SERANGAN  CAMPAK  DI  EROPA
fx. wikan indrarto*)

 

Pada hari Senin, 20 Agustus 2018 di Kopenhagen, Denmark diumumkan sebuah laporan, bahwa lebih dari 41.000 anak dan orang dewasa di Eropa telah terinfeksi campak dalam 6 bulan pertama tahun 2018 ini. Apa yang perlu dipelajari?

 

 

Laporan dengan judul ‘Measles cases hit record high in the European Region’ ini, menyebutkan bahwa jumlah total untuk tahun 2018 jauh melebihi total 12 bulan setiap tahun lainnya dalam dekade sekarang. Sejauh ini, total tahunan tertinggi untuk kasus campak antara 2010 dan 2017 adalah 23.927 kasus pada tahun 2017, dan yang terendah adalah 5.273 kasus pada tahun 2016. Selain itu, setidaknya 37 orang telah meninggal karena campak sepanjang tahun 2018 ini.

 

 

Semua negara di Eropa diwajibkan untuk segera menerapkan tindakan yang luas dan sesuai, untuk menghentikan penyebaran penyakit campak ini lebih lanjut. Intervensi kesehatan yang terbaik untuk menekan penyakit campak dimulai dengan imunisasi, dan selama penyakit ini tidak dihilangkan, Eropai gagal memenuhi komitmen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuh negara di Eropa telah mencatat lebih dari 1.000 kasus infeksi campak pada anak dan orang dewasa tahun 2018 ini, yaitu Prancis, Georgia, Yunani, Italia, Rusia, Serbia, dan Ukraina. Ukraina telah menjadi yang paling terdampak dengan lebih dari 23.000 orang terkena campak, dan ini menyumbang lebih dari setengah dari total kasus di Eropa. Kematian terkait campak telah dilaporkan di semua negara ini, dengan Serbia melaporkan jumlah tertinggi, yaitu 14 orang.

 

Menurut penilaian terbaru oleh Komisi Verifikasi Regional (RCV) Eropa untuk Eliminasi Campak dan Rubella, di 43 dari 53 negara Eropa telah terjadi penyebaran campak endemik dan di 42 negara telah terjadi serangan rubella, berdasarkan laporan tahun 2017. Pada saat yang sama, RVC menyatakan keprihatinan tentang pengawasan penyakit yang tidak memadai dan cakupan imunisasi campak yang rendah di beberapa negara. Juga disimpulkan bahwa rantai penularan penyakit campak berlanjut selama lebih dari 12 bulan, di beberapa negara yang telah mengalami endemik penyakit campak.

Bukti kemunduran parsial ini menunjukkan bahwa setiap orang yang tidak kebal, tetap rentan terserang campak di mana pun mereka tinggal. Selain itu, setiap negara harus terus mendorong untuk meningkatkan cakupan dan menutup kesenjangan imunisasi campak, bahkan juga setelah negara mencapai status terputus atau bebas (interrupted or eliminated status) terhadap campak.

Virus campak sangat mudah menular dan menyebar di antara individu yang rentan. Untuk mencegah wabah, setidaknya 95% cakupan imunisasi dengan 2 dosis vaksin yang mengandung campak diperlukan setiap tahun di setiap komunitas. Selain itu, juga upaya untuk menjangkau anak, remaja dan orang dewasa yang belum mendapatkan vaksinasi campak dalam program imunisasi rutin di masa lalu. Sementara cakupan imunisasi dengan 2 dosis vaksin campak meningkat dari 88% anak pada tahun 2016 menjadi 90% pada tahun 2017, tetapi perbedaan besar di tingkat lokal setiap negara masih tetap ada. Beberapa wilayah melaporkan lebih dari 95% cakupan, tetapi lainnya hanya mencapai di bawah 70% .

 

 

Semua negara Eropa yang saat ini menghadapi serangan campak, telah menerapkan langkah strategis, termasuk imunisasi campak rutin dan ulangan yang ditingkatkan. Selain itu, juga peningkatan pengawasan untuk mendeteksi kasus campak baru dengan cepat. Target cakupan imunisasi campak adalah mencapai ambang 95%.

 

 

Pada titik tengah semester ini, Eropa tengah merayakan pencapaian cakupan imunisasi, sambil tidak melupakan siapapun yang masih rentan terserang campak, dan yang membutuhkan perlindungan tambahan. Eropa dapat menghentikan penyakit campak yang mematikan ini, tetapi mereka tidak akan berhasil kecuali setiap orang memainkan peran masing-masing secara penuh. Peran setiap warga Eropa adalah mengimunisasi anak mereka, diri mereka sendiri, pasien mereka, populasi mereka, dan juga untuk mengingatkan orang lain bahwa imunisasi campak mampu menyelamatkan nyawa.

 

 

Di Indonesia campak dinyatakan sebagai wabah atau KLB (kejadian Luar Biasa) apabila terdapat 5 atau lebih kasus klinis dalam waktu 4 minggu berturut-turut, yang terjadi secara mengelompok, dan dibuktikan adanya hubungan epidemiologis. Pada tahun 2016, jumlah KLB campak yang terjadi sebanyak 129 KLB dengan jumlah kasus sebanyak 1.511 kasus. Angka tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2015 dengan 68 KLB dan jumlah kasus sebanyak 831 kasus.

 

 

Menurut Drg. R. Vensya Sitohang, M.Epid, Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen P2P Kemenkes, imunisasi campak di Indonesia diberikan dalam kombinasi dengan rubella (Measles and Rubella atau MR). Pada tahun 2017 sudah dilakukan Kampanye imunisasi MR di Pulau Jawa (6 Provinsi) dan tahun 2018 ini diberikan di luar pulau Jawa (28 provinsi). Khusus untuk Provinsi Papua karena alasan tertentu maka imunisasi MR ditambah dgn imunisasi Polio tetes yang mereka sebut dengan imunisasi MRP (Measles, Rubella dan Polio). Kampanye imunisasi MR ini diberikan pada bayi usia 9 bulan sampai anak dengan usia kurang dari 15 tahun, dilakukan mulai pada 1 Agustus sampai 30 September 2018. Pada bulan Agustus dilakukan di sekolah sedangkan bulan September dilakukan di posyandu, puskesmas dan pelayanan kesehatan lainnya.

 

 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) produk dari SII (Serum Intitute Of India) Untuk Imunisasi, menegaskan bahwa pada saat ini, dibolehkan (mubah). Hal ini disebabkan karena ada kondisi keterpaksaan (dlarurat syar’iyyah), belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci, dan ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya, tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi, dan belum adanya vaksin yang halal. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1439 H atau 20 Agustus 2018 M oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Prof. Dr. H. Hasanuddin AF., MA sebagai Ketua dan DR. H. Asrorun Ni’am Sholeh, MA sebagai Sekretaris.

 

Serangan campak akan terus terjadi sampai setiap anak dan orang dewasa yang rentan, baik di Eropa maupun di Indonesia, telah terlindungi dengan imunisasi. Pelajaran yang sangat inspiratif tentang serangan campak di Eropa ini, mengingatkan kita akan pentingnya imunisasi.

 

Apakah kita sudah diimunisasi campak?

Sekian Yogyakarta, 20 Agustus 2018 *) dokter spesialis anak, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, Lektor FK UKDW, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

 

DELAMANID  UNTUK  MDR-TB

fx. wikan indrarto*)

Penambahan dua jenis obat baru, yaitu bedaquiline dan delamanid, untuk pengobatan kasus TB yang resistan terhadap obat (MDR-TB) telah menjanjikan untuk populasi, di mana tingkat keberhasilan pengobatan tetap rendah secara konsisten.

 

 

Setelah proses persetujuan dipercepat oleh Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat pada bulan Desember 2012 untuk bedaquiline dan persetujuan bersyarat dari European Medicine Agency (EMA) pada bulan Desember 2013 untuk delamanid, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan rekomendasi bersyarat untuk penggunaan kedua obat tersebut, dalam dua dokumen panduan kebijakan sementara, yang diterbitkan masing-masing pada tahun 2013 dan 2014. Meskipun data dari uji klinik fase III belum tersedia, data tambahan tentang keamanan dan efektivitas bedaquiline telah tersedia sejak rekomendasi ini beredar luas. Demikian pula, hasil dari dua penelitian yang menilai farmakokinetik, keamanan, dan tolerabilitas delamanid pada pasien anak dengan MDR-TB juga telah tersedia.

 

 

Pernyataan (Position Statement) WHO tentang penggunaan delamanid dalam pengobatan MDR-TB telah dilakukan sebagai tanggapan terhadap data akhir dari uji klinik fase III, multisenter, acak, double-blind , dan terkontrol plasebo untuk mengevaluasi keamanan dan kemanjuran delamanid (Trial # 242-09-213, selanjutnya disebut sebagai ‘Uji 213’). Data Uji 213 terakhir dirilis pada akhir November 2017 oleh produsen (Otsuka Pharmaceutical, Jepang) kepada WHO dan kepada European Medicines Authority (EMA) sesuai dengan persyaratan dan peraturan internal EMA.

 

 

WHO melakukan kajian (external expert review) yang dilakukan secara cepat terhadap data Uji 213 pada awal Desember 2017, untuk menilai implikasi hasil penelitian pada panduan kebijakan MDR-TB sementara 2014 dan 2016. Namun demikian, data dari penelitian observasional yang sedang berlangsung menggunakan delamanid belum tersedia secara memadai untuk dikaji.

Oleh sebab itu, pada Senin, 15 Januari 2018 di Geneva, Swiss, WHO Global Tuberculosis Programme merilis sebuah ‘Position Statement’ tentang penggunaan delamanid dalam pengobatan MDR-TB. Pernyataan tersebut dikeluarkan pada ‘the 48th UNION World Conference on Lung Health, di Meksiko oleh Otsuka Pharmaceutical. Penelitian pengobatan MDR-TB tersebut adalah yang pertama yang pernah ada, sehingga penyelesaian, laporan dan temuannya sangat ditunggu-tunggu, sebagaimana ditregaskan oleh Dr. Tereza Kasaeva, Direktur Program TB Global. Penelitian tersebut dilakukan dengan standar ilmiah yang tinggi, dipandu oleh protokol penelitian yang luas dan terperinci. Selain itu, dilakukan dengan distribusi geografis yang luas dengan lokasi penelitian di tujuh negara (Estonia, Latvia, Lithuania, Republik Moldova, Peru, Filipina, dan Afrika Selatan).

 

 

Subyek penelitian klinis ini diberikan delamanid atau plasebo selama enam bulan, yang ditambahkan ke dalam rejimen MDR-TB yang telah digunakan. Secara keseluruhan, tingkat penyembuhan dan mortalitas serupa pada subyek uji klinis yang menerima delamanid dan pada mereka yang menerima plasebo dengan rejimen MDR-TB. Tidak ada masalah dalam hal keamanan obat, sehingga memberikan jaminan keamanan delamanid, terhadap banyak obat TB lini kedua lainnya, yang telah digunakan untuk pengobatan TB-MDR.

 

 

WHO merekomendasikan untuk hanya menambahkan delamanid ke rejimen MDR-TB yang lebih lama, ketika terjadi ketidaktoleranan atau resistansi terhadap obat, sehingga membutuhkan perubahan rejimen. Penelitian klinis pada MDR-TB terkenal kompleks dan sulit dilakukan, sebagaimana dijelaskan Dr. Karin Weyer, Koordinator Laboratorium, Diagnostik dan Ketahanan Obat pada Program TB Global. Oleh karena itu semua pihak yang terlibat, terutama pasien MDR-TB yang setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian yang penting dan harus dilanjutkan ini.

Delamanid harus dipertahankan tetap berada di dalam pedoman TB nasional, daftar obat esensial nasional dan opsi pengadaan, meskipun algoritma pengobatan MDR-TB masih perlu direvisi, sesuai dengan hasil penelitian terbaru. WHO saat ini juga melakukan tinjauan yang dipercepat, dari hasil sementara Stage 1 of the Standardised Treatment Regimen of Anti-TB Drugs for Patients with MDR-TB (STREAM), sebuah uji klinik terkontrol fase III lainnya, yang membandingkan rejimen MDR-TB yang lebih pendek yang dirancang sesuai dengan rekomendasi WHO.

 

 

Dengan adanya tinjauan yang dipercepat dari dua uji klinis ini, WHO akan melakukan kajian ekstensif terhadap pedoman kebijakan MDR-TB tahun 2018 ini. Hal ini akan mencakup tinjauan data observasi untuk bedaquiline, delamanid dan rejimen MDR-TB yang lebih pendek, serta penilaian ulang peran obat lini kedua dalam rejimen MDR-TB berdasarkan pada data pasien dan laboratorium terbaru.

 

 

MDR-TB perlu diantisipasi secara paripurna, agar tidak semakin meningkat dan mematikan. Sudahkah kita terlibat?

Sekian Yogyakarta, 15 Agustus 2018 *) dokter spesialis anak, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW, WA : 081227280161,

 

 

HARI  KEMANUSIAAN  SEDUNIA

fx. wikan indrarto*)

 

Setiap tahun pada tanggal 19 Agustus, dirayakan sebagai Hari Kemanusiaan Sedunia (World Humanitarian Day). Komite Palang Merah Internasional (ICRC), Médecins Sans Frontières (MSF), Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) dan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa (UNOG), memberi apresiasi penuh atas peran dan aktivitas yang telah dilakukan oleh para relawan kemanusiaan. Apa yang perlu disadari?

 

 

Keadaan darurat menyebabkan penderitaan luar biasa bagi jutaan orang, biasanya adalah orang termiskin, paling terpinggirkan dan rentan, di berbagai penjuru dunia. Relawan bantuan kemanusiaan, termasuk relawan kesehatan, berusaha untuk memberikan bantuan yang menyelamatkan jiwa para korban dan bahkan juga proses rehabilitasi jangka panjang, kepada masyarakat yang terkena bencana. Relawan bekerja tanpa memandang di mana para korban berada dan tanpa diskriminasi korban berdasarkan kebangsaan, kelompok sosial, agama, jenis kelamin, ras atau faktor lainnya.

 

 

Pada Hari Kemanusiaan Sedunia 2018 dikampanyekan kepada sebanyak mungkin orang, untuk bergabung dengan gerakan #NotATarget. Selain itu, juga menuntut para pemimpin dunia melakukan segala daya untuk melindungi semua warga sipil dan relawan kesehatan dalam konflik bersenjata. “Kesehatan adalah hak asasi manusia yang mendasar, dan serangan bersenjata terhadap relawan kesehatan adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hak itu.” Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO.

 

 

Wabah penyakit, peperangan, bencana alam, dan keadaan darurat lainnya yang terjadi di seluruh dunia, telah mengancam kehidupan dan kesehatan jutaan orang. Di dalam tragedi tersebut, ribuan relawan kemanusiaan telah memberikan bantuan yang tidak ternilai. Tanggal 19 Agustus telah dipilih oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2008, untuk memperingati karya gemilang para relawan kemanusiaan. Alasannya adalah karena pada tanggal tersebut, 22 orang karyawan PBB, termasuk Utusan Khusus Sekjen PBB Tuan Sergio Vieira de Mello, tewas dalam serangan bom bunuh diri pada tahun 2003 di Baghdad, Irak.

 

 

Relawan kemanusiaan sering kali dilupakan jasanya. Pada hal mereka tidak hanya bekerja di tempat paling buruk di dunia, di suhu lingkungan yang ekstrim, seperti panasnya lahar gunung berapi, dinginnya salju, ataupun keringnya udara, tetapi juga terancam oleh penyakit menular, peluru nyasar atau ancaman ganasnya medan di tempat-tempat berbahaya. Di sanalah mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk membantu kaum miskin, pengungsi korban perang atau bencana alam, tanpa memandang apa pun ras, kebangsaan, agama atau aliran politiknya, dengan netralitas yang total.

 

 

Pada tahun 2014 dan 2015, secara global terdapat 594 serangan bersenjata di 19 negara yang sedang menghadapi keadaan darurat. Serangan kepada relawan kesehatan tersebut menyebabkan 959 orang meninggal dan 1.561 orang luka-luka, 63% serangan mengenai fasilitas perawatan kesehatan, 26%  serangan meleset mengenai  relawan kesehatan, dan 62% serangan dengan sengaja ditujukan kepada relawan kesehatan. Data Januari sampai Maret 2017 mencatat terjadinya 88 kali serangan bersenjata, 80 orang relawan kesehatan meninggal dunia dan 81 orang terluka. Sejak tragedi 19 Agustus 2003 di Irak itu, lebih dari 4.000 relawan lainnya telah tewas, terluka, ditahan atau diculik. Angka tersebut berarti rata-rata 300 orang relawan yang merupakan sesama manusia dengan para pengungsi, telah terbunuh, ditahan atau cedera setiap tahun.

 

Penduduk sipil dan pengungsi di zona konflik bersenjata juga terus terbunuh dan menjadi cacat, baik karena tindakan sengaja atau dalam serangan bersenjata sembarangan. Tahun 2017 lalu, PBB mencatat kematian atau cedera lebih dari 26.000 warga sipil, dalam serangan bersenjata di hanya di enam Negara, yaitu Afghanistan, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Irak, Somalia, dan Yaman.

 

 

Di seluruh dunia, konflik bersenjata dan bencana alam memaksa sekitar 65 juta orang mengungsi dari rumah mereka, Selain itu, banyak anak direkrut oleh sekelompok orang bersenjata dan digunakan untuk berperang, bahkan perempuan diperbudak, disalahgunakan dan dipermalukan. Ketika relawan kemanusiaan mengirim bantuan logistik dan relawan medis menyediakan layanan kesehatan bagi mereka yang membutuhkan, justru para relawan itu terlalu sering dijadikan target sasaran tembakan senjata, atau diperlakukan sebagai musuh yang mengancam.

 

 

Hari Kemanusiaan Sedunia 19 Agustus dirancang untuk memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya, bagi para petugas kesehatan dan relawan kemanusiaan yang telah gugur, diculik atau terluka saat mereka bertugas. Selain itu, juga memotivasi panggilan baru untuk generasi relawan penerus dalam gerakan #NotATarget. Pada prinsipnya, hari tersebut adalah momentum perayaan manusia membantu sesamanya (people helping people).

Sudahkah kita secara pribadi ataupun berkelompok, berbuat sesuatu untuk sesama kita?

Sekian Yogyakarta, 20 Agustus 2017 *) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak, Alumnus S3 UGM, pernah menjadi relawan kesehatan saat bencana erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta. WA: 081227280161,

 

HARI   REMAJA   INTERNASIONAL
fx. wikan indrarto*)

 

Pada hari Minggu, 12 Agustus 2018 yang lalu, dirayakan sebagai Hari Remaja Internasional (International Youth Day), dengan tema “ruang aman untuk remaja” (safe spaces for healthy adolescents). Tema ini menekankan kebutuhan guna menciptakan tempat bagi remaja untuk berkembang, mengekspresikan diri, dan merasa nyaman. Ruang aman untuk remaja tersebut dapat bersifat sipil, publik atau digital, asalkan dapat memastikan martabat dan keamanan remaja. Apa yang harus disadari?

 

 

 

 

Sesuai dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 2030, yaitu menciptakan komunitas yang aman dan berkelanjutan bagi para remaja (Tujuan 11), gerakan ini akan berkontribusi untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan umum mereka (Tujuan 3). Selain itu, memastikan bahwa ruang aman ini bersifat inklusif, sehingga akan mampu memberdayakan para remaja untuk berkontribusi pada perdamaian, pembangunan global, dan kohesi sosial (Tujuan 16).

 

Dewasa ini, para remaja di Eropa lebih sehat daripada sebelumnya, meskipun banyak tantangan masih tetap ada. Misalnya, Eropa termasuk wilayah dengan tingkat bunuh diri remaja tertinggi di dunia. Dengan demikian, memastikan ruang aman selama periode perubahan ini, merupakan langkah penting menuju terciptannya pengalaman positif bagi para remaja di Eropa, yang juga akan mampu mendorong terjadinya gaya hidup sehat (healthy lifestyles).

 

 

Sekitar setengah dari semua masalah kesehatan mental di masa dewasa, ternyata memiliki onset selama atau sebelum masa remaja. Penelitian tentang prilaku anak usia sekolah atau ‘Health Behaviour in School-aged Children’ (HBSC), menemukan bahwa kesejahteraan mental menurun saat remaja, membuat periode usia 10-18 tahun ini adalah waktu yang kritis dalam perkembangan kehidupan seseorang. Remaja perempuan cenderung melaporkan tingkat kesehatan yang dirasakan lebih rendah, kepuasan hidup yang lebih rendah, dan keluhan kesehatan yang lebih sering, daripada remaja laki-laki. Sekitar 34% remaja perempuan atau gadis berusia sekitar 15 tahun di seluruh Eropa, merasa gugup atau stres lebih dari sekali seminggu, dibandingkan dengan hanya 19% remaja laki-laki. Pola gender dalam kesehatan dan kesejahteraan remaja dinilai layak untuk dipertimbangkan, ketika merancang ruang aman untuk remaja.

 

 

Faktor fundamental lain yang berkontribusi pada kesehatan mental remaja adalah dukungan teman sebaya. Bagian utama dari sosialisasi teman sebaya selama masa remaja terjadi dalam konteks sekolah, di mana pengalaman positif telah diidentifikasi sebagai faktor perlindungan terhadap banyak keluhan kesehatan. Sebaliknya, faktor yang terkait dengan kesehatan mental yang buruk termasuk ‘bullying’, kurangnya penerimaan oleh teman sebaya, dan kurangnya dukungan dari guru, harus secepatnya dikoreksi.

 

 

Penelitian HBSC menunjukkan bahwa 34% remaja laki-laki berusia sekitar 11 tahun dan 24% remaja laki-laki berusia 15 tahun telah mengalami gangguan, setidaknya sekali dalam beberapa bulan terakhir. Sementara itu, dengan angka yang sedikit lebih rendah terjadi pada remaja perempuan. Ruang untuk berkomunikasi dengan teman sebaya yang bebas dari tekanan dan intimidasi (termasuk cyber-bullying), tentu saja akan memberikan banyak manfaat kesehatan bagi para remaja.

 

 

Komunitas rekan sebaya sebenarnya berfungsi sebagai pendukung penting untuk remaja. Namun demikian, hal tersebut tidak lepas dari tantangan yang tidak ringan. Beberapa penelitian telah menemukan hubungan antara waktu yang dihabiskan dengan teman sebaya dan perilaku berisiko, seperti alkohol, penyalahgunaan obat, dan perilaku seksual berisiko. Bahkan di Eropa sekitar 1 dari 10 remaja laki-laki berusia 15 tahun telah mabuk sejak berusia 13 tahun atau lebih muda. Sekitar 25% remaja berusia 15 tahun telah melakukan hubungan seksual, lebih dari 30% remaja tersebut tidak menggunakan segala bentuk alat kontrasepsi, yang berisiko mengakibatkan penyakit menular seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan.

 

 

Ruang aman untuk remaja tidak hanya harus melindungi mereka dari bahaya, tetapi juga mendorong mereka untuk menjalani gaya hidup aktif, dan membuat pilihan yang sehat. Komunitas yang mencakup aktivitas fisik dan rekreasi yang dirancang khusus untuk kebutuhan remaja, dapat membantu para remaja menghindari perilaku berisiko. Selain itu, mampu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mereka, bahkan mencapai potensi penuh mereka, sehingga bermanfaat bagi remaja itu sendiri, dan masyarakat pada umumnya.

 

Momentum Hari Remaja Internasional (International Youth Day), mengingatkan kita semua agar menciptakan “ruang aman untuk remaja” (safe spaces for healthy adolescents) di sekitar kita.

 

Sudahkah kita berperan bijak?

Yogyakarta, 16 Agustus 2018 *) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Lektor Sekian di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

FHC MENUJU UHC

fx. wikan indrarto*)

Kebijakan Perawatan Kesehatan Gratis atau ‘Free Health Care’ (FHC) dirancang untuk dapat membantu tercapainya cakupan kesehatan semesta atau ‘Universal Health Couverage’ (UHC). Apa yang harus dilakukan?

Pada tahun 2015, PBB mengadopsi 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau ‘Sustainable Development Goals’ (SDG), yang berkomitmen untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya pada tahun 2030. Tujuan ketiga (SDG 3) adalah pembentukan UHC, yaitu memastikan semua orang dapat menggunakan layanan kesehatan yang mereka butuhkan, dengan kualitas yang efektif (sufficient quality to be effective), tanpa menyebabkan kesulitan keuangan. UHC ini mengharuskan setiap negara untuk memperluas jumlah layanan kesehatan yang tercakup, meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan jumlah orang yang dijamin, dan memberikan perlindungan terhadap risiko keuangan.

Pengambilan keputusan terkait kebijakan kesehatan adalah rumit, karena fakta menunjukkan bahwa tidak ada kebijakan kesehatan yang dapat meningkatkan cakupan, kesetaraan, kualitas dan perlindungan risiko keuangan secara bersamaan dan pada tingkat yang sama, di negara manapun. Hal ini memaksa pembuat kebijakan untuk membagi alokasi sumber daya finansial. Kriterianya adalah apakah lebih penting bagi masyarakat untuk mencakup lebih banyak orang, menjamin lebih banyak jenis penyakit, meningkatkan pemerataan layanan, atau meningkatkan perlindungan keuangan. Idealnya, kebijakan untuk membagi alokasi sumber daya finansial yang semakin terbatas, membutuhkan pengetahuan tentang preferensi populasi, sebuah pengetahuan yang mungkin tidak cukup memadai dan data yang sangat mungkin terbatas.

FHC bertujuan untuk mengurangi hambatan keuangan yang dialami seseorang, ketika mengakses layanan kesehatan. Kebijakan FHC menghilangkan biaya pada satu atau lebih titik layanan kesehatan. Meskipun FHC dapat saja untuk semua jenis layanan dokter, tetapi juga mungkin hanya untuk layanan kesehatan primer saja, untuk kelompok populasi tertentu saja, untuk layanan tertentu bagi semua orang, atau untuk layanan tertentu untuk kelompok populasi tertentu, yang biasanya memiliki kerentanan medis atau ekonomi yang sama.

Contoh FHC adalah perawatan antenatal ibu hamil, persalinan yang dibantu petugas kesehatan, operasi caesar, dan layanan kesehatan untuk anak balita atau lansia. Jenis layanan tersebut dipilih, untuk melindungi kelompok warga yang dianggap sangat rentan, dan terutama masyarakat miskin. Kriteria inklusi yang mudah digunakan seperti usia, kehamilan atau area geografis yang sulit, digunakan untuk menentukan apakah seseorang memenuhi syarat untuk mendapatkan FHC. Program ini tidak menggunakan kriteria pendapatan seseorang atau karakteristik fasilitas kesehatan, untuk menentukan apakah seseorang berhak atas penggratisan tersebut.

Dengan memperkenalkan kebijakan FHC, sebenarnya pemerintah secara eksplisit bermaksud untuk membuat kemajuan menuju UHC dalam dua cara. Pertama adalah meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan tertentu, sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat. Kedua adalah meningkatkan penjaminan dan perlindungan keuangan. Namun demikian, secara implisit kebijakan FHC juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, yang dijamin melalui kebijakan ini.

Transparansi dan akuntabilitas adalah aspek kunci, karena orang yang memenuhi syarat wajib memahami bahwa mereka berhak atas kebijakan FHC. Dengan tambahan sedikit sumber daya finansial dalam anggaran kesehatan, sebenarnya memadai untuk mendanai FHC. Hal ini merupakan salah satu cara untuk membuat kemajuan menuju UHC, meskipun terdapat pemanfaatan beberapa jenis layanan atau ‘trade-off’ yang tak terelakkan.

Kebijakan FHC ini mengarah kepada keputusan tentang prioritas jenis layanan kesehatan tertentu atau kelompok populasi khusus. Kebijakan ini membutuhkan keputusan tegas, tentang siapa yang harus menerima perlindungan keuangan dalam FHC, dan dengan demikian secara implisit atau eksplisit, juga menentukan siapa yang tidak akan mendapat manfaat tersebut.

Shrime, Mukhopadhyay dan Alkire (2018) menjelaskan tentang FHC dalam tulisannya yang berjudul ‘Health-system-adapted data envelopment analysis for decision-making in universal health coverage’ dalam ‘Bulletin of the World Health Organization’ 2018;96:393-401. Paling tidak terdapat tiga alat pengambilan keputusan, untuk menentukan nilai atau bobot dari berbagai intervensi layanan kesehatan, baik preventif maupun kuratif.

Analisis amplifikasi data efisiensi biaya layanan kesehatan, digunakan untuk pembobotan beberapa jenis kebijakan, memeringkatnya dari nilai rendah ke tinggi, untuk memprioritaskan pilihan yang ada. Vaksinasi pneumokokus memiliki nilai tertinggi (skor: 2,84) pada saat semua hasil demografi dipertimbangkan, tetapi memiliki nilai terendah dalam analisis efektivitas biaya, yaitu US $ 1.160 per kematian balita yang dapat dicegah. Intervensi terbaik berikutnya adalah pengobatan pneumonia dengan obat antibiotika tunggal per oral, vaksinasi campak, pengobatan diare dengan rehidrasi dan suplemen zinc, serta pengobatan tuberkulosis (skor: 1,79 ± 2,75). Kemudian disusul dengan bantuan proses kelahiran melalui bedah caesar (skor: 1,51).

Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan No 2, 3, dan 5 mengatur penjaminan biaya layanan operasi katarak, bayi baru lahir melalui operasi bedah caesar, dan rehabilitasi medik, yang merupakan layanan dengan pengeluaran biaya yang cukup besar. Ketiganya mungkin saja akan termasuk dalam FHC pada era JKN, untuk menuju UHC di Indonesia.

Sudahkah kita berpikir cerdas?

Sekian Yogyakarta,  16 Agustus 2018 *) dokter spesialis anak, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW WA : 081227280161,

 

 

 

RELAWAN  SAAT BENCANA

fx. wikan indrarto*)

 

Jumlah korban meninggal dunia dalam gempa di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dengan kekuatan 7 pada Skala Richter pada Minggu, 5 Agustus 20178 meningkat terus, bahkan pada hari Senin, 13 Agustus 2018 sudah tercatat sebanyak 436 orang. Selain itu gempa juga menyebabkan 1.353 orang korban luka-luka, dimana 783 orang luka berat dan 570 orang luka ringan. Apa yang sebaiknya kita lakukan?

 

 

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, pada hari Kamis, 9 Agustus 2018 menyatakan pemerintah memang belum membuka pintu masuk bantuan dari pihak asing. Oleh karena itu meskipun banyak pihak yang sudah menawarkan bantuan, namun belum disetujui pemerintah. Meskipun demikian, sebaiknya kita mengetahui bahwa ‘The Global Foreign Medical Teams’ (FMT) telah menetapkan standar minimum dan registrasi untuk relawan kesehatan internasional. Kegiatan yang bertema ‘building a global emergency workforce ready to go’, telah diluncurkan pada Jum’at, 10 April 2015. Sistem ini memungkinkan adanya respon yang lebih efektif dan koordinasi dengan lebih baik, antara negara dan wilayah penyedia dan penerima bantuan relawan kesehatan.

 

 

Dalam gerakan tanggap darurat sebelumnya, termasuk bencana gempa bumi di Haiti dan tsunami Asia Selatan dan Tenggara tahun 2004, beberapa tim relawan kesehatan asing datang ke lokasi, tanpa memberitahu pihak berwenang lokal, termasuk di Indonesia, dan tidak berkoordinasi dengan tim kesehatan internasional lainnya. Meskipun mereka sebenarnya memiliki niat baik, namun kadang para relawan tersebut tidak memiliki pengetahuan yang memadai, keterampilan yang tepat, tidak terbiasa dengan standar sistem internasional, atau membawa peralatan yang tidak pantas, tidak sesuai atau tidak layak dengan kebutuhan kesehatan masyarakat setempat.

 

 

Sistem yang dikembangkan WHO selama masa tanggap darurat sebelumnya adalah untuk bencana wabah Ebola di Afrika Barat, yang melibatkan hampir 60 tim relawan kesehatan asing, yang dikirim oleh 40 organisasi. Negara yang mengirim relawan di 72 pusat pengobatan Ebola di 3 negara di Afrika Barat, meliputi Australia, China, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Denmark, Ethiopia, Perancis, Jerman, Kenya, Korea, Selandia Baru, Nigeria, Norwegia, Rusia, Afrika Selatan, Swedia, Uganda, Inggris dan Amerika Serikat. Perawatan pasien Ebola di berbagai negara ini mengingatkan kita semua, akan perlunya pengetahuan medis yang harus selalu diperbaharui dan peralatan kesehatan yang modern, karena para relawan kesehatan juga memiliki risiko besar tertular wabah atau korban bencana alam susulan.

 

 

Setiap dokter, perawat atau paramedis yang datang dari negara lain atau wilayah lain dalam keadaan darurat medis, wajib datang sebagai sebuah tim relawan. Tim itu harus memiliki kualitas, pelatihan dan peralatan atau perlengkapan yang memadai, sehingga dapat merespon masalah dengan baik, bukan malahan menjadi beban bagi sistem kesehatan nasional atau lokal setempat. Tim harus bekerja secara swasembada, memberikan perawatan kesehatan yang berkualitas dan memenuhi standar minimum yang dapat diterima secara internasional. Tim relawan kesehatan dapat berasal dari instansi pemerintah, RS swasta, LSM, militer dan organisasi nirlaba internasional seperti Palang Merah Internasional atau Bulan Sabit Merah. Relawan wajib terlatih, bekerja sesuai dengan standar minimum internasional, datang dan bekerja secara mandiri, sehingga tidak membebani sistem kesehatan nasional atau lokal setempat.

 

 

Tujuan registrasi tim relawan kesehatan adalah meningkatkan kualitas pelayanan yang disediakan, meningkatkan koordinasi, dan memberikan respon tepat waktu kepada negara atau wilayah yang terkena dampak bencana. Selain itu, juga sebagai forum peningkatan kualitas, dengan mengembangkan standar minimum dan bimbingan praktek terbaik, juga menciptakan sebuah forum untuk interaksi antara penyedia tim dan negara atau wilayah penerima. Dalam hal ini, juga termasuk memungkinkan otoritas negara atau wilayah untuk menginformasikan kepada tim relawan yang datang, tentang standar pelayanan (SOP) dan persyaratan untuk akses ke negara atau wilayah mereka dalam keadaan darurat, misalnya aturan tentang impor obat dan alat kesehatan, pendaftaran dokter, dan lainnya.

 

 

Sejarah tim relawan kesehatan memang berhubungan dengan kasus trauma atau luka  karena bencana alam seperti gempa bumi, dan berfokus pada tindakan operatif bedah. Namun demikian, bencana wabah Ebola di Afrika Barat telah membuktikan bahwa diperlukan juga ketrampilan medis dalam penanggulangan bencana karena wabah penyakit non bedah. Wabah Ebola ini berawal di Guinea pada bulan Desember 2013 dan kemudian menyebar ke Liberia dan Sierra Leone. Relawan kesehatan untuk wabah Ebola ini merupakan kegiatan penyebaran tim terbesar untuk sebuah wabah penyakit, yaitu mencapai 58 tim, bandingkan dengan 151 tim saat terjadi Topan Haiyan di Filipina pada bulan November 2013, dan hampir 300 tim saat terjadi gempa bumi di Haiti Januari 2010.

 

 

Dengan adanya kasus bencana wabah Ebola, persyaratan tim relawan kesehatan untuk tanggap darurat kesehatan menjadi meningkat lebih luas, dari yang dibutuhkan selama ini, yaitu ketrampilan dalam kasus trauma dan bedah. Ke depan, ketrampilan relawan medis juga harus mencakup kemampuan untuk merawat korban penyakit seperti kolera, Shigella dan Ebola, serta tim untuk mendukung masyarakat yang terkena dampak banjir, gempa bumi, konflik bersenjata, dan krisis kemanusiaan berkepanjangan seperti kelaparan.

 

 

Tim relawan bekerja sesuai pedoman dalam ‘Classification and Minimum Standards for Foreign Medical Teams’. Klasifikasi dan standar minimum ini diterbitkan pada pertengahan 2013 yang untuk pertama kalinya digunakan pada November 2013, saat bencana topan Haiyan di Filipina. Kementrian Kesehatan Filipina telah mengkoordinasikan penyebaran 151 tim relawan dengan baik, dan bahkan mampu menemukan sistem dan klasifikasi yang baru, sesuai dengan tujuan pengerahan relawan kesehatan.

 

 

Korban bencana gempa bumi, termasuk di Lombok NTB, rata-rata mengalami luka di bagian kepala dan patah tulang akibat reruntuhan bangunan. Kesulitan para relawan biasanya terkait gempa susulan yang masih sering berlangsung, juga terganggunya sistem dan fasilitas kesehatan setempat. Oleh karena itu, setiap orang diingatkan untuk tergerak menjadi relawan kesehatan yang terkoordinasi baik.

Sudahkah kita siap?

 

Sekian Yogyakarta, 7 Agustus 2018 *) dokter spesialis anak, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW, WA : 081227280161,

 

AUDIT  MEDIS  JKN

fx. wikan indrarto*)

 

Peraturan baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang disebut Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) No 2, 3, dan 5 menjadi perdebatan terkait mutu layanan medis. Permenkes no 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik Rumah Sakit, telah mengatur kegiatan audit medis, untuk menjamin mutu layanan dokter. Apa yang harus dilakukan?

 

 

Audit medis adalah upaya evaluasi secara profesional, terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien, dengan menggunakan rekam medis, yang dilaksanakan oleh profesi medis. Tujuan audit medis adalah tercapainya pelayanan prima di rumah sakit, dengan peningkatan mutu dan standarisasi. Pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini, kegiatan tersebut terkait dengan pasal 37-38 Permenkes 71/2013 tentang Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) yang juga bertugas mengadakan ‘utilization review’ dan audit medis. Pada pasal 17 Permenkes 36/2015 tentang Pencegahan Fraud dalam JKN, dinyatakan bahwa Pengembangan Budaya Pencegahan Kecurangan dalam JKN, dilakukan juga dengan audit medis.

 

 

Ketiga Perdirjampelkes tersebut mengatur penjaminan layanan katarak, bayi baru lahir dengan operasi bedah caesar, dan rehabilitasi medik, yang merupakan layanan dengan pengeluaran biaya yang cukup besar. Operasi katarak mencapai Rp. 2,6 triliun, bayi baru lahir sehat yang ditagihkan secara terpisah dari paket ibunya sekitar Rp. 1,1 triliun dan layanan fisioterapi pada program rehabilitasi medik mencapai Rp. 960 miliar. Angka itu melebihi kasus katastropik, seperti jantung dan gagal ginjal, sehingga ketiga layanan tersebut memiliki batasan baru dalam Perdirjampelkes, yang dapat menghasilkan efisiensi mencapai Rp. 360 miliar.

 

Perdirjampelkes dipandang sebaliknya oleh perwakilan Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) Dr. Johan Arif Martua Maruarar Hutauruk, SpM(K), karena jika operasi katarak dibatasi, maka kualitas pelayanan tindakan dokter akan terganggu. Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Pulungan, mempertanyakan Perdirjampelkes karena resiko kematian bayi akan meningkat, dan hak hidup untuk bayi akan berkurang. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Ilham Oetama Marsis menyoroti pembatasan rehabilitasi medik karena pasien menjadi harus mengeluarkan biaya sendiri, untuk membiayai pengobatannya tersebut.

 

 

Ramke (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0172342, 2017) dalam tulisannya berjudul ‘Effective cataract surgical coverage: an indicator for measuring quality-of-care in the context of universal health coverage’, menjelaskan tentang cara menentukan efektivitas cakupan layanan bedah katarak, yaitu pengukuran ketajaman visual sebelum operasi. Dengan demikian, indikasi operasi katarak berdasarkan pengukuran ketajaman visual sebelum operasi, memang harus ditetapkan dalam kesepakatan. Selain itu, juga dilakukan pengaturan prioritas tindakan operasi, yaitu diutamakan pada pasien katarak yang menuju kebutaan, dengan ketajaman visual minimal 6/18.

 

 

WHO (2015) mengkategorikan negara dengan angka operasi caesar di bawah 10% sebagai “underused,” 10-15% dianggap “adequate”, dan di atas 15% sebagai “overused”. Dr. Marleen Temmerman, Direktur Departemen Kesehatan Reproduksi WHO mengungkapkan, bahwa ketika tingkat operasi caesar meningkat sampai 10%, jumlah kematian ibu dan bayi baru lahir menurun, tetapi ketika tingkatnya di atas 10%, tidak ada bukti pengaruh pada kematian ibu dan bayi baru lahir. Data ini menyoroti peran operasi caesar dalam menyelamatkan kehidupan ibu dan bayi baru lahir. Hasil Riset Kesehatan Dasar 2013 di Indonesia menunjukkan kelahiran dengan operasi caesar sebesar 9,8% dari total 49.603 kelahiran sepanjang tahun 2010 sampai dengan 2013.

 

 

Pada periode dari Januari 2017 sampai Maret 2018, persentase kasus operasi caesar sekitar 45% di RS tipe C, B dan A, tetapi bahkan sampai 67% di RS tipe D, dari total persalinan. Persentase kasus bayi baru lahir sehat yang ditagihkan secara terpisah adalah sebesar 18% dari seluruh kasus persalinan. Dengan demikian, persentase operasi caesar di Indonesia harus dipertahankan tetap ideal. Bagi bayi baru lahir yang sehat, di beberapa wilayah selama ini memang sudah berjalan paket layanan rawat gabung antara bayi dan ibu, sehingga wajar bila penjaminan biaya adalah untuk persalinan ibu saja. Namun demikian, bagi bayi baru lahir dengan kondisi perlu pelayanan khusus, maka penjaminan biaya adalah terpisah dengan ibunya, tidak tergantung dari metode persalinannya.

 

 

Rehabilitasi medik adalah terapi yang dilakukan guna mengembalikan fungsi tubuh yang mengalami masalah dan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi (SpRM)  bertindak sebagai koordinator tim. Saat ini pelayanan rehabilitasi medik yang dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan adalah 2 kali seminggu (8 kali sebulan), sesuai dengan kemampuan finansial BPJS Kesehatan.

 

 

PB IDI pantas mendorong segenap dokter dalam Komite Medik di semua RS, untuk melakukan audit medis dengan tujuan yang lebih spesifik, yaitu untuk menekan terjadinya ‘overdiagnosis’ dan ‘overused’ layanan dokter. Selama ini, proses audit medis di RS dalam satu tahun, hanya dilakukan untuk minimal 3 kasus penting, atau atas para pasien yang meninggal, tetapi rasanya belum pernah dilakukan audit medis dari sudut pandang program layanan yang lebih luas.

 

Program Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (P2KB) untuk segenap dokter di Indonesia, sudah berlangsung dengan sangat baik dalam koordinasi PB IDI, sehingga rasanya dapat ditiru untuk penyelenggaraan audit medis atas layanan dokter. Audit medis yang terkoordinasi secara baik oleh PB IDI seperti ini sangat diperlukan, tidak hanya atas 3 jenis layanan dokter di atas, karena pola penjaminan biaya layanan pasien pada era JKN telah berubah, yaitu sekarang bersifat prospektif.

 

 

Tentu harus ada kesadaran dan kesepahaman semua pihak, untuk keberlanjutan program JKN, terkait sumberdaya finansial yang semakin terbatas. Proses audit medis harus jauh dari sisi “menang-kalah” atau “untung-rugi” antar pihak, karena pada dasarnya yang kita kelola adalah mutu layanan medis dan uang negara, bukan uang korporasi.

Sudahkah kita berpikir cerdas?

 

Sekian Yogyakarta,  13 Agustus 2018 *) dokter spesialis anak, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW WA : 081227280161,

 

MDR-TB

fx. wikan indrarto*)

 

Multidrug-resistant TB (MDR-TB) adalah TB (tuberculosis) yang tidak merespon setidaknya terhadap isoniazid dan rifampisin, 2 jenis obat anti-TB yang paling kuat. Penggunaan obat antimikroba yang tidak tepat atau penggunaan formulasi obat yang tidak efektif, seperti penggunaan obat tunggal, obat berkualitas rendah, atau kondisi penyimpanan obat yang buruk, dan penghentian pengobatan lebih dini, dapat menyebabkan resistensi obat. Apa yang perlu dicermati?

 

 

Pada tahun 2015 di Indonesia diperkirakan terdapat 10,4 juta kasus baru tuberkulosis atau 142 kasus/100.000 populasi, dengan 480.000 kasus MDR-TB. Pada tahun 2016 ditemukan jumlah kasus TB sebanyak 351.893 kasus, meningkat bila dibandingkan  tahun 2015 yang sebesar 330.729 kasus. Jumlah kasus tertinggi di Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah, bahkan kasus tuberkulosis di tiga provinsi tersebut sebesar 44% dari jumlah seluruh kasus baru di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan jumlah kasus baru terbanyak kedua di dunia setelah India. Sebesar 60% kasus baru terjadi di  6 negara yaitu India, Indonesia, China, Nigeria, Pakistan dan Afrika Selatan.

 

Di tingkat global, Indonesia berada diperingkat 8 dari 27 negara dengan beban MDR-TB terbanyak di dunia dengan perkiraan pasien MDR-TB di Indonesia sebesar 6.900, yaitu 1,9% dari kasus baru dan 12% dari kasus pengobatan ulang. Diperkirakan kasus MDR-TB sebanyak 5.900 kasus yang berasal dari TB Paru baru dan 1.000 kasus dari TB Paru pengobatan ulang (WHO global report 2013).

 

MDR-TB hanya dapat didiagnosis di laboratorium, karena gejala MDR-TB tidak berbeda dari TB biasa. Misalnya batuk dengan lendir tebal atau keruh (atau dahak), kadang-kadang dengan darah, selama lebih dari 2 minggu; demam, kedinginan, dan keringat malam; kelelahan dan kelemahan otot; penurunan berat badan; dan dalam beberapa kasus sesak napas dan nyeri dada. Jika bakteri TB ditemukan dalam dahak, diagnosis TB dapat dilakukan dalam satu atau dua hari. Untuk mengkonfirmasi MDR-TB, mungkin diperlukan waktu 6 hingga 16 minggu.

 

Orang yang paling berisiko, jika mereka bersentuhan dengan seseorang dengan MDR-TB, adalah mereka yang kekebalannya menurun terhadap penyakit menular, seperti mereka yang terinfeksi HIV atau kondisi medis lain yang dapat melemahkan kekebalan seseorang. Siapa pun yang telah berhubungan dengan seorang MDR-TB harus berkonsultasi dengan dokter secepatnya, apalagi jika orang tersebut memiliki gejala TB. Jika penularan TB ditemukan, pengobatan akan dimulai dengan obat-obatan yang paling mungkin ditularkan oleh TB. Jika ada bukti infeksi bakteri TB tetapi tanpa penyakit TB, pengobatan pencegahan dan pemeriksaan secara berkala dapat diberikan.

 

 

Diagnosis MDR-TB dilakukan dengan menggunakan tes cepat molekuler dengan metode PCR (Xpert MTB/RIF) dan pemeriksaan biakan serta uji kepekaan kuman terhadap obat TB (Drug Sensitivity Test atau DST). Teknik molekuler dapat memberikan hasil dalam beberapa jam, dan telah berhasil diimplementasikan bahkan dalam fasilitas kesehatan dengan sumber daya yang rendah.

 

Penegakan diagnosis MDR-TB, khususnya Resistan Rifampisin, dilakukan menggunakan tes cepat dengan Xpert MTB/RIF. Selain dapat mempercepat diagnosis pasien MDR-TB Resistan Obat, Xpert MTB Rif juga digunakan untuk mempercepat diagnosis TB pada pasien dengan HIV Positif. Pada tahun 2013, pemeriksaan tes cepat Xpert MTB Rif baru dapat diakses di 17 laboratorium. Mulai tahun 2014 setiap provinsi di Indonesia telah mempunyai akses tes cepat dengan Xpert MTB/RIF.

 

Hasil DRS (Drug Resistance Survey) di Jawa Tengah yang dilaksanakan pada 2006 menunjukkan bahwa 1,8% MDR-TB ditemukan pada TB kasus baru dan 17,1% ditemukan pada kasus TB yang pernah mendapatkan pengobatan. Sebaliknya, hasil DRS di Jawa Timur pada tahun 2009 menunjukkan bahwa 2% TB MDR ditemukan pada TB kasus baru dan 9,7% ditemukan pada kasus TB yang pernah mendapatkan pengobatan.

 

 

Vaksin BCG mampu mencegah bentuk TB yang parah pada anak, seperti meningitis TB, tetapi kurang efektif dalam mencegah TB paru pada orang dewasa, bentuk TB yang paling umum dan paling menular. Selain itu, keefektifan BCG untuk pencegahan terhadap MDR-TB sama dengan TB biasa, sehingga vaksin yang lebih baru dibandingkan BCG sangat dibutuhkan.

 

Orang yang hidup dengan HIV memiliki risiko lebih besar sakit TB, bahkan MDR-TB, dibandingkan orang tanpa HIV, karena kekebalan mereka yang melemah. Untuk alasan ini, mayoritas orang dengan HIV dan TB dapat diberikan obat anti-TB lini pertama yang baku. Bagi mereka dengan infeksi HIV, pengobatan dengan obat ARV (antiretroviral) kemungkinan akan mengurangi risiko terjadinya MDR-TB. Pasien dengan MDR-TB dan HIV yang tidak diberikan obat ARV berisiko tinggi mengalami kematian.

 

 

Untuk menegakkan diagnosis, pasien terduga TB atau MDR-TB kadang perlu dirawat di rumah sakit. Untuk melindungi pasien lain dan petugas kesehatan di rumah sakit, isolasi pasien semacam itu merupakan bagian dari perawatan berkualitas baik. Setelah diagnosis dibuat dan perawatan dimulai, untuk pasien yang mau menjalani perawatan, isolasi biasanya tidak diperlukan lagi. Isolasi memiliki peran yang sangat terbatas, bahkan beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa merawat pasien TB di rumah dengan tindakan pencegahan infeksi yang tepat, pada umumnya tidak menimbulkan risiko besar bagi anggota rumah tangga lainnya. Namun demikian, dengan tidak adanya pilihan obat untuk penyembuhan, semua langkah pengendalian infeksi di rumah harus diperkuat. Bahkan pilihan untuk isolasi sukarela dan perawatn paliatif tahap akhir kehidupan, harus ditawarkan kepada pasien.

 

 

Untuk melindungi tenaga kesehatan yang menangani pasien TB infeksius, tindakan pengendalian infeksi yang tepat dan ketat harus diimplementasikan di fasilitas pelayanan kesehatan setiap saat. Petugas kesehatan juga didorong untuk memastikan bahwa mereka mengetahui status HIV mereka, sehingga mereka dapat membatasi penempatan diri mereka pada risiko paparan.

 

 

Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) TB semua tipe tertinggi di Kalimantan Selatan (94,2%) dan terendah Papua Barat (56,9%). Ada 7 provinsi ang sudah mencapai angka keberhasilan pengobatan TB di atas 90% yaitu Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggaran Barat, Nusa Tenggara Timur dan Banten. Kematian akibat tuberkulosis diperkirakan sebanyak 1,4 juta kematian ditambah 0,4 juta kematian akibat TB pada orang dengan HIV. Meskipun jumlah kematian akibat TB menurun 22% antara tahun 2000 dan 2015, tetapi TB tetap menjadi 10 penyebab kematian tertinggi di dunia pada tahun 2015, seperti terlihat pada Global Tuberculosis Report (2016).

Rekomendasi WHO 2016 terkait MDR-TB bertujuan untuk mempercepat deteksi dan meningkatkan hasil pengobatan, melalui penggunaan tes diagnostik cepat baru, rejimen pengobatan yang lebih pendek, dan lebih murah. Dengan biaya kurang dari US $ 1.000 per pasien, rejimen pengobatan baru dapat diselesaikan dalam 9-12 bulan. Tidak hanya lebih murah daripada rejimen saat ini, tetapi juga diharapkan untuk meningkatkan hasil pengobatan dan berpotensi menurunkan kematian, karena kepatuhan minum obat yang lebih baik dan mengurangi kejadian putus obat.

 

 

Manajemen Terpadu atau Programmatic Management of Drug Resistant TB (PMDT)  meliputi diagnosis MDR-TB harus dengan menggunakan kultur dan uji kepekaan obat di laboratorium yang tersertifikasi dan pengobatan MDR-TB dilakukan oleh Tim Ahli Klinis di RS Rujukan MDR-TB. Selain itu, pelayanan dilakukan di fasilitas layanan rawat jalan secara penuh, kecuali jika kondisi klinis pasien memburuk dan terdapat keputusan tim ahli klinis untuk dilakukan rawat inap. Juga pengawasan menelan obat secara langsung setiap hari, oleh petugas kesehatan.

 

MDR-TB perlu diantisipasi secara paripurna, agar tidak semakin meningkat dan mematikan, tidak hanya pada pasien TB dengan HIV, tetapi juga pada pasien anak. Sudahkah kita terlibat?

 

Sekian Yogyakarta, 26 Juli 2018 *) dokter spesialis anak, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, Lektor FK UKDW, Alumnus S3 UGM, WA 081227280161

 

 

ADU   KUAT  JKN
fx. wikan indrarto*)

Peraturan baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang disebut Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) No 2, 3, dan 5 menjadi perdebatan dan adu kuat argumentasi. Apa yang seharusnya dipahami?

 

Ketiga jaminan tersebut, yaitu layanan katarak, bayi baru lahir, dan rehabilitasi medik merupakan layanan yang memiliki pengeluaran biaya yang cukup besar. Operasi katarak mencapai Rp. 2,6 triliun, bayi baru lahir sehat yang ditagihkan secara terpisah dari paket ibunya sekitar Rp. 1,1 triliun dan layanan fisioterapi pada program rehabilitasi medik mencapai Rp. 960 miliar. Angka itu melebihi kasus katastropik, seperti jantung, gagal ginjal, sehingga ketiga layanan tersebut memiliki batasan baru dalam Perdirjampelkes yang dapat menghasilkan efisiensi mencapai Rp. 360 miliar.

 

 

Perdirjampelkes yang mulai diberlakukan pada Rabu, 25 Juli 2018, dipandang sebaliknya oleh perwakilan Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) Dr. Johan Arif Martua Maruarar Hutauruk, SpM(K), karena jika operasi katarak dibatasi, maka kualitas pelayanan tindakan dokter akan terganggu. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Ahli Obsteri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Budi Wiweko mengatakan, Perdirjampelkes sangat kontradiktif dengan upaya mengurangi angka kematian bayi dan ibu. Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Pulungan, mempertanyakan Perdirjampelkes karena resiko kematian bayi akan meningkat, dan hak hidup untuk bayi akan berkurang. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Ilham Oetama Marsis menyoroti pembatasan rehabilitasi medik dan pasien akan mengeluarkan biaya sendiri, untuk membiayai pengobatannya tersebut.

 

Saat ini para dokter, tenaga kesehatan professional lainnya, PERSI (Persatuan RS Seluruh Indonesia), dan ARSSI (Asosiasi RS Swsata Indonesia) sepakat untuk menyerahkan semua proses negosiasinya kepada PB IDI di Jakarta. Desakan oleh Menkes, DJSN dan PB IDI agar Perdirjampelkes ditunda pelaksanaannya sampai diadakan pembicaraan lebih lanjut, terasa gagal.

 

 

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, berisi koordinasi sumber pendanaan lain karena terjadi defisit BPJS Kesehatan. Namun, ada beberapa kendala antara lain tidak adanya kenaikan iuran, tidak ada dalam APBN-P, tidak boleh mengurangi manfaat yang didapat peserta, Perpres Jaminan Kesehatan yang belum selesai, kondisi rumah sakit yang terganggu akibat pembayaran BPJS yang tertunda, hingga pajak rokok yang belum terkutip.

 

Namun demikian, pemerintah kemungkinan akan mengucurkan anggaran dalam jumlah besar untuk BPJS Kesehatan guna menutupi defisit keuangannya. Pada Senin, 6 Agustus 2018 disepakati bahwa kucuran dana dari pemerintah bukan dalam bentuk PMN (penyertaan modal negara), tetapi menggunakan skema APBN. Selain itu, pemerintah memastikan bahwa iuran BPJS Kesehatan tidak naik.

 

Berdasarkan PP Nomor 84 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, sebenarnya ada tiga pilihan untuk meningkatkan kapasitas keuangan BPJS, yakni dari penyesuaian iuran, penyesuaian manfaat dan bantuan dana pemerintah. Meski demikian, berdasarkan arahan Presiden Jokowi, penambalan defisit keuangan BPJS tidak akan dilakukan dengan pilihan pertama dan kedua. Tahun 2018 ini BPJS Kesehatan diperkirakan defisit Rp 16,5 Triliun dan semakin lama akan semakin meningkat, sehingga pilihan pertama dan kedua tetap layak dibahas sejak sekarang, meskipun baru akan dapat ditetapkan kelak pada saat yang tepat.

 

 

Ramke J (2018), dalam tulisannya berjudul ‘Effective cataract surgical coverage: an indicator for measuring quality-of-care in the context of universal health coverage’, menjelaskan tentang cara menentukan efektivitas cakupan layanan bedah katarak, yaitu pengukuran ketajaman visual sebelum operasi. Dengan demikian, indikasi operasi katarak berdasarkan pengukuran ketajaman visual sebelum operasi, memang harus ditetapkan dalam kesepakatan anatara dokter dan penjamin biaya pasien. Selain itu, juga dilakukan pengaturan prioritas pasien untuk tindakan operasi, yaitu pada pasien katarak yang menuju kebutaan, jika ketajaman visual minimal 6/18.

 

WHO (2015) mengkategorikan negara dengan angka operasi caesar di bawah 10% sebagai “underused,” 10-15% dianggap “adequate”, dan di atas 15% sebagai “overused”. Dr. Marleen Temmerman, Direktur Departemen Kesehatan Reproduksi WHO mengungkapkan, bahwa ketika tingkat operasi caesar meningkat sampai 10%, jumlah kematian ibu dan bayi baru lahir menurun. Tetapi ketika tingkatnya di atas 10%, tidak ada bukti pengaruh pada kematian ibu dan bayi baru lahir. Data ini menyoroti peran operasi caesar dalam menyelamatkan kehidupan ibu dan bayi baru lahir. Hasil Riset Kesehatan Dasar 2013 menunjukkan kelahiran dengan operasi sesar di Indonesia sebesar 9,8% dari total 49.603 kelahiran sepanjang tahun 2010 sampai dengan 2013.

 

 

Pada periode dari Januari 2017 sampai Maret 2018, persentase kasus operasi caesar sekitar 45% di RS tipe C, B dan A, tetapi bahkan sampai 67% di RS tipe D, dari total persalinan di Indonesia. Persentase kasus bayi baru lahir sehat yang ditagihkan secara terpisah adalah sebesar 18% dari seluruh kasus persalinan. Dengan demikian, persentase operasi caesar di Indonesia harus dipertahankan tetap ideal, dengan berbagai cara yang diatur secara tegas. Bagi bayi baru lahir yang sehat, selama ini memang sudah berjalan paket layanan rawat gabung antara bayi dan ibu, sehingga wajar bila penjaminan biaya adalah untuk persalinan ibu saja. Namun demikian, bagi bayi baru lahir dengan kondisi perlu pelayanan khusus, maka penjaminan biaya adalah terpisah dengan ibunya, tidak tergantung dari metode persalinannya.

 

 

Rehabilitasi medik adalah terapi yang dilakukan guna mengembalikan fungsi tubuh yang mengalami masalah. Keputusan Menteri Kesehatan no 378/Menkes/SK/IV/2008 tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di RS, disebutkan bahwa dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi (SpRM) sebagai koordinator tim. Saat ini pelayanan rehabilitasi medik yang dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan adalah yang dilakukan oleh dokter SpRM dalam 2 kali seminggu (8 kali sebulan), sesuai dengan kemampuan finansial BPJS Kesehatan.

 

Argumentasi PB IDI dalam dialog yang difasilitasi Menteri Kesehatan adalah, bahwa keluarnya tiga Perdirjampel itu akan berpotensi menurunkan mutu layanan medis. Namun demikian, harus disadari bahwa mutu tiga layanan medis tersebut saat ini memang belum disepakati bersama, antara dokter pemberi layanan dan penjamin biaya layanan. Panduan tiga layanan medis yang sudah ada, disusun oleh PB IDI dan perhimpunan dokter spesialis di bawah IDI, tentu saja baru berfokus pada aspek ilmiah medis sesuai dengan iptekdok, tetapi belum memperhatikan aspek pembiayaan dan ke-mampulaksana-nya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

 

 

Selain itu, usaha PB IDI untuk menekan terjadinya ‘overdiagnosis’ dan ‘overused’ layanan dokter dengan sebuah ‘review,’ perlu ditunjukkan lebih nyata dalam sebuah program audit medis yang berkala. Selama ini, proses audit medis hanya dilakukan untuk para pasien yang meninggal dari sudut pandang medis, tetapi rasanya belum pernah dilakukan audit klinis dari sudut pandang program layanan yang lebih luas. Namun demikian, Program Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (P2KB) sudah berlangsung dengan sangat baik dalam koordinasi PB IDI, sehingga rasanya dapat ditiru untuk penyelenggaraan audit klinis atas layanan dokter. Audit klinis seperti ini sangat diperlukan, tidak hanya atas 3 jenis layanan dokter di atas, terkait pola penjaminan biaya layanan pasien yang telah berubah, yaitu sekarang bersifat prospektif.

 

Perdirjampel yang berlaku sejak Rabu, 25 Juli 2018, sebaiknya dipandang sebagai momentum, untuk sebuah proses pembentukan pedoman tentang mutu layanan medis yang lebih komprehensif, bukan lagi ajang adu kuat argumentasi secara egosektoral. PB IDI pantas mengkoordinasikan segenap dokter untuk hal tersebut, demi keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia.

 

Sudahkah kita berpikir cerdas?

 

Sekian Yogyakarta, 7 Agustus 2018 *) dokter spesialis anak, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW, WA : 081227280161,

 

AYO IMD !

fx. wikan indrarto*)

Saat ini 3 dari 5 bayi tidak mendapat ASI pada jam pertama kehidupan. Pada hal, menyusui dalam satu jam setelah kelahiran, sangat penting untuk menyelamatkan hidup bayi baru lahir. Apa yang harus dilakukan?

 

 

WABA (World Alliance for Breastfeeding Action) meluncurkan Pekan Menyusui Sedunia (World Breastfeeding Week) setiap tahun dari tanggal 1 sampai 7 Agustus di lebih dari 170 negara, untuk mendorong pemberian ASI, dan meningkatkan kesehatan bayi di seluruh dunia. Diperkirakan 78 juta bayi, atau tiga dari lima, tidak disusui dalam satu jam pertama kehidupan. Hal ini menempatkan mereka pada risiko kematian dan penyakit lain yang lebih tinggi. Selain itu, juga membuat mereka cenderung kurang berhasil untuk terus menyusui. Hal tersebut disimpulkan oleh UNICEF dan WHO dalam laporan baru pada Selasa, 31 Juli 2018. Sebagian besar bayi tersebut,  lahir di negara berpenghasilan rendah dan menengah.

 

 

IMD (Inisiasi Menyusui Dini) adalah dukungan untuk bayi agar dapat menyusui pada jam pertama kehidupan. Laporan tersebut mencatat bahwa bayi baru lahir yang mendapatkan IMD, secara signifikan lebih mungkin untuk bertahan hidup. Bahkan penundaan IMD beberapa jam setelah lahir dapat menimbulkan konsekuensi yang mengancam jiwa. Kontak ‘kulit-ke-kulit’ bersama dengan menyusu di payudara ibu, mampu merangsang produksi ASI ibu. ASI awal ini termasuk kolostrum, yang  juga disebut ‘vaksin pertama’ bayi, yang sangat kaya nutrisi dan antibodi.

 

 

IMD adalah memberikan ASI segera setelah bayi dilahirkan, biasanya dalam waktu 30 menit sampai 1 jam, pasca bayi dilahirkan. Tujuan IMD adalah terjadinya kontak kulit dengan kulit ibu dan bayi, bayi menelan bakteri baik dari kulit ibu yang akan membentuk koloni di kulit dan usus bayi, sebagai mekanisme perlindungan diri. Selain itu, kontak kulit ke kulit akan meningkatkan ikatan kasih sayang ibu dan bayi, mengurangi perdarahan setelah melahirkan dan mengurangi terjadinya anemia pada ibu.

 

 

Dr. Henrietta H. Fore, Direktur Eksekutif UNICEF menegaskan bahwa ketika sampai pada tahap awal menyusui, waktu adalah segalanya. Di banyak negara, kesempatan itu bahkan bisa menjadi masalah hidup atau mati. Namun setiap tahun, jutaan bayi baru lahir kehilangan manfaat IMD dengan alasannya cukup sering merupakan hal yang dapat kita ubah. Laporan tersebut menegaskan bahwa Ibu sebenarnya hanya tidak menerima dukungan yang cukup, untuk menyusui dalam menit-menit penting setelah bayi lahir, bahkan dari tenaga medis di fasilitas kesehatan.

 

 

Angka keberhasilan IMD tertinggi di Afrika Timur dan Selatan (65%) dan terendah di Asia Timur dan Pasifik (32%). Hampir 9 dari 10 bayi yang lahir di Burundi, Sri Lanka dan Vanuatu justru telah disusui dalam satu jam pertama. Sebaliknya, hanya ada 2 dari 10 bayi yang lahir di Azerbaijan, Chad dan Montenegro yang dilakukan IMD. Hasil Riskesdas di Indonesia menunjukkan bahwa IMD mengalami kenaikan dari 29,3% pada tahun 2010, menjadi 34,5% pada tahun 2013. Selanjutnya, persentase bayi baru lahir pada tahun 2016 yang mendapat IMD < 1 jam 42,7% dan > 1 jam 9,2 %, sedangkan bayi yang mendapat ASI Eksklusif sampai 6 bulan 29,5% dan kurang dari 6 bulan 54,0%. Pada hal, bayi baru lahir yang mulai menyusui antara 2 dan 23 jam setelah lahir, memiliki risiko kematian 33% lebih besar, dibandingkan dengan mereka yang mulai menyusui dalam 1 jam setelah kelahiran. Di antara bayi baru lahir yang mulai menyusui sehari atau lebih setelah lahir, risikonya bahkan dua kali lebih tinggi.

 

 

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO menegaskan bahwa menyusui memberi anak permulaan terbaik dalam hidup. Oleh sebab itu, semua pihak, terutama tenaga kesehatan harus segera meningkatkan dukungan kepada ibu agar dapat melakukan IMD. Semua anggota keluarga, tenaga kesehatan, bahkan juga pengusaha dan pemerintah, memiliki kewajiban untuk mendukung IMD sehingga ibu dapat memberikan anak mereka awal yang terbaik dan layak didapatkan.

 

 

Data dari 76 negara, menemukan bahwa meskipun pentingnya IMD sudah diketahui banyak pihak, tetapi terlalu banyak bayi yang masih dibiarkan menunggu terlalu lama, karena berbagai alasan. Misalnya dengan memberi minum bayi baru lahir, baik berupa madu atau cairan tertentu, seperti air gula atau susu formula bayi. Bahkan juga praktik buruk yang masih umum, seperti membuang kolostrum dan menunda kontak kulit ke kulit yang pertama antara bayi baru lahir dengan ibunya.

 

 

Kenaikan kejadian bedah caesar elektif di Mesir, bahkan meningkat lebih dari dua kali lipat antara tahun 2005 dan 2014, yaitu meningkat dari 20% menjadi 52%. Selama periode yang sama, tingkat IMD menurun dari 40% menjadi 27%. Sebuah penelitian di 51 negara mencatat bahwa tingkat IMD secara signifikan lebih rendah pada bayi baru lahir yang dilahirkan melalui operasi caesar. Di Mesir, hanya 19% bayi yang lahir dengan bedah caesar yang mendapat ASI pada jam pertama setelah lahir, dibandingkan dengan 39% bayi yang lahir melalui persalinan alami.

 

 

Momentum Pekan Menyusui Sedunia 1-7 Agustus 2018, mengingatkan kita semua tentang pentingnya IMD dan ASI eksklusif untuk bayi. Apakah kita semua sudah berbelarasa kepada bayi di sekitar kita, agar mereka mendapatkan haknya?

Sekian Yogyakarta, 6 Agustus 2018 *) dokter spesialis anak, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, Lektor FK UKDW, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161