Category: Istanbul

SISI BURUH DOKTER

fx. wikan indrarto*)

Hari Pekerja Internasional atau Hari Buruh adalah perayaan kelas pekerja yang diinisiasi oleh gerakan buruh internasional, pada setiap May Day (1 Mei). Tanggal 1 Mei tersebut dipilih untuk memperingati protes keras di Haymarket Chicago, USA pada 4 Mei 1886, yang berisi tuntutan untuk pembentukan aturan hukum terkait jam kerja buruh, yaitu tidak boleh melebihi 8 jam sehari. Bagaimanakah dokter harus bersikap?

Organisasi global para buruh adalah ILO (International Labour Organization) yang menampung isu buruh internasional di bawah PBB. ILO didirikan pada tahun 1919 sebagai bagian Persetujuan Versailles setelah Perang Dunia I. Permasalahan di bidang profesi dokter juga pernah ditangani oleh ILO, misalnya rekomendasi no 69 tahun 1944, yaitu ‘Medical Care Recommendation’, yang berisi aturan tentang bukti rahasia, sertifikat medis, pelanggaran moral, dan hak privasi pasien. Yang terbaru adalah ‘Direct Request of the Convention’ pada 2017, terkait ‘Freedom of career medical officers of the armed forces to leave the service’, yang intinya adalah bahwa dokter militer dan kepolisian diizinkan untuk bekerja sebagai dokter swasta.

Dokter adalah profesi dalam bidang medis yang sebenarnya dapat bekerja mandiri. Namun demikian, sebagian besar dokter adalah juga seorang pekerja di sebuah fasilitas kesehatan (faskes), baik primer seperti klinik maupun sekunder seperti RS. Dengan demikian, sebagian besar dokter juga adalah seorang buruh atau kelas pekerja. Pada era JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) ini dokter menjadi pekerja di 26.992 unit faskes primer, termasuk 4.883 Dokter Praktek Perorangan mandiri, dan 2.086 faskes sekunder dan tersier (RS). Namun demikian, upah atau jasa dokter dengan pembiayaan menggunakan sistem kapitasi di faskes primer maupun case-mix di faskes sekunder, sangat mungkin tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan, sehingga dirasakan sangat memberatkan dokter.

Pada saat pencairan dana lebih kecil dari klaim yang diajukan kepada BPJS Kesehatan, komponen jasa pelayanan dokter adalah sebuah komponen pembiayaan yang paling sering dipotong, dibandingkan komponen pembiayaan lainnya. Pada kondisi tersebut, para dokter seolah seperti para buruh yang tidak berdaya di hadapan pemberi kerja. Hal ini disebabkan karena para dokter tidak memiliki serikat pekerja, sebagai mana dipersyaratkan oleh Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKST), yang terdiri dari serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah.

Dalam Undang-Undang 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, yaitu Pasal 1 butir 12 dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, 26 April 2018, telah ditegaskan bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) adalah satu-satunya organisasi profesi dokter yang sah di Indonesia. Peran pengurus IDI meliputi pendampingan anggota, sehingga para dokter dapat menghadirkan praktek kedokteran yang beretika, bermutu dan legal.

Untuk pendampingan para dokter di tingkat RS dibentuk Komite Medik. Dalam Permenkes no. 755/MENKES/PER/IV/2011 mengenai Penyelenggaraan Komite Medik ditegaskan bahwa Komite medis adalah perangkat RS dan BUKAN serikat pekerja bagi para dokter. Komite Medik bertugas untuk menerapkan tata kelola klinis agar para dokter di RS terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu, pembinaan etika, dan disiplin profesi medis.

Namun demikian, pendampingan para dokter dalam aspek finansial atau pengupahan tentu masih sulit, karena tidak tersedianya serikat pekerja bagi para dokter. Oleh sebab itu, peran tersebut layak dilakukan oleh IDI. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) telah memulai dengan mendesak pemerintah dan DPR, agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan JKN, seusai debat publik JKN di Gedung Stovia Jakarta pada Sabtu, 28 April 2018. PB IDI menghimbau untuk terjadinya peningkatan premi (iuran) peserta JKN, karena sudah tidak sesuai lagi dengan nilai keekonomian. Akibat ketidaksesuaian tersebut, tarif kapitasi dan INA-CBG menjadi lebih kecil dari biaya layanan kesehatan, sehingga kualitas layanan kesehatan oleh dokter kepada peserta dikawatirkan juga akan menurun.

Selain itu, juga himbauan tentang perlunya dukungan negara terhadap peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan SDM medis dan obat, baik kepada faskes milik pemerintah maupun swasta. Jika pemerintah tidak sanggup memberikan subsidi, maka perlu dilakukan penyesuaian manfaat JKN, sehingga tidak ada penurunan manfaat JKN, baik melalui skema iur biaya (coordination of benefits), maupun penyesuaian secara menyeluruh tarif INA-CBG.

Tuntutan yang utama adalah tarif paket INA-CBG pada faskes swasta, seharusnya tidak sama dengan pada faskes pemerintah, karena sebenarnya RS pemerintah sudah menikmati subsidi negara sekitar 30%. Selain itu, PB IDI juga wajib melindungi para dokter dari dokter asing. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) perlu juga dikritisi, agar para dokter Indonesia dapat terlindungi secara ‘fair’, adil, dan bermartabat.

Momentum Hari Buruh pada setiap May Day tanggal 1 Mei, mengingatkan kita semua akan adanya sisi buruh pada dokter. IDI diharapkan bersuara lantang dalam memperjuangkan aspek khusus, yaitu pengupahan dokter yang adil. Sudahkah kita bertindak?

KENDALIKAN HEPATITIS

fx. wikan indrarto*)

Pada hari Sabtu, 21 April 2017 WHO mengungkapkan bahwa sekitar 325 juta orang di seluruh dunia, hidup dengan infeksi virus hepatitis B (HBV) kronis atau virus hepatitis C (HCV). Laporan ‘Global hepatitis report 2017‘ menunjukkan bahwa sebagian besar orang tersebut tidak memiliki akses ke pemeriksaan laboratorium dan pengobatan yang menyelamatkan jiwa mereka. Akibatnya, jutaan orang tersebut berisiko mengalami perkembangan menjadi penyakit hati kronis, kanker, dan kematian. Apa yang harus dicermati?

Viras hepatitis sekarang diakui sebagai tantangan besar dalam bidang kesehatan masyarakat yang membutuhkan respon mendesak. Vaksin dan obat untuk mengatasi hepatitis sebenarnya ada, tetapi belum semua pemerintah berkomitmen untuk memastikan, bahwa hal ini menjangkau semua orang yang membutuhkannya. Buktinya bahwa hepatitis virus menyebabkan 1,34 juta kematian pada tahun 2015, jumlah yang sebanding dengan kematian yang disebabkan oleh tuberkulosis dan HIV. Namun demikian, kematian akibat tuberkulosis dan HIV telah menurun, tetapi kematian akibat hepatitis terus meningkat. Sekitar 1,75 juta orang terinfeksi HCV baru pada tahun 2015, sehingga jumlah total orang yang hidup dengan HCV menjadi 71 juta orang.

Meskipun keseluruhan kematian akibat hepatitis meningkat, infeksi baru HBV menurun, berkat peningkatan cakupan vaksinasi HBV pada bayi baru lahir. Secara global, 84% bayi yang lahir pada tahun 2015 telah menerima 3 dosis vaksin hepatitis B yang direkomendasikan. Antara era pra-vaksin (dari 1980-an hingga awal 2000-an) dan 2015, proporsi anak-balita dengan infeksi baru HBV turun dari 4,7% menjadi 1,3%. Namun demikian, diperkirakan 257 juta orang secara global, kebanyakan orang dewasa yang lahir sebelum tersedianya vaksin HBV, hidup dengan infeksi hepatitis B kronis pada tahun 2015.

‘Global Health Sector Strategy on viral hepatitis’ mencantumkan data epidemi hepatitis B sangat bervariasi di berbagai wilayah dengan regio Afrika 6,1% dari populasi (60 juta orang) dan Pasifik Barat 6,2% populasi (115 juta orang), yang berbagi beban terbesar. Sedangkan regio Timur Tengah 3,3% dari populasi (21 juta orang), regio Asia Tenggara 2% populasi (39 juta orang), regio Eropa 1,6% populasi (15 juta orang), dan regio Amerika 0,7% populasi (7 juta orang).

Prosedur suntikan yang tidak aman, baik yang dilakukan di fasilitas layanan kesehatan, maupun penggunaan narkoba suntikan, dianggap sebagai rute paling umum terjadinya penularan atau transmisi HCV. Prevalensi HCV di regio Timur Tengah 2,3% dari populasi (15 juta orang), regio Eropa 1.5% populasi (14 juta orang), regio Afrika 1% populasi (11 juta orang), regio Amerika 1% dari populasi (7 juta orang), regio Pasific Barat 1% populasi (14 juta orang), dan regio Asia Tenggara 0,5% dari populasi (10 juta orang)

Saat ini tidak ada vaksin terhadap HCV, dan akses ke pengobatan untuk HBV dan HCV masih rendah. Strategi Sektor Kesehatan Global WHO mengenai hepatitis virus bertujuan untuk memeriksa status infeksi pada 90% dan mengobati 80% orang dengan HBV dan HCV pada tahun 2030. Namun demikian, hanya 9% dari semua infeksi HBV dan 20% dari semua infeksi HCV telah didiagnosis pada 2015. Selain itu, 8% dari mereka yang didiagnosis dengan infeksi HBV (1,7 juta orang) sedang dalam perawatan, dan hanya 7% dari mereka yang didiagnosis dengan infeksi HCV (1,1 juta orang) telah memulai perawatan kuratif selama tahun 2018 ini.

Infeksi HBV memerlukan pengobatan seumur hidup, dan WHO saat ini merekomendasikan tenofovir, sebagai obat yang sudah banyak digunakan dalam pengobatan HIV. Hepatitis C dapat disembuhkan dalam waktu yang relatif singkat dengan menggunakan sofosbuvir, obat antivirus aksi langsung (direct-acting antivirals atau DAA) yang sangat efektif. Saat ini sudah ada lebih banyak negara membuat layanan hepatitis tersedia untuk orang yang membutuhkan, yaitu tes diagnostik dengan biaya kurang dari US $ 1 dan obat untuk hepatitis C dapat berharga di bawah US $ 200.

Pada tahun 2017 beberapa negara telah mengambil langkah sukses untuk meningkatkan layanan hepatitis. China mencapai cakupan tinggi (96%) untuk dosis pertama vaksin HBV tepat pada waktu kelahiran bayi, dan mencapai target pengendalian hepatitis B, yaitu kurang dari 1% prevalensi HBV pada anak balita sejak tahun 2015.

Cakupan imunisasi HB 0 pada bayi baru lahir di Indonesia tahun 2016 adalah 4.252.909 bayi atau baru 87,5%. Cakupan imunisasi HB 0 terendah di Papua, yaitu hanya pada 26.461 bayi baru lahir atau 37,2% dan tertinggi di Jambi pada 66.324 bayi atau 99,0%.

Mongolia meningkatkan serapan pengobatan hepatitis dengan memasukkan HBV dan HCV dalam skema Asuransi Kesehatan Nasional, yang mencakup 98% penduduknya. Di Mesir, tersedianya obat generik telah menurunkan harga obat selama 3 bulan untuk hepatitis C, dari US $ 900 pada tahun 2015, menjadi kurang dari US $ 200 pada tahun 2016. Juga di Pakistan, biaya untuk paket pengobatan yang sama sedikitnya hanya US $ 100.

Pada akhir Maret 2017, WHO melakukan prakualifikasi bahan aktif farmasi generik dari sofosbuvir untuk pengobatan hepatitis C. Langkah ini akan memungkinkan lebih banyak negara untuk memproduksi obat-obatan hepatitis C yang terjangkau.

Keberhasilan mencapai tujuan penghapusan hepatitis (to eliminate hepatitis) pada tahun 2030 sebenarnya tidak terlalu ambisius. Laporan dari 28 negara dengan beban hepatitis tinggi, telah memberi alasan untuk optimis dalam mengendalikan hepatitis. Sudahkah Anda terlibat membantu?

PEKAN IMUNISASI SEDUNIA 2018

fx. wikan indrarto*)

Pada Selasa sampai Senin, 24-30 April 2018 diadakan Pekan Imunisasi Sedunia (World Immunization Week) 2018. Kegiatan ini bertujuan untuk menyoroti tindakan kolektif yang diperlukan, untuk memastikan bahwa setiap anak dilindungi dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Tema tahun 2018 ini: Vaksin untuk melindungi kita, (Protected Together, #VaccinesWork), mendorong setiap orang untuk meningkatkan cakupan imunisasi, demi kebaikan yang lebih besar. Apa yang harus dilakukan?

Imunisasi telah terbukti mampu mencegah sakit, kecacatan dan kematian pada anak akibat penyakit yang dapat dicegah oleh vaksin. Penyakit tersebut adalah difteri, hepatitis B, campak, batuk rejan, pneumonia, polio, diare rotavirus, rubella dan gondong, tetanus, serta kanker leher rahim. Namun demikian, cakupan imunisasi global telah berhenti pada kisaran 86%, karena tidak ada perubahan yang signifikan selama tahun 2017 lalu. Selain itu, serapan vaksin baru semakin menurun dan vaksin yang kurang dimanfaatkan semakin meningkat. Pada hal, imunisasi saat ini mampu mencegah sekitar 2 hingga 3 juta kematian anak setiap tahun. Bahkan tambahan 1,5 juta kematian anak dapat dihindari, jika cakupan imunisasi global meningkat. Namun demikian, diperkirakan 19,5 juta bayi di seluruh dunia masih belum mendapatkan imunisasi dasar (missing out on basic vaccines).

Pada tahun 2016 saja, petugas kesehatan telah mengimunisasi lebih dari 62 juta anak di negara termiskin di dunia, yang setara dengan lebih dari 185 juta titik kontak antara anak ini dan sistem layanan kesehatan primer. Upaya petugas kesehatan untuk meningkatkan cakupan imunisasi, membangun fondasi untuk sistem kesehatan primer yang kuat dan merupakan akses menuju cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coevarge (UHC).

Selama tahun 2016, sekitar 86% bayi di seluruh dunia (116,5 juta bayi) menerima 3 dosis vaksin difteri-tetanus-pertussis (DTP3), melindungi mereka dari penyakit menular yang dapat menyebabkan penyakit serius, cacat, atau berakibat fatal. Hingga tahun 2016, 130 negara telah mencapai paling sedikit 90% cakupan imunisasi DTP3. Pada tahun yang sama di Indonesia, seluruh bayi di Provinsi Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jambi, dan Nusa Tenggara Barat telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Sedangkan provinsi dengan capaian terendah yaitu Kalimantan Utara (56,08%), Papua (59,99%), dan Maluku (67,56%).

Selama 2016, 116,5 juta bayi di seluruh dunia menerima 3 dosis vaksin difteri-tetanus-pertussis, melindungi mereka dari penyakit menular yang dapat menyebabkan penyakit serius dan kecacatan. Selain itu, kasus polio telah menurun lebih dari 99% sejak 1988. Saat ini, hanya tinggal 3 negara (Afghanistan, Nigeria dan Pakistan) yang tetap endemik polio, turun dari lebih dari 125 negara pada tahun 1988. Keberhasilan pelaksanaan imunisasi dapat dinilai dengan ‘Universal Child Immunization’ (UCI) desa/kelurahan, yaitu gambaran suatu desa/kelurahan dimana ≥ 80% dari jumlah bayi (0-11 bulan) sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. Data di Indonesia pada tahun 2016 menunjukkan bahwa  tiga provinsi memiliki capaian UCI tertinggi, yaitu Bali (100%), DI Yogyakarta (100%), dan Jawa Tengah sebesar 99.93%. Sedangkan provinsi dengan capaian UCI terendah yaitu Kalimanatan Utara (30,69%), Papua Barat (56,77%) dan Papua (61.59%).

Imunisasi menyelamatkan jutaan nyawa anak dan secara luas diakui sebagai salah satu intervensi kesehatan, yang paling berhasil dan paling efektif di dunia. Namun demikian, saat ini masih ada lebih dari 19 juta anak yang tidak atau kurang lengkap divaksinasi di dunia, menempatkan mereka pada risiko serius dari penyakit yang berpotensi mematikan ini. Dari anak ini, 1 dari 10 tidak pernah menerima vaksinasi, dan kemungkinan besar tidak pernah kontak dengan sistem kesehatan terdekat.

Global Vaccine Action Plan (GVAP), yang disahkan oleh 194 negara anggota Majelis Kesehatan Dunia pada Mei 2012, bertujuan untuk mencegah jutaan kematian anak akibat penyakit yang dapat dicegah oleh vaksin pada tahun 2020, melalui akses universal untuk imunisasi. Meskipun perbaikan di masing-masing negara dan tingkat global cukup terlihat, tetapi semua target GVAP untuk eliminasi penyakit, termasuk campak, rubella, dan tetanus neonatal, ternyata belum tercapai sesuai rencana. Agar semua anak, di mana pun dapat bertahan hidup dan berkembang, setiap negara harus melakukan upaya yang lebih terpadu, untuk mencapai tujuan GVAP pada tahun 2020.

Beberapa pesan kunci untuk ‘World Immunization Week 2018’ meliputi hal berikut. Pertama, haruslah dipastikan bahwa vaksin diberikan kepada anak yang paling membutuhkan. Kedua, keluarga dan komunitas juga harus dipastikan terlindungi dengan vaksin (protected together). Ketiga, vaksin telah terbukti dapat mempertahankan dan meningkatkan kehidupan anak. Hal ini dikarenakan imunisasi diperkirakan mampu menyelamatkan 2-3 juta anak setiap tahun, setara dengan seluruh populasi sebuah kota menengah. Namun demikian, masih terlalu banyak anak yang belum terjangkau oleh intervensi kedokteran penyelamat hidup ini, yang secara global, satu dari tujuh anak tidak mendapatkan manfaat penuh vaksin. Jika cakupan imunisasi di negara berpenghasilan rendah dan menengah meningkat pada tahun 2030, kita dapat mencegah 24 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan karena biaya kesehatan untuk anak yang sakit.

Sangat penting bahwa negara donor harus terus berinvestasi dalam program imunisasi. Vaksin adalah salah satu alat kesehatan paling hemat biaya, yang pernah ditemukan. Bahkan setiap US$ 1 yang dihabiskan untuk biaya imunisasi saat masa kecil, ternyata akan menghasilkan US$ 44 manfaat ekonomi dan sosial pada masa dewasa. Imunisasi bermanfaat dari tahap menyelamatkan nyawa hingga mencegah kemiskinan dan untuk melindungi terhadap gizi buruk, sehingga imunisasi memungkinkan orang di seluruh dunia untuk hidup lebih sehat. Imunisasi juga sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan global, bahkan yang tidak terkait langsung dengan kesehatan sekalipun.

Momentum Pekan Imunisasi Sedunia (World Immunization Week) 2018 dengan tema vaksin untuk melindungi kita (Protected Together, #VaccinesWork), mendorong setiap orang untuk meningkatkan cakupan imunisasi. Sudahkah Anda terlibat membantu?

Sekian Yogyakarta, 29 Maret 2018 *) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak, lektor FK UKDW, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161

PROMOSI ASI

fx. wikan indrarto*)

Pada Rabu, 11 April 2018 WHO dan UNICEF mengeluarkan panduan baru secara global, untuk mempromosikan pemberian ASI, khususnya di fasilitas kesehatan. Apa yang harus dilakukan?

WHO dan UNICEF telah mengeluarkan panduan baru, untuk meningkatkan dukungan menyusui di semua fasilitas kesehatan, yang menyediakan layanan kontrol kehamilan, persalinan, dan bayi baru lahir. Panduan ini melengkapi ‘Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui’ yang dikeluarkan untuk mendukung Inisiatif Rumah Sakit Ramah Bayi pada tahun 1991 lalu. Panduan praktis yang baru ini ditujukan untuk mendorong ibu baru agar menyusui bayinya dan menjadi pegangan bagi petugas kesehatan, cara terbaik untuk mendukung pemberian ASI.

Menyusui semua bayi selama 2 tahun pertama kehidupan, diprediksi akan menyelamatkan nyawa lebih dari 820.000 anak balita global setiap tahun. Menyusui sangat penting untuk kesehatan seumur hidup anak, dan mengurangi biaya untuk membayar layanan di fasilitas kesehatan. Menyusui dalam satu jam pertama kelahiran mampu melindungi bayi yang baru lahir dari infeksi dan menyelamatkan nyawa. Bayi memiliki risiko kematian yang lebih besar, karena diare dan infeksi lain, ketika mereka hanya disusui sebagian atau tidak disusui sama sekali. Menyusui juga meningkatkan IQ, kesiapan dan kehadiran di sekolah saat anak, dan berhubungan dengan pendapatan yang lebih tinggi saat dewasa. Menyusui juga mengurangi risiko terjadinya kanker payudara pada ibu.

“Menyusui menyelamatkan nyawa. Manfaatnya membantu menjaga bayi tetap sehat di hari-hari pertama dan berlanjut menjadi anak dan dewasa,” kata Direktur Eksekutif UNICEF Henrietta H. Fore. “Tetapi menyusui membutuhkan dukungan, dorongan, dan bimbingan. Apabila langkah dasar ini diimplementasikan dengan benar, kita dapat secara signifikan meningkatkan tingkat menyusui di seluruh dunia dan memberi bayi permulaan terbaik dalam hidupnya.”

Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros AdhanomGhebreyesus mengatakan bahwa di banyak RS di seluruh dunia, adanya seorang bayi yang disusui, dapat membuat perbedaan antara hidup dan mati, dan berperan penting menentukan apakah seorang bayi kelak akan berkembang untuk mencapai potensi penuhnya. “RS tidak dibangun hanya untuk menyembuhkan orang sakit saja, tetapi juga harus mempromosikan kehidupan dan memastikan orang dapat berkembang dan menjalani hidup mereka sepenuhnya,” kata Dr. Tedros. Sebagai bagian dari setiap upaya negara untuk mencapai cakupan kesehatan universal, tidak ada tempat yang lebih baik atau lebih penting untuk memulai kehidupan, daripada memastikan berjalannya ‘Sepuluh Langkah untuk Menyusui’ secara benar, karena merupakan standar untuk perawatan ibu melahirkan dan bayi mereka.

Panduan baru ini menjelaskan langkah praktis yang harus dilakukan oleh negara untuk melindungi, mempromosikan, dan mendukung pemberian ASI di berbagai fasilitas yang menyediakan layanan kehamilan dan bayi baru lahir. Pedoman ini berisi tentang sistem kesehatan untuk membantu ibu memulai menyusui dalam satu jam pertama, dan menyusui secara eksklusif selama enam bulan. Panduan ini menjelaskan bagaimana RS harus memiliki kebijakan menyusui tertulis di tempat, kompetensi staf, dan perawatan antenatal dan pascapersalinan, termasuk dukungan menyusui untuk ibu. Panduan ini juga merekomendasikan penggunaan yang terbatas untuk pengganti ASI, panduan bagi orang tua tentang penggunaan botol dan dot, serta panduan dukungan sosial saat ibu dan bayi dipulangkan dari RS.

Dalam panduan ini juga ditegaskan tentang Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dalam satu jam pertama kelahiran, yang mampu melindungi bayi baru lahir dari infeksi yang didapat, dan mengurangi kematian bayi baru lahir. Memulai menyusui lebih awal meningkatkan kemungkinan keberlanjutan pemberian ASI yang berhasil. ASI eksklusif selama enam bulan memiliki banyak manfaat bagi bayi dan ibu. Yang utama di antaranya adalah perlindungan terhadap infeksi saluran cerna dan malnutrisi, yang tercatat tidak hanya di negara berkembang, tetapi juga di negara industri.

Dalam panduan ini juga dijelaskan, bahwa ASI merupakan sumber energi dan nutrisi yang penting pada anak usia 6-23 bulan. ASI dapat menyediakan setengah atau lebih kebutuhan energi anak antara 6-12 bulan, dan sepertiga kebutuhan energi antara 12-24 bulan. ASI juga merupakan sumber energi dan nutrisi penting selama anak sakit dan terbukti mampu mengurangi kematian di antara anak kekurangan gizi yang sakit berat. Anak dan remaja yang diberi ASI pada saat bayi, cenderung kurang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas.

Pedoman ini memberikan rekomendasi global, promosi dan dukungan pemberian ASI yang optimal, sebagai intervensi kesehatan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Selain itu, juga sesuai dengan target global tahun 2025, sebagaimana dikemukakan dalam rencana implementasi yang paripurna (Comprehensive implementation plan on maternal, infant and young child nutrition), yang didukung oleh Majelis Kesehatan Dunia ke 65 pada tahun 2012, dalam resolusi WHA65.6.

Panduan baru yang diterbitkan Rabu, 11 April 2018 oleh WHO dan UNICEF untuk mempromosikan pemberian ASI, seharusnya digunakan di semua fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan kontrol kehamilan, persalinan, dan bayi baru lahir. Apakah kita sudah bijak?

Sekian Yogyakarta, 18 April 2018 *) dokter spesialis anak, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW WA : 081227280161,

HARI MALARIA DUNIA 2018

fx. wikan indrarto*)

Rabu, 25 April 2018 merupakan Hari Malaria Sedunia (World Malaria Day) 2018 dengan tema bergelora : siap untuk mengalahkan malaria (ready to beat malaria). Tema ini menggaris bawahi energi dan komitmen kolektif komunitas global dalam menyatukan tujuan bersama, yaitu menciptakan dunia yang bebas malaria. Apa yang perlu diketahui?

Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia, ditularkan oleh nyamuk malaria (Anopheles) betina, dan dapat menyerang semua orang pada semua golongan umur dari bayi, anak sampai orang dewasa. Pada tahun 2016, terjadi 216 juta kasus malaria di seluruh dunia, dengan 445.000 kematian dan diperlukan $US 2,7 Milyar untuk mengalahkan malaria. Peringatan Hari Malaria Sedunia ini untuk menyoroti kemajuan luar biasa yang telah dicapai, dalam menanggulangi salah satu penyakit tertua pada manusia, sambil juga mencermati tren yang mengkhawatirkan, seperti yang diungkap dalam Laporan Malaria Dunia 2017.

Respons global terhadap malaria berada di persimpangan jalan. Setelah periode keberhasilan pengendalian malaria yang belum pernah terjadi sebelumnya, sangat disayangkan kemajuan telah terhenti. Kecepatan penyelesaian masalah saat ini tidak mencukupi untuk mencapai tonggak pencapaian (milestones) tahun 2020 sesuai dengan target pada ’Global Technical Strategy for Malaria 2016–2030’, khususnya target pengurangan 40% kejadian kasus malaria (morbiditas) dan angka kematian (mortalitas).

Banyak negara semakin jelas masuk ke dalam salah satu dari dua kategori, yaitu negera yang bergerak menuju eliminasi malaria dan negara yang lain justru bergerak dengan penularan berkelanjutan, bahkan telah melaporkan peningkatan kasus malaria yang signifikan. Tanpa tindakan segera, keberhasilan besar dalam perang melawan malaria berada di bawah ancaman. Laporan tentang kabupaten atau kota di Indonesia tahun 2016, sebanyak 48,1% sudah tersertifikasi bebas malaria, 32,2% endemis rendah, 11,7% endemis sedang, dan 8,0% endemis tinggi.

Selain itu, kita dapat belajar bahwa sejak tahun 2000, India telah membuat terobosan besar dalam mengurangi jumlah korban malaria. Namun jalan menuju eliminasi telah terbukti sebagai tantangan di negara bagian Odisha, India timur yang merupakan lebih dari 40% beban malaria di India. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pemerintah negara bagian di India telah secara dramatis meningkatkan upaya untuk mencegah, mendeteksi dan mengobati malaria, dengan hasil yang mengesankan terlihat dalam rentang waktu yang singkat. Data di Indonesia menunjukkan bahwa angka kesakitan malaria cenderung menurun, yaitu dari 1,8 per 1.000 penduduk berisiko pada tahun 2009, menjadi 0,84 pada tahun 2016.

Selain itu, dari desa terpencil Etsu Gudu di Nigeria, kita dapat belajar bahwa Manajemen Balita Sakit (MTBS) atau Integrated Community Case Management (ICCM), adalah strategi efektif yang hemat biaya, karena melibatkan petugas kesehatan masyarakat yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau. Mereka dilibatkan untuk mendiagnosis cepat dan mengobati dini 3 penyakit mematikan pada anak yang dapat disembuhkan, yaitu malaria, pneumonia dan diare. Dalam 3 tahun sejak para kader kesehatan dipilih dan dilatih, tidak ada anak yang meninggal di desa tersebut. Data di Indonesia menunjukkan bahwa secara nasional, sebesar 95% pasien yang dicurigai atau suspek malaria telah diperiksa secara laboratorium (Rapid Diagnostic Test dan Mikroskop). Papua merupakan provinsi dengan Angka Kesakitan Malaria (Annual Paracite Incidence/API) tertinggi, yaitu 45,85 per 1.000 penduduk. Angka ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Empat provinsi dengan API per 1.000 penduduk tertinggi lainnya, yaitu Papua Barat (10,20), Nusa Tenggara Timur (5,17), Maluku (3,83), dan Maluku Utara (2,44). Sebanyak 83% kasus malaria di Indonesia berasal dari Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Untuk pertama kalinya, WHO pada tahun 2018 ini telah membuat semua data dari Laporan Malaria Dunia tersedia melalui aplikasi seluler. Dengan gesekan jari, kita sekarang dapat mengakses secara langsung informasi terbaru tentang kebijakan, pembiayaan, intervensi dan beban malaria di 91 negara endemik. Aplikasi ‘global reportmobile of malaria’ tersedia untuk diunduh, baik untuk perangkat iOS maupun Android.

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, 5 negara di ‘Greater Mekong Subregion’ (GMS), yaitu Thailand, Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Laos telah mempercepat upaya untuk mencegah, mendiagnosa dan mengobati malaria. Jumlah kasus malaria dan kematian yang dilaporkan di GMS turun sebesar 74% dan 91%, antara tahun 2012 dan 2016. Perkiraan pertengahan tahun untuk tahun 2017 menunjukkan penurunan lebih lanjut dalam jumlah kasus, meskipun tidak pada tingkat kematian. Pengobatan malaria harus dilakukan secara efektif, dengan pemberian jenis obat yang harus benar dan cara meminumnya harus tepat waktu, sesuai dengan acuan program pengendalian malaria. Pengobatan efektif adalah pemberian ACT (Artemicin-based Combination Therapy) pada 24 jam pertama pasien demam dan obat harus diminum sampai habis.

Momentum Hari Malaria Sedunia Rabu, 25 April 2018 mengingatkan agar kita ‘ready to beat malaria’ (siap untuk mengalahkan malaria). Sudahkah Anda ‘ready’ dan terlibat membantu?

Sekian Yogyakarta, 25 April 2018 *) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak, lektor FK UKDW, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161

HAK SEHAT

fx. wikan indrarto*)

Konstitusi WHO (1946) menegaskan bahwa sehat adalah hak asasi manusia. Dengan demikian, semua negara memiliki kewajiban hukum bagi warganya dengan memastikan akses terhadap layanan kesehatan tepat waktu, dapat diterima, dan terjangkau, dengan kualitas yang memadai. Selain itu, juga penyediaan faktor terkait sehat, seperti air bersih, sanitasi, makanan, perumahan, informasi dan pendidikan kesehatan. Apa yang perlu disadari?

Kewajiban setiap negara untuk mendukung hak atas sehat, termasuk dengan melakukan alokasi sumber daya maksimum yang tersedia. Dalam banyak kasus, hak atas sehat telah diadopsi menjadi hukum nasional atau hukum konstitusional, sesuai dengan prinsip yang telah disuarakan dalam ‘Sustainable Development Goal’ (SGDs) 2030 dan Cakupan Kesehatan Semesta atau ‘Universal Health Coverage’ (UHC). Di Indonesia, UHC akan dicapai melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Layanan kesehatan yang tidak adil dan memarjinalisasi akan menyingkirkan populasi tertentu di masyarakat, sehingga gagal menikmati derajad kesehatan yang baik. Tiga penyakit menular paling mematikan di dunia, yaitu malaria, HIV / AIDS dan TBC, secara tidak proporsional mempengaruhi populasi termiskin di dunia, dan dalam banyak kasus diperburuk oleh ketidaksetaraan lainnya, termasuk karena jenis kelamin, usia, orientasi seksual atau identitas gender dan status migrasi. Sebaliknya, beban penyakit tidak menular, yang sering terjadi di negara berpenghasilan tinggi, meningkat secara tidak proporsional di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Sebagian besar dipengaruhi oleh faktor gaya hidup, perilaku, dan lingkungan, yang sebenarnya juga terkait erat dengan hak asasi manusia.

Dalam pendekatan berbasis hak, maka kebijakan, strategi dan program layanan kesehatan harus dirancang secara eksplisit untuk meningkatkan kemungkinan semua warga mewujudkan hak sehat, dengan fokus pada warga yang masih terbelakang terlebih dahulu. Negara dan pemangku kepentingan lainnya bertanggung jawab atas terpenuhinya hak asasi manusia. Penjaminan harus ada, bahwa hak asasi manusia dilaksanakan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, misalnya berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, atau status lainnya. Selain itu, juga disabilitas atau kecacatan, usia, status perkawinan dan keluarga, orientasi seksual dan identitas gender, status kesehatan, tempat tinggal, situasi ekonomi dan sosial.

Hak asasi manusia bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Hak tersebut berlaku sama untuk semua orang, dimana saja, dan tanpa perbedaan. Realisasi pemenuhan hak untuk sehat oleh negara, seharusnya dilakukan secara progresif, dengan menggunakan sumber daya maksimum yang tersedia. Artinya bahwa tidak peduli dengan tingkat sumber daya yang dimiliki, semua pemerintah harus mengambil langkah segera untuk pemenuhan hak ini, misalnya penghapusan diskriminasi dan perbaikan dalam sistem hukum.

Hak atas kesehatan (Pasal 12) dalam ‘General Comment 14 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights’, sebuah komite ahli yang independen mencakup 4 komponen inti, yaitu ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility), penerimaan (acceptability), dan mutu (quality). Ketersediaan (availability) mengacu pada adanya fasilitas, obat, alat dan layanan kesehatan yang memadai untuk semua warga. Ketersediaan dapat diukur melalui analisis data terpilah untuk berbagai kelompok masyarakat yang berbeda termasuk usia, jenis kelamin, lokasi tinggal dan status sosial ekonomi. Selain itu, juga survei kualitatif untuk menggambarkan cakupan kesenjangan dan cakupan penyebaran petugas kesehatan profesional.

Keterjangkauan (accessibility) adalah kemudahan saat memerlukan fasilitas, obat, alat dan layanan kesehatan untuk semua warga. Aksesibilitas memiliki empat dimensi yang saling tumpang tindih, yaitu tanpa diskriminasi, aksesibilitas fisik, ekonomis dan informasi. Menilai aksesibilitas memerlukan analisis penghalang yang ada, baik keuangan, fisik atau lainnya, dan bagaimana dampaknya terhadap warga yang paling rentan. Selain itu, juga sistem informasi kesehatan yang baik dan menjangkau semua populasi. Penerimaan (acceptability) berkaitan dengan penghormatan petugas kesehatan terhadap etika kedokteran, budaya lokal, dan kepekaan terhadap kondisi pasien. Akseptabilitas mensyaratkan bahwa fasilitas kesehatan, barang, layanan dan program berpusat pada pasien dan memenuhi kebutuhan spesifik dari kelompok populasi yang beragam, sesuai dengan standar etika profesi, etika internasional untuk kerahasiaan, dan ‘informed consent.’

Kualitas atau mutu adalah komponen kunci dari Cakupan Kesehatan Semesta (UHC). Layanan kesehatan yang bermutu harus aman (menghindarkan bahaya pada pasien), efektif (layanan kesehatan berbasis bukti), dan berpusat pada pasien (merespons preferensi, kebutuhan dan nilai individual). Selain itu, juga tepat waktu (mengurangi waktu tunggu dan penundaan), merata (tidak berbeda kualitas berdasarkan jenis kelamin, etnisitas, lokasi geografis, dan status sosial ekonomi), terintegrasi (menyediakan berbagai bentuk layanan kesehatan), dan efisien (memaksimalkan manfaat sumber daya yang ada dan menghindari pemborosan).

Sesuai Konstitusi WHO (1946) yang menyebutkan bahwa sehat adalah hak asasi manusia, maka mutu layanan kesehatan harus terus diperbaiki, guna meningkatkan kemungkinan semua warga menikmati haknya untuk sehat. Sudahkah kita terlibat membantu?

Sekian Yogyakarta, 2 Januari 2018 *) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak di Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com

BERANTAS CACING

fx. wikan indrarto*)

Rabu, 28 Maret 2018 BPOM RI telah melakukan pengujian terhadap 541 sampel ikan makarel kaleng, dengan 27 merek positif mengandung parasit cacing anisakis. Cacing anisakis memang hidup di dalam tubuh mamalia laut dan ikan makarel yang biasa berenang di lautan Eropa. Cacing ini dianggap berbahaya jika dikonsumsi saat hidup, karena dapat menginfeksi perut dan alergi bagi penderita asma, meskipun cacing anisakis pada ikan makarel kaleng dipastikan mati saat diolah, dan tidak berbahaya jika dikonsumsi. Apa yang sebaiknya diketahui?

cacing anisakis pada ikan makarel kaleng

Cacing anisakis yang tidak berbahaya ini mengingatkan kita bahwa lebih dari 1,5 miliar orang atau 24% populasi dunia, sebagian besar anak, telah terinfeksi dengan infeksi cacing yang ditularkan melalui tanah di seluruh dunia. Infeksi cacing ini lebih berbahaya dibandingkan cacing anisakis, tersebar luas di daerah tropis dan subtropis, dengan jumlah terbesar terjadi di sub-Sahara Afrika, Amerika Latin, China dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Indonesia memiliki angka kecacingan yang tinggi sebesar 28% anak, karena dipengaruhi oleh kurangnya kebersihan, sanitasi, pasokan air, kepadatan penduduk, serta tanah yang lembab.

Ada beberapa jenis cacing berbahaya yang menginfeksi anak, jauh lebih berbahaya dibandingkan cacing anisakis pada ikan makarel kaleng. Pertama adalah cacing gelang (Ascaris lumbricoides) yang masuk ke dalam tubuh anak saat berupa telur, yang terdapat pada sayuran dan buah yang tidak dibersihkan dengan baik. Kedua adalah cacing cambuk (Trichuris trichiura) yang mampu bertelur hingga 5-10 ribu butir per hari. Cacing ini dapat membenamkan kepalanya pada dinding usus besar sehingga menyebabkan luka di usus. Pada infeksi yang berat akan terjadi diare yang mengandung lendir dan darah.

Larva cacing tambang mampu menembus kulit kaki

Ketiga cacing tambang (Necator americanus dan Ancylostoma duodenale) yang mampu bertelur 15-20 ribu butir per hari. Larva cacing tambang mampu menembus kulit kaki dan selanjutnya terbawa oleh pembuluh darah ke dalam usus halus, paru dan jantung. Keempat adalah cacing kremi yang berbentuk kecil dan berwarna putih. Cacing ini bersarang di usus besar. Cacing kremi dewasa akan berpindah ke anus untuk bertelur. Telur inilah yang menimbulkan rasa gatal pada anus.

cacing cambuk (Trichuris trichiura)

Cacing dapat mengganggu status gizi anak dengan berbagai cara. Cacing makan jaringan anak, termasuk darah, yang menyebabkan hilangnya zat besi dan protein dari darah anak. Cacing tambang di samping menyebabkan kehilangan darah kronis yang dapat menyebabkan anemia pada anak, juga meningkatkan gangguan penyerapan atau malabsorpsi nutrisi pada usus. Selain itu, cacing gelang diduga juga dapat menyebabkan malabsorbsi vitamin A di usus, menyebabkan hilangnya nafsu makan dan oleh karena itu, pengurangan asupan nutrisi dan kebugaran fisik. Secara khusus, cacing pita dapat menyebabkan diare disentri.

cacing pita dapat menyebabkan diare disentri.

Pengobatan berkala kecacingan dilakukan tanpa diagnosis sebelumnya, terhadap semua orang berisiko yang tinggal di daerah endemik. Pengobatan harus diberikan setahun sekali bila prevalensi infeksi cacing yang ditularkan melalui tanah pada masyarakat di atas 20%, dan dua kali setahun bila prevalensi di atas 50%. WHO merekomendasikan obat albendazol (400 mg) dan mebendazol (500 mg), yang telah terbukti efektif, murah dan mudah dikelola oleh petugas non medis sekalipun, misalnya guru. Obat tersebut telah melalui pengujian keamanan yang ekstensif dan telah digunakan pada jutaan orang dengan sedikit efek samping. Baik albendazol dan mebendazol diberikan di semua negara endemik, untuk semua anak usia sekolah. Pemberian obat cacing dapat dimulai sejak anak usia 2 tahun. Hal ini, disebabkan karena pada anak usia 2 tahun sudah terjadi kontak dengan tanah, yang merupakan sumber penularan infeksi cacing. Pemberian obat cacing dapat diulang setiap 6 bulan sekali. Sedangkan, untuk daerah non endemis pemberian obat cacing harus diberikan sesuai indikasi dan anjuran dokter, berdasarkan hasil pemeriksaan tinja positif ditemukan telur cacing atau cacing.

obat cacing Albendazole (400 mg) dosis tunggal

cuci tangan yang benar, mampu mencegah kecacingan

Tahun 2015 lalu, sebanyak 18,1 juta anak Indonesia telah mendapatkan obat cacing Albendazole (400 mg) dosis tunggal oleh petugas puskesmas dan diminum langsung saat itu, untuk memastikan bahwa obat itu benar diminum oleh anak sekolah. Pada tahun 2016, lebih dari 385 juta anak usia sekolah telah diobati dengan obat cacing di negara endemik, sesuai dengan target 68% dari semua anak yang berisiko. Target global tahun 2020 adalah memberantas cacing yang ditularkan melalui tanah pada anak.

Parasit cacing anisakis pada ikan makarel kaleng

Temuan parasit cacing anisakis oleh BPOM RI pada ikan makarel kaleng, mengingatkan kita akan program pemberantasan cacing. Dengan melatihkan kebiasaan mencuci tangan secara benar, ditambah dengan pemberian obat cacing secara teratur, setidaknya pada 75% anak di daerah endemik, yaitu diperkirakan 836 juta anak pada tahun 2016, maka anak akan bebas dari infeksi cacing. Sudahkah tahun ini anak kita diberikan obat cacing?

Sekian Yogyakarta, 2 April 2018 *) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak, Alumnus S3 UGM, pengajar di FK UKDW, WA: 081227280161

BUKTI  DOKTER
fx. wikan indrarto*)

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) menilai bahwa Mayjen TNI DR. Dr. Terawan Agus Putranto, SpRad, penemu dan penerap metode cuci otak (brain flushing) melakukan pelanggaran etik. Terapi Digital Substraction Angiogram (DSA), metode cuci otak, atau ‘bran washing’ ini, mengingatkan kita semua akan banyak hal. Selain aspek etika kedokteran, juga aspek bukti klinis yang wajib diketahui oleh dokter, sebelum sebuah intervensi baru dapat diterapkan secara etik kepada para pasien. Apa yang sebaiknya kita cermati?

Belajar tentang kedokteran berbasis bukti atau EBM (Evidence-Based Medicine), kita akan mengingat jasa besar William Aaron Silverman (23 Oktober 1917 – 16 Desember 2004), yaitu seorang dokter Amerika Serikat yang memberikan kontribusi penting untuk ilmu neonatologi (bayi baru lahir). Dia pengajar di ‘Columbia University College of Physicians and Surgeons’ di New York dan menjabat sebagai direktur medis unit perawatan intensif neonatal di ‘Columbia-Presbyterian Medical Center’, juga di New York, AS.

Dr. William Aaron Silverman

Dr. Silverman memiliki dugaan atau hipotesis bahwa kebutaan pada bayi karena retinopati prematuritas terkait dengan konsentrasi oksigen yang tinggi, yang diberikan pada bayi prematur. Melalui keterlibatannya dalam kisah tragis ‘retrolental fibroplasia’, istilah lama sebelum resmi disebut retinopati prematuritas, Dr. Silverman juga berhasil mengatasi kelemahan dalam metodologi penelitian klinis.

Pada awal karirnya, ia telah melakukan uji klinik penggunaan hormon adreno corticotropic (ACTH), dalam mengobati retinopati prematuritas. Pada tahun 1949, Dr. Silverman dan Dr. Richard Day menggunakan ACTH pada 31 bayi dengan tanda-tanda awal fibroplasia retrolental. Dua puluh lima dari bayi tersebut dapat melihat dan tidak buta. Meskipun hasil penelitian tampaknya mendukung ACTH sebagai pengobatan yang efektif untuk kondisi ini, para peneliti di Fakultas Kedokteran Universitas Johns Hopkins di Baltimore, Maryland, AS menyangkal hubungan ini. Meskipun Dr. Silverman dan Dr. Day meyakini bahwa ACTH adalah pengobatan yang tepat, tetapi mereka merasa berkewajiban untuk tunduk pada metodologi penelitian yang benar.

Akhirnya mereka mendapat izin untuk melakukan penelitian yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu uji klinis terkontrol acak yang dilakukan pada pada neonatus atau bayi baru lahir. Temuan baru mereka pada uji klinik ternyata memutarbalikkan fakta sebelumnya. Sepertiga dari bayi yang diobati ACTH justru menjadi buta, tetapi hanya seperlima yang buta dari kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan pada pertengahan 1950-an.

Pengalaman dengan ACTH membuat kesan yang kuat pada pendirian Dr. Silverman, yang menjadi bersikukuh bahwa bukti ilmiah yang kuat harus memandu semua keputusan medis. Epidemiolog Dr. David Sackett menyebutkan bahwa Silverman adalah pelopor dalam kedokteran berbasis bukti (EMB), yang terus digunakan oleh para dokter sampai sekarang di seluruh dunia. Pada hal, Dr. David Sackett dikenal sebagai bapak EBM (the fathers of evidence-based medicine), yang mendirikan ‘clinical epidemiology’ di McAster University Canada. Selain itu, Silverman juga menekankan bahwa dokter harus mempertimbangkan kualitas hidup pasien sebelum memutuskan untuk melakukan intervensi kedokterann yang baru dan bersifat agresif.

Pada tahun 2003, Yayasan Amerika untuk Orang Buta (American Foundation for the Blind) menghadiahkan penghargaan tertinggi, Medali Migel, kepada Dr. Silverman. Persatuan Dokter Spesialis Anak (American Academy of Pediatrics) juga menghormatinya pada tahun 2006 dengan menciptakan ‘William A. Silverman Lectureship’. Semuanya diberikan atas integritas ilmiah dan kepatuhannya kepada aspek kedokteran berbasis bukti (EBM).

Secara etika, semua dokter harus jujur dan secara berhati-hati menyampaikan kepada masyarakat, bahwa metode intervensi yang dilakukannya masih dalam taraf uji klinik, sehingga tidak boleh menarik imbal jasa kepada pasien. Testimoni yang menyebutkan bahwa metode DSA tersebut telah mengatasi masalah stroke sejak tahun 2005 pada sekitar 40.000 pasien, bahkan tidak banyak muncul komplain dari masyarakat, sebenarnya baru merupakan salah satu dari 3 buah syarat untuk membuktikan kevalidan sebuah metode kedokteran yang baru. Yang disebut EBM adalah suatu kondisi yang mutlak memiliki 3 hal, yaitu penilaian klinis obyektif (clinical judgment), secara ilmiah memang berhubungan (relevant scientific), dan dirasakan manfaatnya oleh pasien (patients’ values and preferences) atau semacam testimoni.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) no 19 tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan, serta berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) no 23 tahun 2017, tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya, penilaian teknologi baru di bidang kesehatan dilakukan oleh Tim ‘Health Technology Assessment’ (HTA), yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan. Oleh karenanya penilaian terhadap metode DSA atau ‘Brain Washing’ yang selama ini dikerjakan oleh Mayjen TNI DR. Dr. Terawan Agus Putranto, SpRad dan akan dilakukan oleh Tim HTA Kementerian Kesehatan Rl, layak kita dukung bersama. Selain itu, dukungan pembiayaan untuk penelitian uji klinik lebih lanjut oleh Kemenkes dan Kemenristekdikti, juga dukungan keilmuan dari segenap guru besar dan dokter ahli terkait, pasti akan berdampak positif pada kesatuan sesama warga Indonesia, baik di tingkat lokal maupun internasional.

Tidak ada manusia yang sempurna, sehingga peran koreksi dari pihak lain, adalah sangat penting untuk memberikan hasil terbaik. Aspek etika yang diingatkan oleh MKEK dan kedokteran berbasis bukti (EBM) yang dirintis Dr. Silverman, wajib dilaksanakan oleh segenap dokter di manapun berada. Sudahkah para dokter bijak?

Sekian Yogyakarta Senin, 9 April 2018 *) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak, Alumnus S3 UGM, pengajar di FK UKDW, WA: 081227280161

LEPTOSPIROSIS PASKA BANJIR

fx. wikan indrarto*)

Bencana banjir karena siklon tropis Cempaka di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa, 28 November 2017 sangat memprihatinkan. Bahaya ikutan setelah banjir surut adalah leptospirosis yang mematikan. Leptospirosis adalah penyakit akibat infeksi bakteri Leptospira sp. yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya (zoonosis). Apa yang perlu kita waspadai?

Leptospirosis pertama kali dilaporkan pada tahun 1886 oleh Dr. Adolf Weil dengan gejala demam tinggi disertai beberapa gejala saraf serta pembesaran hati dan limpa. Penyakit dengan gejala tersebut di atas oleh Goldsmith 1887 disebut sebagai Weil’s Disease. Pada tahun 1915 Inada berhasil membuktikan bahwa “Weil’s Disease” disebabkan oleh bakteri Leptospira icterohemorrhagiae.

Pada tahun 2016 yang lalu kasus leptospirosis di Indonesia mencapai 343 orang, meninggal 47 orang dan CFR 13,70%, sedangkan di DIY dengan jumlah kasus 17 orang, meninggal 6 orang, maka CFR sangat tinggi, yaitu 35,29%. Pada usia lebih dari 50 tahun kematian mencapai 56%. Di beberapa publikasi angka kematian dilaporkan antara 3-54% tergantung sistem organ yang terinfeksi.

Leptospirosis merupakan penyakit yang dapat ditularkan melalui air (water borne disease). Urin (air kencing) dari individu yang terserang penyakit ini merupakan sumber utama penularan, baik pada manusia maupun pada hewan. Hujan deras akan membantu penyebaran penyakit ini, terutama di daerah banjir. Kejadian Leptospirosis pada manusia banyak ditemukan pada pekerja pembersih selokan, karena selokan banyak tercemar bakteri Leptospira. Leptospirosis dapat juga mengenai anak, yang tinggal di lingkungan padat perkotaan dengan banyak tikus rumah yang berkeliaran.

Masa inkubasi Leptospirosis pada manusia yaitu 2-26 hari. Infeksi Leptospirosis mempunyai manifestasi yang sangat bervariasi dan kadang tanpa gejala, sehingga sering terjadi kesalahan diagnosis, apalagi pada infeksi subklinis yang ditandai dengan flu ringan sampai berat. Hampir 40% penderita terpapar infeksi tidak bergejala tetapi pemeriksaan serologis positif. Sekitar 90% penderita akan mengalami kuning ringan, sedangkan 5% kuning berat yang dikenal sebagai penyakit Weil. Perjalanan penyakit Leptospira terdiri dari 2 fase, yaitu fase septisemik dan fase imun. Pada periode peralihan fase selama 1-3 hari kondisi penderita mungkin terlihat membaik.

Fase Septisemik dikenal sebagai fase awal atau fase leptospiremik karena bakteri dapat diisolasi dari darah, cairan serebrospinal dan sebagian besar jaringan tubuh. Pada stadium ini, penderita akan mengalami gejala mirip flu selama 4-7 hari, ditandai dengan demam, kedinginan, dan kelemahan otot. Gejala lain adalah sakit tenggorokan, batuk, nyeri dada, muntah darah, nyeri kepala, takut cahaya, gangguan mental, radang selaput otak (meningitis), serta pembesaran limpa dan hati. Fase Imun sering disebut fase kedua atau leptospirurik karena sirkulasi antibodi dapat dideteksi dengan isolasi kuman dari urin, dan mungkin tidak didapatkan lagi dari darah atau cairan serebrospinalis. Fase ini terjadi pada 0-30 hari akibat respon pertahanan tubuh terhadap infeksi. Gejala tergantung organ tubuh yang terganggu seperti selaput otak, hati, mata atau ginjal.

Jika yang diserang adalah selaput otak, maka akan terjadi depresi, kecemasan, dan sakit kepala. Pada pemeriksaan hati didapatkan kulit kuning, pembesaran hati (hepatomegali), dan tanda koagulopati. Gangguan paru-paru berupa batuk, batuk darah, dan sulit bernapas. Gangguan hematologi berupa peradarahan dan pembesaran limpa (splenomegali). Kelainan jantung ditandai gagal jantung atau perikarditis. Meningitis aseptik merupakan manifestasi klinis paling penting pada fase imun.

Sindrom Weil adalah bentuk Leptospirosis berat ditandai kulit dan mata kuning atau jaundis, disfungsi ginjal, nekrosis hati, disfungsi paru-paru, dan diathesis perdarahan. Kondisi ini terjadi pada akhir fase awal dan meningkat pada fase kedua, tetapi bisa memburuk setiap waktu. Manifestasi paru meliputi batuk, kesulitan bernapas, nyeri dada, batuk darah, dan gagal napas. Penderita dengan kuning berat lebih mudah terkena ghagal ginjal, perdarahan, dan kolaps kardiovaskular. Kasus berat dengan gangguan hati dan ginjal mengakibatkan kematian sebesar 20-40%.

Diagnosa Leptospirosis biasanya dilakukan dengan pemeriksaan serologis. Antibodi dapat ditemukan di dalam darah pada hari ke-5-7 sesudah adanya gejala klinis. Selain pemeriksaan serologis, untuk mengkonfirmasi infeksi Leptospirosis adalah Microscopic agglutination test (MAT). Kultur atau pengamatan bakteri Leptospira di bawah mikroskop berlatar gelap umumnya tidak sensitif. Selain itu, diagnosa juga dapat dilakukan melalui pengamatan bakteri Leptospira pada spesimen organ yang terinfeksi, dengan menggunakan imunofloresen.

Leptospirosis dapat diobati dengan antibiotik doksisiklin, ampisillin, amoksisillin, eritromisin dan antibiotika yang lebih baru. Namun demikian, keterlambatan pengobatan, kesalahan diagnosis, ataupun terjadinya Sindrom Weil, dapat meningkatkan angka kematian atau CFR (Case Fatality Rate).

Bencana banjir karena siklon tropis Cempaka di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) harus diantisipasi sebaik mungkin. Tidak hanya dengan rekonstruksi bangunan paska banjir, tetapi juga peningkatan kewaspadaan akan bahaya leptospirosis. Sudahkah kita bijak?

Sekian Yogyakarta, 29 November 2017 *) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak di RS Siloam @ LippoPlaza dan RS Panti Rapih Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, Lektor di FK UKDW, WA: 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com

LAYANAN TBC

fx. wikan indrarto*)

Layanan tuberkulosis (TBC) di Moskow, Rusia yang disiarkan oleh WHO Regional Eropa pada Selasa, 3 April 2018, dapat menjadi contoh dalam pencapaian kesehatan untuk semua (Health for All) di Indonesia. TBC disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Apa yang dapat dipelajari?

Alkisah tentang Karam, lelaki berusia 23 tahun dari wilayah Khatlon di Tajikistan, Asia Tengah. Khatlon merupakan sebuah provinsi di Tajikistan yang terletak di bagian selatan di negara itu. Ibu kotanya ialah Qurghonteppa. Provinsi ini memiliki luas wilayah 24.600 km² dengan jumlah penduduk 2.150.000 jiwa. Dia merantau ke Moskow, Rusia pada 2015 untuk bekerja di sektor konstruksi. Sekitar 2 tahun kemudian jatuh sakit demam tinggi dan nyeri kepala. Dia merasa seolah-olah tidak memiliki kekuatan dan ketika kondisinya menjadi sangat parah sampai hampir tidak sadar, sebuah keadaan yang digambarkan oleh dokternya sebagai ujung kehidupan dan kematian, maka paman Karam, dengan siapa dia tinggal, memanggil ambulans RS.

Di rumah sakit, Karam didiagnosis menderita meningitis TB atau radang selaput otak karena bakteri TBC. Sampai saat itu, dia tidak tahu apa-apa tentang TBC, bahkan dia merasa takut tentang bagaimana dia akan membayar biaya untuk perawatan di RS sampai sembuh. Untunglah bahwa biaya perawatannya gratis, yang disediakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengendalian TBC (Research and Clinical Center for Tuberculosis Control) di Moskow, Rusia. Ini adalah bagian dari inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah kota Moskow, untuk memastikan bahwa semua orang, termasuk para migran seperti Karam, memiliki akses ke layanan TBC yang mereka butuhkan.

Pemerintah Kota Moskow meluncurkan inisiatif TBC pada tahun 2012, meskipun pada saat itu tingkat TBC di Moskow sudah menurun. Menurut Gobal Tuberculosis Report 2016, jumlah kasus TBC di Indonesia sebanyak 351.893 kasus, meningkat dari tahun 2015 yang sebesar 330.729 kasus. Jumlah kasus tertinggi di Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah, mencapai sebesar 44% dari jumlah seluruh kasus baru di Indonesia. Sebaliknya di Moskow, oleh karena terjadi peningkatan jumlah migran, yang sering lebih rentan terhadap penyakit TBC ini, menjadikannya perlu untuk mengubah pendekatan tradisional terhadap upaya pengendalian TBC. Pemerintah Kota Moskow menciptakan model organisasi baru dalam semangat memberikan layanan kesehatan untuk semua orang (Health for All), tanpa menyebabkan kesulitan keuangan. Program ini didasarkan pada model dengan komponen kunci yang meliputi memberikan perawatan yang berpusat pada pasien, memperkuat kapasitas sumber daya manusia untuk pembasmian TBC, dan memantau data epidemiologi serial.

Dalam 5 tahun terakhir ini, model baru ini telah menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap luaran layanan TBC di Moskow. Yang paling penting, program ini memungkinkan pemerintah kota untuk menyediakan layanan berkualitas bagi semua populasi rentan, termasuk migran dan tunawisma. Kerja intensif untuk mengatasi infeksi TBC laten dan kontak TBC telah membantu mengurangi tingkat pelaporan atau notifikasi TBC di antara penduduk tetap di Moskow sebesar 11,7%, yaitu menjadi 12,8 per 100.000 penduduk, dan pada anak sebesar 23,8%. Angka notifikasi kasus (CNR) adalah jumlah semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan di antara 100.000 penduduk yang ada di suatu wilayah tertentu. Di Indonesia, provinsi dengan CNR semua kasus TBC tertinggi yaitu DKI Jakarta (269), Papua (260), Maluku (209), dan Papua (223). Sedangkan CNR semua kasus tuberkulosis terendah yaitu Provinsi Bali (73), DI Yogyakarta (83) dan Riau (95).

Pendekatan baru untuk mengobati pasien TBC yang resistan terhadap berbagai obat (MDR-TB) dan TBC yang resistan terhadap obat secara ekstensif (XDR-TB) juga telah diterapkan di Moskow, dengan hasil yang positif. Data di Indonesia, angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis semua tipe per provinsi tertinggi adalah Kalimantan Selatan (94,2%) dan terendah Papua Barat (56,9%). Ada 7 provinsi yang sudah mencapai angka keberhasilan pengobatan semua jenis TBC diatas 90% yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggaran Barat, Nusa Tenggara Timur dan Banten.

Pada tahun 2016, peningkatan fokus pada pencegahan di antara populasi migran di Moskow berkontribusi pada deteksi tambahan 1.605 kasus TBC. Sejak 2012, jumlah kematian TB di ibukota Rusia telah menurun 22%, dan jumlah pasien MDR-TB telah menurun 44%, menjadi 3,4 per 100.000 penduduk, menjadikannya kota yang terendah di Rusia. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2016 tidak mencantumkan laporan tentang jumlah pasien MDR-TB, apalagi XDR-TB di Indonesia.

Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang PMK menegaskan bahwa Indonesia bangga dan berkomitmen penuh untuk memperkuat kemandirian dan keberlanjutan eliminasi TBC. Layanan TBC di Indonesia ada 6 langkah menurut Menko PMK, saat menjadi Panelis Diskusi Panel dalam ‘First Global Ministerial Conference Ending TB’ yang diselenggarakan di Moskow, Rusia pada 16-17 November 2017. Pertama adalah strategi bantuan eksternal untuk pengendalian TBC, kedua adalah melaksanakan skema Jaminan Kesehatan Nasional dan perlindungan sosial, sedangkan ketiga adalah melakukan pendekatan kesehatan keluarga dan masyarakat. Selain itu, keempat adalah membangun strategi gabungan layanan publik dan swasta berbasis kabupaten, kelima adalah mempraktekkan penemuan dan kemitraan aktif, dan keenam adalah melibatkan kebijakan inovatif dalam pengendalian TBC.

Manfaat pendekatan baru layanan TB oleh pemerintah kota Moskow mungkin sangat terasa pada tingkat individu. Bagi Karam, informasi bahwa perawatannya dalam 2 bulan terapi intensif adalah gratis terdengar sebagai bantuan besar. Dia dirawat dan ditangani oleh beberapa dokter spesialis selama 11 bulan. Bagaimana di Indonesia?

Sekian Yogyakarta, 6 April 2018 *) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak, Alumnus S3 UGM, pengajar di FK UKDW, WA: 081227280161