BATUK  PADA  ANAK  DALAM  ERA  JKN
fx. wikan indrarto*)

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sesuai UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Pengelolaan medis pada anak dengan keluhan batuk tentu harus mengikuti regulasi BPJS Kesehatan. Apa yang harus disiasati?

Tujuan program JKN adalah tercapainya UHC (Universal Health Coverage), yaitu sebuah kondisi di mana setiap orang dapat menerima layanan kesehatan yang mereka butuhkan, tanpa mengalami kesulitan dalam bidang keuangan. Peserta Program JKN pada 1 Juli 2018 telah mencapai 199.133.927 orang atau 79,6% dari seluruh warga negara Indonesia. Semua peserta JKN dilayani di 27.330 Fasilitas Kesehatan (faskes) provider JKN. Hasil survei PT. Frontier Consulting Grup di tahun 2017 angka kepuasan peserta JKN mencapai 79,5%, sementara indeks kepuasan faskes secara total 75,7%. Dengan demikian, program JKN terbukti sudah dirasakan manfaatnya oleh lebih banyak warga, sehingga layak diteruskan dengan terus menerus disempurnakan.

Permenkes 5/2014 tentang Panduan Praktik Klinik di Faskes Tingkat Pertama (FKTP), berisi panduan diagnostik dan penatalaksanaan berbagai penyakit, yang di dalamnya terdapat aturan kapan harus dirujuk ke tingkat lanjutan. Terdapat 155 penyakit yang pembiayaannya dapat ditanggung BPJS dan wajib ditangani di FKTP sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI). SKDI diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia di Jakarta tahun 2012. Pada Sistem Respirasi dalam SKDI, terdapat 46 jenis penyakit dan 9 penyakit di antaranya memiliki bobot tingkat kemampuan 4. Dalam hal ini, Tingkat Kemampuan 4 berarti dokter berkompeten untuk mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas, tanpa harus merujuk pasien ke RS. Ke 9 penyakit tersebut adalah Influenza, Pertusis, Faringitis, Tonsilitis, Laringitis, Asma bronkial, Bronkitis akut, Pneumonia, bronkopneumonia dan Tuberkulosis paru tanpa komplikasi. Keluhan batuk pada anak umumnya merupakan kasus yang harus dilayani secara tuntas di FKTP dan tidak boleh dirujuk ke FKTL atau RS.

 

Menurut Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013, Permenkes Nomor 71 tahun 2013 dan Surat Edaran Nomor HK/MENKES/31/I/2014, disebutkan bahwa cakupan pelayanan rujukan segera ke UGD RS yang dapat dijamin, adalah sesuai dengan kriteria gawat darurat. Dari 16 penyakit yang masuk Kriteria Gawat Darurat Bagian Pediatri, tidak satupun yang terkait dengan keluhan batuk. Sebaliknya, dari 15 Kriteria Gawat Darurat Bagian Paru, terdapat 3 penyakit yang dapat terjadi dengan keluhan adanya batuk pada anak, yaitu asma bronkiale sedang atau parah, pneumonia sepsis, dan status asmatikus. Layanan di UGD untuk batuk pada anak di luar itu, tidak ada penjaminan biaya layanan.

 

 

Pengelolaan pasien anak yang dirawat inap di RS, mengacu pada PMK Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, berisi tarif INA CBGs. Pada Regional 1 Rumah Sakit D Pemerintah Rawat Inap, pasien anak dengan keluhan batuk yang terdiagnosis Peradangan Dan Infeksi Pernafasan derajad sedang dengan kode J‐4‐15‐II kelas 2, memiliki tarif Rp. 4.787.600. Bronkitis, laringitis dan lainnya termasuk dalam kode ini. Untuk diagnosis Simple Pneumonia & Whooping Cough derajad sedang dengan kode J‐4‐16‐I, kelas 2 memiliki tarif Rp. 5.605.700. Asthma & Bronkiolitis derajad sedang kode J‐4‐18‐II kelas 2 bertarif Rp. 3.380.000, dan Penyakit Paru Interstitial derajad sedang kode J‐4‐19‐I, kelas 2 bertarif Rp. 4.809.700, termasuk pneumoconiosis (penimbunan debu di dalam jaringan paru) dan asbestosis (peradangan paru karena material asbes). Besaran tarif tersebut hendaknya dijadikan salah satu pertimbangan oleh para dokter di RS, dalam pengelolaan pasien anak dengan keluhan batuk.

BPJS Kesehatan telah mewajibkan menggunakan sistem rujukan ‘online’ per 1 September 2018. Sistem rujukan ‘online’ ini ditampung dalam aplikasi bernama ‘Primary Care’ BPJS Kesehatan di laman pcare.bpjs-kesehatan.go.id. P-Care adalah aplikasi yang digunakan oleh petugas atau dokter FKTP untuk pengecekan data peserta dan RS tujuan rujukan, termasuk jadwal praktek masing-masing dokter di RS. Selain penggunaan aplikasi online, sistem ini juga membuat sistem rujukan berjenjang yang mengunci. Sebagai contoh, FKTP diatur lebih dulu merujuk pasien ke FKTRL atau RS tipe D atau C. Jika kapasitas layanan RS sudah mencapai 80 persen, barulah FKTP dapat merujuk pasien ke RS tipe B atau A.

Pasien anak dengan keluhan batuk dapat dirujuk ke poliklinik, bukan UGD RS, kepada dokter spesialis anak ataupun dokter spesialis anak konsultan respirologi, sebagai dokter sub spesialis menggunakan aplikasi p-care. Penjaminan biaya di RS harus sesuai dengan PMK 64 tahun 2016, yaitu tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Semua pasien rawat jalan memiliki tarif Rp. 195.000. Pada PMK 52 tahun 2016 tentang hal yang sama, pada Pasal 25 ayat 1 menyebutkan bahwa besaran tarif pelayanan rawat jalan eksekutif, paling banyak meningkat sebesar Rp. 250.000 untuk setiap episode rawat jalan. Namun demikian, kalau ada tindakan atau prosedur yang diberikan kepada pasien anak yang batuk, akan memiliki tarif yang berbeda (‘top up’ ataupun ‘top down’). Sebagai contoh adalah Tarif INA-CBG 2016 Regional 1 Rumah Sakit D Pemerintah Rawat Jalan, Prosedur Terapi Saluran Pernafasan dengan kode J-3-13-0, memiliki tarif top up Rp. 307.500. Dalam hal ini termasuk terapi inhalasi menggunakan berbagai alat. Prosedur Uji Fungsi Paru dengan kode 9 J-3-16-0 memiliki tarif ‘top up’ Rp. 433.800, tetapi prosedur Rongent (Plain Film) dengan kode Q-5-14-0, justru memiliki tarif ‘top down’ Rp. 101.100. Besaran tarif tersebut hendaknya dijadikan salah satu pertimbangan oleh para dokter di RS, dalam pengelolaan pasien anak dengan keluhan batuk.

Perlu juga diingat adanya Program Rujuk Balik (PRB) untuk peningkatan kualitas layanan terdapat 9 (sembilan) macam penyakit kronis, yaitu: Diabetes mellitus, Hipertensi, Jantung, Asma, Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK), Epilepsi, Skizofrenia, Stroke, dan Systemic Lupus Erytematosus (SLE). Penerapan PRB pada era JKN bertujuan untuk meningkatkan rasio kontak antara peserta dengan FKTP, sehingga dokter di FKTP dapat memantau kondisi penyakit peserta JKN. Dengan demikian, pasien anak dengan keluhan batuk karena asma, diwajibkan mengikuti PRB setelah 3 bulan stabil dalam pengelolaan dokter di RS. Obat rumatan untuk anak dengan batuk karena asma yang sudah stabil, akan disiapkan di apotek yang bekerjsama dengan BPJS Kesehatan, bukan lagi di RS.

Menjadi tanggung jawab kita bersama, agar program JKN terus berkelanjutan dan semakin dirasa manfaatnya oleh seluruh warga Indonesia, termasuk semua anak dengan keluhan batuk. Untuk itu, dalam keterbatasan sumberdaya finansial, kita semua wajib mencermati ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi selisih bayar negatif ataupun gagal klaim yang merugikan RS, sehingga UHC dapat tercapai sesuai target, yaitu sebelum 1 Januari 2019.

Sudahkah kita siap?

Sekian Yogyakarta, 10 Oktober 2018 *) dokter spesialis anak, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW WA : 081227280161

HARI PANGAN SEDUNIA 2018

fx. wikan indrarto*)

Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) diadakan setiap tahun pada tanggal 16 Oktober, tanggal ketika Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) didirikan pada tahun 1945. Apa yang perlu kita lakukan?

Tema internasional HPS 2018 “Our Actions are Our Future”, sedangkan tema nasionalnya ialah “Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Rawa Lebak dan Pasang Surut Menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2018”. Semangatnya sama, yaitu untuk memerangi kelaparan. Kelaparan telah meningkat selama tiga tahun terakhir, kembali ke tingkat pada satu dekade sebelum ini. Pembalikan ini adalah peringatan yang jelas bahwa lebih banyak hal yang harus segera dilakukan, jika Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) Bebas Lapar (Zero Hunger) ingin tercapai pada tahun 2030. Situasi semakin memburuk di Amerika Selatan dan sebagian besar wilayah Afrika, sementara tren penurunan pada kekurangan makanan di Asia, terutama Indonesia, tampaknya melambat secara signifikan.

Tanda mengkhawatirkan adanya peningkatan rawan pangan dan tingginya kejadian kurang gizi, adalah peringatan yang jelas bahwa ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, untuk memastikan bahwa ‘leave no one behind’ (tidak meninggalkan siapa pun di belakang), saat menuju pencapaian sasaran SDG pada ketahanan pangan dan perbaikan gizi. Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD), Dana Anak-Anak PBB (UNICEF), Program Pangan Dunia (WFP) dan Sekjen WHO, dalam kata pengantar bersama pada laporan tersebut. Ditegaskan juga bahwa variabilitas iklim mempengaruhi pola curah hujan dan musim pertanian. Selain itu, perubahan iklim yang ekstrem seperti kekeringan dan banjir, merupakan salah satu pendorong utama di balik meningkatnya kelaparan, bersama dengan konflik bersenjata dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Perubahan iklim telah merusak produksi tanaman utama seperti gandum, beras dan jagung di daerah tropis dan subtropis dan ini diperkirakan akan memburuk, ketika suhu lingkungan meningkat lebih ekstrim. Laporan tersebut menunjukkan bahwa prevalensi dan jumlah orang yang kekurangan gizi cenderung lebih tinggi, di negara yang terkena perubahan iklim ekstrem. Kekurangan gizi lebih tinggi lagi, ketika paparan iklim ekstrem diperparah oleh proporsi penduduk tergantung pada sistem pertanian yang tinggi, sangat sensitif terhadap curah hujan, dan variabilitas suhu. Anomali suhu atas lahan pertanian global terus menerus lebih tinggi, daripada rata-rata sepanjang tahun 2011-2016, yang menyebabkan lebih seringnya cuaca panas yang ekstrim dalam lima tahun terakhir. Sifat musim hujan juga berubah, baik akhir ataupun awal musim hujan, dan distribusi curah hujan juga tidak merata dalam satu musim. Hal ini berlanjut menjadi kegagalan produksi pertanian, yang berkontribusi pada kekurangan ketersediaan pangan, kenaikan harga makanan, dan penurunan pendapatan, sehingga mengurangi akses warga masyarakat kepada makanan.

Data rinci menunjukkan bahwa jumlah orang lapar di dunia pada tahun 2017 adalah 821 juta atau 1 dari setiap 9 orang, di Asia 515 juta, di Afrika 256,5 juta dan di Amerika Latin dan Karibia 39 juta. Anak balita yang terkena stunting (pendek) 150,8 juta (22,2%) dan wasting (kurus) 50,5 juta (7,5%). Sebaliknya, anak balita yang kelebihan berat badan 38,3 juta (5,6%) dan orang dewasa yang mengalami obesitas 672 juta (13% atau 1 dari 8 orang dewasa). Persentase wanita usia subur dengan anemia 32,8%, persentase bayi berusia di bawah 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif 40,7%.

Negara wajib menerapkan dan meningkatkan intervensi yang ditujukan untuk menjamin akses ke makanan bergizi. Selain itu, negara juga wajib memutus siklus gizi buruk antar generasi. Kebijakan negara harus memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang paling rentan terhadap konsekuensi berbahaya dari akses pangan yang buruk, yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, gadis, dan wanita usia subur. Pada saat yang sama, perubahan berkelanjutan harus dilakukan terhadap sektor pertanian dan sistem pangan, agar dapat menyediakan makanan yang aman dan berkualitas tinggi untuk semua warga.

Rangkaian pelaksanaan HPS 2018 di Indonesia berlangsung pada 18-21 Oktober 2018 di Kalimantan Selatan (Kalsel). Menurut rencananya, HPS 2018 akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo dan kegiatan ini akan memberikan dampak yang signifikan bagi Kalsel. Hal ini disebabkan karena Kalsel memiliki banyak lahan ‘tidur’ yang belum termanfaatkan. Jika lahan tidur itu tidak dimanfaatkan, maka dapat berpotensi menimbulkan masalah baru, salah satunya kebakaran hutan dan lahan. Dengan adanya HPS, lahan-lahan ‘tidur’ tersebut akan diubah menjadi lahan pertanian atau lahan produktif.

Bahkan Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor mengatakan peringatan HPS ke 38 yang digelar di Kalimantan Selatan bak membangun raksasa tidur. Bagaimana tidak, Kalsel merupakan satu dari banyak daerah yang memiliki lahan rawa lebak cukup luas. Dari sebelumnya tidak terkelola, kini dengan adanya program pemerintah pusat atau HPS ke 38 tersebut, memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap Kalsel terutama Kabupaten Batola. Kabupaten Barito Kuala (Batola) dengan ibu kota Marabahan memiliki luas wilayah 3.284 km² dan berpenduduk sebanyak 276.066 jiwa. Kalsel bertekad meraih kembali gelar ‘Lumbung Padi’, yang mendukung penuh tidak hanya sebagai swasembada pangan nasional, melainkan bila perlu dunia.

Terdapat tiga faktor penting yang berada di balik peningkatan kelaparan global, yaitu konflik bersenjata, perubahan iklim dan perlambatan ekonomi. Momentum Hari Pangan Sedunia 2018 mengingatkan pentingnya tindakan pencegahan atas ketiganya, bersama dengan mengoptimalikan lahan rawa lebak dan pasang surut, agar swasembada pangan dapat diwujudkan dan kelaparan global dapat dihentikan, sehingga warga dunia menjadi lebih sehat.

Apakah kita sudah berperan?

Sekian Yogyakarta, 16 Oktober 2018 *) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW, WA: 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com

 

BEBAS   KOLERA

fx. wikan indrarto*)

 

Pada Jumat, 5 Oktober 2018 lebih dari 306.000 orang di Yaman, termasuk lebih dari 164.000 anak, divaksinasi menggunakan ‘Oral Cholera Vaccine’ (OCV), sebagai bagian dari kampanye bersama oleh WHO-UNICEF. Upaya vaksinasi enam hari, yang dilakukan oleh 3.000 petugas kesehatan di tiga distrik di Hudaydah dan Ibb, dimungkinkan karena adanya gencatan senjata sementara, yang disebut sebagai ‘Days of Tranquility’, dan disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat konflik. Apa yang penting?

 

“Keberhasilan kampanye vaksinasi kolera ini menunjukkan apa yang dapat kita raih bersama, untuk anak-anak dan keluarga di Yaman, ketika pertempuran berhenti dan akses kemanusiaan terbuka,” kata Direktur Eksekutif UNICEF Henrietta Fore. Namun demikian, sebenarnya hanya resolusi politik yang komprehensif yang mengatasi konflik tersebut, yang dapat menjamin kesejahteraan anak di seluruh negeri dalam jangka panjang.

 

 

“Tidak dapat diterima, adanya anak yang meninggal karena kolera, sebuah penyakit yang dapat dicegah,” kata Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Kita bersyukur atas jeda dalam pertempuran, yang memungkinkan para petugas kesehatan untuk menyelesaikan kampanye vaksinasi kolera. Vaksinasi adalah salah satu, dari banyak layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh banyak orang. Namun demikian, sebenarnya hanya perdamaianlah satu-satunya jalan menuju kesehatan yang sejati.

 

 

Kolera merupakan penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi usus oleh bakteri Vibrio cholerae. Sejak April 2017, ada lebih dari 1,2 juta kasus kolera dan 2.515 kematian di Yaman dan merupakan salah satu wabah terburuk dalam sejarah manusia. Karena Yaman berbatasan dengan Arab Saudi, perlu diwaspadai kemungkinan penyebaran dan penularan penyakit kolera pada jamaah haji, khususnya jemaah haji Indonesia. Demikian pesan Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, SpM(K), yang ditujukan secara khusus bagi para jemaah haji di Tanah Air yang tengah bersiap menunggu keberangkatan, pada hari Minggu, 23 Juli 2018. Di Indonesia, diare masih ditemukan, tetapi kolera sudah sangat jarang ditemukan. Pada tahun 1820, lebih dari 100 ribu orang meninggal di pulau Jawa karena kolera dan terakhir dilaporkan pada tahun 1961, terjadi pandemi kolera di Pulau Sulawesi.

 

 

UNICEF dan WHO menyerukan kepada pihak-pihak yang bertikai di Yaman, untuk mematuhi kewajiban hukum dengan menghentikan serangan terhadap infrastruktur sipil dan menjamin akses yang aman, tanpa syarat, dan berkelanjutan untuk semua anak yang membutuhkan layanan kesehatan. Gencatan senjata tersebut adalah langkah positif untuk memberikan ruang bagi relawan kemanusiaan, dalam menjangkau anak yang rentan, dan untuk membantu mereka bertahan dari salah satu krisis kemanusiaan yang paling kejam di dunia.

 

 

 

 

Penyakit kolera masih secara teratur mempengaruhi 47 negara di seluruh dunia. Pada hal kolera dapat dicegah, dengan memperbaiki akses ke air bersih dan sanitasi. Setiap tahun diperkirakan 2,9 juta orang di seluruh dunia mengidap kolera dan 95.000 orang meninggal karena penyakit tersebut. Perubahan iklim, urbanisasi, dan globalisasi adalah semua faktor yang berkontribusi untuk terus meningkatkan risiko kolera.

 

 

Kolera secara inheren terkait dengan pasokan air dan menyebar ketika orang mengkonsumsi makanan atau air yang terkontaminasi. Kolera adalah penyakit ketidakadilan. Peta kemiskinan dunia sama dengan peta kolera, karena kolera mengenai masyarakat yang sudah terbebani oleh konflik bersenjata, kurangnya infrastruktur, sistem kesehatan yang buruk, kurang gizi, dan orang yang tidak memiliki akses ke air minum yang aman.

 

 

Di Afrika sendiri 40 hingga 80 juta orang tinggal di kolera “hotspot”, daerah yang sangat endemik di mana wabah penyakit terjadi dari tahun ke tahun. Dari Januari hingga Agustus 2017, lebih dari 60.000 kasus dugaan kolera telah dilaporkan di Somalia dengan penyakit yang menewaskan lebih dari 800 jiwa. Somalia, dari 3 hingga 25 Mei 2017, lebih dari 800.000 orang divaksinasi terhadap penyakit di Jowhar dan Baidoa, daerah yang terkena dampak paling parah. Di Nigeria timur laut, kampanye vaksinasi kolera pada bulan September 2018, menargetkan 900.000 orang. Sejauh ini pada tahun 2017 lebih dari 1,5 juta dosis OCV diberikan untuk membantu melindungi orang-orang dari penyakit ini dalam 2 kampanye terpisah di Sudan Selatan.

 

 

OCV adalah alat tambahan yang berguna untuk mencegah dan merespon kolera dan penggunaannya telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir di banyak negara. Hingga September 2017, lebih dari 13,9 juta dosis vaksin telah digunakan dalam kampanye vaksinasi darurat. Kampanye telah dilaksanakan untuk mencegah terjadinya wabah kolera, di daerah-daerah yang sangat endemik. Vaksin ini juga efektif untuk menghentikan penyebaran wabah yang sedang berlangsung.

 

 

Pada akhir tahun 2018 ini, masih ada lebih dari 2 miliar orang di seluruh dunia, yang meminum air dari sumber yang terkontaminasi dengan feses, yang dapat membawa bakteri kolera. Namun bantuan air dan sanitasi global telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, turun dari US $ 10,4 miliar pada tahun 2012 menjadi US $ 8,4 miliar pada tahun 2015. Untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030, yaitu air bersih dan sanitasi untuk semua, investasi perlu 3 kali lipat dibandingkan hari ini.

 

 

Gugus Tugas Global Kolera menyatukan para mitra yang bekerja untuk memerangi kolera, termasuk WHO, WaterAid, Gavi (Global Alliance for Vaccine and Immunization), Federasi Internasional Palang Merah, UNICEF, serta Bill dan Melinda Gates Foundation (BMGF). Gugug tugas ini bertujuan untuk menurunkan kematian global akibat penyakit kolera, hingga 90% pada tahun 2030.

Sudahkah kita turut membantu?

Sekian Yogyakarta, 10 Oktober 2018 *) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Lektor FK UKDW Yogyakarta, WA: 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com

DOKTER 4.0

fx. wikan indrarto*)

Layanan dokter di Indonesia saat ini menggunakan sistem yang baru. Pada era JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), layanan dokter mengalami perubahan yang hampir drastis. Apa yang mengalami revolusi?

Konsep revolusi industri 4.0 pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab (80 tahun). Teknisi dan ekonom terkenal asal Ravensburg Jerman itu menulis dalam bukunya, ‘The Fourth Industrial Revolution,’ tentang sebuah konsep yang telah mengubah hidup dan kerja manusia. Sekarang kita telah masuk zaman revolusi industri ke 4 atau sering disebut 4.0, yang ditandai dengan sistem ‘cyber-physical’, karena industri mulai menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin dan data. Presien Joko Widodo melihat peluang ini dan memprogram agar era ini menyumbang penciptaan lapangan kerja lebih banyak, serta investasi baru yang berbasis teknologi, sehingga dibentuklah ‘roadmap’ dengan nama ‘Making Indonesia 4.0’.

Sistem pembiayaan kesehatan (Health Payment System) yang disampaikan dalam ‘World Health Report’ 2010 adalah reformasi pembiayaan kesehatan secara nasional, untuk terciptanya cakupan kesehatan semesta atau ‘Universal Health Coverage’ (UHC). UHC didasarkan pada prinsip bahwa semua anggota masyarakat harus dapat menerima layanan kesehatan berkualitas yang mereka butuhkan, tanpa mengalami kesulitan keuangan. Di Indonesia proses ini dimulai pada 1 Januari 2014 dan BPJS Kesehatan telah mewajibkan menggunakan sistem rujukan ‘online’ mulai 1 September 2018, menggunakan aplikasi bernama Primary Care (p-care). Selain penggunaan aplikasi ‘online’, sistem ini juga berisi sistem rujukan berjenjang virtual yang terkunci. Sesuai UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS, layanan dokter saat ini tentu harus mengikuti regulasi BPJS Kesehatan, yang merupakan bagian dari ‘Exponential Medicine,’ yaitu teknologi aplikasi untuk layanan dokter.

Lima jenis teknologi utama pada sistem industri 4.0, adalah ‘Internet of Things’, ‘Artificial Intelligence’, ‘Human–Machine Interface’, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi ‘3D Printing’. Layanan dokter era JKN ini sudah menggunakan ‘Internet of Things’, yaitu adanya konektivitas manusia dan data. Selain itu, layanan dokter lainnya yang harus juga dikuasai adalah penggunaan teknologi ‘Human–Machine Interface’, misalnya menggunakan ResearchKit®, sebuah menu terbuka (open-source platform) produksi Apple, yang memungkinkan para dokter mengambil data pasien melalui HP (mobile apps). Alat ini akan mampu mendeteksi gangguan emosi, mendiagnosis autisme, asma, memprediksi serangan epilepsi, dan memetakan pertumbuhan sel ganas mole untuk kanker kulit melanoma, yang nmemudahkan dokter saat memberikan layanan.

Selain itu, pria sekarang dapat menguji kesuburan sperma mereka dengan akurasi 98%, hanya menggunakan kamera HP dan perangkat mikofluida yang murah seharga kurang dari $ 5. Aplikasi serupa telah dikembangkan untuk menilai nutrisi mikronutrien pada darah pasien dan mengidentifikasi penyakit menular, seperti schistosomiasis, dengan lampiran gambar 3D yang didesain untuk mendeteksi mutasi DNA. Silicon Valley juga memunculkan butik kacamata ‘Warby Parker’ untuk mengurangi peran dokter spesialis mata pada pemeriksaan ketajaman penglihatan atau visus, bahkan akan menghasilkan resep kacamata dalam 24 jam.

Teknologi lainnya adalah “tricorder medis”, yang bahkan hampir setiap orang akan memiliki teknologi ini dalam genggaman. Hanya dengan menempelkannya pada dahi, pasien dapat mengukur suhu, detak jantung, saturasi oksigen, dan tekanan darah dengan alat tersebut. Pasein di rumah akan mampu memberikan data dengan meng-upload melalui HP kepada dokter. Untuk pasien dengan penyakit jantung, juga telah tersedia perangkat pintar Band-Aids®, yang akan mengirimkan informasi ‘real-time’ data EKG, suhu, denyut jantung, tingkat stres, atau kalori yang terbakar melalui Web atau sambungan internet kepada dokter yang merawatnya. Juga telah tersedia aplikasi CellScope®, untuk melakukan pemeriksaan lobang telinga secara virtual, sehingga pasien tidak perlu kembali ke ruang praktek dokter, untuk tindak lanjut keluhan telinga.

Raksasa teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial intelligence atau AI) terdepan, seperti IBM, juga mengembangkan perangkat lunak yang dimaksudkan untuk membantu ahli radiologi dalam mendeteksi kanker paru-paru pada pemindaian CT. Jurnal Nature 2016 melaporkan bahwa AI mampu mengidentifikasi lesi kanker kulit dengan tingkat kompetensi yang sama dengan dokter spesialis kulit atau ahli dermatologi yang telah terlatih sekalipun. Selain itu, teknologi ini menunjukkan spesifisitas yang sangat luar biasa, untuk mendeteksi retinopati diabetes pada pemindaian retina mata. Retinopati diabetik adalah penyebab paling umum kehilangan penglihatan bagi mereka yang menderita diabetes. Diagnosis penyakit ini biasanya dilakukan melalui pemeriksaan mata selama 2 jam, yang juga memerlukan kamera khusus untuk mengambil foto retina. Juga ‘Eyeagnosis’ buatan Kavya Kopparapu (16 tahun dari India) adalah aplikasi HP dengan ‘simple 3D-printed lens’ yang dapat mengenali penyakit retinopati diabetik, membuat diagnosis akurat, dan telah dipresentasikan pada konferensi Artificial Intelligence O’Reilly di New York pada bulan Juni 2017 lalu.

Selain itu, juga ada teknologi nano (nanomedicine) berupa penggunaan material nano, baik untuk tahap diagnostik ataupun terapi oleh dokter. Untuk tahap diagnosis, kemampuan material nano untuk berinteraksi pada sel tertentu akan mampu tervisualisasi untuk mendiagnosis penyakit organ. Zat pewarna (dye) dapat dibuat bereaksi dengan sel penyakit seperti sel kanker, yang kemudian menghasilkan perpendaran (fluoresensi) untuk memudahkan diagnsosis dini. Untuk tahap terapi, partikel nano dapat menghancurkan sel kanker, bakteri TB di ujung apek paru-paru, atau bahkan memperkuat tubuh manusia. Fungsi penghantaran obat (drug delivery) menjadi lebih baik karena material nano mampu dimodifikasi dan diatur untuk melepaskan zat aktif obat, ketika menyentuh benda tertentu, seperti sel kanker. Selain itu, juga mampu melewati saluran khusus pada lapisan kulit dengan diameter 0,4-36 nanometer, sebagai jalur untuk penetrasi obat. Hal ini diperlukan agar dokter dapat meresepkan obat cukup hanya dengan dosis kecil, sehingga tidak akan menimbulkan efek samping berlebih.

Pada era dokter 4.0 ini definisi konsultasi dokter, kunjungan medis atau visite dokter dengan demikian perlu juga dirumuskan ulang, karena berbeda dengan layanan dokter secara konvensional. Meskipun masih banyak dokter yang enggan (reluctant) untuk melakukan kunjungan medis virtual, tetapi sebuah perusahaan asuransi kesehatan yang besar di USA, telah berani menjamin pembiayaan untuk maksimal 20 juta kunjungan medis virtual menggunakan video, untuk semua nasabahnya sepanjang tahun 2016. Keengganan dokter sering terjadi karena terkait kesulitan dalam proses tagihan finansial. Sebagai pasien, kunjungan virtual tentu lebih mudah, tetapi cukup banyak yang kawatir tentang rahasia kedokteran dan privasi sesuai standar HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act). Kemajuan teknologi digital jauh lebih cepat daripada aspek hukum, pengaturan, atau pembayaran.

Teknologi kedokteran digital telah tersedia dan siap digunakan, sehingga sekarang diperlukan definisi ulang (reshape) hubungan dokter era revolusi layanan seri 4 dengan pasien. Oleh sebab itu, sebaiknya para dokter mengadvokasi IDI sebagai organisasi profesi para dokter, pemerintah, penjamin biaya pasien seperti BPJS Kesehatan, dan kelompok lain untuk memulai penggunaan teknologi digital ini.

Sudahkah kita siap menjadi dokter dalam ‘Making Indonesia 4.0’ ?

Sekian Yogyakarta, 12 Oktober 2018 *) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

 

PENYAKIT   TROPIS

fx. wikan indrarto*)

 

Pada hari Rabu, 3 Oktober 2018 WHO mempublikasikan data bahwa pada tahun 2017 lebih dari 1 miliar orang telah menerima obat pencegahan atau kemoterapi preventif, untuk setidaknya satu dari lima penyakit tropis terabaikan atau ‘Neglected Tropical Diseases’ (NTD). Apa yang perlu disadari?

 

 

NTD meliputi penyakit kaki gajah (filariasis limfatik), buta sungai (onchocerciasis), kecacingan (helminthiases), infeksi mata (trachoma) dan demam keong (schistosomiasis). Pada tahun 2017, terdapat 1 miliar 55 juta orang di seluruh dunia telah dirawat untuk setidaknya satu dari lima NTD. Untuk pengobatan pencegahan beberapa penyakit NTD tersebut, lebih dari satu tablet diperlukan sesuai dengan usia.

 

 

Filariasis adalah infeksi yang disebabkan oleh cacing filaria. Di Indonesia, penyakit ini lebih dikenal dengan istilah kaki gajah atau elefantiasis. Onchocerciasis adalah infeksi cacing gelang Onchocerca volvulus. Infeksi ini ditularkan melalui gigitan blackflies (lalat hitam dari keluarga Simuliidae yang hidup di sungai). Lalat tersebut menggigit orang yang terinfeksi dan membawa prelarva cacing yang disebut microfilarie sampai ke mata dan dapat menyebabkan kebutaan.

 

 

Helminthiasis atau kecacingan adalah infestasi satu atau lebih cacing parasit usus yang terdiri dari cacing gelang (Ascaris lumbricoides), cacing cambuk (Trichuris trichiura) dan cacing kait (Necator americanus dan Ancylostoma duodenale). Penyakit mata trachoma adalah infeksi bakteri Chlamydia trachomatis pada mata. Sedangkan schistosomiasis merupakan penyakit kronis yang disebabkan oleh cacing Schistosoma dan dibawa oleh keong Oncomelania, sehingga penyakit ini sering kali disebut sebagai demam keong.

 

 

Pencapaian penting selama tiga tahun berturut-turut, adalah pemberian lebih dari 1 miliar setiap tahun, obat cacing atau anthelmintik dan antibiotik yang disumbangkan oleh industri farmasi. Perencanaan, pengiriman dan distribusi global dikoordinasikan oleh WHO. Pengiriman telah dilakukan untuk lebih dari 1,5 miliar tablet, untuk perawatan lebih dari 1 miliar individu di seluruh dunia. Total terjadi 170 kali pengiriman obat, dengan total berat 1.889 ton, ke 80 negara, termasuk ke Indonesia, yang disebut sebagai program Pemberian Obat Pencegahan Massal.

 

 

Keberhasilan kampanye pengobatan berskala besar bergantung pada kedatangan tepat waktu, semua obat di gudang farmasi nasional negara-negara endemik. Langkah awal adalah pengajuan permintaan obat ke WHO, yang biasanya didasarkan pada laporan dari tahun sebelumnya. Waktu tunggu biasanya mencapai 8–10 bulan, sebelum tanggal kampanye nasional dalam skala besar yang direncanakan. Jadwal kampanye pemberian obat yang terencana baik, juga membantu perusahaan farmasi multinasional, untuk menyumbangkan obat sesuai jadwal produksi mereka dengan lancar. Koordinasi, pasokan, dan pengiriman obat yang lebih baik, telah mengalami kemajuan dalam pelaksanaan program eliminasi NTD.

 

 

Kampanye nasional pemberian obat telah menyebabkan beberapa negara melaporkan penghapusan NTD. Filariasis limfatik telah dieliminasi sebagai masalah kesehatan masyarakat di Kamboja, Kepulauan Cook, Mesir, Maladewa, Kepulauan Marshall, Niue, Sri Lanka, Thailand, Togo, Tonga dan Vanuatu. Trachoma telah dieliminasi sebagai masalah kesehatan masyarakat di Kamboja, Ghana, Republik Islam Iran, Republik Demokratik Rakyat Laos, Meksiko, Maroko, Nepal dan Oman. Di Wilayah Amerika, onchocerciasis telah dieliminasi di Kolombia, Ekuador, Guatemala dan Meksiko.

 

 

Dari sejumlah 236 Kabupaten dan Kota di Indonesia yang merupakan daerah endemis filariasis atau kaki gajah, sebanyak 150 Kab/Kota masih melaksanakan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM). Sementara itu, 86 Kab/Kota lainnya telah selesai melaksanakan POPM selama lima tahun berturut-turut, dan sedang dalam tahap evaluasi, untuk menuju visi Indonesia Bebas Kaki Gajah 2020.

 

 

Saat ini schistosomiasis masih ada di Indonesia, meskipun hanya dijumpai di 28 desa di Sulawesi Tengah, yaitu di 5 desa di Kabupaten Sigi dan 23 desa di Kabupaten Poso. Jumlah penduduk di kawasan tersebut ini berkisar antara 30.639 orang. Data tentang buta sungai (onchocerciasis) dan infeksi mata (trachoma) di Indonesia tidak terlaporkan, tetapi prevalensi kebutaan masih mencapai 0,9%. Menurut The International Agency for the Prevention of Blindness (2017), prevalensi kebutaan di Indonesia adalah nomer 3 di Asia Tenggara.

 

 

Menurut Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) Kementerian Kesehatan drg. Vensya Sitohang, MPH, angka prevalensi cacingan di Indonesia tahun 2016 masih mencapai 28,12 persen. Pada hal, kerugian akibat cacing gelang bagi seluruh penduduk Indonesia dalam kehilangan karbohidrat diperkirakan senilai Rp 15,4 milyar/tahun serta kehilangan protein senilai Rp 162,1 milyar/tahun. Kerugian akibat cacing tambang dalam hal kehilangan darah senilai 3.878.490 liter/tahun, serta kerugian akibat cacing cambuk dalam hal kehilangan darah senilai 1.728.640 liter/tahun, menurut catatan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan, Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama, SpP(K), MARS, DTM & H, pada hari Kamis, 8 Juli 2010.

 

 

Kartini (2018) membuktikan bahwa terdapat hubungan antara kebiasaan ibu mencuci tangan, kebiasaan memakai alas kaki, kebersihan kuku ibu dan anak, ketersediaan air bersih, dan ketersediaan jamban, terhadap kejadian kecacingan pada anak balita. Selain kemoterapi preventif dari WHO, kita juga perlu mengkoreksi semua faktor risiko, agar segera bebas dari penyakit tropis terabaikan atau ‘Neglected Tropical Diseases’ (NTD).

Sudahkah kita bertindak?

Sekian Yogyakarta, 9 Oktober 2018 *) dokter spesialis anak, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW, WA 081227280161.

 

HARI  KESEHATAN  MENTAL  SEDUNIA

fx. wikan indrarto*)

 

Dunia sekarang memiliki lebih banyak remaja daripada sebelumnya, yaitu dari 7,2 miliar lebih, sekitar 3 miliar adalah pemuda kurang dari 25 tahun, sehingga merupakan 42% dari populasi dunia. Sekitar 1,2 miliar pemuda ini adalah remaja berusia antara 10 dan 19 tahun. Apa yang perlu dicermati?

 

 

Kesehatan mental remaja adalah tema Hari Kesehatan Mental Sedunia (World Mental Health Day), yang dirayakan pada hari Rabu, 10 Oktober 2018. Masa remaja adalah masa kritis kehidupan, yaitu saat ketika berusaha menjadi individu independen, menjalin hubungan baru, mengembangkan keterampilan sosial, dan mempelajari berbagai perilaku yang akan berlangsung selama sisa hidup mereka. Periode ini juga menjadi salah satu periode paling menantang.

 

 

 

Mubasyiroh, Putri, dan Tjandrarini dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat di Jakarta, melakukan analisis multivariat regresi logistik ganda dari 8.477 remaja usia SMP dan SMA pada tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja yang mengalami pelecehan, baik dari teman ataupun berupa sikap merendahkan oleh orangtua, mempunyai risiko  lebih dari 2 kali mengalami gejala mental emosional. Penelitian tersebut menggunakan data sekunder dengan Global School-Based Student Health Survey (GSHS).

 

Dalam transisi dalam aspek neurologis, fisik, dan emosional dari masa anak ke dewasa, remaja menghadapi berbagai risiko kesehatan. Mereka sering terpapar dengan produk berbahaya seperti tembakau, alkohol dan obat,  menghadapi risiko kekerasan yang lebih besar, termasuk pembunuhan, dan cedera karena kecelakaan lalu lintas. Selain itu, remaja dapat mengalami masalah kesehatan mental yang menghancurkan masa depan seperti depresi, kecemasan, menyakiti diri sendiri, penyalahgunaan obat dan kecanduan video game, serta gangguan makan dan bunuh diri. Remaja juga dapat menghadapi masalah kesehatan seksual, seperti penyakit menular seksual atau kehamilan remaja.

 

 

Data dari Kementerian Kesehatan menunjukan prevalensi perokok di Indonesia tahun 2015 pada usia 15 tahun meningkat sebesar 36,3% dibandingkan dengan Tahun 1995 yaitu 27%. Hasil survei dari ‘Global Youth Tobacco’ 2009-2014 dan Badan Litbangkes menyatakan bahwa iklan memberikan pengaruh kepada remaja untuk mulai merokok sebesar 46,3% dan pengaruh dari sponsor rokok sebesar 41,5%. Selain itu, pada Minggu, 27 Agustus 2017 data ‘National Programme Officer United Nations Population Fund’ yang mengelola pembangunan remaja di Indonesia, menunjukkan angka kehamilan remaja usia 15-19 tahun mencapai 48 dari 1.000 kehamilan. Selain itu, sekitar 1,7 juta remaja di Indonesia melahirkan setiap tahun.

 

 

 

Tergantung di mana mereka tinggal di dunia, remaja mungkin menghadapi ancaman yang lebih luas terhadap kesehatan mereka, termasuk diskriminasi atau kekerasan rasial dan gender, pelanggaran hak asasi manusia, konflik atau gangguan sosial dari bencana alam, kelebihan berat badan atau obesitas, mutilasi alat kelamin perempuan, pernikahan paksa atau eksploitasi dan pelecehan seksual.

 

 

Kekerasan adalah salah satu ancaman terbesar yang dihadapi remaja dan banyak dari kekerasan ini, terjadi di antara sesama mereka. Haringga Sirila Minggu, 23 September 2018 dan Ricko Andrean Sabtu, 22 Juli 2017,  adalah suporter sepakbola yang meninggal karena keroyokan sesama suporter remaja di Gelora Bandung Lautan Api, Jawa Barat. Dalam satu tahun terakhir saja, satu miliar anak di seluruh dunia, lebih dari separuh dari semua anak dan remaja berusia 2–17 tahun, telah mengalami kekerasan emosional, fisik atau seksual. Baik anak laki-laki maupun perempuan mengalami tingkat kekerasan yang tinggi, dan 40% dari remaja berusia 13-15 tahun terlibat dalam pertarungan fisik dalam 12 bulan terakhir, termasuk di Indonesia.

 

 

 

Sekitar 3.000 remaja meninggal setiap hari pada tahun 2016, lebih dari 1,1 juta remaja berusia 10-19 tahun kehilangan nyawa, terutama untuk penyebab yang dapat dicegah seperti cedera di jalan, komplikasi kehamilan atau melahirkan, atau karena HIV / AIDS. Data dari Kementerian Kesehatan tahun 2015 juga menempatkan kecelakaan transportasi di urutan pertama yang menyebabkan kematian pada remaja di Indonesia, disusul dengan penyakit TBC, jantung dan diabetes. Kesehatan remaja mulai mendapat perhatian yang semestinya dalam prakarsa kesehatan global, termasuk Strategi Global untuk Perempuan, Kesehatan Anak dan Remaja, yang mencakup bidang kesehatan mental dan manajemen infeksi menular seksual. Hal ini sejalan dengan hasil konferensi AIDS Internasional 2018 di Amsterdam, Belanda.

 

 

 

Pada 2017, PBB meluncurkan inisiatif besar yang disebut ‘Accelerated Action for Health of Adolescents’ (AA-HA!), untuk mengubah cara negara menangani kesehatan remaja, yaitu pedoman sistematis dalam perspektif remaja untuk proses perencanaan kesehatan. Dengan panduan ini, setiap negara akan memiliki AA-HA!, tidak hanya seperti saat berteriak, ‘aha, sekarang aku tahu apa masalahnya,’ tetapi sampai juga pada teriakan, ‘aha, sekarang aku tahu apa solusinya’. Dr. Valentina Baltag pada Departemen WHO bidang Kesehatan Ibu, Bayi, Anak dan Remaja, menjelaskan bahwa panduan ini tidak hanya tentang fakta dan angka, tetapi juga merupakan kompilasi dari informasi yang paling terkini dan nyata, dari penelitian dan praktik tentang kesehatan remaja yang berhasil.

 

 

Kerjasama dengan UNICEF, UNAIDS dan UNFPA telah dilakukan dalam mengembangkan panduan ini. Dr. Stefan Peterson, Kepala Kesehatan UNICEF menjelaskan bahwa AA-HA! adalah panduan dengan pendekatan yang luas untuk menangani berbagai aspek kesehatan remaja, membantu setiap pemerintah untuk merancang program komprehensif yang memenuhi kebutuhan remaja. UNICEF sekarang memprioritaskan remaja, karena investasi multisektoral dalam dua dekade pertama kehidupan diperlukan, untuk menghasilkan orang dewasa muda yang sehat dan terdidik.

 

 

Momentul Hari Kesehatan Mental Sedunia (World Mental Health Day) pada hari Rabu, 10 Oktober 2018, mengingatkan kita akan pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental remaja. Berinvestasi dalam bidang kesehatan remaja adalah kunci untuk meningkatkan derajad kesehatan, produktivitas dan bahkan kemakmuran nasional. Sudahkah kita terlibat membantu?

Sekian Yogyakarta, 27 September 2018 *) dokter spesialis anak, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW, WA 081227280161.

 

RUJUKAN  JKN  ON LINE

fx. wikan indrarto*)

 

Peraturan Direktur BPJS Kesehaatan no 4 tahun 2018 tentang sistem rujukan ‘on line’ dan berjenjang, memicu kontroversi. Apa yang harus disadari?

 

 

 

Kita sebaiknya ingat Jack Ma, seorang pemimpin karismatik Alibaba, perusahaan e-commerce China yang sangat besar, yang memulai perusahaan dengan 18 teman dari apartemen kecilnya pada tahun 1999, di Hangzhou. Terdapat 7 kunci kesuksesan dari Jack Ma yang dapat menginspirasi kontroversi ini. Kunci sukses 1 adalah fokus pada solusi dan menjauhi sikap suka mengeluh, sedangkan kunci sukses 7 adalah pandai mengabaikan tanggapan miring banyak orang.

 

 

Menghadapi setiap tantangan, banyak orang yang mudah langsung mengeluh. Jack Ma mengatakan bahwa peluang itu berada di antara keluhan banyak orang. Buka mata dan pikiran, jadilah orang pertama yang berusaha menyelesaikan keluhan tersebut dan memberikan solusinya, maka kita telah menemukan tambang emas. Saat pertama kali memperkenalkan AliPay pada masyarakat China, orang banyak seketika mencibir. Mendengar tanggapan miring tersebut, Jack Ma tidak patah arang dan terus mengembangkan AliPay agar bisa menjadi alat pembayaran yang memudahkan kehidupan banyak orang. Saat ini AliPay menjadi platform pembayaran ‘mobile’ paling besar di dunia dan mengalahkan PayPal.

 

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sesuai UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Tujuannya adalah tercapainya UHC (Universal Health Coverage), yaitu sebuah kondisi di mana setiap orang dapat menerima layanan kesehatan yang mereka butuhkan, tanpa mengalami kesulitan dalam bidang keuangan. Sesuai dengan Pasal 24 ayat 3 UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan wajib mengembangkan sistem layanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, maka berbagai pengaturan sistem layanan telah diperkenalkan.

Sistem rujukan berjenjang dan ‘on line’ yang mengunci berbagai varian subyektif pasien, adalah bagian dari pengembangan sistem layanan kesehatan. Peserta Program JKN pada 1 Juli 2018 telah mencapai 199.133.927 orang atau 79,6% dari seluruh warga negara Indonesia. Semua peserta JKN dilayani di 27.330 Fasilitas Kesehatan (faskes) provider JKN.  Hasil survei PT. Frontier Consulting Grup di tahun 2017 atas berbagai pengembangan sistem pelayanan kesehatan, menunjukkan bahwa angka kepuasan peserta JKN mencapai 79,5%, sementara indeks kepuasan faskes secara total 75,7%.

 

 

Pada hari Kamis, 27 September 2018 Menhan Ryamizard mengirim surat bernomor B/1341/M/IX/2018 kepada Presiden Joko Widodo, yang menyatakan bahwa BPJS Kesehatan Tak Bermanfaat, karena tidak menghormati kekhasan Pelayanan Kesehatan Kemhan/TNI, khususnya masalah rujukan. Selain itu, Herminiati (Koordinator PERSI Korwil Surabaya) menilai aturan rujukan berjenjang semakin mempersulit warga Surabaya yang hendak berobat. Febria Rahmanita (Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya) dan Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya) telah berkirim surat kepada Kementerian Kesehatan dan Direktur Utama BPJS, agar meninjau ulang mekanisme pelayanan rujukan berobat.

 

 

Mengahadapi ‘keluhan’ para pejabat tersebut, kita wajib membuka mata dan pikiran, seturut nasehat Jack Ma. Layanan kesehatan anggota TNI Polri, mungkin juga karyawan berbagai RS besar, sebaiknya tetap dilakukan di RSnya masing-masing saja. Untuk layanan rawat jalan, khususnya untuk penyakit akut, sebaiknya ditanggung RS sepenuhnya dari dana jaminan kesehatan karyawan. Layanan rawat inap juga dapat dilakukan di RS-nya masing-masing, dengan surat rujukan dari faskes primer dapat diganti dengan surat keterangan kegawatan dari UGD RSnya sendiri, bahkan boleh juga dilakukan rawat inap 1 tingkat kelas di atas haknya. Biaya layanan kesehatan rawat inap ditanggung oleh BPJS Kesehatan dan dana kesehatan karyawan RS.

Sebaliknya, kalau menghendaki layanan di RS lain, maka jaminan yang diberikan akan sesuai kelasnya saja. Dengan aturan demikian, tingkat kepuasan para anggota TNI Polri dan karyawan RS besar tentu akan semakin baik, tetap bersemangat dalam bekerja di RS-nya masing-masing, tidak mengalami kesulitan teknis rujukan, dan sistem rujukan ‘on line’ untuk pasien lain tetap dapat diberlakukan. Dengan sistem ini, biaya ganda jaminan kesehatan karyawan RS adalah sebuah konsekuensi rasional yang masih terjangkau, karena layanan medis sekarang sudah menggunakan kaidah case mix, tarif INA CBGs, dan obat dalam Formularium Nasional (Fornas).

 

 

Paradigma layanan kesehatan juga haruslah berubah. Kalau sebelumnya ‘pasien adalah raja,’ harus berubah menjadi ‘pasien adalah rasional’, karena layanan kesehatan harus diberikan sesuai dengan yang diperlukan, bukan yang diinginkan pasien. Diagnosis haruslah diutamakan dan terapi haruslah yang paling sesuai (diagnosis first and precision medicine), proses rujukan pasien haruslah berjenjang dengan rujuk balik, untuk tercapainya kendali mutu dan kendali biaya. Tuduhan sistem ini mempersulit warga Surabaya dan kita semua, seharusnya diredam dengan rasionalisasi dan restrukturisasi layanan kesehatan.

Para dokter juga harus mampu menunjukkan, bahwa layanan medis yang diberikan, setara dengan dokter lain dengan spesialisasi dan kompetensi yang sama di RS lain manapun. Pengurus IDI (Ikatan Dokter Indonesia) sebagai organisasi profesi dokter di Indonesia, berkewajiban untuk memberikan jaminan bahwa praktek dokter adalah beretika, bermutu dan legal, di semua faskes dalam jenjang apapun. Kinerja yang baik oleh para dokter di seluruh Indonesia seperti ini akan berdampak terapeutik, psikologis dan sosial yang positif bagi para pasien peserta JKN.

 

 

Selain itu, peserta JKN haruslah diedukasi bahwa pada Pasal 19 ayat 2 UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN, menyebutkan bahwa peserta akan memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan, dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan saja. Selain itu, pada Pasal 22 ayat 2 untuk jenis pelayanan yang lain, peserta akan dikenakan urun biaya. Peserta harus disadarkan bahwa progam JKN menggunakan prinsip gotong royong, yaitu kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya dan kewajiban membayar iuran setiap bulannya. Selain itu, rujukan berjenjang ‘on line’ sebenarnya adalah bagian dari prinsip gotong royong tersebut.

 

 

Menjadi tanggung jawab kita bersama, agar program JKN terus berkelanjutan dan semakin dirasa manfaatnya oleh seluruh warga Indonesia. Selain itu, orientasi solusi harus segera diprioritaskan dan tanggapan miring atas JKN diselesaikan seperti cara Jack Ma, agar UHC dapat tercapai sesuai target, yaitu sebelum 1 Januari 2019.

Sudahkah kita siap?

Sekian Yogyakarta,  1 Oktober 2018 *) dokter spesialis anak, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW WA : 081227280161,

HUT  JOGJA  SEHAT

fx. wikan indrarto*)

 

Pada Minggu, 7 Oktober 2018 Kota Yogyakarta merayakan ulang tahunnya yang ke-262. Apa yang perlu disehatkan?

 

 

Yogyakarta didirikan oleh Pangeran Mangkubumi, adik kandung Sunan Paku Buwana II di Keraton Surakarta. Pada hari Kamis, 7 Oktober 1756, Sri Sultan Hamengku Buwana I beserta keluarganya pindah dari Pesanggrahan Ambarketawang, Gamping, Sleman masuk ke dalam Keraton Ngayogyakarta. Momentum kepindahan inilah yang dipakai sebagai dasar penentuan Hari Jadi Kota Yogyakarta, karena mulai saat itu berbagai macam sarana dan bangunan pendukung untuk mewadahi aktivitas pemerintahan, baik kegiatan sosial, politik, ekonomi, budaya maupun tempat tinggal, mulai dibangun secara bertahap. Penentuan Hari Jadi Kota Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober dikuatkan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2004.

 

 

Prioritas pembangunan Kota Yogyakarta pada 2018 ini meliputi bidang Sosial Budaya, Kesehatan, Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang, serta Kinerja Aparatur dan Birokrasi. Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta telah melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dengan memenuhi belanja dalam APBD 2018 (mandatory spending), seperti anggaran pendidikan dalam APBD 2018 tetap dijaga sebesar 20%. Mandatory spending lainnya ialah anggaran bidang kesehatan tetap dijaga sebesar 5%. Pemkot Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Walikota (Perwal) 44 tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta tahun 2018, yang menjelaskan bahwa pendapatan daerah mencapai Rp. 1,7 triliun, sementara untuk belanja daerah sebesar Rp. 1,8 triliun. Terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 142 miliar yang nanti akan ditutup melalui pembiayaan netto dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan.

 

 

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, jumlah peserta JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat) Kota Yogyakarta pada bulan Oktober 2017 yang lalu sebanyak 390.417 jiwa dari total jumlah penduduk 410.262 jiwa atau kepesertaan mencapai 95,16 persen. Dengan demikian di Kota Yogyakarta sudah tercapai cakupan jaminan kesehatan semesta (Universal Health Coverage) sejak tahun lalu. Selain itu, Pemkot Yogyakarta sebaiknya juga memberikan jaminan kesehatan finansial segenap fasilitas kesehatan (faskes) di seluruh Kota Yogyakarta, terkait berbagai regulasi JKN. Terdapat 11 Praktek Dokter Keluarga, 18 Puskesmas, dan 21 Klinik Pratama yang merupakan faskes primer di seluruh Kota Yogyakarta. Selain itu, juga terdapat 9 RS umum dan 8 RS Khusus yang merupakan faskes sekunder dan tersier. Masalah utama adalah defisit anggaran JKN dan regulasi yang semakin tidak murah, di tingkat nasional yang berimbas ke daerah.

 

Klaim tunda sampai 3-4 bulan setelah layanan diberikan, menyebabkan banyak faskes mengalami gangguan arus kas (cash flow), baik faskes pemerintah maupun swasta. Pemerintah telah memutuskan anggaran DBH-CHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) sebesar Rp. 1,48 triliun untuk dana talangan BPJS Kesehatan. Dana itu melengkapi dana talangan BPJS Kesehatan yang berasal dari APBN Rp 4,9 triliun dan pajak rokok Rp. 1,1 triliun pada hari Senin, 24 September 2018. Meskipun dana talangan akhirnya turun juga, tetapi itu hanya sekitar 30% dari defisit secara nasional yang sudah terjadi.

 

 

Untuk itu, jaminan pencairan klaim untuk faskes di seluruh kota Yogyakarta masih belum dapat memadai secara tuntas. Meskipun Bank Mandiri dan Bank DKI telah menyiapkan dana talangan untuk membayar tagihan faskes, tetapi hanya untuk tagihan yang telah diakseptasi oleh BPJS Kesehatan. Tujuannya adalah bahwa dana talangan ini dapat membantu faskes dalam mengelola ‘cash flow’, sehingga pelayanan tetap terjaga. Usulan agar faskes meminjam dana di bank, dengan aturan bunga pinjaman perbankan 7,5% per tahun untuk menutup klaim tunda, sebenarnya adalah anjuran yang dilematis.

 

 

Sebaiknya Pemkot Yogyakarta menerapkan status bencana daerah, sehingga pendanaan untuk ‘cash flow’ faskes dapat dianggarkan. Sesuai UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pada Pasal 1 menjelaskan bahwa bencana adalah peristiwa yang mengganggu penghidupan masyarakat, yang dapat disebabkan oleh faktor non alam, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda dan dampak psikologis. Pada Pasal 8 ditentukan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah meliputi pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai.

 

 

Regulasi faskes, khususnya ketentuan tentang akreditasi faskes oleh tim dari pusat, adalah persyaratan yang sangat mahal. Dengan biaya sekitar Rp. 50 juta, tentu tidak mudah ditanggung oleh faskes kecil dan sedang, apalagi faskes swasta. Ketentuan tersebut memang bagus secara legal formal, tetapi sulit dijangkau secara finansial. Sebaiknya Pemkot Yogyakarta menerapkan mekanisme daerah, sehingga bantuan tim surveyor dari daerah untuk proses akreditasi faskes dapat diatur secara daerah, tidak harus menggunakan surveyor nasional. Surveyor dari Yogyakarta dalam proses akreditasi faskes, tentu sangat memadai dalam hal jumlah SDM dan persebarannya, sehingga Pemkot dapat melakukan pengorganisasian proses akreditasi di seluruh kota Yogyakarta. Selain itu, bantuan pendanaan dan pendampingan akreditasi untuk semua faskes kecil dan menengah, dapat diatur melalui mekanisme subsidi silang.

 

Namun demikian, ternyata telah terjadi tunggakan iuran peserta JKN Kota Yogyakarta, yang pada bulan Juli 2018 telah mencapai Rp. 12 Milyar. Tunggakan iuran peserta tersebut terdiri dari Kelas 1 sebanyak 6.398 jiwa, kelas 2 sebanyak 7.592 jiwa dan kelas 3 sebanyak 15.422 jiwa. Tunggakan iuran peserta ini juga menjadi persoalan pelik yang tidak sederhana.

 

Momentum HUT Jogja 2018 ini seharusnya dapat menyehatkan dan menjadi inspirasi bagi kota lainnya di Indonesia. Tidak hanya segenap warga kota Yogyakarta yang akan terjamin biaya layanan kesehatannya, tetapi segenap faskes juga terjamin kesehatan finansialnya, untuk terus beroperasional.

Apakah kita sudah terlibat membantu?

Sekian Yogyakarta, 1 Oktober 2018 *) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW, WA: 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com

HARI  RABIES  SEDUNIA
fx. wikan indrarto*)

Kematian Euprasia L. Gleo (5 tahun) di RSUD TC Hillers Maumare, Sikka Flores, NTT pada hari Sabtu, 1 September 2018, karena digigit anjing pada 4 bulan sebelumnya, telah meningkatkan kesadaran segenap warga Sikka akan bahaya rabies. Apa yang harus disadari?

Hari Rabies Sedunia (World Rabies Day) dirayakan Jumat, 28 September 2018 untuk meningkatkan kesadaran tentang perlunya mengalahkan penyakit mengerikan ini. Tanggal 28 September ditetapkan untuk mengenang kematian Louis Pasteur, ahli kimia dan mikrobiologi Perancis, yang mengembangkan vaksin rabies pertama.

Dibuat dan dikoordinasi setiap tahun oleh GARC (the Global Alliance for Rabies Control), berfokus pada negara-negara endemik rabies, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan penyakit dan pencegahannya. Tema ‘World Rabies Day 2018’ adalah ‘Share the message. Save a life’ (Bagikan pesan. Selamatkan hidup). Ini menyoroti pentingnya pendidikan dan kesadaran untuk mencegah rabies. Sebagian besar kasus rabies pada manusia, yaitu mencapai 90% kasus, disebabkan oleh gigitan atau cakaran anjing yang terinfeksi. Virus rabies menyerang sistem saraf pusat dan menyebabkan kematian. Sampai hari ini, lebih dari 90% kematian karena rabies terjadi di Afrika, Asia dan Timur Tengah. Diperkirakan 3,3 miliar orang hidup dengan risiko terserang rabies dengan perkiraan 59.000 orang meninggal karena rabies setiap tahun, dengan lebih dari setengah yang meninggal adalah anak.

Segera setelah penularan virus, misalnya karena gigitan anjing, tidak ada gejala klinis yang langsung muncul. Virus rabies ini kemudian berjalan merambat melalui jaringan sistem saraf, juga tanpa menyebabkan gejala apapun, sampai mencapai otak, yaitu pusat sistem saraf. Setelah sampai di otak, biasanya 1-3 bulan setelah gigitan, akan muncul gejala tidak khas meliputi kelemahan atau malaise umum, kelelahan, sakit kepala atau ketidaknyamanan dan tusukan atau gatal di tempat gigitan. Seperti penyakit infeksi otak lainnya, akan muncul gejala yang lebih spesifik seperti insomnia, kecemasan, kebingungan, lumpuh sedikit atau sebagian anggota gerak, eksitasi, halusinasi, agitasi, hipersalivasi (peningkatan produksi air liur), kesulitan menelan, dan hidrophobia atau takut akan air. Akhirnya menjadi koma atau kehilangan kesadaran dan meninggal karena kegagalan fungsi jantung atau paru-paru. Gejala rabies awal dapat dengan mudah dikacaukan dengan penyakit lain dan rabies sering tidak terpikirkan. Namun, jika ada dugaan rabies, biasanya karena bekas gigitan anjing, beberapa pemeriksaan laboratorium yang diperlukan untuk mendiagnosis rabies ante-mortem (sebelum kematian) pada manusia, dapat dipertimbangkan. Pemeriksaan dilakukan pada sampel air liur, serum, cairan tulang belakang, dan biopsi kulit dari folikel rambut di tengkuk, untuk menemukan adanya virus rabies atau antibodi untuk virus tersebut.

Untuk mencegah perburukan klinis, jika digigit atau tergores anjing segera lakukan pencucian luka dengan sabun dan air selama minimal 15 menit. Oleskan etanol atau antiseptik serupa untuk mencegah infeksi sekunder. Carilah bantuan medis darurat untuk Profilaksis Pasca Pajanan (PEP) sesegera mungkin. Vaksin adalah satu-satunya cara untuk mencegah timbulnya rabies setelah paparan, sedangkan obat tradisional, seperti permen karet nangka dan bubuk cabai tidak dapat menghentikan perjalanan alamiah infeksi virus rabies. Kemudian perhatikan hewan yang menggigit, terkait tanda penyakit rabies selama 14 hari kemudian. Usahakan jangan membunuh binatang itu, tetapi jika hewan itu mati, laporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang pengawas hewan. Secara umum, setiap mamalia yang menggigit tanpa didahului provokasi, harus diperiksa untuk risiko rabies.

Sampai saat ini, tersedia tiga cara utama untuk melindungi diri dari rabies, yaitu mengurangi risiko gigitan binatang, perawatan hewan peliharaan dan vaksinasi, baik untuk hewan maupun manusia. Ada dua jenis vaksin rabies, yaitu Profilaksis Pra-Pajanan (PrPP), yaitu vaksinasi pencegahan sebelum paparan virus rabies, dan Profilaksis Pasca Pajanan (PEP), yaitu vaksinasi untuk menghentikan timbulnya rabies setelah terpapar virus. PrPP adalah serangkaian vaksinasi pencegahan rabies yang biasanya diberikan kepada orang yang dianggap berisiko tinggi terpapar, misalnya petugas pengawas hewan, dokter hewan, atau orang yang tinggal di, atau bepergian ke, daerah endemis rabies. Jika seseorang telah mendapatkan PrPP dan terkena rabies, tetap masih perlu PEP, tetapi dosis PEP berkurang. Sebuah paket vaksin rabies secara lengkap, yaitu PrPP atau PEP, akan menginduksi kekebalan atau imunitas tubuh terhadap virus rabies selama bertahun-tahun.

PEP adalah suatu program vaksinasi yang melindungi terhadap rabies, setelah terkena gigitan binatang. PEP terdiri dari suntikan immunoglobulin atau antibodi terhadap virus rabies ke dalam luka, dan serangkaian vaksinasi rabies lanjutan. Jumlah, dosis dan jadwal vaksin mungkin berbeda-beda, tetapi pada umumnya 1 dosis pada setiap hari ke 0, 3, 7, 14 dan 28 setelah gigitan. Agar PEP efektif, haruslah mencakup keduanya, yaitu vaksinasi dan pengobatan immunoglobulin. Pada orang yang telah menerima PrEP, masih perlu hanya dua dosis tambahan vaksin, yaitu pada hari ke 0 dan 3 setelah paparan, dengan tidak perlu suntikan immunoglobulin. Efek samping vaksinasi rabies serius sangat jarang terjadi dan risiko kematian akibat rabies, jauh lebih tinggi dibandingkan masalah efek samping vaksinasi.

Momentum Hari Rabies Sedunia pada Rabu, 28 September 2018 tidak hanya untuk mengenang kematian Louis Pasteur, tetapi juga untuk mengeliminasi rabies pada tahun 2030. Rabies adalah penyakit paling mematikan di dunia dengan tingkat kematian 99,9% setelah gejala klinis muncul.

Apakah kita sudah ikut bertindak?

Sekian Yogyakarta, 7 September 2018 *) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak, Lektor FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com

 

ROKOK  ERA  JKN

fx. wikan indrarto*)

 

Keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebenarnya bukan hanya tergantung pada efisiensi biaya, tetapi juga komitmen pesertanya dalam membayar iuran dan kesediaan negara untuk mendukung secara politis dan finansial. Pemerintah akan mengatasi dengan sembilan cara, di antaranya memanfaatkan dana bagi hasil cukai dan pajak rokok daerah. Bagaimana peran rokok dalam era JKN ini?

 

 

Rokok adalah penyebab utama kematian, penyakit dan proses pemiskinan. Wabah rokok merupakan salah satu ancaman kesehatan masyarakat terbesar yang pernah dihadapi dunia, bahkan menewaskan lebih dari 7 juta orang per tahun. Lebih dari 6 juta kematian global tersebut terjadi pada perokok, sementara sekitar 890.000 kematian pada perokok pasif. Hampir 80% dari sekitar 1 miliar perokok di seluruh dunia, tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah, di mana beban penyakit terkait rokok dan kematian justru yang terberat, seperti di Indonesia. Perokok yang meninggal muda menghabiskan pendapatan keluarga mereka, menaikkan biaya perawatan kesehatan, dan menghambat pembangunan ekonomi.

 

 

Beban biaya kesehatan global, khususnya penyakit tidak menular akibat paparan asap rokok, sangatlah besar. Berdasarkan data klaim JKN sampai dengan bulan bayar Januari 2017, di Indonesia penyakit jantung paling banyak membutuhkan biaya pengobatan, yaitu Rp 6,9 triliun dan sangat membebani anggaran JKN. Kemudian disusul penyakit kanker Rp 1,8 triliun, stroke Rp 1,5 triliun, ginjal Rp 1,5 triliun, dan diabetes Rp 1,2 triliun, yang semuanya terkait rokok.

 

 

Peningkatan pajak rokok adalah cara yang paling efektif untuk mengurangi jumlah perokok, terutama di kalangan orang muda dan miskin. Kenaikan pajak yang menaikkan harga rokok sebesar 10%,  menurunkan konsumsi rokok sekitar 4% di negara berpenghasilan tinggi dan sekitar 5% di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Meskipun begitu, aturan pajak rokok yang tinggi, merupakan strategi yang paling jarang diimplementasikan di manapun. Hanya 33 negara, yang ditinggali oleh hanya 10% populasi dunia, telah menetapkan pajak rokok yang tinggi, sehingga lebih dari 75% dari harga eceran rokok adalah pajak. Di 33 negara tersebut, pendapatan pajak rokok rata-rata 269 kali lebih tinggi daripada pengeluaran untuk pengendalian rokok.

 

 

Sebaliknya di Indonesia, permintaan rokok bersifat inelastis, artinya permintaan rokok  dipengaruhi harga jual rokok itu sendiri. Apabila tarif cukai rokok naik tinggi sampai 150-200%, sehingga harga rokok menjadi sekitar Rp 25 ribu per bungkus, diprediksi baru akan efektif menurunkan jumlah perokok sebanyak 4 juta jiwa dan orang miskin berkurang 2 juta jiwa per tahun. Sebaliknya, apabila kenaikan harga rokok hanya 10% menjadi Rp 11 ribu, kemiskinan justru ikut naik 0,16%, dan ketika harga rokok kembali naik 60% menjadi Rp 16 ribu, kemiskinan justru terbukti naik lebih tinggi lagi menjadi sekitar 0,47%.

 

 

Sin tax (pajak dosa) dalam terminologi ekonomi modern adalah pajak per unit yang dibebankan pada penyedia produk, barang, dan jasa, yang dianggap berbahaya bagi masyarakat (Williams & Christ, 2009). Pajak dosa terkait rokok sangat penting diterapkan untuk keberlangsungan program JKN di Indonesia, yaitu sebagai salah satu alternatif mengatasi senjang biaya atau defisit. Aturan memberikan suntikan dana untuk BPJS Kesehatan, tertuang dalam PMK Nomor 113 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam aturan Kementrian Kesehatan ini pemerintah akan menyuntikkan dana Rp. 4,9 triliun. Dasarnya adalah Peraturan Presiden (Perpres) terkait pemanfaatan cukai rokok sebagai penambal defisit BPJS Kesehatan, aturan ini juga baru ditandatangani Presiden Jokowi dan bakal memberikan kontribusi sekitar Rp. 5 triliun yang berasal dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Pajak Rokok.

 

 

Sebesar 2% CHT diberikan kepada provinsi yang penggunaannya sesuai UU Cukai No. 39 Tahun 2007 (Pasal 66 ayat 1). Sedangkan dari pungutan pajak rokok, didasarkan Pasal 31 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, paling sedikit sebesar 50% digunakan untuk mendanai program kesehatan. Oleh karenanya, menjadikan DBH CHT dan Pajak Rokok sebagai sumber pendanaan defisit BPJS, merupakan solusi yang tepat dan cermat melalui Permenkes No. 53/2017, yang mengatur 50% cukai rokok untuk pembiayaan JKN. Proporsi penerimaan cukai rokok di Indonesia mencapai rata-rata 95,4% dari total pendapatan cukai negara setiap tahun, dan penerimaan cukai rokok tahun 2016 mencapai Rp. 145,74 T. Hasil cukai rokok ini sebaiknya digunakan untuk pembiayaan program di Kemenkes, Kemensos, dan instansi terkait seperti BKKBN dan BPJS Kesehatan.

 

 

Namun demikian, diperkirakan 1 dari setiap 10 rokok yang dikonsumsi secara global adalah ilegal. Pasar rokok gelap terus bertahan karena didukung oleh berbagai pemain, mulai dari penjaja kecil hingga jaringan kriminal terorganisir, yang terlibat dalam perdagangan senjata dan manusia. Baik kecurangan pajak (tax avoidance) yang legal, maupun penghindaran pajak (tax evasion) yang ilegal, keduanya merusak keefektifan kebijakan pengendalian rokok, terutama kebijakan pajak rokok yang lebih tinggi.

 

Industri rokok besar sering mengelak dengan berpendapat bahwa pajak rokok yang tinggi, justru akan menyebabkan penggelapan pajak. Namun demikian, alasan tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa faktor non-pajak termasuk tata kelola yang lemah, tingkat korupsi yang tinggi, komitmen pemerintah untuk menangani rokok ilegal yang buruk, bea cukai dan administrasi pajak yang tidak efektif, dan jaringan distribusi informal untuk rokok yang menggurita, memang harus terlebih dahulu dikoreksi.

 

 

Penggunaan cukai dan pajak rokok untuk menutup defisit program JKN, sebaiknya bukan merupakan sebuah kebijakan tunggal, tetapi haruslah disertai perubahan sistematik, serentak dan tegas dalam berbagai aspek lainnya.

 

Sudahkah kita terlibat membantu?

Sekian Yogyakarta, 21 September 2018 *) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Lektor FK UKDW Yogyakarta, WA: 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com