses ke makanan bergizi. Selain itu, negara juga wajib memutus siklus gizi buruk antar generasi. Kebijakan negara harus memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang paling rentan terhadap konsekuensi berbahaya dari akses pangan yang buruk, yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, gadis, dan wanita usia subur. Pada saat yang sama, perubahan berkelanjutan harus dilakukan terhadap sektor pertanian dan sistem pangan, agar dapat menyediakan makanan yang aman dan berkualitas tinggi untuk semua warga.

Terdapat tiga faktor penting yang berada di balik peningkatan kelaparan global, yaitu konflik bersenjata, perubahan iklim dan perlambatan ekonomi. Tindakan pencegahan atas ketiganya diperlukan, agar kelaparan global dapat dihentikan.

Apakah kita sudah berperan?

Sekian Yogyakarta, 20 September 2018 *) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com

KEMATIAN ANAK

fx. wikan indrarto*)

Anak dari negara dengan tingkat mortalitas tinggi, hingga 60 kali lebih mungkin meninggal dalam 5 tahun pertama kehidupan, dibandingkan mereka yang berasal dari negara dengan tingkat kematian rendah. Seorang anak di bawah 15 tahun, meninggal setiap 5 detik di seluruh dunia. Apa yang perlu dicermati?

Pada Selasa, 18 September 2018 dilaporkan bahwa sekitar 6,3 juta anak di bawah usia 15 tahun meninggal pada tahun 2017, atau 1 anak setiap 5 detik, sebagian besar karena penyebab kematian yang dapat dicegah. Laporan tentang perkiraan kematian anak tersebut dikeluarkan oleh ‘United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation’ (UN IGME) yang dibentuk pada tahun 2004. UN IGME didukung oleh oleh UNICEF, WHO, Bank Dunia dan Divisi Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sebagian besar kematian ini, yaitu sekitar 5,4 juta anak, terjadi pada 5 tahun pertama kehidupan, dengan kematian bayi baru lahir sekitar setengah dari kematian total. Tanpa tindakan segera, 56 juta anak balita akan meninggal dari sekarang sampai tahun 2030 dan setengah dari anak tersebut adalah bayi yang baru lahir, seperti dijelaskan oleh Laurence Chandy, Direktur Data, Riset, dan Kebijakan UNICEF. Kita telah membuat kemajuan luar biasa untuk menyelamatkan anak-anak sejak tahun 1990, tetapi jutaan anak masih terancam meninggal, terkait dengan siapa mereka dan di mana mereka dilahirkan. Namun demikian, sebenarnya dengan solusi sederhana seperti obat, air bersih, listrik, dan vaksin, kita bersama dapat mengubah ancaman tersebut, untuk setiap anak di manapun.

Secara global, pada 2017 separuh dari semua kematian anak balita terjadi di sub-Sahara Afrika, dan 30% lainnya di Asia termasuk Indonesia. Di sub-Sahara Afrika, 1 dari 13 anak meninggal sebelum ulang tahun kelima mereka. Sebaliknya, di negara-negara berpenghasilan tinggi, angka itu adalah 1 dalam 185. Jutaan bayi dan anak seharusnya tidak boleh meninggal setiap tahun, hanya karena kurangnya akses ke air bersih, sanitasi, nutrisi yang layak atau layanan kesehatan dasar, seperti ditegaskan oleh Dr. Princess Nono Simelela, Asisten Direktur Jenderal untuk Keluarga, Perempuan, dan Kesehatan Anak WHO. Untuk itu, negara wajib memprioritaskan penyediaan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas untuk setiap anak, terutama di sekitar proses kelahiran bayi dan pada tahun-tahun awal kehidupan anak. Pada periode tersebut kita wajib memberi mereka kesempatan terbaik untuk bertahan hidup dan berkembang.

Sebagian besar anak balita meninggal karena penyebab yang dapat dicegah atau diobati dengan relatif mudah, seperti komplikasi selama kelahiran, pneumonia, diare, sepsis neonatal, dan malaria. Sebagai perbandingan, pada anak usia 5 sampai 14 tahun, cedera menjadi penyebab kematian yang lebih menonjol, terutama karena proses tenggelam dan kecelakaan lalu lintas di jalan. Dalam kelompok usia ini, perbedaan regional juga ada, dengan risiko meninggal untuk anak di Afrika 15 kali lebih tinggi daripada anak di Eropa. 

Untuk semua anak di mana saja, periode kehidupan yang paling berisiko adalah bulan pertama. Pada 2017, sekitar 2,5 juta bayi baru lahir meninggal pada bulan pertama. Bayi yang lahir di Afrika atau di Asia, termasuk Indonesia, sembilan kali lebih mungkin meninggal di bulan pertama, daripada bayi yang lahir di negara berpenghasilan tinggi. Dan kemajuan untuk menyelamatkan bayi baru lahir lebih lambat daripada menyelamatkan anak balita sejak tahun 1990. Bahkan di dalam negara yang sama, perbedaan seperti itu tetap ada. Tingkat kematian pada anak balita di daerah pedesaan, rata-rata 50% lebih tinggi daripada anak di daerah perkotaan. Selain itu, mereka yang lahir dari ibu yang tidak berpendidikan, lebih dari dua kali lipat untuk lebih mungkin meninggal sebelum usia 5 tahun, daripada mereka yang lahir dari ibu dengan pendidikan tingkat menengah atau lebih tinggi.

Namun demikian, jumlah anak balita yang meninggal telah turun drastis dari 12,6 juta pada 1990, menjadi 5,4 juta pada 2017. Jumlah kematian pada anak yang berusia antara 5 hingga 14 tahun, turun dari 1,7 juta menjadi di bawah satu juta pada periode yang sama. Laporan ini menyoroti kemajuan luar biasa sejak 1990, dalam mengurangi angka kematian anak dan remaja, seperti dijelaskan Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Ekonomi dan Sosial Liu Zhenmin.

Laporan UN IGME ini mengingatkan kita, agar mengurangi ketidaksetaraan layanan kesehatan pada bayi baru lahir, anak balita, dan ibu. Hal ini sangat penting untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu untuk mengakhiri kematian anak yang dapat dicegah, dan untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal (no one is left behind).

Sudahkan Anda tergerak membantu?

Sekian Yogyakarta, 20 September 2018 *) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

TAHAP MENUJU UHC

fx. wikan indrarto*)

Pada hari Selasa, 4 September 2018, di Salalah, ibukota Oman, beberapa negara di Timur Tengah menandatangani ‘UHC2030 Global Compact’. Para Menteri dan Pejabat di bidang kesehatan pada “Ministerial meeting on the road towards UHC (Universal Health Coverage),” secara kolektif menyetujui naskah penting (the landmark document), yang menandai Timur Tengah menjadi yang pertama di antara 6 wilayah global yang melakukannya. Apa maknanya bagi kita?

Penandatanganan ‘UHC2030 Global Compact’ menunjukkan komitmen yang tinggi, untuk mengambil tindakan dalam tahap kemajuan menuju UHC, oleh semua negara di wilayah tersebut. Ini berarti bahwa para penandatangan dan pemerintah mereka telah berkomitmen untuk bekerja sama secara efektif, dalam mempercepat kemajuan menuju UHC, melalui pembangunan sistem kesehatan yang adil, tangguh dan berkelanjutan (equitable, resilient and sustainable).

‘UHC 2030 Global Compact’ bertujuan untuk membangun momentum politik dan mengadvokasi alokasi sumber daya yang memadai, tepat, dan terkoordinasi dengan baik, di dalam sistem kesehatan nasional, dan untuk mendorong semua pihak (stake holder) ikut bertanggung jawab. Kemauan dan komitmen politik sangat penting, untuk mengamankan dan mempertahankan investasi di bidang kesehatan dan mendorong reformasi sistem kesehatan yang akan mampu mewujudkan UHC.

‘UHC 2030 International Health Partnership’ berfungsi sebagai platform untuk bertukar pengetahuan dan bertindak secara kolektif untuk memperkuat sistem kesehatan. Dengan bergabung di dalam ‘UHC2030’, negara penandatangan kesepakatan akan memiliki akses ke jaringan ahli kesehatan global dan kesempatan untuk berbagi pengalaman, bahkan bekerja secara kolektif untuk memperkuat sistem kesehatan nasionalnya masing-masing. Sebagai contoh, Menteri Kesehatan Oman Dr. Ahmed Mohammed Obaid Al-Saidi menyoroti langkah-langkah yang telah diambil oleh Oman untuk mencapai tahap UHC, termasuk memperluas paket layanan kesehatan penting yang disediakan untuk semua penduduk Oman.

UHC pada dasarnya berfokus pada manusia, yang berarti bahwa semua orang sebagai warga masyarakat, harus dapat mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan, dengan kualitas yang cukup, tanpa menimbulkan kesulitan keuangan. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO, juga menyatakan bahwa UHC adalah prioritas utama WHO saat ini, karena UHC dan keamanan kesehatan (health security) sebagai dua sisi dari koin yang sama. Sistem kesehatan yang kuat, dibangun di atas fondasi layanan kesehatan primer yang berpusat pada masyarakat, adalah investasi terbaik dalam mengurangi ketidaksetaraan, dan pertahanan terbaik terhadap dampak dari keadaan darurat kesehatan.

Professor Recep Akadog, Anggota Parlemen dan mantan Menteri Kesehatan dan Wakil Perdana Menteri Turki, dalam kesempatan itu menyoroti reformasi sistem layanan kesehatan di Turki. Kebijakan itu tidak hanya membuka jalan menuju UHC di Turki, tetapi juga menjadi contoh yang mungkin dapat diikuti oleh negara lain. Dr Sania Nishtar, ketua Komisi Global Tingkat Tinggi Independen tentang Penyakit Tidak Menular (NCD), menekankan bahwa NCD harus menjadi bagian dari kerangka kerja UHC. NCD adalah pembunuh terbesar di dunia dan penyebab utama morbiditas dan disabilitas yang dapat dicegah.

Princess Dina Mired, Presiden terpilih Serikat Pengendalian Kanker Internasional, menjelaskan bagaimana UHC dapat mengurangi jumlah kematian karena kanker dan kesenjangan dalam luaran layanan kesehatan (disparities in health outcomes). Dalam analisis Bank Dunia terhadap reformasi UHC di lebih dari 40 negara, telah menjamin biaya layanan kesehatan bagi total 2,6 miliar orang. Semua negara, terlepas dari status pendapatan mereka, dapat dan harus bergerak menuju tahap UHC. Sebuah negara tidak perlu menjadi kaya untuk mulai bergerak menuju UHC, seperti diingatkan oleh Dr. Fernando Montenegro Torres, seorang ekonom kesehatan senior di Bank Dunia.

Untuk mencapai UHC diperlukan penguatan sistem kesehatan (health systems strengthening), baik oleh pemerintah, maupun semua pihak terkait. Pemerintah atau negara seharusnya menjamin ketersediaan rencana pembangunan sektor kesehatan secara nasional, regional ataupun lokal. Selain itu, negara juga harus menciptakan sistem pemantauan layanan kesehatan di semua tingkatan, membentuk perundang-undangan tentang UHC, dan bantuan dana saat darurat. Negara juga wajib mengatur besaran alokasi pembiayaan bidang kesehatan, dimana total pengeluaran negara untuk kesehatan, seharusnya dikaitkan dengan persentase Produk Domestik Bruto atau PDB, dan skema wajib atau ‘compulsory schemes’ lainnya, serta besaran pembayaran tunai untuk layanan kesehatan (out-of-pocket payment for health).

Selain itu, diperlukan usaha bersama untuk memperkuat sistem kesehatan nasional dalam mencapai UHC dengan “leaving no one behind” (tidak meninggalkan siapa pun di belakang), sebagai sebuah prinsip kunci. Belajar dari ‘UHC2030 Global Compact’ di Salalah, ibukota Oman, ternyata masih banyak hal yang harus dilakukan. Di Indonesia UHC diwujudkan melalui program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

Apakah kita telah ikut mewujudkan?

Sekian Yogyakarta, 7 September 2018 *) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

 

ANCAMAN  KESEHATAN  GLOBAL (2)

fx. wikan indrarto*)

(tulisan lanjutan)

Pada tahun 2017 terdapat 10 buah keadaan darurat kesehatan yang disebabkan oleh konflik bersenjata, bencana alam, dan wabah penyakit. Setelah 5  yang pertama dibahas pada tulisan sebelumnya, berikut ini 5 buah keadaan darurat kesehatan berikutnya, yang masih mungkin ada pada sepanjang tahun 2018. Apa yang harus disadari?

 

 

Keenam adalah bencana alam hebat seperti banjir, angin topan, gempa bumi dan tanah longsor yang dapat menyebabkan penderitaan yang luar biasa dan memiliki konsekuensi kesehatan yang luas bagi jutaan orang. Pada 2017, angin topan Harvey, Irma, dan Maria menyebabkan kerusakan luas di Karibia dan Amerika Serikat. Selain itu, musim hujan di Bangladesh, India, dan Nepal mempengaruhi lebih dari 40 juta orang, dan longsoran lumpur yang menghancurkan di Sierra Leone memicu ketakutan akan wabah kolera. Kekeringan yang menyebabkan kerawanan pangan dan kekurangan gizi sering dikaitkan dengan wabah penyakit, sementara gelombang panas menyebabkan kematian berlebih, terutama di kalangan orang tua dan balita.

 

 

Di Indonesia gempa bumi di Lombok, NTB tahun 2018 dengan episenter di utara gunung Rinjani terjadi berulang kali, sehingga menyebabkan kerusakan bangunan dan kematian korban yang signifikan. Pada 18 Juli 2018 terjadi gempa pertama dengan kekuatan 6,4 SR, yang merupakan sebuah gempa tipe ‘foreshock’. Setelah itu, 133 gempa susulan dengan magnitudo terbesar 5,7 SR membuat wilayah terdampak gempa di Lombok semakin meluas, dengan dampak terburuk terjadi di Kecamatan Sambelia di Kabupaten Lombok Timur dan Sembalun di Kabupaten Lombok Utara. Berdasarkan data penanganan darurat bencana gempa Lombok, jumlah korban meninggal dunia hingga Kamis, 23 Agustus 2018 adalah 555 korban dan 390.529 jiwa mengungsi.

 

 

Ketujuh adalah radang otak. Suatu strain baru dari bakteri Meningococcal meningitis C saat ini sedang sangat menular di sepanjang ‘sabuk meningitis’ di benua Afrika, yang mengancam 26 negara, karena juga terjadi kekurangan global yang mendadak akan ketersediaan vaksin meningitis C. Risiko epidemi berskala besar sangat tinggi dan lebih dari 34 juta orang akan terkena dampaknya. Lebih dari 10% orang dengan meningitis C akan meninggal dan orang yang selamat sering mengalami komplikasi neurologis yang berat. Dalam penghitungan cepat, saat ini diperlukan 2,5 juta dosis vaksin yang mengandung anti meningococcal meningitis C, yang tidak mudah tersedia. Namun demikian, tambahan 10 juta dosis diperlukan untuk mencegah terjadinya epidemi besar, sebelum tahun 2019.

 

 

Kedelapan adalah demam kuning. Pada abad yang lalu, demam kuning (yellow fever) adalah sumber teror utama, karena menyebabkan kematian hebat pada populasi dan menghancurkan pertumbuhan ekonomi. Pada awal tahun 2000-an terjadi kebangkitan (resurgence) penyakit perdarahan atau hemoragik karena infeksi virus akut ini, di banyak negara Afrika dan Amerika Latin. Bahkan sejak itu, 40 negara dianggap berisiko paling tinggi. Pada tahun 2016, wabah demam kuning di Angola dan Republik Demokratik Kongo masih terjadi setelah vaksinasi massal pada 30 juta orang. Pada 2018, Nigeria dan Brasil menangani wabah besar yang mengancam penduduk di kawasan perkotaan. Demam dengan perdarahan atau hemoragik karena infeksi virus lainnya yang harus diwaspadai adalah Ebola, Marburg Virus Disease, Demam Berdarah Crimean–Kongo, Demam Lembah Rift, Demam Lassa, penyakit Hantavirus, dan Demam Berdarah Dengue (DBD).

 

 

Pada 2017 Indonesia sudah mampu melampaui target Incident Rate (IR) yang ditetapkan dalam rangka pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD), di bawah 49 per 100.000 penduduk, seperti dijelaskan Kepala Subdit Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Suwito di Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018. Pada 2017, kasus DBD yang ditemukan rata-rata sebesar 26,8 per 100.000 penduduk. Namun, masih ada empat daerah yang jumlah kasusnya melebihi target IR tersebut, yaitu Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Bali. Pada hal tahun 2016 masih terjadi 202.314 kasus DBD dan 1.593 kasus kematian.

 

 

Kesembilan adalah malnutrisi. Secara global, 45% kematian di antara anak balita terkait dengan kekurangan gizi. Kekurangan makanan akan tetap menjadi tantangan kesehatan serius di Tanduk Afrika pada 2018. Di Sudan Selatan pada tahun 2018, sekitar 1,1 juta anak balita diperkirakan akan kekurangan gizi, dan hampir separuh penduduk menghadapi kerawanan pangan yang parah. Di Yaman, 7 juta orang beresiko kekurangan gizi dan persediaan makanan tetap tidak aman bagi 17 juta orang lainnya.

 

 

Stunting atau perawakan pendek adalah kurang gizi kronis yang disebabkan asupan gizi kurang dalam waktu cukup lama, akibat pemberian makanan yang tak sesuai kebutuhan gizi. Pada tahun 2016, angka stunting di Indonesia sekitar 30 persen dan tahun 2017  turun menjadi 27,5 persen dengan target sebesar 29 persen. Jika sebelumnya ada 8 kabupaten di Indonesia yang mendapat intervensi khusus penurunan angka stunting, maka tahun 2018 akan ditambah menjadi 100 kabupaten yang mendapat intervensi khusus dengan fokus desa-desa tertinggal. Penanganan masalah stunting hanya akan berhasil jika dilakukan secara simultan di berbagai sektor, termasuk sinergi 13 kementerian. Misalnya dengan Kementerian Daerah Tertinggal yang mengurus Dana Desa sehingga penggunaannya diarahkan juga untuk memberi intervensi menangani stunting di desa tertinggal.

 

 

Kesepuluh adalah keracunan makanan. Setiap tahun, 600 juta orang atau hampir 1 dari 10 orang di dunia, jatuh sakit dan 420.000 meninggal setelah makan makanan yang terkontaminasi (contaminated food). Afrika Selatan saat ini sedang berjuang melawan wabah listeriosis terbesar di dunia dalam catatan WHO. Penyebab penyakit ini adalah menyantap makanan yang terkontaminasi bakteri Listeria monocytogenes, yang terdapat di dalam sayuran dan buah dengan penyubur menggunakan pupuk kandang. Listeria dapat melekat pada daging mentah, produk susu dan makanan olahan yang kurang matang, misalnya keju, ham, hotdogs. Pada 2017, wabah salmonellosis menyebabkan penarikan merek susu formula bayi yang terkontaminasi, dari lebih 80 negara dan teritori di seluruh dunia. Salmonellosis adalah penyakit yang timbul akibat infeksi bakteri Salmonella, penyebab penyakit tifus, di dalam perut dan usus. Penyakit ini mirip dengan gastritis atau radang lambung. Sebagian besar pasien dengan infeksi ringan akan sembuh dalam waktu 4-7 hari tanpa pengobatan.

 

Terhadap 5 buah keadaan darurat kesehatan global tersebut, kita wajib mencegah dan merespons tepat waktu. Sedangkan 5 buah keadaan darurat kesehatan lainnya sudah dibahas sebelumnya.

Sudahkah kita bertindak bijak?

Sekian Yogyakarta, 6 September 2018 *) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak, Lektor FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com

 

ANCAMAN  KESEHATAN  GLOBAL (1)

fx. wikan indrarto*)

 

Pada tahun 2017 terdapat 10 keadaan darurat kesehatan yang disebabkan oleh konflik bersenjata, bencana alam, dan wabah penyakit, yang terentang dari Mosul di Irak ke Cox’s Bazar di Bangladesh, dan dari kolera hingga malaria. Tahun 2018 dapat lebih buruk lagi, jika kita tidak mempersiapkan, mencegah, dan merespons tepat waktu. Apa yang harus disadari?

 

 

Pertama adalah pandemi influenza, yang dimulai dari Nepal tahun 2010 dan menyebar secara luas tidak dapat dihindari. Pandemi yang parah dapat mengakibatkan jutaan kematian dan menghabiskan lebih dari 1% GDP global. Dunia telah melalui perjalanan panjang dalam seratus tahun sejak Flu Spanyol tahun 1918,yang menewaskan sebanyak 100 juta orang. Setiap tahun, WHO merekomendasikan vaksinasi influenza untuk melindungi orang dari flu musiman di seluruh dunia. Lebih dari 150 lembaga kesehatan masyarakat di 110 negara telah bekerja sama dalam pengawasan influenza global, tetapi belum dapat menemukan strategi apapun tentang prediksi influenza, termasuk bagaimana dan di mana pandemi berikutnya akan muncul. Konsentrasi saat ini adalah dalam memantau patogen saluran pernafasan dengan potensi pandemi, termasuk MERS CoV di Tanah Suci.

 

 

Secara umum, influenza dapat dicegah dengan berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), membiasakan cuci tangan pakai sabun (CTPS), perhatikan etika batuk dan bersin, serta gunakan masker bila sedang sakit. Secara khusus bagi para pelaku perjalanan dari atau yang akan pergi ke negara terjangkit, disarankan untuk melakukan imunisasi influenza, Rekomendasi untuk vaksin influenza hemisfer utara seperti Eropa dan Amerika Utara pada setiap bulan Februari/Maret, sementara untuk vaksin influenza hemisfer selatan seperti Australia pada setiap bulan September.

 

 

Kedua adalah konflik bersenjata, yang terbukti terus menerus merusak sistem kesehatan di seluruh dunia, yaitu dari Yaman hingga Ukraina, dan dari Sudan Selatan hingga Republik Demokratik Kongo. Pihak yang bersengketa semakin sering menyerang fasilitas kesehatan. Selain itu, bahkan juga menyerang petugas dan infrastruktur kesehatan masyarakat yang penting. Di banyak lokasi konflik ini, lebih banyak orang dalam pengungsian meninggal karena penyakit yang dapat diobati dan dicegah, juga penyakit kronis yang terputus pengobatan, daripada penyebab peluru tajam dan ledakan bom. Relawan kemanusiaan sering kekurangan akses untuk memberikan makanan, air, dan obat yang menyelamatkan hidup dan sangat dibutuhkan para pengungsi. Serangan senjata kimia dan biologis juga merupakan risiko signifikan dalam peperangan.

 

 

Ketiga adalah kolera. Lebih dari 2.000 tahun setelah dikenalkan pertama kali oleh Hippocrates, penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Vibrio cholerae berkembang pesat secara ulang, di seluruh dunia. Meskipun mudah dicegah dan diobati, kolera membunuh hampir 100.000 orang setiap tahun di komunitas yang terbebani oleh kemiskinan dan konflik bersenjata, terutama di Yaman. Pada tahun 2017, vaksinasi tetes atau oral untuk melawan kolera telah digunakan untuk melindungi 4,4 juta orang di sembilan negara, yaitu Bangladesh, Kamerun, Haiti, Malawi, Mozambik, Nigeria, Sierra Leone, Somalia, dan Sudan Selatan. Pada 2018 ini dilakukan kampanye vaksinasi kolera  serupa, di samping akses ke air bersih dan sanitasi serta meningkatkan kebersihan.

 

 

Keempat adalah difteri. Penggunaan luas vaksin difteri (DPT) sebagai bagian dari program imunisasi rutin, telah menghilangkan penyakit infeksi saluran pernapasan di sebagian besar dunia. Namun demikian, difteri membuat wabah atau KLB yang mengkhawatirkan, di negara yang mengalami  kesenjangan signifikan dalam penyediaan layanan kesehatan. Venezuela, Indonesia, Yaman, dan Bangladesh (khususnya di Cox’s Bazar), telah melaporkan wabah difteri pada tahun 2017, meminta dukungan dari WHO untuk tanggapan cepat, bimbingan teknis, bahkan pasokan obat dan vaksin difteri.

 

Selama tahun 2017, di Indonesia terjadi KLB Difteri di 170 kabupaten/kota dan di 30 provinsi, dengan jumlah sebanyak 954 kasus, dengan kematian sebanyak 44 kasus. Sedangkan pada tahun 2018 (hingga 9 Januari 2018), terdapat 14 laporan kasus dari 11 kab/kota di 4 propinsi (DKI, Banten, Jabar dan Lampung), dan tidak ada kasus yang meninggal. Pada tahun 2018 tidak ada penambahan Kabupaten/Kota yang melaporkan adanya KLB Difteri. Data terakhir, terdapat 85 kab/kota dari total 170 kab/kota yang sudah tidak melaporkan kasus baru. Itu artinya KLB di 85 Kabupaten Kota tersebut bisa dikatakan berakhir.

 

‘Outbreak Respons Immunization’ (ORI) merupakan ‘Standard Operating Procedure’ apabila terjadi KLB penyakit yang sebenarnya bisa dicegah oleh imunisasi (PD3I), dalam hal ini difteri. ORI dilaksanakan langsung bila ditemukan penderita Difteri oleh Puskesmas, dengan sasaran ORI adalah anak berusia usia 1 sampai 19 tahun. ORI bertujuan untuk meningkatkan kekebalan masyarakat dengan menutup ‘immunity gap’, sehingga diharapkan dapat memutus mata rantai penularan. Karena itu, ORI Difteri sebanyak tiga putaran perlu dilakukan untuk membentuk kekebalan tubuh dari bakteri Corynebacterium diphteriae.

 

 

Kelima adalah malaria. Setiap tahun, WHO memperkirakan lebih dari 200 juta kasus malaria di seluruh dunia, dengan lebih dari 400.000 kematian. Sekitar 90% kematian yang disebabkan oleh penyakit yang ditularkan nyamuk terjadi di Afrika sub-Sahara, dengan sisanya terjadi di Asia Tenggara, termasuk Timor Leste dan Indonesia, Amerika Selatan, Pasifik Barat dan Mediterania Timur. Di Republik Afrika Tengah dan Sudan Selatan, malaria membunuh lebih banyak orang daripada perang dalam konflik politik. Negara-negara lain yang masih berjuang melawan malaria adalah Republik Demokratik Kongo, Nigeria, dan Somalia.

 

Sebagian besar warga Indonesia telah bermukim di wilayah bebas malaria. Sekitar 72 persen penduduk Indonesia tinggal di daerah bebas malaria. Namun, masih terdapat 10,7 juta penduduk yang tinggal di daerah endemis menengah dan tinggi malaria.

 

Terhadap 5 buah keadaan darurat kesehatan global tersebut, kita wajib mencegah dan merespons tepat waktu. Sedangkan 5 buah keadaan darurat kesehatan lainnya akan dibahas kemudian.

Sudahkah kita bertindak bijak?

Sekian Yogyakarta, 5 September 2018 *) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak, Lektor FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com

 

MEDIKOLEGAL  JKN

fx. wikan indrarto*)

 

Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) BPJS Kesehatan No 2, 3, dan 5, juga rujukan on line, menjadi perdebatan di kalangan para dokter. Pengaturan dengan tujuan efisiensi penggunaan dana tersebut, dipandang sebagai pembatasan hak pasien dan dokter, sehingga melanggar prinsip medikolegal. Apa yang seharusnya dipahami?

 

 

Ketiga jaminan tersebut, yaitu layanan katarak, bayi baru lahir, dan rehabilitasi medik merupakan layanan yang memiliki pengeluaran biaya yang cukup besar. Operasi katarak mencapai Rp. 2,6 triliun, bayi baru lahir sehat yang ditagihkan secara terpisah dari paket ibunya sekitar Rp. 1,1 triliun dan layanan fisioterapi pada program rehabilitasi medik mencapai Rp. 960 miliar. Angka itu melebihi kasus katastropik, seperti jantung, gagal ginjal, sehingga ketiga layanan tersebut memiliki batasan baru dalam Perdirjampelkes yang dapat menghasilkan efisiensi mencapai Rp. 360 miliar.

 

Perdirjampelkes dipandang sebaliknya oleh perwakilan Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) Dr. Johan Arif Martua Maruarar Hutauruk, SpM(K), karena jika operasi katarak dibatasi, maka kualitas pelayanan tindakan dokter akan terganggu. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Ahli Obsteri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Budi Wiweko mengatakan, Perdirjampelkes sangat kontradiktif dengan upaya mengurangi angka kematian bayi dan ibu. Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Pulungan, mempertanyakan Perdirjampelkes karena resiko kematian bayi akan meningkat, dan hak hidup untuk bayi akan berkurang. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Ilham Oetama Marsis menyoroti pembatasan rehabilitasi medik dan pasien akan mengeluarkan biaya sendiri, untuk membiayai pengobatannya tersebut.

 

 

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang penentuan apakah sebuah tindakan medis boleh ditunda atau dihentikan, tidak mencakup pada layanan katarak, bayi baru lahir, dan rehabilitasi medik. Namun demikian,  kita dapat mencermati Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Bab 3 Pasal 14 dan 15 tentang penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup. Pada pasien yang berada dalam keadaan yang tidak dapat disembuhkan, akibat penyakit yang dideritanya (terminal state) dan tindakan kedokteran sudah sia-sia (futile), dapat dilakukan penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup. Permenkes tersebut mengatur ‘withdrawal’ atau ‘withholding’ terhadap  terapi dokter. Secara sederhana istilah ‘withholding life support’ berarti tidak lagi melakukan resusitasi dan ‘withdrawing life support’ menghentikan bantuan alat ventilator dan obat inotropik atau sedasi berat. Biasanya kematian alami akan segera terjadi karena kedua hal tersebut.

 

 

Kebijakan mengenai kriteria keadaan pasien untuk dilakukan ‘withdrawal’ atau ‘withholding’ ditetapkan oleh Direktur atau Kepala Rumah Sakit. Keputusan untuk menghentikan atau menunda terapi bantuan hidup dan tindakan kedokteran terhadap pasien dilakukan oleh tim dokter yang menangani pasien, setelah berkonsultasi dengan tim dokter yang ditunjuk oleh Komite Medik atau Komite Etik RS. Rencana tindakan penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup harus diinformasikan dan memperoleh persetujuan dari keluarga pasien atau yang mewakili pasien.

 

 

Keputusan untuk menghentikan suatu tindakan dokter dipengaruhi oleh sifat tindakan tersebut apakah sebagai bagian dari “care” ataukah “cure”. Apabila merupakan bagian dari “cure” dan dianggap sebagai tindakan medis yang sia-sia maka dapat dihentikan, tetapi apabila dianggap sebagai bagian dari “care”, maka oleh alasan apapun tidak etis bila dihentikan.

 

 

Terapi bantuan hidup yang dapat dihentikan atau ditunda hanya tindakan yang bersifat terapeutik atau ‘cure’, dan atau perawatan yang bersifat luar biasa (extraordinary). Dalam hal ini meliputi perawatan di ICU (Intensive Care Unit), resusitasi jantung paru, pengendalian disritmia, intubasi trakeal, ventilasi mekanis, obat vasoaktif, nutrisi parenteral, organ artifisial, transplantasi, transfusi darah, monitoring invasive, dan pemberian antibiotik serta tindakan lain yang ditetapkan dalam standar pelayanan kedokteran. Terapi bantuan hidup yang tidak dapat dihentikan atau ditunda karena bersifat ‘care’ meliputi oksigen, nutrisi enteral dan cairan kristaloid.

 

Berdasarkan Permenkes RI nomor 290 tahun 2008 bab 4 pasal 16 tentang persetujuan tindakan kedokteran pada situasi khusus, yaitu tindakan ‘withdrawing’ atau ‘withholding life support’ pada seorang pasien, harus mendapat persetujuan keluarga terdekat pasien.

 

 

Tindakan efisiensi penggunaan dana jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan yang juga dipandang sebagai pembatasan hak pasien dan dokter, harus dilakukan secara hati-hati. Pengaturan layanan pasien katarak, bayi baru lahir, dan rehabilitasi medik perlu pertimbangan mendalam pada aspek medik, bioetik dan medikolegal, bukan sekedar finansial.

 

Sudahkah kita bertindak bijak?

Sekian Yogyakarta, 6 September 2018 *) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak, Lektor FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com

ETIKA  BIOMEDIS  JKN

fx. wikan indrarto*)

Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) BPJS Kesehatan No 2, 3, dan 5, juga rujukan ‘on line’, menjadi perdebatan di kalangan para dokter. Pengaturan dengan tujuan efisiensi penggunaan dana BPJS Kesehatan tersebut, dipandang sebagai sebuah bentuk pembatasan atas hak pasien dan dokter, sehingga tidak etis. Apa yang seharusnya dipahami?

Ketiga jaminan tersebut, yaitu layanan katarak, bayi baru lahir, dan rehabilitasi medik merupakan layanan yang memiliki pengeluaran biaya yang cukup besar. Operasi katarak mencapai Rp. 2,6 triliun, bayi baru lahir sehat yang ditagihkan secara terpisah dari paket ibunya sekitar Rp. 1,1 triliun dan layanan fisioterapi pada program rehabilitasi medik mencapai Rp. 960 miliar. Angka itu melebihi kasus katastropik, seperti jantung, gagal ginjal, sehingga ketiga layanan tersebut memiliki batasan baru dalam Perdirjampelkes yang dapat menghasilkan efisiensi mencapai Rp. 360 miliar.

Perdirjampelkes dipandang sebaliknya oleh perwakilan Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) Dr. Johan Arif Martua Maruarar Hutauruk, SpM(K), karena jika operasi katarak dibatasi, maka kualitas pelayanan tindakan dokter akan terganggu. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Ahli Obsteri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Budi Wiweko mengatakan, Perdirjampelkes sangat kontradiktif dengan upaya mengurangi angka kematian bayi dan ibu. Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Pulungan, mempertanyakan Perdirjampelkes karena resiko kematian bayi akan meningkat, dan hak hidup untuk bayi akan berkurang. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Ilham Oetama Marsis menyoroti pembatasan rehabilitasi medik dan pasien akan mengeluarkan biaya sendiri, untuk membiayai pengobatannya tersebut.

Layanan katarak, bayi baru lahir, dan rehabilitasi medik, juga layanan kedokteran lainnya, berpegang teguh kepada 4 kaidah dasar moral (moral principles), yaitu otonomi, ‘beneficence’, ‘nonmaleficence’ dan ‘justice’. Otonomi berarti setiap tindakan medis haruslah memperoleh persetujuan dari pasien (atau keluarga terdekat, saat pasien tidak dapat memberikan persetujuannya) dan ‘beneficence’ berarti setiap tindakan medis harus ditujukan untuk kebaikan pasien. Sedangkan ‘non maleficence’ berarti setiap tindakan medis harus tidak boleh memperburuk keadaan pasien dan ‘justice’ berarti bahwa sikap atau tindakan medis harus bersifat adil, terutama dilihat dari segi ‘distributive-justice’, yaitu hilangnya ketidaksetaraan dalam masyarakat.

Dilema moral masih mungkin terjadi apabila prinsip otonomi dihadapkan dengan prinsip moral lainnya. Juga apabila prinsip ‘beneficence’ dihadapkan dengan ‘non maleficence’, misalnya apabila keinginan pasien (otonomi) ternyata bertentangan dengan prinsip ‘beneficence’ atau ‘non maleficence’, dan apabila sesuatu tindakan mengandung ‘beneficence’ dan ‘non maleficence’ secara bersamaan seperti pada ‘rule of double effect’. Prinsip doktrin efek ganda adalah kriteria etika yang menganjurkan untuk mengevaluasi dampak tindakan yang sah, misalnya menghilangkan rasa sakit pasien yang sakit parah, yang mungkin juga dapat menyebabkan efek buruk dan wajib dihindari, misalnya kehidupan pasien yang sedikit diperpendek. Contoh pertama efek ganda adalah ‘treatment of homicidal self-defense’ oleh Thomas Aquinas dalam karyanya Summa Theologica (1265–1274).

Langkah pertama dokter adalah menghormati harkat martabat pasien (otonomi), pada kondisi ini pasien maupun keluarganya harus mempunyai otonomi untuk menerima informasi yang relevan tentang penyakitnya. Dokter harus menentukan apakah pasien, keluarga atau kerabat paham tentang kondisi kesehatan terakhir dari pasien. Hal penting berikutnya adalah menentukan kapan tindakan medik untuk pasien sudah berubah dari ‘ordinary’ menjadi ‘extraordinary’.

Tindakan yang ‘ordinary’ (biasa) adalah semua tindakan medis, bedah atau obat-obatan yang menawarkan harapan berupa perbaikan keadaan yang wajar, yang dapat diperoleh atau dilakukan tanpa biaya berlebihan, kesakitan, susah payah atau ketidaknyamanan yang lain. Sedangkan tindakan yang ‘extraordinary’ (luar biasa) adalah semua tindakan medis dengan biaya berlebih, tetapi tidak menawarkan harapan adanya perbaikan keadaan yang wajar. Penentuan mana yang ‘ordinary’ atau ‘extraordinary’ menjadi sangat penting agar para dokter yakin bahwa tindakan profesionalnya tidak melanggar etika. Prinsip ini berasal dari Domingo Bañez (1528-1604), seorang dokter Spanyol terkait amputasi tangan seseorang, agar penyakitnya tidak akan menjalar dan membahayakan hidupnya.

Selain itu, tindakan medis dokter harus ditentukan terlebih dahulu, apakah sebagai bagian dari “care” ataukah “cure”. Apabila merupakan bagian dari “cure” dan dianggap sebagai tindakan medis yang sia-sia, maka dapat dihentikan atau tidak dilakukan. Sebaliknya, apabila dianggap sebagai bagian dari “care”, maka oleh alasan apapun tidak etis apabila dihentikan.

Layanan katarak, bayi baru lahir, dan rehabilitasi medik untuk pasien peserta JKN memang merupakan layanan yang memiliki pengeluaran biaya yang cukup besar. Seandainya ketiganya termasuk ‘care’ dan ‘ordinary’, maka layanan harus diberikan sesuai indikasi medis murni. Sebaliknya, kalau termasuk ‘cure’ tetapi ‘extraordinary’, maka layanan tersebut dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan sama sekali, karena tidak murni ditentukan oleh indikasi medis dan secara etika biomedis dapat dibenarkan.

Apakah kita sudah cerdas?

SekianYogyakarta, 4 September 2018 *) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak, lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com

 

SCREEN TIME

fx. wikan indrarto*)

Para dokter spesialis anak di Amerika atau American Academy of Pediatrics (AAP) telah mengeluarkan pedoman penggunaan media sosial pada anak (New AAP Guideline: Kids and Media). Pedoman yang mengatur waktu anak menggunakan perangkat elektronik aplikasi dan televisi (screen time) tersebut dirilis pada 21 Oktober 2016, di National Conference & Exhibition AAP. Apa yang perlu dicermati?

 

 

Banyak anak melihat ke layar monitor perangkat elektronik (screen time) sepanjang waktu, terutama perangkat ‘mobile’ atau ‘smartphone’ dan TV. Berapa banyak waktu yang dihabiskan anak di depan layar. Data dari ‘Pew Research Center’ mengatakan bahwa anak di depan layar dapat lebih dari 11 jam sehari. Semua penggunaan ‘smartphone’ dan TV oleh anak atau ‘screen time’ mungkin menggantikan waktu yang dihabiskan untuk kegiatan lain, misalnya olahraga, belajar, bermain, mengobrol atau berbicara dengan teman, atau bahkan dengan keluarga.

 

 

Terdapat banyak data yang baik bahwa cahaya yang dipancarkan layar, apalagi beberapa stimulasi dari aplikasi lainnya, berpotensi mengganggu tidur. Tidur yang berkualitas sangat penting untuk anak agar tumbuh berkembang, mengendalikan perilaku, dan belajar dengan baik. Salah satu hal yang perlu ditekankan orangtua adalah memastikan bahwa tidak boleh ada cahaya layar monitor di kamar tidur pada malam hari. Idealnya, monitor telah dimatikan 60 menit sebelum tidur, untuk memungkinkan otak anak  menyesuaikan diri dengan cahaya normal dan bersiap untuk tidur. Hindari kebiasaan anak  tidur dengan ‘smartphone’ di bawah bantal atau di samping tempat tidur. Beberapa anak sering mendebat dengan alasan smartphone itu adalah jam alarm untuk membangunkan, tetapi sebaiknya orangtua menyiapkan  jam alarm yang bukan ‘smartphone’.

 

 

Kegiatan anak seharusnya juga terkait dengan aktivitas fisik atau olahraga. Sebaiknya orangtua mengatur agar anak berada di luar ruang dan bergerak aktif di sekitar kamar, setidaknya 1 jam sehari. Selain itu, waktu di luar ruang dapat dimanfaatkan oleh keluarga dengan berbincang bersama dan berinteraksi satu sama lain. Demikian juga waktu makan, akan menjadi hal yang baik untuk kebersamaan, keluarga dapat berbicara satu sama lain  di sekitar meja makan atau dalam perjalanan ke tempat olah raga. Orang tua serta anak perlu menonaktifkan ‘smartphone’ (put down your phones), sehingga semua orang dapat berbicara satu sama lain dan terlibat interaksi di sekitar meja makan.

 

 

Beberapa rekomendasi AAP yang baru tampak sedikit lebih ketat daripada sebelumnya. Untuk anak di bawah usia 18 bulan, dengan pengecualian ‘live video chatting’ seperti Facetime atau Skype, tampaknya media sosial dapat mengganggu perkembangan bahasa atau hubungan interpersonal anak. Rekomendasi AAP yang sangat kuat berisi batasan penggunaan layar monitor untuk anak di bawah usia 18 bulan, kecuali hanya ‘real-time interface chatting’ dengan anggota keluarga. Selain itu, juga sangat disarankan pembatasan layar monitor di kamar tidur dan di ruang  makan. Data menunjukkan bahwa pengurangan lama waktu menonton TV dapat membantu mencegah kegemukan atau obesitas pada anak yang rentan.

 

 

Di ruang praktek dokter, sering kali orangtua bertanya tentang aturan atau rekomendasi yang praktis. Dokter sebaiknya selalu memulai dengan mencari tahu apa saja kebutuhan keluarga. Dokter harus menganalisis seluruh lingkungan di sekitar anak, baik dalam rumah, sekolah, komunitas agama, bahkan juga kualitas udara dan air. Semua faktor ini berisiko menyebabkan perbedaan dalam derajad kesehatan anak. Setelah dokter mengenal karakter keluarga dan kebutuhannya, dokter selanjutnya memberi nasihat yang sederhana. Misalnya tentang anak yang bermain video game bertema kekerasan, dokter akan membimbing orangtua untuk melakukan berbagai hal yang lebih baik.

 

 

Rekomendasi AAP mencakup beberapa aturan yang sangat standar. Sebagai contoh, ‘smartphone’ tidak boleh tergelatak di meja makan (phones do not come to the table), karena itu adalah waktu bagi anggota keluarga untuk berbincang. Pada saat anak tidur, alihkan menu ‘smartphone’ ke mode pesawat, tidak aktif atau bahkan dimatikan. Seharusnya tidak boleh ada perangkat elektronik yang hidup di kamar anak,  ketika anak akan mencoba untuk tidur. Sebaliknya, orangtua harus memiliki kesempatan untuk menonton apa yang anak lakukan dan mendampingi mereka saat tidak tidur. Jika anak memiliki kata kunci atau ‘password’, orangtua sebaiknya juga mengatahui ‘password’ anak, dan dapat mengatakan setiap saat : ‘Biarkan kami melihat ‘smartphone’-mu, dan melihat apa yang engkau lakukan.’

 

 

Dokter pada umumnya akan mendorong orang tua untuk benar-benar memahami apa yang anak lakukan secara online. Kepada orangtua, pada dasarnya anak suka mengajarkan hal baru dan menampilkan ketrampilannya, termasuk prestasi saat berburu Pokémon atau bagaimana menggunakan Snapchat, misalnya saat orangtua mengatakan, ‘Tunjukkan hal keren yang kamu dapat lakukan, nak.’ Sebagai orang tua, tidak perlu membangun dinding pembatas kesombongan, tetapi justru sebaiknya meminta anak menunjukkan apa yang dapat mereka lakukan.

 

Dengan demikian, anak akan membawa orangtua ke dalam dunia digital, yang merupakan tempat yang benar-benar sangat menarik bagi anak. Peran orangtua dalam mendapingi anak dalam periode ‘sreen time’ sangatlah penting.

Sudahkah kita bertindak bijak?

Sekian Yogyakarta, 3 September 2018 *) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak, Lektor FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com

MENUJU  UHC

fx. wikan indrarto*)

Tahun 2018 ini adalah ulang tahun ke 40 Deklarasi Alma-Ata, yang meminta semua negara, termasuk Indonesia, untuk memperkenalkan, mengembangkan, dan memelihara sistem kesehatan primer. Tujuan utama adalah untuk menjamin kesehatan bagi semua warga tanpa kesulitan atau ‘Universal Health Coverage’ (UHC). Apa yang harus disadari?

 

 

Deklarasi Alma Ata tahun 1978 merupakan bentuk kesepakatan bersama antara 140 negara (termasuk Indonesia), dalam Konferensi Internasional Pelayanan Kesehatan Primer di kota Alma Ata, Kazakhstan, yang disponsori oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan organisasi PBB untuk Anak (UNICEF). Isi pokok deklarasi ini, bahwa Pelayanan Kesehatan Primer adalah strategi utama untuk pencapaian kesehatan bagi semua (Health for All), sebagai bentuk perwujudan hak asazi manusia.

 

Indonesia dapat belajar dari Yunani, sebuah negara miskin di Eropa selatan. Ketika Yunani bergabung dengan Uni Eropa dan menggunakan mata uang euro tahun 2001, keadaan ekonomi negara ini diprediksi akan terus tumbuh. Namun prediksi ini seketika berubah ketika terjadi krisis keuangan tahun 2008. Bahkan Yunani tak juga mampu membaik dan pada Selasa, 30 Juni 2015 menjadikan Yunani sebagai negara maju pertama, yang gagal membayar utang sebesar US $1,7 miliar kepada Dana Moneter Internasional (IMF). Selain itu, beban ekonomi Yunani diperberat oleh masuknya pengungsi dari Suriah, imigran dari Irak, Afghanistan, dan negara-negara Afrika. Pada 17 Maret 2016 jumlah pengungsi Suriah di Yunani mencapai lebih dari 70.000 imigran.

 

 

Reformasi layanan kesehatan (The Primary Health Care Reform Plan) oleh pemerintah Yunani dicetuskan pada Desember 2015, dan implementasi dimulai setelah undang-undang disahkan Parlemen pada Agustus 2017. Sebagai bagian dari reformasi sistem kesehatan, Yunani untuk pertama kalinya mengembangkan layanan kesehatan primer secara terpadu. Dikenal sebagai TOMY (Topikes Monades Ygias), unit ini merupakan tim multidisipliner yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis anak, perawat, pekerja sosial dan staf administrasi. Mereka bekerja dalam kolaborasi dengan faskes primer yang sudah ada, pusat kesehatan yang menyediakan layanan perawatan kesehatan khusus, diagnostik dan gigi. TOMY pertama dibuka di Thessaloniki (Evosmos) pada bulan Desember 2017, dan saat ini ada 94 unit yang beroperasi. Setiap unit memiliki kapasitas untuk melayani sekitar 10.000 orang, dan TOMY kemungkinan akan mencapai kapasitas ini dalam setahun.

 

 

Perdana Menteri Alexis Tsipras dan pemerintah Yunani memiliki prinsip bahwa kesehatan adalah prioritas pemerintah dan negara perlu berbuat lebih banyak. PM Alexis Tsipras menunjukkan komitmennya yang sangat besar pada terbentuknya UHC, dengan memastikan bahwa semua penduduk Yunani dan para imigran Suriah, secara bersama-sama dapat mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan, kapan dan di manapun mereka membutuhkannya, tanpa menghadapi kesulitan keuangan. Investasi yang dilakukan pemerintah Yunani diyakini akan menghasilkan kembali, tidak hanya dalam hal derajad kesehatan warga yang lebih baik, tetapi juga dalam hal pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan keamanan wilayah.

 

 

Faskes primer TOMY pada awalnya dibuka di kamp pengungsi asal Suriah, yaitu di Eleonas Camp. Klinik TOMY yang disediakan oleh Yayasan Hellenic atau the Hellenic Centre for Disease Control and Prevention (KEELPNO) melalui proyek PHILOS yang didanai Komisi Eropa, sebuah proyek yang dirancang khusus untuk memberikan layanan kesehatan bagi para pengungsi. Faskes primer ini dibuka Senin hingga Jumat, memeriksa rata-rata 24 pasien sehari. Selain itu, KEELPNO menjalankan klinik gigi, dengan 2 dokter gigi untuk orang dewasa dan 1 dokter gigi khusus untuk anak-anak.

 

 

Penyakit dan kondisi gangguan kesehatan paling umum yang tercatat di klinik TOMY adalah infeksi saluran pernapasan (atas dan bawah) dan asma, masalah muskuloskeletal, penyakit kronis seperti diabetes mellitus, gangguan tiroid, penyakit jantung dan gangguan sirkulasi lainnya, hipertensi, infeksi saluran cerna dan kudis. Sejumlah besar orang mengalami masalah kesehatan mental, memerlukan obat psikiatri dan atau menerima dukungan psikologis. Empat kampanye vaksinasi telah dilakukan di kamp pengungsi ini. Yang terakhir dilakukan pada bulan Agustus 2017 dan April 2018 adalah yang terbesar, yang telah memvaksinasi lebih dari 350 anak melawan campak, gondongen dan rubella (MMR) serta pneumonia.

 

 

Pada ‘World Health Report’ 2010, jelas tercantum bahwa reformasi layanan dan sistem pembiayaan kesehatan sangat penting untuk terciptanya UHC. Langkah pertama adalah meningkatkan layanan kesehatan primer. Layanan kesehatan primer yang kuat adalah nyawa dari setiap sistem kesehatan, dan tidak ada satupun negara yang dapat mencapai UHC, tanpa penguatan hal itu. Layanan kesehatan primer adalah lini pertama untuk melawan penyakit menular, mampu memperlambat perjalanan alamiah penyakit tidak menular, dan sangat penting bagi peningkatan derajad kesehatan ibu dan anak, yang merupakan kelompok pengguna utama layanan kesehatan. Layanan pada faskes primer Ini adalah dasar dari sistem kesehatan yang efektif dan kunci untuk mencapai UHC.

 

Deklarasi Alma-Ata dan reformasi layanan kesehatan oleh PM Alexis Tsipras di Yunani untuk menuju UHC, sangat inspiratif. Di Indonesia UHC diwujudkan melalui program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dengan target akan dicapai sebelum 1 Januari 2019.

 

Apakah kita telah ikut mewujudkan?

Sekian Yogyakarta, 3 Juli 2018 *) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

 

DONASI  GEMPA  LOMBOK

fx. wikan indrarto*)

Gempa bumi di Lombok, NTB tahun 2018 dengan episenter di utara gunung Rinjani terjadi berulang kali, sehingga menyebabkan kerusakan bangunan dan kematian korban yang signifikan. Pada 18 Juli 2018 terjadi gempa pertama dengan kekuatan 6,4 SR, yang merupakan sebuah gempa tipe ‘foreshock’. Setelah itu, 133 gempa susulan dengan magnitudo terbesar 5,7 SR membuat wilayah terdampak gempa di ‘Pulau Seribu Masjid’ Lombok itu semakin meluas, dengan dampak terburuk terjadi di Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dan Kecamatan Sembalun di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

 

para relawan medis sedang mendata bantuan alat kesehatan dan obat
untuk korban gempa bumi di Lombok

 

Berdasarkan data Penanganan Darurat Bencana gempa Lombok, jumlah korban meninggal dunia hingga Kamis, 23 Agustus 2018 adalah 555 korban. Sementara itu, 390.529 jiwa mengungsi. Wilayah terparah terkena dampak gempa sebenarnya adalah Kabupaten Lombok Utara. Di lokasi ini tercatat 466 korban meninggal dunia, 829 korban luka-luka, 134.236 jiwa mengungsi, dan 23.098 rumah rusak. Sementara itu, korban meninggal di Kota Mataram sebanyak 9 orang, Lombok Tengah 2 orang, Lombok Timur 31 orang, Lombok Barat 40 orang, KSB 2 orang, dan Sumbawa 5 korban.

 

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kunjungan kerjanya menyampaikan, bahwa yang penting bukan status bencana nasionalnya untuk gempa bumi di Lombok Barat. Pemerintah sudah menganggarkan sekitar Rp. 1 triliun untuk tahap awal dalam upaya penanganan gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tahap tanggap darurat penanganan bencana gempa Lombok, NTB berakhir pada hari  Sabtu, 25 Agustus 2018, dan selanjutnya akan berlaku tahap transisi darurat ke pemulihan, sesuai penjelasan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho. Setelah tahap itu, pemerintah akan kembali memberikan bantuan untuk tahap rehabilitasi, yang akan dimulai hari Rabu, 26 September 2018.

 

bersiap memasuki perut pesawat Lion Air
dari Bandara Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah

Pada masa transisi tersebut, kami mencoba hadir langsung di Lombok. Rombongan kami terdiri dari DR. Dr. Iwan Setiawan Adji, SpTHT,  Dr. Eko Tavip Riyadi, SpTHT, saya, didampingi mas Wildan Priscillah dan mbak Afdelina Rizki Amalia, keduanya mahasiswa program profesi FK UMS Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta) yang berasal dari NTB. Dr. Iwan sebagai Ketua PERHATI (Perhimpunan Dokter Ahli THT) Cabang Surakarta adalah pemimpin rombongan yang membawa donasi dan mewakili KONGA (Komunitas Dokter Suka Ngakak dan Cengegesan) alumni FK UGM Yogyakarta angkatan 1984, dan alumni SMPN 8 Yogyakarta angkatan 81. Dr. Tavip mewakili PERHATI Cabang Surakarta dan saya yang juga anggota ikut hadir mewakili KONGA, IDI Cabang Kota Yogyakarta dan IDI Wilayah DIY.

 

DR. Dr. Iwan Setiawan Adji, SpTHT,  Dr. Eko Tavip Riyadi, SpTHT, dan saya
saat mendarat di Lombok Iternational Airport

Rombongan kami berangkat hari Senin, 26 Agustus 2018 dari Solo atau Surakarta, menggunakan pesawat Lion Air Boeing 737 versi 900 ER JT 924, terbang dari Solo pk. 6 dan mendarat di Denpasar pk. 8.15. Setelah transit sebentar di Denpasar, kami menggunakan pesawat Lion Air Boeing 737 versi 900 ER JT 658 untuk mendarat di Bandara Internasional Lombok (BIL) yang baru, megah dan artistik pada hari Senin, 26 Agustus 2018 pk. 9.25 WITA. Kami dijemput oleh Dr. Didit Yudhanto, Sp THT-KL (dosen FK UNRAM) dan beberapa dokter umum untuk melanjutkan perjalanan, menggunakan mobil dinas Dekan FK UNRAM sebuah Toyota Innova 2.0 G warna biru plat merah DR 1706 ke Selong, ibukota Kabupaten Lombok Timur (Lotim), sejauh 46,5 km, melalui Jalan Trans Lombok.

 

Kami ditemani mas Wildan Priscillah dan mbak Afdelina Rizki Amalia dari Solo

 

Kami segera hanyut dalam kepadatan lalu lintas di jalan mulus tersebut. Jalur trans pulau yang padat ini membujur dari Lembar, pelabuhan penyeberangan menuju ke barat ke Pulau Bali sampai di Kayangan, pelabuhan penyebarangan menuju ke timur ke Pulau Sumbawa. Sebagian besar jalur penghubung dua pelabuhan di barat dan timur Pulau Lombok itu memang berada di Lotim. Setelah beberapa jauh, kami berbelok arah ke selatan, menuju Selong.

 

Kami segera melakukan koordinasi dengan Bapak Deden Hasby Assidik, pemilik jaringan Jaya Optic di seluruh Pulau Lombok. Koordinasi dilakukan di rumahnya di Jl. KH Hasym Asari No 11 Lendang Baiduri, Selong Lotim, yang megah dengan beberapa retakan terdampak gempa bumi. Puteri sulung Bapak Deden adalah mahasiswa tingkat profesi FK UMS, yang dimbimbing Dr. Iwan. Setelah koordinasi dan seremoni singkat, pada siang itu kami membawa bantuan dalam 2 buah minibus terbuka segera melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Sambeliea di Lotim.

 

Bapak Deden Hasby Assidik sudah membelikan berbagai barang keperluan
untuk para pengungsi di Lombok Timur

 

Dengan dipimpin oleh Bapak Deden dan keluarga di dalam Pajero Sport 4×4 AT, rombongan kami kembali memasuki Jalan Trans Lombok ke arah timur. Tidak kurang dari 40 kilometer ruas yang membentang di Lotim dari Jenggik di Terara hingga Kayangan Pringgabaya, adalah jalur padat lalu lintas. Kami melewati beberapa kecamatan, yaitu Terara, Paokmotong, Masbagik, Aikmel, Pringgabaya, hingga Labuhan Lombok. Kami jadi mengenal tradisi nyongkolan dan kendaraan tradisional semacam cidomo yang memiliki kecepatan sangat rendah, dan memperlama perjalanan kami menuju Sambelia. Kami mampir sebentar di rumah Dr. Dadan Rohdiana, SpTHT-KL di Aikmel dan kemudian bergabung bersama melanjutkan perjalanan. Di pinggir jalan pemandangan nampak memilukan. Rumah roboh, masjid rusak, kantor dan sekolah runtuh, dinding retak, tenda didirikan, debu beterbangan dan para korban bencana duduk seolah tidak percaya dengan apa yang telah terjadi.

 

bantuan untuk para pengungsi, siap dihantarkan ke lokasi terdampak

Sebelum mencapai pelabuhan penyeberangan ke Pulau Sumbawa di Labuhan Lombok, kami berbelok ke kiri menuju Sambelia, yang merupakan wilayah terparah degan banyak bangunan runtuh dan perkemahan di beberapa ruang kosong. Kami melewati Pantai Pengayoman yang indah dengan beberapa pohon purba berusia sekitar 3 abad di Dusun Permatan, Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, di jalur transportasi lingkar utara Pulau Lombok. Obyek rekreasi itu berupa deretan pohon tegak setinggi 40 hingga 50 meter, berada di lahan seluas 4 hektar dan dimiliki 4 orang, tetapi saat ini yang dikembangkan menjadi obyek wisata sekitar 1,5 ha. Akar pohon purba itu mencapai sekitar 170 sentimeter, lingkar batang bawahnya sebesar pelukan tiga hingga empat lengan orang dewasa, batangnya mirip batang pohon kapuk randu, berlekuk menyerupai gelampir leher sapi. Namun, batangnya licin sehingga pohon sulit dipanjat.

 

pohon purba berusia sekitar 3 abad di Dusun Permatan, Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur

 

Selanjutnya kami melewati komplek Transmigrasi Angkatan Darat (Transad) yang merupakan cikal bakal pengembangan populasi penduduk baru di Kecamatan Sambilea. Kami lanjut melewati PLTU IPP Lombok Timur yang diresmikan Menteri ESDM Ignasius Jonan pada 21 Oktober 2017, milik PT Lombok Energy Dynamics (LED), untuk menuju posko pertama 1, di Labu Pandan.

 

memberi semangat menyusui kepada ibu,
agar nutrisi bayi di pengungsian tetap terjaga

 

Dengan bantuan Bapak Deden, donasi yang telah dikirimkan sudah dibelikan berbagai bahan keperluan, untuk hidup harian para warga di barak pengungsian, misalnya selimut, bahan makanan, alas tidur dan terpal. Kami sempatkan memberikan edukasi menyusui, layaknya seorang konselor ASI, agar nutrisi para bayi di pengungsian tetap terjaga. Setelah acara seremonial penyerahan bantuan kepada koordinator para pengungsi, kami berpencar tujuan.

 

dampak gempa bumi terparah yang meruntuhkan berbagai bangunan

 

Dr. Iwan dan rombongan melanjutkan penghantaran bantuan ke posko 2 Dadap, posko 3 Melempoh, dan posko 4 di Medaen. Semua daerah tersebut terdampak gempa bumi sangat parah dan berada di lokasi yang relatif sulit dijangkau oleh para relawan. Perlu waktu dan kesabaran yang lebih, agar donasi dapat sampai di sana.

 

penyerahan donasi di posko pertama 1, di Labu Pandan, Sambilea, Lombok Timur, kepada koordinator para pengungsi korban gempa bumi.

 

Sementara itu, kami sendirian segera kembali memasuki jalan trans Lombok untuk menuju ke Mataram. Perlu hampir 3 jam untuk memasuki Kota Mataram dan kami lanjut ke RS St. Antonius Jl. Koperasi No 61, Dayan Peken, Ampenan, Kota Mataram. RS tipe D yang sering disebut sebagai RS Karang Ujung ini, dikelola oleh Yayasan Antoni dan berdiri di atas 3.846 m2 luas tanah dengan Luas Bangunan  2.731 m2.

 

Direktur RS St. Antonius Ampenan, Mataram NTB
Dr. Antonius Darmono (FK UGM 87)

 

Secara umum kerusakan tidak parah, karena struktur bangunan relatif utuh. Namun demikian, para pasien dan pegawai RS masih berada di dalam tenda di halaman parkir dan lorong RS. Setelah bertukar gagasan dengan Direktur RS St. Antonius Ampenan, Mataram Dr. Antonius Darmono (FK UGM 87), kami melanjutkan perjalanan untuk berkeliling kota Mataram di malam hari. Setelah puas melihat sisa gempa bumi dan berbagai usaha untuk bangkit segenap warga, malam itu kami menikmati menu ayam taliwang, khas Lombok di warung tenda pinggir Jl. Pejanggik dan masuk kamar menjelang tengah malam di sebuah losmen kecil di Jl. Subak Cakranegara, Mataram. Dr. Iwan dan Dr. Tavip malam itu menginap di tenda pengungsian di halaman rumah DR. Dr. Hamsu Kadriyan, Sp.THT-KL, MKes.

 

relawan dan TNI bahu membahu mendampingi warga dan pengungsi

 

Pagi harinya, Selasa, 28 Agustus 2018, kami menemui Dr. Doddy Aryo Kumboyo, SpOG(K) sebagai Ketua IDI Wilayah NTB, di ruang prakteknya di Klinik Akasia Jl. Kebudayaan No 2, Cakranegara Barat, Mataram NTB. Kami menyerahkan secara simbolik donasi dari para dokter dan pengurus IDI Cabang Kota Yogyakarta dan IDI Wilayah DIY. Secara nominal memang tidak banyak, tetapi secara emosional menegaskan, bahwa kami hadir membantu dan juga ikut prihatin dengan bencana alam yang serupa dengan yang pernah kami alami pada 27 Mei 2006.

 

Bersama Dr. Doddy Aryo Kumboyo, SpOG(K) sebagai Ketua IDI Wilayah NTB,
di Posko Peduli Gempa di Klinik Akasia Cakranegara Barat, Mataram NTB

 

Dr. Doddy Aryo Kumboyo, SpOG(K) segera mengajak kami berdua melihat berbagai barang, obat, dan alat kesehatan yang merupakan donasi dari berbagai pihak. Semuanya ditampung di beberapa ruang di Klinik Akasia, yang telah dijadikan Posko Peduli Gempa Bumi di Pulau Lombok oleh IDI Wilayah NTB, dan belum sempat diedarkan kepada para pengungsi.

 

tenda para pengungsi di tanah kosong
dengan latar belakang Gunung Rinjani yang tinggi menjulang

 

Setelah itu, kami berdua segera bergegas menuju RS Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB di Jl. Prabu Rangkasari, Dasan Cermen, Sandubaya, Kota Mataram. Kami berdua segera bergabung dengan DR. Dr. Hamsu Kadriyan, SpTHT-KL, MKes (Dekan FK Unram) dan Dr. Lalu Hamzi Fikri, MM (Direktur RS), yang menerima rombongan kami. Kami semua mengikuti kunjungan lapangan di RS, didampingi oleh Dr. Alfian Sulaksana SpTHT-KL (staff KSM THT RSUD Prop), Dr H. Agus Rusdhy Hamid, SpOG(K) (Wakil Direktur Pelayanan RS), Dr. Sigit Jatmiko, SpB (Ketua Komite Medik RS) dan Dr. Didit Yudhanto, SpTHT-KL (dosen FK UNRAM).

 

Dari kiri :
Dr. Alfian Sulaksana Sp THT-KL (staff KSM RSUD Prop), Dr. Eko Tavip Riyadi, SpTHT (RSUD Wonogiri Jateng), Dr. Doddy Aryo Kumboyo, SpOG(K) (Ketua IDI Wilayah NTB), saya, DR. Dr. Hamsu Kadriyan, Sp.THT-KL, MKes (Dekan FK Unram), Dr. Lalu Hamzi Fikri, MM (Direktur RSUD), DR. Dr. Iwan Setiawan Adji, SpTHT-KL (Ketua PERHATI Cabang Surakarta Jateng), Dr H. Agus Rusdhy Hamid, SpOG(K) (Wakil Direktur Pelayanan RSUD), Dr. Sigit Jatmiko, SpB (Ketua Komite Medik RSUD) dan Dr. Didit Yudhanto, Sp THT-KL (dosen FK UNRAM).

Keramik lantai pada sambungan antar gedung RSUD Propinsi NTB masih nampak terkelupas.

 

Pada kunjungan tersebut, disepakati bahwa segenap pihak harus terlibat membantu upaya #Lombok Bangkit2018. Setelah dilaporkan dan disetujui oleh kepada Ketua Umum PP PERHATI Dr. Soekirman Soekin, SpTHT-KL, MKes, maka acara Bakti Sosial Tingkat Nasional oleh para dokter spesialis THT, merupakan salah satu acara yang terdekat, yaitu pada hari Sabtu, 8 September 2018 kelak. Acara akan dilanjutkan dengan PIT (Pertemuan Ilmiah Tahunan) PERHATI di Mataram, Lombok. Kedua acara ini ditegaskan untuk tetap dilaksanakan sesuai rencana dan tanpa penundaan, meskipun terjadi bencana gempa bumi. Mungkin akan dilakukan operasi di bidang THT, kembali dilakukan di kamar operasi di lantai 4 RSUD, bukan lagi di kamar operasi darurat di dalam kontainer, yang saat ini dipasang di halaman parkir RS. Dr H. Agus Rusdhy Hamid, SpOG(K) (Wakil Direktur Pelayanan RS) menjelaskan bahwa gedung RSUD sudah dinyatakan aman secara struktur bangunan, sehingga proses rehabilitasi kamar operasi dapat segera dilakukan, untuk mendukung acara besar tersebut.

 

Dr. Sigit Jatmiko, SpB (baju putih kacamata) di RSUD Propinsi NTB
memimpin semangat #LombokBangkit2018

Setelah itu, kami segera kembali ke Solo. Kami bertiga diantar menggunakan mobil Toyota Camry generasi ke 7 milik Dr. Sigit Jatmiko, SpB yang disopiri oleh Dr. Alfian Sulaksana Sp THT-KL, menuju LIA (Lombok International Airport). Kami segera pulang dengan pesawat Lion Air Boeing 737 versi 900 ER JT 659, yang terbang meninggalkan Lombok Selasa, 28 Agustus 2018 pk. 10.20.

 

Terimakasih atas segenap perhatian, bantuan, dan kerjasama yang telah dilakukan, sehingga donasi untuk gempa Lombok 2018 ini dapat terselenggara dengan baik. Mari terus kita dukung saudara kita dalam #LombokBangkit2018.

Sudahkah Anda terlibat membantu?

Sekian Yogyakarta, 29 Agustus 2018 *) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak, Alumnus S3 UGM, pengajar di FK UKDW, WA: 081227280161