Category: Istanbul

 

SCREEN TIME

fx. wikan indrarto*)

Para dokter spesialis anak di Amerika atau American Academy of Pediatrics (AAP) telah mengeluarkan pedoman penggunaan media sosial pada anak (New AAP Guideline: Kids and Media). Pedoman yang mengatur waktu anak menggunakan perangkat elektronik aplikasi dan televisi (screen time) tersebut dirilis pada 21 Oktober 2016, di National Conference & Exhibition AAP. Apa yang perlu dicermati?

 

 

Banyak anak melihat ke layar monitor perangkat elektronik (screen time) sepanjang waktu, terutama perangkat ‘mobile’ atau ‘smartphone’ dan TV. Berapa banyak waktu yang dihabiskan anak di depan layar. Data dari ‘Pew Research Center’ mengatakan bahwa anak di depan layar dapat lebih dari 11 jam sehari. Semua penggunaan ‘smartphone’ dan TV oleh anak atau ‘screen time’ mungkin menggantikan waktu yang dihabiskan untuk kegiatan lain, misalnya olahraga, belajar, bermain, mengobrol atau berbicara dengan teman, atau bahkan dengan keluarga.

 

 

Terdapat banyak data yang baik bahwa cahaya yang dipancarkan layar, apalagi beberapa stimulasi dari aplikasi lainnya, berpotensi mengganggu tidur. Tidur yang berkualitas sangat penting untuk anak agar tumbuh berkembang, mengendalikan perilaku, dan belajar dengan baik. Salah satu hal yang perlu ditekankan orangtua adalah memastikan bahwa tidak boleh ada cahaya layar monitor di kamar tidur pada malam hari. Idealnya, monitor telah dimatikan 60 menit sebelum tidur, untuk memungkinkan otak anak  menyesuaikan diri dengan cahaya normal dan bersiap untuk tidur. Hindari kebiasaan anak  tidur dengan ‘smartphone’ di bawah bantal atau di samping tempat tidur. Beberapa anak sering mendebat dengan alasan smartphone itu adalah jam alarm untuk membangunkan, tetapi sebaiknya orangtua menyiapkan  jam alarm yang bukan ‘smartphone’.

 

 

Kegiatan anak seharusnya juga terkait dengan aktivitas fisik atau olahraga. Sebaiknya orangtua mengatur agar anak berada di luar ruang dan bergerak aktif di sekitar kamar, setidaknya 1 jam sehari. Selain itu, waktu di luar ruang dapat dimanfaatkan oleh keluarga dengan berbincang bersama dan berinteraksi satu sama lain. Demikian juga waktu makan, akan menjadi hal yang baik untuk kebersamaan, keluarga dapat berbicara satu sama lain  di sekitar meja makan atau dalam perjalanan ke tempat olah raga. Orang tua serta anak perlu menonaktifkan ‘smartphone’ (put down your phones), sehingga semua orang dapat berbicara satu sama lain dan terlibat interaksi di sekitar meja makan.

 

 

Beberapa rekomendasi AAP yang baru tampak sedikit lebih ketat daripada sebelumnya. Untuk anak di bawah usia 18 bulan, dengan pengecualian ‘live video chatting’ seperti Facetime atau Skype, tampaknya media sosial dapat mengganggu perkembangan bahasa atau hubungan interpersonal anak. Rekomendasi AAP yang sangat kuat berisi batasan penggunaan layar monitor untuk anak di bawah usia 18 bulan, kecuali hanya ‘real-time interface chatting’ dengan anggota keluarga. Selain itu, juga sangat disarankan pembatasan layar monitor di kamar tidur dan di ruang  makan. Data menunjukkan bahwa pengurangan lama waktu menonton TV dapat membantu mencegah kegemukan atau obesitas pada anak yang rentan.

 

 

Di ruang praktek dokter, sering kali orangtua bertanya tentang aturan atau rekomendasi yang praktis. Dokter sebaiknya selalu memulai dengan mencari tahu apa saja kebutuhan keluarga. Dokter harus menganalisis seluruh lingkungan di sekitar anak, baik dalam rumah, sekolah, komunitas agama, bahkan juga kualitas udara dan air. Semua faktor ini berisiko menyebabkan perbedaan dalam derajad kesehatan anak. Setelah dokter mengenal karakter keluarga dan kebutuhannya, dokter selanjutnya memberi nasihat yang sederhana. Misalnya tentang anak yang bermain video game bertema kekerasan, dokter akan membimbing orangtua untuk melakukan berbagai hal yang lebih baik.

 

 

Rekomendasi AAP mencakup beberapa aturan yang sangat standar. Sebagai contoh, ‘smartphone’ tidak boleh tergelatak di meja makan (phones do not come to the table), karena itu adalah waktu bagi anggota keluarga untuk berbincang. Pada saat anak tidur, alihkan menu ‘smartphone’ ke mode pesawat, tidak aktif atau bahkan dimatikan. Seharusnya tidak boleh ada perangkat elektronik yang hidup di kamar anak,  ketika anak akan mencoba untuk tidur. Sebaliknya, orangtua harus memiliki kesempatan untuk menonton apa yang anak lakukan dan mendampingi mereka saat tidak tidur. Jika anak memiliki kata kunci atau ‘password’, orangtua sebaiknya juga mengatahui ‘password’ anak, dan dapat mengatakan setiap saat : ‘Biarkan kami melihat ‘smartphone’-mu, dan melihat apa yang engkau lakukan.’

 

 

Dokter pada umumnya akan mendorong orang tua untuk benar-benar memahami apa yang anak lakukan secara online. Kepada orangtua, pada dasarnya anak suka mengajarkan hal baru dan menampilkan ketrampilannya, termasuk prestasi saat berburu Pokémon atau bagaimana menggunakan Snapchat, misalnya saat orangtua mengatakan, ‘Tunjukkan hal keren yang kamu dapat lakukan, nak.’ Sebagai orang tua, tidak perlu membangun dinding pembatas kesombongan, tetapi justru sebaiknya meminta anak menunjukkan apa yang dapat mereka lakukan.

 

Dengan demikian, anak akan membawa orangtua ke dalam dunia digital, yang merupakan tempat yang benar-benar sangat menarik bagi anak. Peran orangtua dalam mendapingi anak dalam periode ‘sreen time’ sangatlah penting.

Sudahkah kita bertindak bijak?

Sekian Yogyakarta, 3 September 2018 *) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak, Lektor FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com

MENUJU  UHC

fx. wikan indrarto*)

Tahun 2018 ini adalah ulang tahun ke 40 Deklarasi Alma-Ata, yang meminta semua negara, termasuk Indonesia, untuk memperkenalkan, mengembangkan, dan memelihara sistem kesehatan primer. Tujuan utama adalah untuk menjamin kesehatan bagi semua warga tanpa kesulitan atau ‘Universal Health Coverage’ (UHC). Apa yang harus disadari?

 

 

Deklarasi Alma Ata tahun 1978 merupakan bentuk kesepakatan bersama antara 140 negara (termasuk Indonesia), dalam Konferensi Internasional Pelayanan Kesehatan Primer di kota Alma Ata, Kazakhstan, yang disponsori oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan organisasi PBB untuk Anak (UNICEF). Isi pokok deklarasi ini, bahwa Pelayanan Kesehatan Primer adalah strategi utama untuk pencapaian kesehatan bagi semua (Health for All), sebagai bentuk perwujudan hak asazi manusia.

 

Indonesia dapat belajar dari Yunani, sebuah negara miskin di Eropa selatan. Ketika Yunani bergabung dengan Uni Eropa dan menggunakan mata uang euro tahun 2001, keadaan ekonomi negara ini diprediksi akan terus tumbuh. Namun prediksi ini seketika berubah ketika terjadi krisis keuangan tahun 2008. Bahkan Yunani tak juga mampu membaik dan pada Selasa, 30 Juni 2015 menjadikan Yunani sebagai negara maju pertama, yang gagal membayar utang sebesar US $1,7 miliar kepada Dana Moneter Internasional (IMF). Selain itu, beban ekonomi Yunani diperberat oleh masuknya pengungsi dari Suriah, imigran dari Irak, Afghanistan, dan negara-negara Afrika. Pada 17 Maret 2016 jumlah pengungsi Suriah di Yunani mencapai lebih dari 70.000 imigran.

 

 

Reformasi layanan kesehatan (The Primary Health Care Reform Plan) oleh pemerintah Yunani dicetuskan pada Desember 2015, dan implementasi dimulai setelah undang-undang disahkan Parlemen pada Agustus 2017. Sebagai bagian dari reformasi sistem kesehatan, Yunani untuk pertama kalinya mengembangkan layanan kesehatan primer secara terpadu. Dikenal sebagai TOMY (Topikes Monades Ygias), unit ini merupakan tim multidisipliner yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis anak, perawat, pekerja sosial dan staf administrasi. Mereka bekerja dalam kolaborasi dengan faskes primer yang sudah ada, pusat kesehatan yang menyediakan layanan perawatan kesehatan khusus, diagnostik dan gigi. TOMY pertama dibuka di Thessaloniki (Evosmos) pada bulan Desember 2017, dan saat ini ada 94 unit yang beroperasi. Setiap unit memiliki kapasitas untuk melayani sekitar 10.000 orang, dan TOMY kemungkinan akan mencapai kapasitas ini dalam setahun.

 

 

Perdana Menteri Alexis Tsipras dan pemerintah Yunani memiliki prinsip bahwa kesehatan adalah prioritas pemerintah dan negara perlu berbuat lebih banyak. PM Alexis Tsipras menunjukkan komitmennya yang sangat besar pada terbentuknya UHC, dengan memastikan bahwa semua penduduk Yunani dan para imigran Suriah, secara bersama-sama dapat mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan, kapan dan di manapun mereka membutuhkannya, tanpa menghadapi kesulitan keuangan. Investasi yang dilakukan pemerintah Yunani diyakini akan menghasilkan kembali, tidak hanya dalam hal derajad kesehatan warga yang lebih baik, tetapi juga dalam hal pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan keamanan wilayah.

 

 

Faskes primer TOMY pada awalnya dibuka di kamp pengungsi asal Suriah, yaitu di Eleonas Camp. Klinik TOMY yang disediakan oleh Yayasan Hellenic atau the Hellenic Centre for Disease Control and Prevention (KEELPNO) melalui proyek PHILOS yang didanai Komisi Eropa, sebuah proyek yang dirancang khusus untuk memberikan layanan kesehatan bagi para pengungsi. Faskes primer ini dibuka Senin hingga Jumat, memeriksa rata-rata 24 pasien sehari. Selain itu, KEELPNO menjalankan klinik gigi, dengan 2 dokter gigi untuk orang dewasa dan 1 dokter gigi khusus untuk anak-anak.

 

 

Penyakit dan kondisi gangguan kesehatan paling umum yang tercatat di klinik TOMY adalah infeksi saluran pernapasan (atas dan bawah) dan asma, masalah muskuloskeletal, penyakit kronis seperti diabetes mellitus, gangguan tiroid, penyakit jantung dan gangguan sirkulasi lainnya, hipertensi, infeksi saluran cerna dan kudis. Sejumlah besar orang mengalami masalah kesehatan mental, memerlukan obat psikiatri dan atau menerima dukungan psikologis. Empat kampanye vaksinasi telah dilakukan di kamp pengungsi ini. Yang terakhir dilakukan pada bulan Agustus 2017 dan April 2018 adalah yang terbesar, yang telah memvaksinasi lebih dari 350 anak melawan campak, gondongen dan rubella (MMR) serta pneumonia.

 

 

Pada ‘World Health Report’ 2010, jelas tercantum bahwa reformasi layanan dan sistem pembiayaan kesehatan sangat penting untuk terciptanya UHC. Langkah pertama adalah meningkatkan layanan kesehatan primer. Layanan kesehatan primer yang kuat adalah nyawa dari setiap sistem kesehatan, dan tidak ada satupun negara yang dapat mencapai UHC, tanpa penguatan hal itu. Layanan kesehatan primer adalah lini pertama untuk melawan penyakit menular, mampu memperlambat perjalanan alamiah penyakit tidak menular, dan sangat penting bagi peningkatan derajad kesehatan ibu dan anak, yang merupakan kelompok pengguna utama layanan kesehatan. Layanan pada faskes primer Ini adalah dasar dari sistem kesehatan yang efektif dan kunci untuk mencapai UHC.

 

Deklarasi Alma-Ata dan reformasi layanan kesehatan oleh PM Alexis Tsipras di Yunani untuk menuju UHC, sangat inspiratif. Di Indonesia UHC diwujudkan melalui program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dengan target akan dicapai sebelum 1 Januari 2019.

 

Apakah kita telah ikut mewujudkan?

Sekian Yogyakarta, 3 Juli 2018 *) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

 

DONASI  GEMPA  LOMBOK

fx. wikan indrarto*)

Gempa bumi di Lombok, NTB tahun 2018 dengan episenter di utara gunung Rinjani terjadi berulang kali, sehingga menyebabkan kerusakan bangunan dan kematian korban yang signifikan. Pada 18 Juli 2018 terjadi gempa pertama dengan kekuatan 6,4 SR, yang merupakan sebuah gempa tipe ‘foreshock’. Setelah itu, 133 gempa susulan dengan magnitudo terbesar 5,7 SR membuat wilayah terdampak gempa di ‘Pulau Seribu Masjid’ Lombok itu semakin meluas, dengan dampak terburuk terjadi di Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dan Kecamatan Sembalun di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

 

para relawan medis sedang mendata bantuan alat kesehatan dan obat
untuk korban gempa bumi di Lombok

 

Berdasarkan data Penanganan Darurat Bencana gempa Lombok, jumlah korban meninggal dunia hingga Kamis, 23 Agustus 2018 adalah 555 korban. Sementara itu, 390.529 jiwa mengungsi. Wilayah terparah terkena dampak gempa sebenarnya adalah Kabupaten Lombok Utara. Di lokasi ini tercatat 466 korban meninggal dunia, 829 korban luka-luka, 134.236 jiwa mengungsi, dan 23.098 rumah rusak. Sementara itu, korban meninggal di Kota Mataram sebanyak 9 orang, Lombok Tengah 2 orang, Lombok Timur 31 orang, Lombok Barat 40 orang, KSB 2 orang, dan Sumbawa 5 korban.

 

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kunjungan kerjanya menyampaikan, bahwa yang penting bukan status bencana nasionalnya untuk gempa bumi di Lombok Barat. Pemerintah sudah menganggarkan sekitar Rp. 1 triliun untuk tahap awal dalam upaya penanganan gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tahap tanggap darurat penanganan bencana gempa Lombok, NTB berakhir pada hari  Sabtu, 25 Agustus 2018, dan selanjutnya akan berlaku tahap transisi darurat ke pemulihan, sesuai penjelasan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho. Setelah tahap itu, pemerintah akan kembali memberikan bantuan untuk tahap rehabilitasi, yang akan dimulai hari Rabu, 26 September 2018.

 

bersiap memasuki perut pesawat Lion Air
dari Bandara Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah

Pada masa transisi tersebut, kami mencoba hadir langsung di Lombok. Rombongan kami terdiri dari DR. Dr. Iwan Setiawan Adji, SpTHT,  Dr. Eko Tavip Riyadi, SpTHT, saya, didampingi mas Wildan Priscillah dan mbak Afdelina Rizki Amalia, keduanya mahasiswa program profesi FK UMS Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta) yang berasal dari NTB. Dr. Iwan sebagai Ketua PERHATI (Perhimpunan Dokter Ahli THT) Cabang Surakarta adalah pemimpin rombongan yang membawa donasi dan mewakili KONGA (Komunitas Dokter Suka Ngakak dan Cengegesan) alumni FK UGM Yogyakarta angkatan 1984, dan alumni SMPN 8 Yogyakarta angkatan 81. Dr. Tavip mewakili PERHATI Cabang Surakarta dan saya yang juga anggota ikut hadir mewakili KONGA, IDI Cabang Kota Yogyakarta dan IDI Wilayah DIY.

 

DR. Dr. Iwan Setiawan Adji, SpTHT,  Dr. Eko Tavip Riyadi, SpTHT, dan saya
saat mendarat di Lombok Iternational Airport

Rombongan kami berangkat hari Senin, 26 Agustus 2018 dari Solo atau Surakarta, menggunakan pesawat Lion Air Boeing 737 versi 900 ER JT 924, terbang dari Solo pk. 6 dan mendarat di Denpasar pk. 8.15. Setelah transit sebentar di Denpasar, kami menggunakan pesawat Lion Air Boeing 737 versi 900 ER JT 658 untuk mendarat di Bandara Internasional Lombok (BIL) yang baru, megah dan artistik pada hari Senin, 26 Agustus 2018 pk. 9.25 WITA. Kami dijemput oleh Dr. Didit Yudhanto, Sp THT-KL (dosen FK UNRAM) dan beberapa dokter umum untuk melanjutkan perjalanan, menggunakan mobil dinas Dekan FK UNRAM sebuah Toyota Innova 2.0 G warna biru plat merah DR 1706 ke Selong, ibukota Kabupaten Lombok Timur (Lotim), sejauh 46,5 km, melalui Jalan Trans Lombok.

 

Kami ditemani mas Wildan Priscillah dan mbak Afdelina Rizki Amalia dari Solo

 

Kami segera hanyut dalam kepadatan lalu lintas di jalan mulus tersebut. Jalur trans pulau yang padat ini membujur dari Lembar, pelabuhan penyeberangan menuju ke barat ke Pulau Bali sampai di Kayangan, pelabuhan penyebarangan menuju ke timur ke Pulau Sumbawa. Sebagian besar jalur penghubung dua pelabuhan di barat dan timur Pulau Lombok itu memang berada di Lotim. Setelah beberapa jauh, kami berbelok arah ke selatan, menuju Selong.

 

Kami segera melakukan koordinasi dengan Bapak Deden Hasby Assidik, pemilik jaringan Jaya Optic di seluruh Pulau Lombok. Koordinasi dilakukan di rumahnya di Jl. KH Hasym Asari No 11 Lendang Baiduri, Selong Lotim, yang megah dengan beberapa retakan terdampak gempa bumi. Puteri sulung Bapak Deden adalah mahasiswa tingkat profesi FK UMS, yang dimbimbing Dr. Iwan. Setelah koordinasi dan seremoni singkat, pada siang itu kami membawa bantuan dalam 2 buah minibus terbuka segera melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Sambeliea di Lotim.

 

Bapak Deden Hasby Assidik sudah membelikan berbagai barang keperluan
untuk para pengungsi di Lombok Timur

 

Dengan dipimpin oleh Bapak Deden dan keluarga di dalam Pajero Sport 4×4 AT, rombongan kami kembali memasuki Jalan Trans Lombok ke arah timur. Tidak kurang dari 40 kilometer ruas yang membentang di Lotim dari Jenggik di Terara hingga Kayangan Pringgabaya, adalah jalur padat lalu lintas. Kami melewati beberapa kecamatan, yaitu Terara, Paokmotong, Masbagik, Aikmel, Pringgabaya, hingga Labuhan Lombok. Kami jadi mengenal tradisi nyongkolan dan kendaraan tradisional semacam cidomo yang memiliki kecepatan sangat rendah, dan memperlama perjalanan kami menuju Sambelia. Kami mampir sebentar di rumah Dr. Dadan Rohdiana, SpTHT-KL di Aikmel dan kemudian bergabung bersama melanjutkan perjalanan. Di pinggir jalan pemandangan nampak memilukan. Rumah roboh, masjid rusak, kantor dan sekolah runtuh, dinding retak, tenda didirikan, debu beterbangan dan para korban bencana duduk seolah tidak percaya dengan apa yang telah terjadi.

 

bantuan untuk para pengungsi, siap dihantarkan ke lokasi terdampak

Sebelum mencapai pelabuhan penyeberangan ke Pulau Sumbawa di Labuhan Lombok, kami berbelok ke kiri menuju Sambelia, yang merupakan wilayah terparah degan banyak bangunan runtuh dan perkemahan di beberapa ruang kosong. Kami melewati Pantai Pengayoman yang indah dengan beberapa pohon purba berusia sekitar 3 abad di Dusun Permatan, Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, di jalur transportasi lingkar utara Pulau Lombok. Obyek rekreasi itu berupa deretan pohon tegak setinggi 40 hingga 50 meter, berada di lahan seluas 4 hektar dan dimiliki 4 orang, tetapi saat ini yang dikembangkan menjadi obyek wisata sekitar 1,5 ha. Akar pohon purba itu mencapai sekitar 170 sentimeter, lingkar batang bawahnya sebesar pelukan tiga hingga empat lengan orang dewasa, batangnya mirip batang pohon kapuk randu, berlekuk menyerupai gelampir leher sapi. Namun, batangnya licin sehingga pohon sulit dipanjat.

 

pohon purba berusia sekitar 3 abad di Dusun Permatan, Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur

 

Selanjutnya kami melewati komplek Transmigrasi Angkatan Darat (Transad) yang merupakan cikal bakal pengembangan populasi penduduk baru di Kecamatan Sambilea. Kami lanjut melewati PLTU IPP Lombok Timur yang diresmikan Menteri ESDM Ignasius Jonan pada 21 Oktober 2017, milik PT Lombok Energy Dynamics (LED), untuk menuju posko pertama 1, di Labu Pandan.

 

memberi semangat menyusui kepada ibu,
agar nutrisi bayi di pengungsian tetap terjaga

 

Dengan bantuan Bapak Deden, donasi yang telah dikirimkan sudah dibelikan berbagai bahan keperluan, untuk hidup harian para warga di barak pengungsian, misalnya selimut, bahan makanan, alas tidur dan terpal. Kami sempatkan memberikan edukasi menyusui, layaknya seorang konselor ASI, agar nutrisi para bayi di pengungsian tetap terjaga. Setelah acara seremonial penyerahan bantuan kepada koordinator para pengungsi, kami berpencar tujuan.

 

dampak gempa bumi terparah yang meruntuhkan berbagai bangunan

 

Dr. Iwan dan rombongan melanjutkan penghantaran bantuan ke posko 2 Dadap, posko 3 Melempoh, dan posko 4 di Medaen. Semua daerah tersebut terdampak gempa bumi sangat parah dan berada di lokasi yang relatif sulit dijangkau oleh para relawan. Perlu waktu dan kesabaran yang lebih, agar donasi dapat sampai di sana.

 

penyerahan donasi di posko pertama 1, di Labu Pandan, Sambilea, Lombok Timur, kepada koordinator para pengungsi korban gempa bumi.

 

Sementara itu, kami sendirian segera kembali memasuki jalan trans Lombok untuk menuju ke Mataram. Perlu hampir 3 jam untuk memasuki Kota Mataram dan kami lanjut ke RS St. Antonius Jl. Koperasi No 61, Dayan Peken, Ampenan, Kota Mataram. RS tipe D yang sering disebut sebagai RS Karang Ujung ini, dikelola oleh Yayasan Antoni dan berdiri di atas 3.846 m2 luas tanah dengan Luas Bangunan  2.731 m2.

 

Direktur RS St. Antonius Ampenan, Mataram NTB
Dr. Antonius Darmono (FK UGM 87)

 

Secara umum kerusakan tidak parah, karena struktur bangunan relatif utuh. Namun demikian, para pasien dan pegawai RS masih berada di dalam tenda di halaman parkir dan lorong RS. Setelah bertukar gagasan dengan Direktur RS St. Antonius Ampenan, Mataram Dr. Antonius Darmono (FK UGM 87), kami melanjutkan perjalanan untuk berkeliling kota Mataram di malam hari. Setelah puas melihat sisa gempa bumi dan berbagai usaha untuk bangkit segenap warga, malam itu kami menikmati menu ayam taliwang, khas Lombok di warung tenda pinggir Jl. Pejanggik dan masuk kamar menjelang tengah malam di sebuah losmen kecil di Jl. Subak Cakranegara, Mataram. Dr. Iwan dan Dr. Tavip malam itu menginap di tenda pengungsian di halaman rumah DR. Dr. Hamsu Kadriyan, Sp.THT-KL, MKes.

 

relawan dan TNI bahu membahu mendampingi warga dan pengungsi

 

Pagi harinya, Selasa, 28 Agustus 2018, kami menemui Dr. Doddy Aryo Kumboyo, SpOG(K) sebagai Ketua IDI Wilayah NTB, di ruang prakteknya di Klinik Akasia Jl. Kebudayaan No 2, Cakranegara Barat, Mataram NTB. Kami menyerahkan secara simbolik donasi dari para dokter dan pengurus IDI Cabang Kota Yogyakarta dan IDI Wilayah DIY. Secara nominal memang tidak banyak, tetapi secara emosional menegaskan, bahwa kami hadir membantu dan juga ikut prihatin dengan bencana alam yang serupa dengan yang pernah kami alami pada 27 Mei 2006.

 

Bersama Dr. Doddy Aryo Kumboyo, SpOG(K) sebagai Ketua IDI Wilayah NTB,
di Posko Peduli Gempa di Klinik Akasia Cakranegara Barat, Mataram NTB

 

Dr. Doddy Aryo Kumboyo, SpOG(K) segera mengajak kami berdua melihat berbagai barang, obat, dan alat kesehatan yang merupakan donasi dari berbagai pihak. Semuanya ditampung di beberapa ruang di Klinik Akasia, yang telah dijadikan Posko Peduli Gempa Bumi di Pulau Lombok oleh IDI Wilayah NTB, dan belum sempat diedarkan kepada para pengungsi.

 

tenda para pengungsi di tanah kosong
dengan latar belakang Gunung Rinjani yang tinggi menjulang

 

Setelah itu, kami berdua segera bergegas menuju RS Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB di Jl. Prabu Rangkasari, Dasan Cermen, Sandubaya, Kota Mataram. Kami berdua segera bergabung dengan DR. Dr. Hamsu Kadriyan, SpTHT-KL, MKes (Dekan FK Unram) dan Dr. Lalu Hamzi Fikri, MM (Direktur RS), yang menerima rombongan kami. Kami semua mengikuti kunjungan lapangan di RS, didampingi oleh Dr. Alfian Sulaksana SpTHT-KL (staff KSM THT RSUD Prop), Dr H. Agus Rusdhy Hamid, SpOG(K) (Wakil Direktur Pelayanan RS), Dr. Sigit Jatmiko, SpB (Ketua Komite Medik RS) dan Dr. Didit Yudhanto, SpTHT-KL (dosen FK UNRAM).

 

Dari kiri :
Dr. Alfian Sulaksana Sp THT-KL (staff KSM RSUD Prop), Dr. Eko Tavip Riyadi, SpTHT (RSUD Wonogiri Jateng), Dr. Doddy Aryo Kumboyo, SpOG(K) (Ketua IDI Wilayah NTB), saya, DR. Dr. Hamsu Kadriyan, Sp.THT-KL, MKes (Dekan FK Unram), Dr. Lalu Hamzi Fikri, MM (Direktur RSUD), DR. Dr. Iwan Setiawan Adji, SpTHT-KL (Ketua PERHATI Cabang Surakarta Jateng), Dr H. Agus Rusdhy Hamid, SpOG(K) (Wakil Direktur Pelayanan RSUD), Dr. Sigit Jatmiko, SpB (Ketua Komite Medik RSUD) dan Dr. Didit Yudhanto, Sp THT-KL (dosen FK UNRAM).

Keramik lantai pada sambungan antar gedung RSUD Propinsi NTB masih nampak terkelupas.

 

Pada kunjungan tersebut, disepakati bahwa segenap pihak harus terlibat membantu upaya #Lombok Bangkit2018. Setelah dilaporkan dan disetujui oleh kepada Ketua Umum PP PERHATI Dr. Soekirman Soekin, SpTHT-KL, MKes, maka acara Bakti Sosial Tingkat Nasional oleh para dokter spesialis THT, merupakan salah satu acara yang terdekat, yaitu pada hari Sabtu, 8 September 2018 kelak. Acara akan dilanjutkan dengan PIT (Pertemuan Ilmiah Tahunan) PERHATI di Mataram, Lombok. Kedua acara ini ditegaskan untuk tetap dilaksanakan sesuai rencana dan tanpa penundaan, meskipun terjadi bencana gempa bumi. Mungkin akan dilakukan operasi di bidang THT, kembali dilakukan di kamar operasi di lantai 4 RSUD, bukan lagi di kamar operasi darurat di dalam kontainer, yang saat ini dipasang di halaman parkir RS. Dr H. Agus Rusdhy Hamid, SpOG(K) (Wakil Direktur Pelayanan RS) menjelaskan bahwa gedung RSUD sudah dinyatakan aman secara struktur bangunan, sehingga proses rehabilitasi kamar operasi dapat segera dilakukan, untuk mendukung acara besar tersebut.

 

Dr. Sigit Jatmiko, SpB (baju putih kacamata) di RSUD Propinsi NTB
memimpin semangat #LombokBangkit2018

Setelah itu, kami segera kembali ke Solo. Kami bertiga diantar menggunakan mobil Toyota Camry generasi ke 7 milik Dr. Sigit Jatmiko, SpB yang disopiri oleh Dr. Alfian Sulaksana Sp THT-KL, menuju LIA (Lombok International Airport). Kami segera pulang dengan pesawat Lion Air Boeing 737 versi 900 ER JT 659, yang terbang meninggalkan Lombok Selasa, 28 Agustus 2018 pk. 10.20.

 

Terimakasih atas segenap perhatian, bantuan, dan kerjasama yang telah dilakukan, sehingga donasi untuk gempa Lombok 2018 ini dapat terselenggara dengan baik. Mari terus kita dukung saudara kita dalam #LombokBangkit2018.

Sudahkah Anda terlibat membantu?

Sekian Yogyakarta, 29 Agustus 2018 *) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak, Alumnus S3 UGM, pengajar di FK UKDW, WA: 081227280161

 

 

SERANGAN  CAMPAK  DI  EROPA
fx. wikan indrarto*)

 

Pada hari Senin, 20 Agustus 2018 di Kopenhagen, Denmark diumumkan sebuah laporan, bahwa lebih dari 41.000 anak dan orang dewasa di Eropa telah terinfeksi campak dalam 6 bulan pertama tahun 2018 ini. Apa yang perlu dipelajari?

 

 

Laporan dengan judul ‘Measles cases hit record high in the European Region’ ini, menyebutkan bahwa jumlah total untuk tahun 2018 jauh melebihi total 12 bulan setiap tahun lainnya dalam dekade sekarang. Sejauh ini, total tahunan tertinggi untuk kasus campak antara 2010 dan 2017 adalah 23.927 kasus pada tahun 2017, dan yang terendah adalah 5.273 kasus pada tahun 2016. Selain itu, setidaknya 37 orang telah meninggal karena campak sepanjang tahun 2018 ini.

 

 

Semua negara di Eropa diwajibkan untuk segera menerapkan tindakan yang luas dan sesuai, untuk menghentikan penyebaran penyakit campak ini lebih lanjut. Intervensi kesehatan yang terbaik untuk menekan penyakit campak dimulai dengan imunisasi, dan selama penyakit ini tidak dihilangkan, Eropai gagal memenuhi komitmen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuh negara di Eropa telah mencatat lebih dari 1.000 kasus infeksi campak pada anak dan orang dewasa tahun 2018 ini, yaitu Prancis, Georgia, Yunani, Italia, Rusia, Serbia, dan Ukraina. Ukraina telah menjadi yang paling terdampak dengan lebih dari 23.000 orang terkena campak, dan ini menyumbang lebih dari setengah dari total kasus di Eropa. Kematian terkait campak telah dilaporkan di semua negara ini, dengan Serbia melaporkan jumlah tertinggi, yaitu 14 orang.

 

Menurut penilaian terbaru oleh Komisi Verifikasi Regional (RCV) Eropa untuk Eliminasi Campak dan Rubella, di 43 dari 53 negara Eropa telah terjadi penyebaran campak endemik dan di 42 negara telah terjadi serangan rubella, berdasarkan laporan tahun 2017. Pada saat yang sama, RVC menyatakan keprihatinan tentang pengawasan penyakit yang tidak memadai dan cakupan imunisasi campak yang rendah di beberapa negara. Juga disimpulkan bahwa rantai penularan penyakit campak berlanjut selama lebih dari 12 bulan, di beberapa negara yang telah mengalami endemik penyakit campak.

Bukti kemunduran parsial ini menunjukkan bahwa setiap orang yang tidak kebal, tetap rentan terserang campak di mana pun mereka tinggal. Selain itu, setiap negara harus terus mendorong untuk meningkatkan cakupan dan menutup kesenjangan imunisasi campak, bahkan juga setelah negara mencapai status terputus atau bebas (interrupted or eliminated status) terhadap campak.

Virus campak sangat mudah menular dan menyebar di antara individu yang rentan. Untuk mencegah wabah, setidaknya 95% cakupan imunisasi dengan 2 dosis vaksin yang mengandung campak diperlukan setiap tahun di setiap komunitas. Selain itu, juga upaya untuk menjangkau anak, remaja dan orang dewasa yang belum mendapatkan vaksinasi campak dalam program imunisasi rutin di masa lalu. Sementara cakupan imunisasi dengan 2 dosis vaksin campak meningkat dari 88% anak pada tahun 2016 menjadi 90% pada tahun 2017, tetapi perbedaan besar di tingkat lokal setiap negara masih tetap ada. Beberapa wilayah melaporkan lebih dari 95% cakupan, tetapi lainnya hanya mencapai di bawah 70% .

 

 

Semua negara Eropa yang saat ini menghadapi serangan campak, telah menerapkan langkah strategis, termasuk imunisasi campak rutin dan ulangan yang ditingkatkan. Selain itu, juga peningkatan pengawasan untuk mendeteksi kasus campak baru dengan cepat. Target cakupan imunisasi campak adalah mencapai ambang 95%.

 

 

Pada titik tengah semester ini, Eropa tengah merayakan pencapaian cakupan imunisasi, sambil tidak melupakan siapapun yang masih rentan terserang campak, dan yang membutuhkan perlindungan tambahan. Eropa dapat menghentikan penyakit campak yang mematikan ini, tetapi mereka tidak akan berhasil kecuali setiap orang memainkan peran masing-masing secara penuh. Peran setiap warga Eropa adalah mengimunisasi anak mereka, diri mereka sendiri, pasien mereka, populasi mereka, dan juga untuk mengingatkan orang lain bahwa imunisasi campak mampu menyelamatkan nyawa.

 

 

Di Indonesia campak dinyatakan sebagai wabah atau KLB (kejadian Luar Biasa) apabila terdapat 5 atau lebih kasus klinis dalam waktu 4 minggu berturut-turut, yang terjadi secara mengelompok, dan dibuktikan adanya hubungan epidemiologis. Pada tahun 2016, jumlah KLB campak yang terjadi sebanyak 129 KLB dengan jumlah kasus sebanyak 1.511 kasus. Angka tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2015 dengan 68 KLB dan jumlah kasus sebanyak 831 kasus.

 

 

Menurut Drg. R. Vensya Sitohang, M.Epid, Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen P2P Kemenkes, imunisasi campak di Indonesia diberikan dalam kombinasi dengan rubella (Measles and Rubella atau MR). Pada tahun 2017 sudah dilakukan Kampanye imunisasi MR di Pulau Jawa (6 Provinsi) dan tahun 2018 ini diberikan di luar pulau Jawa (28 provinsi). Khusus untuk Provinsi Papua karena alasan tertentu maka imunisasi MR ditambah dgn imunisasi Polio tetes yang mereka sebut dengan imunisasi MRP (Measles, Rubella dan Polio). Kampanye imunisasi MR ini diberikan pada bayi usia 9 bulan sampai anak dengan usia kurang dari 15 tahun, dilakukan mulai pada 1 Agustus sampai 30 September 2018. Pada bulan Agustus dilakukan di sekolah sedangkan bulan September dilakukan di posyandu, puskesmas dan pelayanan kesehatan lainnya.

 

 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) produk dari SII (Serum Intitute Of India) Untuk Imunisasi, menegaskan bahwa pada saat ini, dibolehkan (mubah). Hal ini disebabkan karena ada kondisi keterpaksaan (dlarurat syar’iyyah), belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci, dan ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya, tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi, dan belum adanya vaksin yang halal. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1439 H atau 20 Agustus 2018 M oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Prof. Dr. H. Hasanuddin AF., MA sebagai Ketua dan DR. H. Asrorun Ni’am Sholeh, MA sebagai Sekretaris.

 

Serangan campak akan terus terjadi sampai setiap anak dan orang dewasa yang rentan, baik di Eropa maupun di Indonesia, telah terlindungi dengan imunisasi. Pelajaran yang sangat inspiratif tentang serangan campak di Eropa ini, mengingatkan kita akan pentingnya imunisasi.

 

Apakah kita sudah diimunisasi campak?

Sekian Yogyakarta, 20 Agustus 2018 *) dokter spesialis anak, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, Lektor FK UKDW, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

 

DELAMANID  UNTUK  MDR-TB

fx. wikan indrarto*)

Penambahan dua jenis obat baru, yaitu bedaquiline dan delamanid, untuk pengobatan kasus TB yang resistan terhadap obat (MDR-TB) telah menjanjikan untuk populasi, di mana tingkat keberhasilan pengobatan tetap rendah secara konsisten.

 

 

Setelah proses persetujuan dipercepat oleh Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat pada bulan Desember 2012 untuk bedaquiline dan persetujuan bersyarat dari European Medicine Agency (EMA) pada bulan Desember 2013 untuk delamanid, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan rekomendasi bersyarat untuk penggunaan kedua obat tersebut, dalam dua dokumen panduan kebijakan sementara, yang diterbitkan masing-masing pada tahun 2013 dan 2014. Meskipun data dari uji klinik fase III belum tersedia, data tambahan tentang keamanan dan efektivitas bedaquiline telah tersedia sejak rekomendasi ini beredar luas. Demikian pula, hasil dari dua penelitian yang menilai farmakokinetik, keamanan, dan tolerabilitas delamanid pada pasien anak dengan MDR-TB juga telah tersedia.

 

 

Pernyataan (Position Statement) WHO tentang penggunaan delamanid dalam pengobatan MDR-TB telah dilakukan sebagai tanggapan terhadap data akhir dari uji klinik fase III, multisenter, acak, double-blind , dan terkontrol plasebo untuk mengevaluasi keamanan dan kemanjuran delamanid (Trial # 242-09-213, selanjutnya disebut sebagai ‘Uji 213’). Data Uji 213 terakhir dirilis pada akhir November 2017 oleh produsen (Otsuka Pharmaceutical, Jepang) kepada WHO dan kepada European Medicines Authority (EMA) sesuai dengan persyaratan dan peraturan internal EMA.

 

 

WHO melakukan kajian (external expert review) yang dilakukan secara cepat terhadap data Uji 213 pada awal Desember 2017, untuk menilai implikasi hasil penelitian pada panduan kebijakan MDR-TB sementara 2014 dan 2016. Namun demikian, data dari penelitian observasional yang sedang berlangsung menggunakan delamanid belum tersedia secara memadai untuk dikaji.

Oleh sebab itu, pada Senin, 15 Januari 2018 di Geneva, Swiss, WHO Global Tuberculosis Programme merilis sebuah ‘Position Statement’ tentang penggunaan delamanid dalam pengobatan MDR-TB. Pernyataan tersebut dikeluarkan pada ‘the 48th UNION World Conference on Lung Health, di Meksiko oleh Otsuka Pharmaceutical. Penelitian pengobatan MDR-TB tersebut adalah yang pertama yang pernah ada, sehingga penyelesaian, laporan dan temuannya sangat ditunggu-tunggu, sebagaimana ditregaskan oleh Dr. Tereza Kasaeva, Direktur Program TB Global. Penelitian tersebut dilakukan dengan standar ilmiah yang tinggi, dipandu oleh protokol penelitian yang luas dan terperinci. Selain itu, dilakukan dengan distribusi geografis yang luas dengan lokasi penelitian di tujuh negara (Estonia, Latvia, Lithuania, Republik Moldova, Peru, Filipina, dan Afrika Selatan).

 

 

Subyek penelitian klinis ini diberikan delamanid atau plasebo selama enam bulan, yang ditambahkan ke dalam rejimen MDR-TB yang telah digunakan. Secara keseluruhan, tingkat penyembuhan dan mortalitas serupa pada subyek uji klinis yang menerima delamanid dan pada mereka yang menerima plasebo dengan rejimen MDR-TB. Tidak ada masalah dalam hal keamanan obat, sehingga memberikan jaminan keamanan delamanid, terhadap banyak obat TB lini kedua lainnya, yang telah digunakan untuk pengobatan TB-MDR.

 

 

WHO merekomendasikan untuk hanya menambahkan delamanid ke rejimen MDR-TB yang lebih lama, ketika terjadi ketidaktoleranan atau resistansi terhadap obat, sehingga membutuhkan perubahan rejimen. Penelitian klinis pada MDR-TB terkenal kompleks dan sulit dilakukan, sebagaimana dijelaskan Dr. Karin Weyer, Koordinator Laboratorium, Diagnostik dan Ketahanan Obat pada Program TB Global. Oleh karena itu semua pihak yang terlibat, terutama pasien MDR-TB yang setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian yang penting dan harus dilanjutkan ini.

Delamanid harus dipertahankan tetap berada di dalam pedoman TB nasional, daftar obat esensial nasional dan opsi pengadaan, meskipun algoritma pengobatan MDR-TB masih perlu direvisi, sesuai dengan hasil penelitian terbaru. WHO saat ini juga melakukan tinjauan yang dipercepat, dari hasil sementara Stage 1 of the Standardised Treatment Regimen of Anti-TB Drugs for Patients with MDR-TB (STREAM), sebuah uji klinik terkontrol fase III lainnya, yang membandingkan rejimen MDR-TB yang lebih pendek yang dirancang sesuai dengan rekomendasi WHO.

 

 

Dengan adanya tinjauan yang dipercepat dari dua uji klinis ini, WHO akan melakukan kajian ekstensif terhadap pedoman kebijakan MDR-TB tahun 2018 ini. Hal ini akan mencakup tinjauan data observasi untuk bedaquiline, delamanid dan rejimen MDR-TB yang lebih pendek, serta penilaian ulang peran obat lini kedua dalam rejimen MDR-TB berdasarkan pada data pasien dan laboratorium terbaru.

 

 

MDR-TB perlu diantisipasi secara paripurna, agar tidak semakin meningkat dan mematikan. Sudahkah kita terlibat?

Sekian Yogyakarta, 15 Agustus 2018 *) dokter spesialis anak, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW, WA : 081227280161,

 

 

HARI  KEMANUSIAAN  SEDUNIA

fx. wikan indrarto*)

 

Setiap tahun pada tanggal 19 Agustus, dirayakan sebagai Hari Kemanusiaan Sedunia (World Humanitarian Day). Komite Palang Merah Internasional (ICRC), Médecins Sans Frontières (MSF), Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) dan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa (UNOG), memberi apresiasi penuh atas peran dan aktivitas yang telah dilakukan oleh para relawan kemanusiaan. Apa yang perlu disadari?

 

 

Keadaan darurat menyebabkan penderitaan luar biasa bagi jutaan orang, biasanya adalah orang termiskin, paling terpinggirkan dan rentan, di berbagai penjuru dunia. Relawan bantuan kemanusiaan, termasuk relawan kesehatan, berusaha untuk memberikan bantuan yang menyelamatkan jiwa para korban dan bahkan juga proses rehabilitasi jangka panjang, kepada masyarakat yang terkena bencana. Relawan bekerja tanpa memandang di mana para korban berada dan tanpa diskriminasi korban berdasarkan kebangsaan, kelompok sosial, agama, jenis kelamin, ras atau faktor lainnya.

 

 

Pada Hari Kemanusiaan Sedunia 2018 dikampanyekan kepada sebanyak mungkin orang, untuk bergabung dengan gerakan #NotATarget. Selain itu, juga menuntut para pemimpin dunia melakukan segala daya untuk melindungi semua warga sipil dan relawan kesehatan dalam konflik bersenjata. “Kesehatan adalah hak asasi manusia yang mendasar, dan serangan bersenjata terhadap relawan kesehatan adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hak itu.” Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO.

 

 

Wabah penyakit, peperangan, bencana alam, dan keadaan darurat lainnya yang terjadi di seluruh dunia, telah mengancam kehidupan dan kesehatan jutaan orang. Di dalam tragedi tersebut, ribuan relawan kemanusiaan telah memberikan bantuan yang tidak ternilai. Tanggal 19 Agustus telah dipilih oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2008, untuk memperingati karya gemilang para relawan kemanusiaan. Alasannya adalah karena pada tanggal tersebut, 22 orang karyawan PBB, termasuk Utusan Khusus Sekjen PBB Tuan Sergio Vieira de Mello, tewas dalam serangan bom bunuh diri pada tahun 2003 di Baghdad, Irak.

 

 

Relawan kemanusiaan sering kali dilupakan jasanya. Pada hal mereka tidak hanya bekerja di tempat paling buruk di dunia, di suhu lingkungan yang ekstrim, seperti panasnya lahar gunung berapi, dinginnya salju, ataupun keringnya udara, tetapi juga terancam oleh penyakit menular, peluru nyasar atau ancaman ganasnya medan di tempat-tempat berbahaya. Di sanalah mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk membantu kaum miskin, pengungsi korban perang atau bencana alam, tanpa memandang apa pun ras, kebangsaan, agama atau aliran politiknya, dengan netralitas yang total.

 

 

Pada tahun 2014 dan 2015, secara global terdapat 594 serangan bersenjata di 19 negara yang sedang menghadapi keadaan darurat. Serangan kepada relawan kesehatan tersebut menyebabkan 959 orang meninggal dan 1.561 orang luka-luka, 63% serangan mengenai fasilitas perawatan kesehatan, 26%  serangan meleset mengenai  relawan kesehatan, dan 62% serangan dengan sengaja ditujukan kepada relawan kesehatan. Data Januari sampai Maret 2017 mencatat terjadinya 88 kali serangan bersenjata, 80 orang relawan kesehatan meninggal dunia dan 81 orang terluka. Sejak tragedi 19 Agustus 2003 di Irak itu, lebih dari 4.000 relawan lainnya telah tewas, terluka, ditahan atau diculik. Angka tersebut berarti rata-rata 300 orang relawan yang merupakan sesama manusia dengan para pengungsi, telah terbunuh, ditahan atau cedera setiap tahun.

 

Penduduk sipil dan pengungsi di zona konflik bersenjata juga terus terbunuh dan menjadi cacat, baik karena tindakan sengaja atau dalam serangan bersenjata sembarangan. Tahun 2017 lalu, PBB mencatat kematian atau cedera lebih dari 26.000 warga sipil, dalam serangan bersenjata di hanya di enam Negara, yaitu Afghanistan, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Irak, Somalia, dan Yaman.

 

 

Di seluruh dunia, konflik bersenjata dan bencana alam memaksa sekitar 65 juta orang mengungsi dari rumah mereka, Selain itu, banyak anak direkrut oleh sekelompok orang bersenjata dan digunakan untuk berperang, bahkan perempuan diperbudak, disalahgunakan dan dipermalukan. Ketika relawan kemanusiaan mengirim bantuan logistik dan relawan medis menyediakan layanan kesehatan bagi mereka yang membutuhkan, justru para relawan itu terlalu sering dijadikan target sasaran tembakan senjata, atau diperlakukan sebagai musuh yang mengancam.

 

 

Hari Kemanusiaan Sedunia 19 Agustus dirancang untuk memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya, bagi para petugas kesehatan dan relawan kemanusiaan yang telah gugur, diculik atau terluka saat mereka bertugas. Selain itu, juga memotivasi panggilan baru untuk generasi relawan penerus dalam gerakan #NotATarget. Pada prinsipnya, hari tersebut adalah momentum perayaan manusia membantu sesamanya (people helping people).

Sudahkah kita secara pribadi ataupun berkelompok, berbuat sesuatu untuk sesama kita?

Sekian Yogyakarta, 20 Agustus 2017 *) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak, Alumnus S3 UGM, pernah menjadi relawan kesehatan saat bencana erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta. WA: 081227280161,

 

HARI   REMAJA   INTERNASIONAL
fx. wikan indrarto*)

 

Pada hari Minggu, 12 Agustus 2018 yang lalu, dirayakan sebagai Hari Remaja Internasional (International Youth Day), dengan tema “ruang aman untuk remaja” (safe spaces for healthy adolescents). Tema ini menekankan kebutuhan guna menciptakan tempat bagi remaja untuk berkembang, mengekspresikan diri, dan merasa nyaman. Ruang aman untuk remaja tersebut dapat bersifat sipil, publik atau digital, asalkan dapat memastikan martabat dan keamanan remaja. Apa yang harus disadari?

 

 

 

 

Sesuai dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 2030, yaitu menciptakan komunitas yang aman dan berkelanjutan bagi para remaja (Tujuan 11), gerakan ini akan berkontribusi untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan umum mereka (Tujuan 3). Selain itu, memastikan bahwa ruang aman ini bersifat inklusif, sehingga akan mampu memberdayakan para remaja untuk berkontribusi pada perdamaian, pembangunan global, dan kohesi sosial (Tujuan 16).

 

Dewasa ini, para remaja di Eropa lebih sehat daripada sebelumnya, meskipun banyak tantangan masih tetap ada. Misalnya, Eropa termasuk wilayah dengan tingkat bunuh diri remaja tertinggi di dunia. Dengan demikian, memastikan ruang aman selama periode perubahan ini, merupakan langkah penting menuju terciptannya pengalaman positif bagi para remaja di Eropa, yang juga akan mampu mendorong terjadinya gaya hidup sehat (healthy lifestyles).

 

 

Sekitar setengah dari semua masalah kesehatan mental di masa dewasa, ternyata memiliki onset selama atau sebelum masa remaja. Penelitian tentang prilaku anak usia sekolah atau ‘Health Behaviour in School-aged Children’ (HBSC), menemukan bahwa kesejahteraan mental menurun saat remaja, membuat periode usia 10-18 tahun ini adalah waktu yang kritis dalam perkembangan kehidupan seseorang. Remaja perempuan cenderung melaporkan tingkat kesehatan yang dirasakan lebih rendah, kepuasan hidup yang lebih rendah, dan keluhan kesehatan yang lebih sering, daripada remaja laki-laki. Sekitar 34% remaja perempuan atau gadis berusia sekitar 15 tahun di seluruh Eropa, merasa gugup atau stres lebih dari sekali seminggu, dibandingkan dengan hanya 19% remaja laki-laki. Pola gender dalam kesehatan dan kesejahteraan remaja dinilai layak untuk dipertimbangkan, ketika merancang ruang aman untuk remaja.

 

 

Faktor fundamental lain yang berkontribusi pada kesehatan mental remaja adalah dukungan teman sebaya. Bagian utama dari sosialisasi teman sebaya selama masa remaja terjadi dalam konteks sekolah, di mana pengalaman positif telah diidentifikasi sebagai faktor perlindungan terhadap banyak keluhan kesehatan. Sebaliknya, faktor yang terkait dengan kesehatan mental yang buruk termasuk ‘bullying’, kurangnya penerimaan oleh teman sebaya, dan kurangnya dukungan dari guru, harus secepatnya dikoreksi.

 

 

Penelitian HBSC menunjukkan bahwa 34% remaja laki-laki berusia sekitar 11 tahun dan 24% remaja laki-laki berusia 15 tahun telah mengalami gangguan, setidaknya sekali dalam beberapa bulan terakhir. Sementara itu, dengan angka yang sedikit lebih rendah terjadi pada remaja perempuan. Ruang untuk berkomunikasi dengan teman sebaya yang bebas dari tekanan dan intimidasi (termasuk cyber-bullying), tentu saja akan memberikan banyak manfaat kesehatan bagi para remaja.

 

 

Komunitas rekan sebaya sebenarnya berfungsi sebagai pendukung penting untuk remaja. Namun demikian, hal tersebut tidak lepas dari tantangan yang tidak ringan. Beberapa penelitian telah menemukan hubungan antara waktu yang dihabiskan dengan teman sebaya dan perilaku berisiko, seperti alkohol, penyalahgunaan obat, dan perilaku seksual berisiko. Bahkan di Eropa sekitar 1 dari 10 remaja laki-laki berusia 15 tahun telah mabuk sejak berusia 13 tahun atau lebih muda. Sekitar 25% remaja berusia 15 tahun telah melakukan hubungan seksual, lebih dari 30% remaja tersebut tidak menggunakan segala bentuk alat kontrasepsi, yang berisiko mengakibatkan penyakit menular seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan.

 

 

Ruang aman untuk remaja tidak hanya harus melindungi mereka dari bahaya, tetapi juga mendorong mereka untuk menjalani gaya hidup aktif, dan membuat pilihan yang sehat. Komunitas yang mencakup aktivitas fisik dan rekreasi yang dirancang khusus untuk kebutuhan remaja, dapat membantu para remaja menghindari perilaku berisiko. Selain itu, mampu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mereka, bahkan mencapai potensi penuh mereka, sehingga bermanfaat bagi remaja itu sendiri, dan masyarakat pada umumnya.

 

Momentum Hari Remaja Internasional (International Youth Day), mengingatkan kita semua agar menciptakan “ruang aman untuk remaja” (safe spaces for healthy adolescents) di sekitar kita.

 

Sudahkah kita berperan bijak?

Yogyakarta, 16 Agustus 2018 *) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Lektor Sekian di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

FHC MENUJU UHC

fx. wikan indrarto*)

Kebijakan Perawatan Kesehatan Gratis atau ‘Free Health Care’ (FHC) dirancang untuk dapat membantu tercapainya cakupan kesehatan semesta atau ‘Universal Health Couverage’ (UHC). Apa yang harus dilakukan?

Pada tahun 2015, PBB mengadopsi 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau ‘Sustainable Development Goals’ (SDG), yang berkomitmen untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya pada tahun 2030. Tujuan ketiga (SDG 3) adalah pembentukan UHC, yaitu memastikan semua orang dapat menggunakan layanan kesehatan yang mereka butuhkan, dengan kualitas yang efektif (sufficient quality to be effective), tanpa menyebabkan kesulitan keuangan. UHC ini mengharuskan setiap negara untuk memperluas jumlah layanan kesehatan yang tercakup, meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan jumlah orang yang dijamin, dan memberikan perlindungan terhadap risiko keuangan.

Pengambilan keputusan terkait kebijakan kesehatan adalah rumit, karena fakta menunjukkan bahwa tidak ada kebijakan kesehatan yang dapat meningkatkan cakupan, kesetaraan, kualitas dan perlindungan risiko keuangan secara bersamaan dan pada tingkat yang sama, di negara manapun. Hal ini memaksa pembuat kebijakan untuk membagi alokasi sumber daya finansial. Kriterianya adalah apakah lebih penting bagi masyarakat untuk mencakup lebih banyak orang, menjamin lebih banyak jenis penyakit, meningkatkan pemerataan layanan, atau meningkatkan perlindungan keuangan. Idealnya, kebijakan untuk membagi alokasi sumber daya finansial yang semakin terbatas, membutuhkan pengetahuan tentang preferensi populasi, sebuah pengetahuan yang mungkin tidak cukup memadai dan data yang sangat mungkin terbatas.

FHC bertujuan untuk mengurangi hambatan keuangan yang dialami seseorang, ketika mengakses layanan kesehatan. Kebijakan FHC menghilangkan biaya pada satu atau lebih titik layanan kesehatan. Meskipun FHC dapat saja untuk semua jenis layanan dokter, tetapi juga mungkin hanya untuk layanan kesehatan primer saja, untuk kelompok populasi tertentu saja, untuk layanan tertentu bagi semua orang, atau untuk layanan tertentu untuk kelompok populasi tertentu, yang biasanya memiliki kerentanan medis atau ekonomi yang sama.

Contoh FHC adalah perawatan antenatal ibu hamil, persalinan yang dibantu petugas kesehatan, operasi caesar, dan layanan kesehatan untuk anak balita atau lansia. Jenis layanan tersebut dipilih, untuk melindungi kelompok warga yang dianggap sangat rentan, dan terutama masyarakat miskin. Kriteria inklusi yang mudah digunakan seperti usia, kehamilan atau area geografis yang sulit, digunakan untuk menentukan apakah seseorang memenuhi syarat untuk mendapatkan FHC. Program ini tidak menggunakan kriteria pendapatan seseorang atau karakteristik fasilitas kesehatan, untuk menentukan apakah seseorang berhak atas penggratisan tersebut.

Dengan memperkenalkan kebijakan FHC, sebenarnya pemerintah secara eksplisit bermaksud untuk membuat kemajuan menuju UHC dalam dua cara. Pertama adalah meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan tertentu, sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat. Kedua adalah meningkatkan penjaminan dan perlindungan keuangan. Namun demikian, secara implisit kebijakan FHC juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, yang dijamin melalui kebijakan ini.

Transparansi dan akuntabilitas adalah aspek kunci, karena orang yang memenuhi syarat wajib memahami bahwa mereka berhak atas kebijakan FHC. Dengan tambahan sedikit sumber daya finansial dalam anggaran kesehatan, sebenarnya memadai untuk mendanai FHC. Hal ini merupakan salah satu cara untuk membuat kemajuan menuju UHC, meskipun terdapat pemanfaatan beberapa jenis layanan atau ‘trade-off’ yang tak terelakkan.

Kebijakan FHC ini mengarah kepada keputusan tentang prioritas jenis layanan kesehatan tertentu atau kelompok populasi khusus. Kebijakan ini membutuhkan keputusan tegas, tentang siapa yang harus menerima perlindungan keuangan dalam FHC, dan dengan demikian secara implisit atau eksplisit, juga menentukan siapa yang tidak akan mendapat manfaat tersebut.

Shrime, Mukhopadhyay dan Alkire (2018) menjelaskan tentang FHC dalam tulisannya yang berjudul ‘Health-system-adapted data envelopment analysis for decision-making in universal health coverage’ dalam ‘Bulletin of the World Health Organization’ 2018;96:393-401. Paling tidak terdapat tiga alat pengambilan keputusan, untuk menentukan nilai atau bobot dari berbagai intervensi layanan kesehatan, baik preventif maupun kuratif.

Analisis amplifikasi data efisiensi biaya layanan kesehatan, digunakan untuk pembobotan beberapa jenis kebijakan, memeringkatnya dari nilai rendah ke tinggi, untuk memprioritaskan pilihan yang ada. Vaksinasi pneumokokus memiliki nilai tertinggi (skor: 2,84) pada saat semua hasil demografi dipertimbangkan, tetapi memiliki nilai terendah dalam analisis efektivitas biaya, yaitu US $ 1.160 per kematian balita yang dapat dicegah. Intervensi terbaik berikutnya adalah pengobatan pneumonia dengan obat antibiotika tunggal per oral, vaksinasi campak, pengobatan diare dengan rehidrasi dan suplemen zinc, serta pengobatan tuberkulosis (skor: 1,79 ± 2,75). Kemudian disusul dengan bantuan proses kelahiran melalui bedah caesar (skor: 1,51).

Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan No 2, 3, dan 5 mengatur penjaminan biaya layanan operasi katarak, bayi baru lahir melalui operasi bedah caesar, dan rehabilitasi medik, yang merupakan layanan dengan pengeluaran biaya yang cukup besar. Ketiganya mungkin saja akan termasuk dalam FHC pada era JKN, untuk menuju UHC di Indonesia.

Sudahkah kita berpikir cerdas?

Sekian Yogyakarta,  16 Agustus 2018 *) dokter spesialis anak, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW WA : 081227280161,

 

 

 

RELAWAN  SAAT BENCANA

fx. wikan indrarto*)

 

Jumlah korban meninggal dunia dalam gempa di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dengan kekuatan 7 pada Skala Richter pada Minggu, 5 Agustus 20178 meningkat terus, bahkan pada hari Senin, 13 Agustus 2018 sudah tercatat sebanyak 436 orang. Selain itu gempa juga menyebabkan 1.353 orang korban luka-luka, dimana 783 orang luka berat dan 570 orang luka ringan. Apa yang sebaiknya kita lakukan?

 

 

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, pada hari Kamis, 9 Agustus 2018 menyatakan pemerintah memang belum membuka pintu masuk bantuan dari pihak asing. Oleh karena itu meskipun banyak pihak yang sudah menawarkan bantuan, namun belum disetujui pemerintah. Meskipun demikian, sebaiknya kita mengetahui bahwa ‘The Global Foreign Medical Teams’ (FMT) telah menetapkan standar minimum dan registrasi untuk relawan kesehatan internasional. Kegiatan yang bertema ‘building a global emergency workforce ready to go’, telah diluncurkan pada Jum’at, 10 April 2015. Sistem ini memungkinkan adanya respon yang lebih efektif dan koordinasi dengan lebih baik, antara negara dan wilayah penyedia dan penerima bantuan relawan kesehatan.

 

 

Dalam gerakan tanggap darurat sebelumnya, termasuk bencana gempa bumi di Haiti dan tsunami Asia Selatan dan Tenggara tahun 2004, beberapa tim relawan kesehatan asing datang ke lokasi, tanpa memberitahu pihak berwenang lokal, termasuk di Indonesia, dan tidak berkoordinasi dengan tim kesehatan internasional lainnya. Meskipun mereka sebenarnya memiliki niat baik, namun kadang para relawan tersebut tidak memiliki pengetahuan yang memadai, keterampilan yang tepat, tidak terbiasa dengan standar sistem internasional, atau membawa peralatan yang tidak pantas, tidak sesuai atau tidak layak dengan kebutuhan kesehatan masyarakat setempat.

 

 

Sistem yang dikembangkan WHO selama masa tanggap darurat sebelumnya adalah untuk bencana wabah Ebola di Afrika Barat, yang melibatkan hampir 60 tim relawan kesehatan asing, yang dikirim oleh 40 organisasi. Negara yang mengirim relawan di 72 pusat pengobatan Ebola di 3 negara di Afrika Barat, meliputi Australia, China, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Denmark, Ethiopia, Perancis, Jerman, Kenya, Korea, Selandia Baru, Nigeria, Norwegia, Rusia, Afrika Selatan, Swedia, Uganda, Inggris dan Amerika Serikat. Perawatan pasien Ebola di berbagai negara ini mengingatkan kita semua, akan perlunya pengetahuan medis yang harus selalu diperbaharui dan peralatan kesehatan yang modern, karena para relawan kesehatan juga memiliki risiko besar tertular wabah atau korban bencana alam susulan.

 

 

Setiap dokter, perawat atau paramedis yang datang dari negara lain atau wilayah lain dalam keadaan darurat medis, wajib datang sebagai sebuah tim relawan. Tim itu harus memiliki kualitas, pelatihan dan peralatan atau perlengkapan yang memadai, sehingga dapat merespon masalah dengan baik, bukan malahan menjadi beban bagi sistem kesehatan nasional atau lokal setempat. Tim harus bekerja secara swasembada, memberikan perawatan kesehatan yang berkualitas dan memenuhi standar minimum yang dapat diterima secara internasional. Tim relawan kesehatan dapat berasal dari instansi pemerintah, RS swasta, LSM, militer dan organisasi nirlaba internasional seperti Palang Merah Internasional atau Bulan Sabit Merah. Relawan wajib terlatih, bekerja sesuai dengan standar minimum internasional, datang dan bekerja secara mandiri, sehingga tidak membebani sistem kesehatan nasional atau lokal setempat.

 

 

Tujuan registrasi tim relawan kesehatan adalah meningkatkan kualitas pelayanan yang disediakan, meningkatkan koordinasi, dan memberikan respon tepat waktu kepada negara atau wilayah yang terkena dampak bencana. Selain itu, juga sebagai forum peningkatan kualitas, dengan mengembangkan standar minimum dan bimbingan praktek terbaik, juga menciptakan sebuah forum untuk interaksi antara penyedia tim dan negara atau wilayah penerima. Dalam hal ini, juga termasuk memungkinkan otoritas negara atau wilayah untuk menginformasikan kepada tim relawan yang datang, tentang standar pelayanan (SOP) dan persyaratan untuk akses ke negara atau wilayah mereka dalam keadaan darurat, misalnya aturan tentang impor obat dan alat kesehatan, pendaftaran dokter, dan lainnya.

 

 

Sejarah tim relawan kesehatan memang berhubungan dengan kasus trauma atau luka  karena bencana alam seperti gempa bumi, dan berfokus pada tindakan operatif bedah. Namun demikian, bencana wabah Ebola di Afrika Barat telah membuktikan bahwa diperlukan juga ketrampilan medis dalam penanggulangan bencana karena wabah penyakit non bedah. Wabah Ebola ini berawal di Guinea pada bulan Desember 2013 dan kemudian menyebar ke Liberia dan Sierra Leone. Relawan kesehatan untuk wabah Ebola ini merupakan kegiatan penyebaran tim terbesar untuk sebuah wabah penyakit, yaitu mencapai 58 tim, bandingkan dengan 151 tim saat terjadi Topan Haiyan di Filipina pada bulan November 2013, dan hampir 300 tim saat terjadi gempa bumi di Haiti Januari 2010.

 

 

Dengan adanya kasus bencana wabah Ebola, persyaratan tim relawan kesehatan untuk tanggap darurat kesehatan menjadi meningkat lebih luas, dari yang dibutuhkan selama ini, yaitu ketrampilan dalam kasus trauma dan bedah. Ke depan, ketrampilan relawan medis juga harus mencakup kemampuan untuk merawat korban penyakit seperti kolera, Shigella dan Ebola, serta tim untuk mendukung masyarakat yang terkena dampak banjir, gempa bumi, konflik bersenjata, dan krisis kemanusiaan berkepanjangan seperti kelaparan.

 

 

Tim relawan bekerja sesuai pedoman dalam ‘Classification and Minimum Standards for Foreign Medical Teams’. Klasifikasi dan standar minimum ini diterbitkan pada pertengahan 2013 yang untuk pertama kalinya digunakan pada November 2013, saat bencana topan Haiyan di Filipina. Kementrian Kesehatan Filipina telah mengkoordinasikan penyebaran 151 tim relawan dengan baik, dan bahkan mampu menemukan sistem dan klasifikasi yang baru, sesuai dengan tujuan pengerahan relawan kesehatan.

 

 

Korban bencana gempa bumi, termasuk di Lombok NTB, rata-rata mengalami luka di bagian kepala dan patah tulang akibat reruntuhan bangunan. Kesulitan para relawan biasanya terkait gempa susulan yang masih sering berlangsung, juga terganggunya sistem dan fasilitas kesehatan setempat. Oleh karena itu, setiap orang diingatkan untuk tergerak menjadi relawan kesehatan yang terkoordinasi baik.

Sudahkah kita siap?

 

Sekian Yogyakarta, 7 Agustus 2018 *) dokter spesialis anak, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW, WA : 081227280161,

 

AUDIT  MEDIS  JKN

fx. wikan indrarto*)

 

Peraturan baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang disebut Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) No 2, 3, dan 5 menjadi perdebatan terkait mutu layanan medis. Permenkes no 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik Rumah Sakit, telah mengatur kegiatan audit medis, untuk menjamin mutu layanan dokter. Apa yang harus dilakukan?

 

 

Audit medis adalah upaya evaluasi secara profesional, terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien, dengan menggunakan rekam medis, yang dilaksanakan oleh profesi medis. Tujuan audit medis adalah tercapainya pelayanan prima di rumah sakit, dengan peningkatan mutu dan standarisasi. Pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini, kegiatan tersebut terkait dengan pasal 37-38 Permenkes 71/2013 tentang Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) yang juga bertugas mengadakan ‘utilization review’ dan audit medis. Pada pasal 17 Permenkes 36/2015 tentang Pencegahan Fraud dalam JKN, dinyatakan bahwa Pengembangan Budaya Pencegahan Kecurangan dalam JKN, dilakukan juga dengan audit medis.

 

 

Ketiga Perdirjampelkes tersebut mengatur penjaminan layanan katarak, bayi baru lahir dengan operasi bedah caesar, dan rehabilitasi medik, yang merupakan layanan dengan pengeluaran biaya yang cukup besar. Operasi katarak mencapai Rp. 2,6 triliun, bayi baru lahir sehat yang ditagihkan secara terpisah dari paket ibunya sekitar Rp. 1,1 triliun dan layanan fisioterapi pada program rehabilitasi medik mencapai Rp. 960 miliar. Angka itu melebihi kasus katastropik, seperti jantung dan gagal ginjal, sehingga ketiga layanan tersebut memiliki batasan baru dalam Perdirjampelkes, yang dapat menghasilkan efisiensi mencapai Rp. 360 miliar.

 

Perdirjampelkes dipandang sebaliknya oleh perwakilan Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) Dr. Johan Arif Martua Maruarar Hutauruk, SpM(K), karena jika operasi katarak dibatasi, maka kualitas pelayanan tindakan dokter akan terganggu. Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Pulungan, mempertanyakan Perdirjampelkes karena resiko kematian bayi akan meningkat, dan hak hidup untuk bayi akan berkurang. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Ilham Oetama Marsis menyoroti pembatasan rehabilitasi medik karena pasien menjadi harus mengeluarkan biaya sendiri, untuk membiayai pengobatannya tersebut.

 

 

Ramke (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0172342, 2017) dalam tulisannya berjudul ‘Effective cataract surgical coverage: an indicator for measuring quality-of-care in the context of universal health coverage’, menjelaskan tentang cara menentukan efektivitas cakupan layanan bedah katarak, yaitu pengukuran ketajaman visual sebelum operasi. Dengan demikian, indikasi operasi katarak berdasarkan pengukuran ketajaman visual sebelum operasi, memang harus ditetapkan dalam kesepakatan. Selain itu, juga dilakukan pengaturan prioritas tindakan operasi, yaitu diutamakan pada pasien katarak yang menuju kebutaan, dengan ketajaman visual minimal 6/18.

 

 

WHO (2015) mengkategorikan negara dengan angka operasi caesar di bawah 10% sebagai “underused,” 10-15% dianggap “adequate”, dan di atas 15% sebagai “overused”. Dr. Marleen Temmerman, Direktur Departemen Kesehatan Reproduksi WHO mengungkapkan, bahwa ketika tingkat operasi caesar meningkat sampai 10%, jumlah kematian ibu dan bayi baru lahir menurun, tetapi ketika tingkatnya di atas 10%, tidak ada bukti pengaruh pada kematian ibu dan bayi baru lahir. Data ini menyoroti peran operasi caesar dalam menyelamatkan kehidupan ibu dan bayi baru lahir. Hasil Riset Kesehatan Dasar 2013 di Indonesia menunjukkan kelahiran dengan operasi caesar sebesar 9,8% dari total 49.603 kelahiran sepanjang tahun 2010 sampai dengan 2013.

 

 

Pada periode dari Januari 2017 sampai Maret 2018, persentase kasus operasi caesar sekitar 45% di RS tipe C, B dan A, tetapi bahkan sampai 67% di RS tipe D, dari total persalinan. Persentase kasus bayi baru lahir sehat yang ditagihkan secara terpisah adalah sebesar 18% dari seluruh kasus persalinan. Dengan demikian, persentase operasi caesar di Indonesia harus dipertahankan tetap ideal. Bagi bayi baru lahir yang sehat, di beberapa wilayah selama ini memang sudah berjalan paket layanan rawat gabung antara bayi dan ibu, sehingga wajar bila penjaminan biaya adalah untuk persalinan ibu saja. Namun demikian, bagi bayi baru lahir dengan kondisi perlu pelayanan khusus, maka penjaminan biaya adalah terpisah dengan ibunya, tidak tergantung dari metode persalinannya.

 

 

Rehabilitasi medik adalah terapi yang dilakukan guna mengembalikan fungsi tubuh yang mengalami masalah dan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi (SpRM)  bertindak sebagai koordinator tim. Saat ini pelayanan rehabilitasi medik yang dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan adalah 2 kali seminggu (8 kali sebulan), sesuai dengan kemampuan finansial BPJS Kesehatan.

 

 

PB IDI pantas mendorong segenap dokter dalam Komite Medik di semua RS, untuk melakukan audit medis dengan tujuan yang lebih spesifik, yaitu untuk menekan terjadinya ‘overdiagnosis’ dan ‘overused’ layanan dokter. Selama ini, proses audit medis di RS dalam satu tahun, hanya dilakukan untuk minimal 3 kasus penting, atau atas para pasien yang meninggal, tetapi rasanya belum pernah dilakukan audit medis dari sudut pandang program layanan yang lebih luas.

 

Program Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (P2KB) untuk segenap dokter di Indonesia, sudah berlangsung dengan sangat baik dalam koordinasi PB IDI, sehingga rasanya dapat ditiru untuk penyelenggaraan audit medis atas layanan dokter. Audit medis yang terkoordinasi secara baik oleh PB IDI seperti ini sangat diperlukan, tidak hanya atas 3 jenis layanan dokter di atas, karena pola penjaminan biaya layanan pasien pada era JKN telah berubah, yaitu sekarang bersifat prospektif.

 

 

Tentu harus ada kesadaran dan kesepahaman semua pihak, untuk keberlanjutan program JKN, terkait sumberdaya finansial yang semakin terbatas. Proses audit medis harus jauh dari sisi “menang-kalah” atau “untung-rugi” antar pihak, karena pada dasarnya yang kita kelola adalah mutu layanan medis dan uang negara, bukan uang korporasi.

Sudahkah kita berpikir cerdas?

 

Sekian Yogyakarta,  13 Agustus 2018 *) dokter spesialis anak, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW WA : 081227280161,