Category: Istanbul

Jalan-jalan ke Istanbul, Turki

2019 Bayi Sifilis

BAYI SIFILIS

fx. wikan indrarto*)

Pada hari Rabu, 27 Februari 2019 diterbitkan perkiraan baru oleh HRP (the UNDP, UNFPA, UNICEF, WHO and World Bank Special Programme of Research in Human Reproduction) bahwa ada lebih dari setengah juta (sekitar 661.000) total kasus bayi sifilis (congenital syphilis) pada tahun 2016, yang menghasilkan lebih dari 200.000 kelahiran mati (stillbirths) dan 150.000 kematian bayi baru lahir (neonatal deaths). Apa yang harus dicermati?

Sifilis atau raja singa adalah penyakit infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum yang ditemukan oleh oleh Fritz Schaudinn dan Erich Hoffmann pada 1905. Penularan biasanya melalui kontak seksual, tetapi juga dapat ditularkan dari ibu ke janin selama kehamilan atau saat kelahiran, yang menyebabkan terjadinya sifilis kongenital. Sifilis diyakini telah menginfeksi 12 juta orang di seluruh dunia pada tahun 1999, dengan lebih dari 90% kasus terjadi di negara berkembang. Setelah jumlah kasus menurun secara dramatis sejak ketersediaan penisilin di seluruh dunia pada 1940-an, angka infeksi kembali meningkat sejak pergantian milenium di banyak negara, terkadang muncul bersamaan dengan Human Immunodeficiency Virus (HIV).

Dua dari tiga bayi sifilis lahir tanpa gejala. Gejala umum yang kemudian berkembang pada beberapa tahun pertama kehidupan meliputi hepatosplenomegali (70%), ruam (70%), demam (40%), neurosyphilis (20%), dan pneumonitis (20%). Sifilis kongenital tahap akhir dapat terjadi pada 40% bayi meliputi kelainan bentuk hidung, tanda Higoumenakis, atau persendian Clutton. Uji serologi untuk deteksi sifilis lebih mudah, ekonomis, dan lebih sering dilakukan. Terdapat dua jenis uji serologi yaitu uji non-treponema yang meliputi Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) dan Rapid Plasma Reagin (RPR), serta uji treponema yang meliputi Fluorescent Treponemal Antibody Absorption (FTA-ABS) dan Treponema Pallidum Haem Agglutination (TPHA).

Sifilis kongenital atau bawaan dapat dicegah dan diobati, selama pemeriksaan laboratorium dan perawatan diberikan kepada wanita hamil secara lebih awal, yaitu selama perawatan antenatal. Risiko hasil buruk pada janin dapat diminimalkan, jika seorang wanita hamil yang terinfeksi sifilis, dapat melakukan pemeriksaan laboratorium dan menerima pengobatan yang memadai pada awal kehamilan, idealnya sebelum trimester kedua.

Pengobatan sifilis pertama yang efektif dengan obat Salvarsan, dikembangkan pada tahun 1910 oleh Paul Ehrlich, yang diikuti oleh penisilin dan konfirmasi keefektifannya dipastikan pada tahun 1943. Sampai sekarang, pengobatan lini pertama bagi sifilis adalah satu dosis suntikan intramuskular Penisilin G atau satu dosis azitromisin telan. Doksisiklin dan tetrasiklin adalah pilihan lainnya, namun karena terdapat risiko kelainan pada janin, dosisiklin dan tetrasiklin tidak direkomendasikan untuk wanita hamil. Ceftriakson, obat antibiotik generasi ketiga sefalosporin, mungkin saja seefektif obat berbasis penisilin.

Beban global sifilis bawaan menurun selama periode tahun 2012-2016, meskipun tidak signifikan, dari sekitar 750.000 menjadi 660.000 kasus. Perbaikan juga terjadi dalam uji saring, pengobatan, dan pengawasan sifilis pada ibu hamil. Oleh sebab itu, sangat penting bahwa semua wanita usia subur dilakukan skrining sifilis dini dan lanjutan perawatan, sebagai bagian dari perawatan antenatal berkualitas tinggi. Selain itu, sistem dan program kesehatan perlu memastikan bahwa semua wanita yang didiagnosis dengan sifilis, serta bayi mereka, dirawat secara efektif dan bahwa pasangan seksual mereka dijangkau untuk pemeriksaan laboratorium dan pengobatannya.

Program eliminasi sifilis kongenital dilakukan dengan menghilangkan penularan sifilis dari ibu-ke-bayi (Prevention of Mother-to-Child-Transmission of Syphilis) telah terjadi di beberapa bagian dunia. Dalam beberapa tahun terakhir 12 negara telah divalidasi oleh WHO, karena telah berhasil menghilangkan penularan sifilis dan HIV dari ibu ke anak. Malaysia pada 8 Oktober 2018 menjadi negara pertama di Wilayah Pasifik Barat yang disertifikasi WHO, karena telah mampu menghilangkan penularan HIV dan sifilis dari ibu-ke-bayi.

Kajian Epidemiologi HIV Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI (2016), menyebutkan bahwa sekitar 10% perempuan Indonesia telah melaporkan mengalami sejumlah gejala terkait IMS, termasuk HIV dan sifilis. Kasus sifilis yang dilaporkan di Indonesia tahun 2011 hanya 2.933 orang, meningkat terus pada tahun 2012, 2013, dan puncaknya pada tahun 2014 mencapai 8.840, sedangkan tahun 2016 telah turun menjadi 7.055 orang. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Eliminasi Penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B Dari Ibu Ke Anak, menyebutkan bahwa target program Eliminasi Penularan di Indonesia adalah pada tahun 2022. Indikatornya berupa infeksi baru Sifilis pada bayi ≤50 kasus bayi terinfeksi Sifilis per 100.000 kelahiran hidup.

Kecurigaan infeksi sifilis pada bayi dilakukan dengan pemeriksaan serologi titer RPR bayi pada usia 3 bulan, dan dinyatakan terinfeksi Sifilis jika Titer bayi lebih dari 4 kali lipat titer ibunya, misal jika titer ibu 1:4 maka titer bayi 1:16 atau lebih. Selain itu, juga bila titer bayi lebih dari 1:32. Target cakupan pemeriksaan ini tahun 2020 adalah 80% dari ibu hamil diperiksa Sifilis dan 100% ibu hamil dengan Sifilis diobati dengan Benzatin Penicilin G 2,4 juta IU suntikan IM dosis tunggal pada fase dini, diulang 2 kali dengan selang waktu 1 minggu atau dirujuk ke RS. Selain itu, 100% anak dari ibu Sifilis mendapat pengobatan dosis tunggal Benzatin Penicilin G 50.000 IU/kgBB suntikan IM, pemeriksaan titer RPR usia 3 bulan dibandingkan titer ibunya, atau pemantauan klinis sampai usia 2 tahun. Target pencapaiannya adalah 95% anak dari ibu Sifilis hasil pemeriksaan titer RPR jadi negatif atau sama dengan titer ibu, anak sehat, tanpa cacat atau kematian.

Penanganan infeksi Sifilis pada bayi baru lahir dari ibu Sifilis, dengan RPR Titer < 1/8, diulang pemeriksaan titrasi minimal 3 bulan, bila perlu dengan terapi penicillin G Kristal aqueous 50.000 unit/kgbb/dosis suntikan iv tiap 12 jam selama 7 hari, dilanjutkan tiap 8 jam sampai genap 10-14 hari. Jika cairan otak atau LCS tidak normal dan dicurigai bayi mengalami neurosifilis, penicillin G Kristal aqueous dinaikkan dosis menjadi 200.000 unit/kgbb/dosis suntikan iv tiap 6 jam selama 10-14 hari.

Laporan HRP pada Rabu, 27 Februari 2019 tentang bayi sifilis layak dicermati. Target nasional Indonesia bahwa pada tahun 2022 sehahrusnya 100% ibu bersalin, termasuk ibu yang terinfeksi sifilis, dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan. Dengan demikian, infeksi sifilis pada bayi baru lahir di seluruh pelosok Indonesia dapat ditangani dengan benar.

Sudahkah kita bertindak?

Sekian

Yogyakarta, 7 Maret 2019

*) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak RS Panti Rapih, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161,

Istanbul

2019 Hari Ginjal Sedunia

HARI GINJAL SEDUNIA 2019

fx. wikan indrarto*)

Hari Ginjal Sedunia (World Kidney Day) jatuh pada Kamis ke-2 setiap bulan Maret. Tahun ini hari ginjal sedunia dirayakan pada hari Kamis, 14 Maret 2019 dan tema yang diambil adalah Kesehatan Ginjal Untuk Siapa Saja Di Manapun (Kidney Health for Everyone and Everywhere). Apa yang harus dilakukan?

Kampanye ini ditujukan dapat menjadi wadah untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat pada umumnya, dan kesehatan ginjal masyarakat yang lebih baik pada khususnya. Selain itu, juga melakukan kegiatan pencegahan penyakit ginjal yang terjangkau, termasuk pada bayi dan anak. Kesehatan ginjal pada bayi dapat dipantau melalui warna air kemih atau urine yang tak lazim. Warna urine bayi merah muda, merah atau cokelat tua, dapat disebabkan karena kelainan darah seperti anemia hemolitik, jejas pada ginjal atau saluran kemih, makanan seperti buah beri, buah bit, atau obat seperti rifampicin, desferioksamin, fenoftalein, dan infeksi saluran kemih.

Infeksi saluran kemih (ISK) adalah infeksi yang terjadi pada ginjal dan saluran kemih, salah satu penyakit infeksi yang sering terjadi pada anak selain infeksi saluran napas atas dan diare. ISK perlu mendapat perhatian karena ISK merupakan penyakit yang sering menyebabkan gagal ginjal pada anak yang mengakibatkan anak memerlukan tindakan cuci darah (dialisis) dan cangkok ginjal (transplantasi ginjal).

Selain itu, ISK dapat menyebabkan berbagai gejala yang tidak menyenangkan dan komplikasi, seperti demam, nyeri pinggang, nyeri ketika berkemih, hipertensi (tekanan darah tinggi), dan infeksi di seluruh tubuh (sepsis) yang menyebabkan kematian. ISK yang terjadi pada perempuan ketika masih anak-anak dapat menimbulkan komplikasi kelak pada saat mereka menjadi ibu hamil. Oleh karena itu, ISK pada anak memerlukan tata laksana yang optimal. ISK paling sering disebabkan bakteri ‘Escherichia coli’ (E. coli) yaitu sekitar 60-80 persen. Kuman ini berasal dari saluran cerna. Selain kuman E. coli, ISK dapat disebabkan kuman lain, seperti Klebsiela, Proteus, Enterokokus, Enterobakter, dan berbagai kuman lainnya.

Pada bayi usia satu bulan sampai satu tahun, gejala klinis dapat berupa demam, penurunan berat badan, gagal tumbuh, nafsu makan berkurang, cengeng, tampak kuning, kolik, muntah, dan diare. Pada anak lebih besar, gejala penyakit biasanya lebih khas, berupa gejala lokalsaluran kemih, seperti nyeri ketika berkemih, anyang-anyangan, ‘ngompol’, air kemih keruh, dan nyeri pinggang. Selain itu, dapat dijumpai mual, muntah, diare, demam tinggi disertai menggigil, yang kadang-kadang sampai kejang.

Penyakit ginjal kronis (PGK) merupakan masalah kesehatan masyarakat di seluruh dunia termasuk di negara kita, yang juga dapat mengenai anak. Seorang anak dikatakan menderita PGK bila didapatkan salah satu kriteria yaitu kerusakan ginjal berlangsung selama 3 bulan atau lebih, berupa kelainan struktur atau fungsi dengan atau tanpa penurunan fungsi yang diukur melalui laju filtrasi glomerulus (LFG), dapat berbentuk adanya kelainan dalam komposisi urin atau adanya kelainan dari hasil pencitraan atau dari biopsi ginjal. Kriteria lainnya, yaitu terdapat penurunan LFG <60 mL/menit/1,73 m² selama 3 bulan atau lebih, dengan atau tanpa gejala kerusakan ginjal yang telah disebutkan.

Hasil gambar untuk penyakit ginjal kronik adalah

Penyebab PGK pada balita paling sering adalah kelainan bawaan, misalnya kelainan atau kekurangan dalam pembentukan jaringan ginjal, disertai adanya sumbatan atau tanpa sumbatan. Sedangkan pada usia 5 tahun ke atas sering disebabkan oleh penyakit yang diturunkan, misalnya penyakit ginjal polikistik atau penyakit yang didapat, misalnya glomerulonefritis kronis. Orangtua ataupun masyarakat dapat melakukan upaya pencegahan primer PGK yaitu dengan cara mencegah pemaparan terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan penyakit ginjal, misalnya strategi untuk mengurangi pemaparan terhadap infeksi pada saat kehamilan, pencegahan penyakit ginjal yang diturunkan dengan cara konseling genetik, pencegahan obesitas, deteksi awal dan penanganan hipertensi dan kencing manis. Pencegahan sekunder dilakukan bekerja sama antara dokter dan keluarga, dalam upaya pencegahan terjadinya progresifitas kerusakan ginjal dari PGK stadium 1-5 dengan melakukan penanganan yang tepat pada setiap tahap PGK. Sedangkan pencegahan tersier berfokus pada penundaan komplikasi jangka panjang, disabilitas atau kecacatan akibat PGK dengan cara pemasangan dialisis atau transplantasi ginjal.

Selain berbagai penyakit di atas, anak dapat juga mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi, apabila kesehatan ginjalnya terganggu. Secara umum, kejadian hipertensi pada anak berkisar 1-2%. Peningkatan angka kejadian hipertensi pada anak dan remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain peningkatan kejadian obesitas atau kegemukan dan perubahan gaya hidup, seperti anak kurang beraktivitas, terlalu banyak bermain gadget atau menonton televisi, asupan makanan yang tinggi kalori, tinggi garam, serta minuman yang mengandung alkohol dan kafein, kebiasaan merokok, stres mental, dan kurang tidur. Anak derngan hipertensi mempunyai risiko hampir 4 kali lebih besar untuk menderita hipertensi pada masa dewasa dibandingkan anak normal. Hipetensi pada anak memberikan dampak pada kesehatan kardiovaskular pada masa dewasa, karena pengerasan pembuluh darah (aterosklerosis) telah berlangsung sejak masa anak.

Batasan tekanan darah normal pada anak, berbeda-beda untuk setiap kelompok umur, jenis kelamin, dan tinggi badan anak. Hal ini berbeda dengan dewasa yang menggunakan satu batasan tekanan darah normal untuk semua umur, jenis kelamin, dan ukuran tubuh. Di samping itu, tekanan darah juga dipengaruhi oleh aktivitas fisik, stres (misalnya anak menangis), dan rangsangan yang lain. Oleh karena itu pengukuran tekanan darah memerlukan kondisi anak yang tenang, dilakukan di dalam ruang yang menyenangkan anak, setelah anak beristirahat sejenak.

Pada anak kecil dan pra-remaja sebagian besar merupakan hipertensi yang disebabkan oleh penyakit primer. Penyakit ginjal dan pembuluh darah ginjal merupakan penyebab tersering, contohnya seperti peradangan ginjal, infeksi ginjal kronik, penyumbatan aliran urin, batu ginjal, kelainan kongenital saluran kemih, penyempitan pembuluh darah ginjal, dan sebagainya. Hipertensi primer atau esensial lebih sering ditemukan pada remaja, meliputi 85-90% kasus. Hipertensi primer sangat jarang ditemukan pada anak berusia kurang dari 10 tahun. Faktor risiko yang dikaitkan dengan terjadinya hipertensi esensial adalah riwayat hipertensi dalam keluarga dan kegemukan atau obesitas.

Momentum Hari Ginjal Sedunia (World Kidney Day) Kamis, 14 Maret 2019 dengan tema Kesehatan Ginjal untuk siapa saja di manapun, juga dirancang untuk bayi dan anak. Idealnya setiap anak yang berusia 3 tahun atau lebih menjalani pemeriksaan tekanan darah, setidaknya setahun sekali, dengan pengukuran berat dan tinggi badan secara reguler. Selain itu, juga dilakukan berbagai tindakan pencegah dan perbaikan gaya hidup yang terjangkau, demi kesehatan ginjal anak.

Sudahkah kita beetindak?

Sekian

Yogyakarta, 4 Maret 2019

*) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161,

Istanbul

2019 Mari Mendengarkan

Hasil gambar untuk world hearing day 2019

MARI MEDENGARKAN

fx. wikan indrarto*)

Hari Pendengaran Sedunia (World Hearing Day) dirayakan pada Minggu, 3 Maret 2019. Pemilihan tanggal 3 Maret atau 3.3 disebabkan karena kedua kombinasi angka tersebut menyerupai bentuk dua daun telinga manusia. Apa yang menarik?

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meluncurkan “hearWHO”, sebuah aplikasi gratis untuk perangkat seluler, yang memungkinkan orang untuk memeriksa pendengaran mereka secara teratur, dan melakukan intervensi awal dalam kasus gangguan pendengaran. Aplikasi ini dapat diperoleh pada https://www.who.int/deafness/2un4ym.gif, dan ditargetkan untuk mereka yang berisiko mengalami gangguan pendengaran, atau yang sudah mengalami beberapa gejala terkait dengan gangguan pendengaran.

Mereka yang secara khusus akan mendapat manfaat dari alat baru ini, adalah orang yang sering terpapar bising suara tingkat tinggi. Misalnya mereka yang mendengarkan musik keras atau bekerja di tempat-tempat yang bising, orang yang menggunakan obat yang berbahaya bagi pendengaran; dan orang yang berusia di atas 60 tahun. Gejala yang mengindikasikan timbulnya gangguan pendengaran meliputi mendengar atau memilikisensasi dering di telinga, yang dikenal sebagai tinitus, bagian kata atau kalimat dalam percakapan harian yang sering hilang, atau kecenderungan untuk meningkatkan volume perangkat televisi, radio atau audio.

Lebih dari 5% populasi dunia atau sekitar 466 juta orang, mengalami gangguan pendengaran. Perkiraan tersebut mencakup 432 juta orang dewasa dan 34 juta anak, bahkan diperkirakan pada tahun 2050 lebih dari 900 juta orang atau satu dari setiap sepuluh orang, akan mengalami gangguan pendengaran. Secara global, gangguan pendengaran yang tidak tertangani, menimbulkan biaya perawatan tahunan sebesar US $ 750 miliar.

Deteksi dini gangguan pendengaran sangat penting, termasuk pada anak, untuk mengidentifikasi perilaku kurang sehat yang berisiko dan perlu diubah. Selain itu, juga memastikan intervensi medis yang paling tepat yang diperlukan, untuk mengatasi gangguan pendengaran pada tahap awal. Intervensi semacam itu akan dilakukan oleh tim dokter yang berpengalaman dalam mengatasi gangguan pendengaran. Intervensinya dapat berkisar dari penggunaan tulisan dan bahasa isyarat, hingga alat bantu dengar dan implan koklea di dalam telinga bagian tengah. Intervensi untuk mencegah, mengidentifikasi dan mengatasi gangguan pendengaran tentu saja berbiaya lebih efisien dan efektif.

“Banyak orang dengan gangguan pendengaran tidak menyadarinya dan karena itu mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, melakukan tugas profesional dan menikmati kehidupan sehari-hari,” kata Dr. Etienne Krug, Direktur Departemen WHO untuk Manajemen Penyakit Tidak Menular, Kecacatan, dan Kekerasan dan Cidera Pencegahan. Pemeriksaan pendengaran secara teratur memastikan bahwa gangguan pendengaran diidentifikasi dan ditangani sedini mungkin.

Aplikasi ‘hearWHO’ didasarkan pada teknologi digit-in-noise yang divalidasi. Pengguna akan diminta untuk berkonsentrasi, mendengarkan dan masuk ke perangkat mobile, HP atau tablet dengan serangkaian tiga angka ketika diminta. Angka-angka ini telah direkam terhadap berbagai tingkat suara latar belakang, mensimulasikan kondisi saat mendengarkan percakapan dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi ini menampilkan skor pengguna dan interpertasinya, serta menyimpan hasil pemeriksaantersebut, sehingga setiap pengguna dapat memantau status pendengaran dari waktu ke waktu.

Mode pengingat untuk mengikuti pemeriksaan selanjutnya secara berkala, dapat diatur oleh pengguna sendiri. Aplikasi ini dapat digunakan oleh individu maupun petugas kesehatan dengan tujuan untuk memfasilitasi pemeriksaan skrining pendengaran awal, terutama di daerah dengan sumber daya rendah. Halyang terpenting, aplikasi ini akan membantu kita semua meningkatkan kesadaran akan pentingnya perawatan telinga dan fungsi pendengaran. Hal ini karena sekali hilang, pendengaran tidak akan dapat kembali.

Prevalensi gangguan pendengaran akan meningkat pesat dalam beberapa dekade mendatang karena perubahan demografi populasi, peningkatan paparan faktor risiko seperti kebisingan, rekreasi luar ruang, serta persistensi kondisi telinga yang tidak diobati, seperti otitis media atau radang telinga tengah. Banyak penyebab gangguan pendengaran yang sebenarnya dapat dicegah.

Pada anak 60% gangguan pendengaran dapat dicegah melalui strategi kesehatan masyarakat. Mereka yang memiliki gangguan pendengaran dapat sangat diuntungkan dari intervensi yang tepat waktu dan tepat metode. Implementasi yang efektif dari strategi yang terbukti untuk mencegah gangguan pendengaran dan rehabilitasi mereka yang mengalami gangguan ireversibel, memang memerlukan sejumlah langkah di bidang kesehatan masyarakat yang harus dilakukan, termasuk integrasi layanan perawatan telinga dan pendengaran yang berkualitas tinggi dan komprehensif, ke dalam sistem kesehatan nasional. Perawatan pendengaran dan gangguan pendengaran disorot sebagai masalah kesehatan masyarakat, dengan diadopsinya resolusi (WHA70.13) tentang pencegahan tuli dan gangguan pendengaran, pada sidang Majelis Kesehatan Dunia tahun 2017.

Momentum Hari Pendengaran Dunia (World Hearing Day) 3 Maret 2019 dan dengan dukungan aplikasi ‘hearWHO’ ini, setiap orang didorong untuk memeriksa fungsi pendengaran (Check your hearing!). Banyak orang yang hidup dengan gangguan pendengaran tanpa disadari, sehingga mereka kehilangan suara dan kata-kata tertentu, yang mungkin saja sangat penting. Memeriksa pendengaran menjadi langkah pertama dalam mengatasi masalah tersebut, untuk melestarikan hadiah berharga yang membantu kita menikmati kehidupan.

Sudahkah kita bijak?

Sekian

Yogyakarta, 2 Maret 2019

*) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak di RS Panti Rapih Yogyakarta, Lektor di FK UKDW, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com

Istanbul

2019 Vaksin Dengue

VAKSIN DENGUE

fx. wikan indrarto*)

Secara nasional, kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia tahun 2019 semakin bertambah. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan RI, jumlah kasus DBD sampai Selasa, 29 Januari 2019 mencapai 13.683 orang dengan jumlah korban meninggal dunia 133 jiwa. Apa yang harus dilakukan?

Demam Berdarah Dengue (Dengue) adalah penyakit infeksi oleh virus Dengue, sebuah flavivirus yang ditularkan oleh nyamuk, yang telah menyebar ke sebagian besar wilayah subtropis dan tropis. Tidak ada terapi pada Dengue yang spesifik dan tindakan pencegahan saat ini masih terbatas pada pengendalian vektor nyamuk. Vaksin Dengue diharapkan berperan besar dalam pengendalian penyakit ini, karena epidemi global Dengue meningkatkan kekhawatiran semua pihak. WHO menargetkan vaksin menjadi bagian yang terintegrasi pada strategi pencegahan dan kontrol Dengue (2012-2020). WHO Strategis Advisory Group of Experts (SAGE) tentang Imunisasi telah memberikan ulasan tentang vaksin Dengue pada bulan April 2016, dan banyak negara dianjurkan mempertimbangkan penggunaan vaksin Dengue di areal geografis (nasional atau regional), dengan endemisitas tinggi.

Data epidemiologi infeksi dengue di Indonesia menunjukkan bahwa angka kematian telah dapat diturunkan dari 46% pada tahun 1965, menjadi tinggal 0,85% pada tahun 2015. Namun demikian, kejadian infeksi dengue semakin meningkat setiap tahun. Data ini mendukung untuk pemberian vaksin dengue sebagai tambahan intervensi dalam strategi penanggulangn infeksi dengue. Vaksin dengue pertama, Dengvaxia® (CYD-TDV) yang diproduksi oleh industri farmasi Sanofi Pasteur, pertama kali terdaftar di Meksiko pada bulan Desember 2015.

Penelitian efikasi atau keampuhan vaksin dengue telah dilakukan di lima negara Asia (Viet Nam, Thailand, Filipina, Malaysia dan Indonesia) dengan lima negara Amerika Latin (Brazil. Colombia, Honduras, Meksiko dan Puerto Rico). Hasilnya menunjukkan bahwa Dengvaxia® mempunyai keamanan dan efikasi yang baik pada daerah endemis dengue, dengan tingkat kejadian infeksi dengue yang terbukti dalam serum atau seroprevalens mencapai lebih dari 70%, pada anak yang berusia lebih dari 9 tahun. Data ini telah dibuktikan dengan uji klinis fase 3 yang dapat dipercaya, yaitu valid dan reliabel. Vaksin Dengvaxia® terbukti dapat mengurangi kejadian dengue ringan atau simptomatik sampai sebanyak 65,5%, mengurangi perawatan di RS sebesar 80,8%, dan mengurangi dengue berat mencapai 92,9%. Keampuhan atau efikasi vaksin pada keempat jenis serotipe virus dengue bervariasi, yaitu untuk DENV-1 : 58,4% (95%CI: 47,7-66,9), DENV-2 : 47,1% (95%CI: 31,3-59,2), DENV-3 : 73,6% (95%CI: 64,4-80,4) dan DENV-4 83,2 (95%CI: 5,9-76,1)

Penelitian tentang kejadian infeksi dengue yang dibuktikan dengan pemeriksaan antibodi anti dengue pada serum darah atau studi seroprevalens di Indonesia, telah dilakukan di 30 kabupaten pada 3.198 anak usia 1-18 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa 81% anak pada umur 9 tahun dan 95% remaja pada umur 18 tahun pernah mengalami infeksi dengue, yang disebut seropositif dengue, setidaknya satu kali. Temuan ini menjadi dasar BPOM Indonesia menerima vaksin dengue Dengvaxia® sesuai rekomendasi WHO (2016), bahwa vaksin dengue hanya dianjurkan untuk diberikan pada daerah endemis dengan seroprevalens 70% atau lebih.

Vaksin ini memiliki hasil efikasi terbaik pada anak usia 9-16 tahun, sedangkan apabila diberikan di bawah usia 9 tahun, justru akan meningkatkan resiko untuk mengalami dengue yang berat, khususnya pada anak dengan kelompok usia 2-5 tahun. Jadi vaksin Dengue dapat diberikan pada anak usia 9-16 tahun sebanyak 3 dosis, dengan jadwal 0, 1 dan 6 bulan. Pemberian vaksin juga dapat dimulai kapan saja sejak anak berusia 9 hingga 16 tahun.

Vaksin Dengue tetap dapat diberikan walaupun anak sudah pernah mengalami infeksi Dengue. Hal ini dikarenakan pada saat anak terinfeksi Dengue, hampir tidak mungkin anak tersebut terinfeksi 4 serotipe virus sekaligus. Biasanya anak hanya terkena satu serotipe virus saja pada satu kali infeksi. Dengan pemberian vaksin Dengue yang mengandung 4 serotipe, anak yang sudah terinfeksi akan tetap membentuk kekebalan terhadap serotipe lain yang belum menginfeksi anak tersebut. Karena vaksin Dengue belum masuk ke dalam program imunisasi nasional maka saat ini vaksin tersebut belum terdapat di Puskesmas. Saat ini, vaksin hanya terdapat pada klinik atau rumah sakit terdekat atau pada praktek dokter spesialis anak swasta. Harga vaksin masih cukup mahal yaitu sekitar Rp. 1 juta per 1 kali pemberian vaksin. Namun, harga tersebut relatif lebih murah bila dibanding dengan biaya perawatan anak di RS, jika terkena demam berdarah dengue, apalagi jika harus dirawat intensif di ICU.

Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Prof. Dr. Cissy B. Kartasasmita, MSc, PhD, SpA(K) pada Jumat, 8 Desember 2017 telah memberikan rekomendasi untuk segenap dokter spesialis anak anggota IDAI untuk menganjurkan pemberian vaksin dengue. Vaksin Dengue yang beredar saat ini adalah vaksin buatan Sanofi Pasteur yang telah menyelesaikan penelitian uji klinis fase III, sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Ari Prayitno, SpA(K) selaku tim anggota uji klinis vaksin Dengue di Indonesia. Pemberian vaksin Dengue Dengvaxia® dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu secara individual dan massal. Vaksinasi Dengvaxia® individual dilakukan jika anak telah diketahui pernah terinfeksi dengue (seroprositif). Namun demikian, jika status infeksi anak tidak diketahui, maka pada anak dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan serologi IgG anti dengue terlebh dahulu, dan vaksinasi hanya diberikan jika anak mempunyai IgG anti dengue positif atau pernah terinfeksi dengue.

Vaksinasi dengue Dengvaxia® secara massal, misalnya melalui program BIAS (Bulan Imunisasi di Sekolah), sementara ini tidak dianjurkan. Hal ini karena pemeriksaan skrining antibodi anti dengue (IgG anti dengue) tidak mungkin dilakukan secara massal, terkait biayanya yang tidak murah. Pemberian vaksin Dengue pada anak usia 9-16 tahun sebanyak 3 dosis, sangat dianjutkan untuk anak yang tinggal di daerah endemis Dengue.

Sudahkah kita bijak?

Sekian

Yogyakarta, 26 Februari 2018

*) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak di RS Panti Rapih Yogyakarta, Lektor di FK UKDW, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com

Istanbul

2019 IUR BIAYA

IUR BIAYA

fx. wikan indrarto*)

Hampir semua negara saat ini telah membelanjakan lebih banyak untuk biaya layanan kesehatan, tetapi rakyat tetap masih harus melakukan iur biaya atau membayar dari kantong mereka sendiri yang terlalu banyak. Apa yang mencemaskan?

Pengeluaran untuk sektor kesehatan tumbuh lebih cepat daripada sektor ekonomi global lainnya, menyumbang 10% dari Produk Domestik Bruto global. Sebuah laporan baru tentang pengeluaran sektor kesehatan global dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dikeluarkan pada hari Rabu, 20 Februari 2019, dengan judul ‘A new report on global health expenditure.’ Laporan ini mengungkapkan peningkatan cepat pengeluaran sektor kesehatan global, yang khususnya terlihat di negara berpenghasilan rendah dan menengah, di mana belanja sektor kesehatan tumbuh rata-rata 6% setiap tahun, dibandingkan dengan hanya 4% di negara berpenghasilan tinggi.

Biaya kesehatan terdiri dari pengeluaran pemerintah, pembayaran langsung, yaitu warga membayar oleh mereka sendiri (out-of-pocket expenses), dan sumber-sumber lain seperti asuransi kesehatan sukarela, program kesehatan yang disediakan pemberi kerja atau pengusaha, dan pendanaan oleh organisasi non-pemerintah. Pemerintah menanggung rata-rata 51% dari pengeluaran untuk biaya kesehatan suatu negara, sementara lebih dari 35% berasal dari iur biaya atau pengeluaran oleh warga masyarakat sendiri. Salah satu konsekuensi dari fenomena ini adalah 100 juta orang secara global, akan jatuh dalam kemiskinan ekstrim setiap tahun.

Telah terjadi tren peningkatan pendanaan publik domestik untuk biaya kesehatan di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Selain itu, juga menurunnya pendanaan eksternal di negara berpenghasilan menengah, dan ketergantungan pada iur biaya atau pengeluaran sendiri, yang cenderung menurun di seluruh dunia, meskipun lambat. Peningkatan pengeluaran domestik sangat penting untuk mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Couverage (UHC) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terkait dengan kesehatan. Namun demikian, pengeluaran untuk layanan kesehatan sebenarnya bukan biaya, tetapi dana itu adalah investasi dalam pengurangan kemiskinan, meningkatkan lapangan pekerjaan, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, untuk terwujudnya masyarakat yang lebih sehat, lebih aman, dan lebih adil.

Di negara berpenghasilan menengah, pengeluaran sektor kesehatan pemerintah per kapita telah naik berlipat dua sejak tahun 2000. Rata-rata, pemerintah membelanjakan US $ 60 per orang untuk sektor kesehatan di negara berpenghasilan menengah ke bawah, dan hampir US $ 270 per orang di negara berpenghasilan menengah ke atas. Hal yang menarik adalah ketika pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan meningkat, rakyat justru cenderung akan jatuh ke dalam kemiskinan dalam membiayai layanan kesehatan. Hal ini disebabkan karena pengeluaran pemerintah hanya mengurangi ketidakadilan (inequities) dalam akses kepada fasilitas kesehatan. Oleh sebab itu, alokasi pendanaan pemerintah harus direncanakan dengan lebih berhati-hati, untuk memastikan bahwa seluruh rakyat dapat memperoleh layanan kesehatan primer.

Hanya 8 dari 30 negara yang datanya tersedia secara transparan, menghabiskan setidaknya US $ 40 per orang untuk biaya layanan kesehatan primer per tahun. Tenaga kesehatan profesional sangat penting untuk memberikan layanan kesehatan primer, namun di seluruh dunia saat ini diperkirakan memiliki kekurangan 18 juta pekerja kesehatan, termasuk dokter. Layanan kesehatan primer adalah pendekatan untuk kesehatan dan kesejahteraan yang berpusat pada kebutuhan dan keadaan individu, keluarga dan masyarakat, untuk tujuan kesehatan dan kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang komprehensif dan saling terkait.

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan semua negara perlu memprioritaskan layanan kesehatan primer yang efisien dan hemat biaya. Layanan kesehatan primer dapat mencakup sebagian besar kebutuhan kesehatan seseorang sepanjang hidup mereka, mulai dari pencegahan dan perawatan, hingga rehabilitasi dan terapi paliatif. Setidaknya setengah dari 7,3 miliar orang di dunia masih belum mampu mendapatkan secara penuh, layanan kesehatan esensial tersebut.

Di negara berpenghasilan rendah dan menengah, data baru menunjukkan bahwa lebih dari setengah pengeluaran sektor kesehatan dikhususkan untuk biaya di layanan kesehatan tingkat primer. Namun demikian, hanya kurang dari 40% dari semua pengeluaran untuk layanan tersebut, yang benar-benar berasal dari dana pemerintah. Pada hal, semua (yaitu 194) Negara Anggota WHO, telah mengakui pentingnya layanan kesehatan primer saat mengadopsi Deklarasi Astana Oktober 2018 yang lalu. Sekarang semua pemerintah harus bertindak berdasarkan isi deklarasi itu dan memprioritaskan pengeluaran untuk biaya layanan kesehatan primer yang berkualitas di masyarakat.

Dengan meningkatnya belanja domestik oleh masing-masing negara, proporsi pendanaan yang disediakan oleh bantuan eksternal termasuk lembaga donor luar negeri, telah turun menjadi kurang dari 1% dari pengeluaran kesehatan global. Hampir setengah dari dana eksternal saat ini digunakan untuk tiga penyakit infeksi, yaitu pengelolaan HIV / AIDS, Tuberculosis (TBC) dan malaria. Meskipun telah terjadi transisi pendanaan di berbagai negara menjadi pendanaan domestik dalam sistem kesehatan nasional, namun bantuan eksternal tetap penting bagi banyak negara, terutama negara-negara berpenghasilan rendah.

Rakyat yang masih harus melakukan iur biaya (out-of-pocket expenses), seharusnya ditekan serendah mungkin, khususnya saat mengakses layanan kesehatan primer. Hal tersebut telah diatur secara tegas dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia.

Sudahkah kita mematuhinya?

Sekian

Yogyakarta, 22 Februari 2019

*) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak di RS Panti Rapih, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161

Istanbul

2019 Mencegah Kanker Serviks

Post author By Fx Wikan Indrarto
Post date February 23, 2019
No Comments on 2019 Mencegah Kanker Serviks

MENCEGAH KANKER SERVIKS

fx. wikan indrarto*)

Setiap tahun, lebih dari 300.000 wanita meninggal karena kanker serviks atau leher rahim. Lebih dari setengah juta wanita secara global didiagnosis kanker tersebut, yang artinya setiap menit, seorang wanita didiagnosis menderita kanker serviks. Apa yang sebaiknya disadari?

Hasil gambar untuk vaksin hpv dengan bpjs

Sembilan dari 10 wanita yang meninggal karena kanker serviks tinggal di negara miskin. Hal ini berarti sebagian besar wanita yang paling rentan di bumi kita ini, mengalami penderitaan yang tidak perlu (dying unnecessarily), sehingga ini tidak adil. Meningkatnya kematian wanita akibat kanker serviks, terbukti merusak prestasi bidang kesehatan ibu dan anak. Perbedaan luaran klinis saat ini, terutama dalam kemampuan bertahan hidup dari kanker serviks, bervariasi antara 33-77%, sehingga tidak dapat diterima dan seharusnya segera diminimalkan.

Kanker serviks adalah salah satu bentuk kanker yang sebenarnya paling dapat dicegah dan disembuhkan, asalkan terdeteksi secara dini dan dikelola secara efektif. Terjadinya kasus baru dapat dikurangi dengan dua cara, yaitu vaksinasi HPV (Human Papilloma Virus) dan skrining serviks, yang dilanjutkan dengan mengikuti pengobatan untuk mencegah terjadi perubahan awal (lesi pra kanker), sebelum kanker serviks benar-benar terjadi. Saat ini, sebagian besar wanita dengan kanker serviks didiagnosis pada stadium lanjut, di mana peluang untuk penyembuhannya kecil. Hal ini diperparah oleh kurangnya akses kepada layanan medis yang menyelamatkan jiwa, dalam sistem kesehatan nasional.

WHO merekomendasikan bahwa semua anak perempuan secara global divaksinasi HPV dan bahwa setiap perempuan di atas 30 tahun harus diperiksa dan diberikan perawatan untuk kelainan atau lesi pra-kanker pada serviks. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan teknologi dan strategi inovatif dalam meningkatkan akses ke diagnosis dan pengobatan kanker serviks invasif pada tahap awal. Selain itu, juga perlu dipastikan adanya ketersediaan perawatan paliatif untuk penderita yang membutuhkannya.

Semua layanan tersebut harus menyatu dalam sistem kesehatan nasional setiap negara, yang ditujukan untuk memberikan cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Couveraga (UHC). Negara-negara berpenghasilan tinggi telah menunjukkan bahwa hal tersebut adalah mungkin dan dapat dicontoh, sehingga sekarang adalah waktu yang tepat untuk mencapai eliminasi global (now is the time for global elimination).

Pada Mei 2018, Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus membuat seruan global untuk bertindak terhadap penghapusan kanker serviks. Seruan ini termasuk dalam target Umum WHO (General Programme of Work), yaitu 1 miliar orang mendapat manfaat dari UHC, 1 miliar orang terlindungi dari keadaan darurat kesehatan, dan 1 miliar orang menikmati derajad kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik. Diperlukan komitmen politik, obat dan alat kesehatan untuk mencapai penghapusan global kanker serviks. Beberapa negara dan badan-badan PBB telah bergabung di dalam koalisi Pencegahan dan Kontrol Kanker Serviks (UN Joint Global Programme on Cervical Cancer Prevention and Control).

Kanker serviks dapat dicegah dengan vaksinasi HPV, uji saring rutin, dan pengobatan lesi pra kanker. Kanker serviks dapat disembuhkan dengan diagnosis dini dan pengobatan kanker stadium dini yang tepat waktu, karena kanker itu memiliki potensi tinggi untuk disembuhkan. Selain itu, perawatan paliatif sangat penting, dengan manajemen atas gejala klinis, sosial, dan kebutuhan spiritual, untuk semua wanita dengan kanker serviks dan keluarga mereka sangat penting. Hampir 90% wanita yang meninggal karena kanker serviks, terbukti memiliki akses yang buruk untuk pencegahan, skrining dan pengobatan, sehinnga kita seharusnya menentang ketidaksetaraan ini.

Infeksi Human Papilloma Virus (HPV) dapat menyebabkan kanker serviks, yang merupakan kanker paling umum keempat pada wanita, dengan perkiraan 266.000 kematian dan 528.000 kasus baru pada 2012. Sebagian besar (sekitar 85%) dari beban global terjadi di negara yang kurang berkembang, di mana kejadian itu menyumbang hampir 12% dari semua kanker pada wanita.

Meskipun sebagian besar infeksi HPV tidak menimbulkan gejala, infeksi HPV pada alat genital yang menetap atau persisten dapat menyebabkan kanker serviks pada wanita. Hampir semua kasus kanker serviks (99%) terkait dengan infeksi genital dengan HPV, dan infeksi virus ini adalah infeksi paling umum pada saluran reproduksi. HPV juga dapat menyebabkan penyakit lain, yaitu kanker anogenital, kanker kepala dan leher, dan kutil kelamin pada pria dan wanita. Infeksi HPV ditularkan melalui kontak seksual.

Tiga vaksin HPV sekarang sudah dipasarkan di banyak negara di seluruh dunia, yaitu vaksin bivalen, quadrivalent, dan nonavalent. Ketiga vaksin ini sangat manjur dalam mencegah infeksi dengan virus tipe 16 dan 18, yang secara bersama-sama bertanggung jawab atas sekitar 70% kasus kanker serviks secara global. Vaksin ini juga sangat manjur dalam mencegah lesi serviks pra-kanker yang disebabkan oleh jenis virus ini. Vaksin kuadrivalen juga sangat manjur dalam mencegah kutil anogenital, penyakit genital umum yang hampir selalu disebabkan oleh infeksi HPV tipe 6 dan 11. Nonavalent memberikan perlindungan tambahan terhadap HPV tipe 31, 33, 45, 52, dan 58. Data dari uji klinis dan pengawasan awal pasca pemasaran yang dilakukan di beberapa benua, menunjukkan bahwa ketiga vaksin aman.

Lebih dari 70% kasus kanker serviks dipicu ole HPV tipe 16 dan 18. Vaksi HPV dapat dianjurkan untuk diberikan pada perempuan rentang usia 9—55 tahun, namun paling efektif jika diberikan pada anak pada kisaran umur 9—13 tahun. Untuk ketiga vaksin, jadwal vaksinasi tergantung pada usia penerima vaksin. Pada anak perempuan sebelum usia 15 tahun direkomendasikan 2 dosis pemberian, yaitu 0 dan 6 bulan. Namun demikian, jika interval antar dosis lebih pendek dari 5 bulan, maka dosis ketiga harus diberikan setidaknya 6 bulan setelah dosis pertama. Untuk wanita berusia 15 tahun atau lebih, direkomendasikan 3 dosis, dengan jadwal pemberian 0, 2, 6 bulan. Pemberian 3 dosis diperlukan bagi wanita yang diketahui memiliki sistem imun yang tertekan dan atau terinfeksi HIV.

Harga vaksin HPV bivalen berkisar antara Rp 600 ribu sampai Rp 800 ribu. Sedangkan untuk vaksin HPV quadrivalen berkisar antara Rp 1,1 juta sampai Rp 1,3 juta. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sudah menggelar program vaksin HPV secara gratis untuk siswi sekolah dasar. Program ini bertujuan untuk mencegah kanker serviks seminimal mungkin. Tahun 2016 lalu di Jakarta, tahun 2017 di Jakarta, Surabaya, dan Jogja, sedangkan tahun 2018 ditambah di Makassar. Deteksi dini kanker serviks dengan tes pap smear dan IVA terbukti tidak cukup mampu menekan angka kejadian kanker serviks di Tanah Air Indonesia. Apalagi cakupan deteksi dini kanker serviks di Indonesia baru mencapai 11%, terdiri atas 4% dengan IVA dan 9% dengan pap smear. Pada hal kanker serviks merupakan satu-satunya jenis kanker yang dapat dicegah dengan vaksin, yaitu vaksin HPV yang terbukti efektif membendung infeksi HPV sebagai penyebab utama kanker serviks, kanker mulut, kanker tenggorokan, dan kanker penis.

Upaya pencegahan kanker serviks pada wanita, harus dimulai sejak periode gadis remaja. Imunisasi HPV pada anak umur 9—13 tahun menjadi langkah strategis untuk pencegahan kanker serviks pada wanita yang mematikan.

Sudahkah gadis remaja di sekitar kita diimunisasi?

Sekian

Yogyakarta, 16 Februari 2019

*) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

Istanbul

2019 Kanker Darah pada Anak

Post author By Fx Wikan Indrarto
Post date February 20, 2019
No Comments on 2019 Kanker Darah pada Anak

Hasil gambar untuk leukemia adalah penyakit

KANKER DARAH PADA ANAK

fx. wikan indrarto*)

Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menjelaskan bahwa Ibu Ani Yudhoyono menderita sakit kanker darah dan menjalani pengobatan di National University Hospital Singapura pada hari Rabu, 13 Februari 2019. Apakah kanker darah dapat mengenai anak Indonesia?

Secara global, kanker anak dan remaja, termasuk kanker darah, kejadiannya terus meningkat dan berpotensi untuk melebihi penyakit menular, sebagai salah satu penyebab kematian akibat penyakit, yang tertinggi pada anak. Hal ini diperburuk oleh ketidaksetaraan mencolok atas akses terhadap terapi kanker darah, di banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah, di mana 80% anak dengan kanker darah hidup. Anak dan remaja di Afrika, Asia, Amerika Latin, dan di beberapa bagian Eropa Timur dan Selatan, belum memiliki akses terhadap pengobatan yang tepat, termasuk obat esensial dan perawatan khusus. Saat ini, di mana seorang anak hidup dan tinggal, cukup sering menentukan kemampuannya untuk bertahan hidup dari ancaman kanker darah.

Saat ini, untuk kanker darah pada anak masih terlalu sering kita mendengar kata “tetapi.” Misalnya “tetapi” tidak cukup banyak anak yang dapat diobati, “tetapi” pengobatannya terlalu mahal, “tetapi” tidak ada cukup dokter ahli, dan banyak “tetapi” yang lain lagi. Kampanye kita adalah Sekarang waktunya. Tidak ada lagi “tetapi” (The time is now. There can be no more “but”). Sekarang kita harus bekerjasama untuk menyembuhkan, mengubah layanan dan menanamkan harapan pada anak, karena semua anak dengan kanker darah berhak mendapatkan akses terhadap obat esensial dan perawatan berkualitas.

Menurut ‘The International Agency for Research on Cancer’ (2015), kejadian kanker darah pada anak di seluruh dunia meningkat, dari 165.000 kasus baru setiap tahun menjadi 215.000 kasus untuk anak sampai usia 14 tahun, dan 85.000 kasus baru untuk remaja usia 15-19 tahun. Sebenarnya program pengendalian penyakit kanker di Indonesia dilakukan untuk semua jenis kanker, tetapi saat ini masih diprioritaskan pada dua kanker terbanyak, yaitu kanker leher rahim dan kanker payudara, bukan kanker darah pada anak. Meskipun jumlah anak dengan kanker darah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan dewasa, tetapi jumlah kehidupan yang disimpan secara signifikan sebenarnya lebih tinggi. Bahkan tingkat kelangsungan hidup di negara berpenghasilan tinggi dapat mencapai rata-rata 84% dan terus meningkat, bahkan juga di daerah dengan sumber daya yang kurang mendapat bantuan lokal dan internasional sekalipun.

Sebanyak 188 organisasi anggota Childhood Cancer International (CCI) di 96 negara dan 1.000 profesional layanan kesehatan dari 110 negara yang merupakan anggota International Society of Pediatric Oncology (SIOP), meminta setiap orang untuk ‘bersatu dalam solidaritas’ dan memastikan semua anak dan remaja di manapun, agar memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dari kanker darah. Selain itu, juga agar dapat menjalani kehidupan yang panjang, produktif dan bermakna. Tidak ada yang lebih menakutkan daripada menyadari bahwa anak kita menderita kanker darah. Namun demikian, tidak ada yang lebih tragis daripada saat mengetahui bahwa pengobatan memang ada dan hasilnya sangat baik, tetapi itu tidak tersedia untuk anak kita. Mengapa? Hanya karena anak kita kebetulan tinggal di belahan dunia yang salah.

Ternyata lebih dari 300.000 anak setiap tahun didiagnosis menderita kanker. Juga bahwa banyak jenis kanker pada anak dapat disembuhkan, jika anak diberikan 4 hak azasi, yaitu hak untuk didiagnosis dini secara tepat, mengakses obat penting, mendapatkan layanan medis yang tepat dan berkualitas, serta menindaklanjuti layanan medis berkelanjutan bagi anak yang selamat. Hal ini mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa tujuan ke 3.4, yaitu untuk mengurangi angka kematian dini sampai sepertiganya pada tahun 2030.

Disparitas besar terjadi pada tingkat kelangsungan hidup anak dengan kanker darah secara global. Di negara berpenghasilan rendah sampai menengah, di mana akses terhadap perawatan seringkali terbatas dan sangat menantang, tingkat kelangsungan hidup hanya 10%. Dari 10 anak yang didiagnosa menderita kanker darah, hanya 1 yang bertahan. Sebaliknya, di negara berpenghasilan tinggi dan maju, tingkat kelangsungan hidup bisa setinggi 90%, hanya 1 anak yang akan meningggal.

Perkembangan obat kanker darah pada anak juga sangat tertinggal. Sebagai contoh, pengobatan untuk leukemia limfoblastik akut risiko standar, yang merupakan jenis kanker darah pada anak yang paling umum, yaitu terdiri dari 11 obat. Pada hal, lima di antaranya ditemukan pada dekade 1960-an, lima lainnya, pada dekade 1970-an dan satu di tahun 80-an. Tidak ada lagi obat baru untuk anak dengan kanker darah atau leukemia.

WHO memprediksikan akan terjadi “ledakan” pada pengidap kanker di tahun 2030. Riset Kesehatan Dasar 2013 (Riskesdas) oleh Kementerian Kesehatan menemukan, prevalensi kanker di Indonesia mencapai 1,4% atau sekitar 347.792 kasus. Data Kementerian Kesehatan menemukan bahwa prevalensi kanker pada anak adalah 2% dari semua kejadian kanker, tetapi merupakan penyebab kematian kedua pada anak berusia antara 5-14 tahun. Sementara itu, Yayasan Kanker Anak Indonesia (YKAI) menemukan bahwa prevalensi anak dengan kanker meningkat 7% setiap tahunnya.

“Dari 175 ribu anak yang terdiagnosis kanker, ada 90 ribu yang meninggal. Ini menyebabkan rendahnya angka “survival rate”,” jelas Prof. dr. H. Abdul Kadir, PhD, Sp.THT-KL(K). MARS, Direktur Utama RS Kanker Dharmais Jakarta pada hari Kamis, 15 Februari 2018 lalu. Kanker pada orang dewasa dikaitkan dengan gaya hidup tidak sehat, seperti merokok atau kurang berolahraga, keduanya merupakan faktor yang dapat dicegah. “Namun demikian, gaya hidup bukanlah faktor pemicu kanker darah pada anak, sehingga menjadikannya jauh lebih sulit untuk dicegah,” papar ahli onkologi dari Mochtar Riady Comprehensive Cancer Center (MRCCC) Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta Prof. Dr. dr. Moeslichan, SpA(K). Untuk itulah, pentingnya deteksi dini, mengingat kanker darah pada anak sulit dicegah. Bahkan, gejalanya tidak mudah dikenali, sehingga orang tua harus sadar bahwa mereka memiliki peran penting dalam deteksi dini secara berkala.

Secara garis besar leukemia dibagi menjadi leukemia akut dan kronis. Leukemia juga dapat digolongkan berdasarkan jenis sel leukosit yang terlibat, yaitu leukemia limfoblastik dan mieloblastik. Pada anak leukemia yang paling banyak ditemukan adalah jenis leukemia limfoblastik akut (LLA). Selain leukemia akut, terdapat juga jenis leukemia kronik. Leukemia kronik dibagi menjadi dua, yaitu leukemia mieloblastik kronik (LMK) dan leukemia limfositik kronik (LLK). Pada anak leukemia mieloblastik kronik (LMK) yang banyak ditemukan, sedangkan jenis leukemia limfositik kronik (LLK) pada anak jarang sekali.

Keberhasilan pengobatan leukemia pada anak tergantung dari jenis leukemia dan stratifikasi risikonya. Penderita leukemia yang memiliki risiko tinggi, semakin kurang baik pula prognosisnya. Di Indonesia dilaporkan angka sintasan atau tingkat kelangsungan hidup anak yang menderita leukemia limfositik akut (LLA) sebesar 70 – 80 %. Namun, harus diingat bahwa selalu ada risiko kambuh, yaitu kembalinya tanda dan gejala penyakit setelah mengalami remisi (sembuh).

Diagnosis dini melalui pemeriksaan oleh dokter dan pengobatan yang tepat dapat memberikan prognosis yang baik. Kenali gejala kanker darah atau leukemia pada anak, yang harus diperhatikan oleh orang tua, misalnya anak terlihat semakin pucat atau mengalami anemia, demam tinggi atau menggigil berulang, dan kelemahan atau kelelahan kronis. Selain itu, juga selera makan menurun, terjadi penurunan berat badan secara drastis, dan mudah mengalami pendarahan atau memar pada kulit. Pada pemeriksaan lebih teliti, ditemukan pembengkakan pada kelenjar getah bening, limpa atau hati pada perut.

Momentum Ibu Ani Yudhoyono menderita sakit kanker darah di Singapura, adalah ajakan bagi kita semua untuk meningkatkan kepedulian akan kanker darah pada anak. Apakah kita sudah bertindak?

Sekian

Yogyakarta, 14 Februari 2019

*) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak di RS Panti Rapih, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161

Istanbul

2019 Scientific Expert Summit

Post author By Fx Wikan Indrarto
Post date February 14, 2019
No Comments on 2019 Scientific Expert Summit

SAMBUTAN KETUA IDI WILAYAH DIY
fx. wikan indrarto*)

Selamat pagi, sugeng rawuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.

Kepada Yth :

Para pembicara dr. Ceva Wicaksono Pitoyo, SpPD-KP-KIC, Prof. Dr. dr. Nyoman Kertia, SpPD-KR, dan dr. Lianda Siregar, SpPD-KGEH.
Dr. Dea Tandiari, MHA, Head of CME & Medical PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk., SpM(K).
Juga segenap peserta dan tamu undangan pada Simposium Scientific Expert Summit.

Pertama-tama kami memohonkan maaf, karena Dr. Choirul Anwar, MKes (Ketua IDI Wilayah DIY) yang sedianya akan hadir sendiri dalam pertemuan ini, ternyata berhalangan, terkait tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan. Untuk itu, perkenankanlah kami sebagai Sekretaris IDI Wilayah DIY, memohon ijin mewakili beliau, untuk bersama-sama dengan Anda semua di ruangan ini dan memberikan sambutannya.

IDI Wilayah DIY menyambut baik dan mendukung sepenuhnya, kegiatan besar yang dikoordinasikan PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk., yaitu Simposium Scientific Expert Summit untuk dokter umum se Indonesia dengan topik “Improving Competencies in Daily Practice”. Acara besar ini doiselenggarakan pada hari Minggu, 17 Februari 2019, pk. 8–16, di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center.

Hasil gambar untuk alana hotel yogyakarta

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, terutama pada Pasal 28 ayat 1, ditegaskan bahwa setiap dokter yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran berkelanjutan, yang diselenggarakan oleh organisasi profesi, dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Oleh sebab itu, Pengurus IDI Wilayah DIY menyambut baik acara ini, demi semakin baiknya praktek kedokteran yang dihadirkan oleh segenap dokter anggota.

Yth para tamu undangan, pembicara, peserta dan hadirin semua.

Pada era JKN di Indonesia, telah ditentukan program rujuk balik (PRB) yang merupakan program BPJS Kesehatan, dalam menjamin kebutuhan obat bagi peserta yang memiliki penyakit kronis. Sebelumnya ada 10 jenis penyakit kronis yang termasuk dalam cakupan PRB. Namun sesuai rekomendasi Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia (PPHI) dan Komite Nasional Formularium Nasional (Fornas) pada 27 Februari 2014, sirosis hati tidak masuk dalam program rujuk balik karena sifatnya yang kronis dan tidak dapat dilakukan rujuk balik ke faskes (fasilitas kesehatan) tingkat pertama. Saat ini ada 9 penyakit kronis yang masuk program rujuk balik, yaitu Diabetes Mellitus, Hipertensi, Jantung, Asma, Penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), Epilepsi, Skizofrenia, Stroke, dan Systemic lupus erytematosus (SLE).

Oleh sebab itu, pasien asma dan PPOK yang sudah stabil harus dikembalikan dalam PRB, kepada teman sejawat dokter di Faskes primer. Keberlanjutan tatalaksana pengendalian asma, tentu saja harus menjadi perhatian kita semua, para dokter di Faskes primer. Para dokter seharusnya mampu memimpin program pengendalian asma dan PPOK, pada pasien yang mengikuti PRB. Lebih jauh nanti akan dipresentasikan oleh dr. Ceva Wicaksono Pitoyo, SpPD-KP-KIC (FK UI RSCM) dengan topik ‘Improving QoL in Patient with Asthma & COPD’.

Yth para tamu undangan, pembicara, peserta dan hadirin semua.

Nyeri merupakan suatu gambaran pengalaman sensorik dan emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan, yang berpotensi rusak maupun yang sudah terjadi kerusakan.

Opioid merupakan terapi utama dari nyeri akut dan nyeri postoperatif sedang sampai berat, dimana reseptor opioid juga penting dalam proses inflamasi. Meskipun demikian, penggunaan opioid dihubungkan dengan beragam efek samping perioperatif seperti terjadinya depresiventilasi, sedasi dan drowsiness, postoperative nausea and vomiting (PONV), pruritus, retensi urin, dan konstipasi. Penggunaan intraoperatif dalam dosis bolus yang besar ataupun infus kontinu dapat meningkatkan nyeri akut paska operasi terkait dengan proses eliminasinya yangcepat dan terjadi toleransi akut. Oleh karena itu, pemilihan pemakaian non-opioid analgesia telah dikembangkan sebagai adjuvant, selama proses perioperatif untuk meminimalisasi efek samping dari medikasi opioid tersebut, dimana teknik ini lebih dikenal dengan ‘multimodal analgesia’ atau ‘balance analgesia’. Lebih jauh nanti akan dipresentasikan oleh Prof. Dr. dr. Nyoman Kertia, SpPD-KR (FK UGM) dengan topik ‘Multimodal analgesia’.

Widiya Tussakinah (FK UNAND Padang, Sumbar) pada tahun 2017 mencatat persentase gastritis di Indonesia menurut WHO adalah 40,8% dan angka kejadian gastritis cukup tinggi, yaitu 274.396 kasus dari 238.452.952 jiwa penduduk Indonesia. Berdasarkan profil kesehatan Indonesia, gastritis merupakan salah satu penyakit dari 10 penyakit terbanyak pada pasien rawat inap di rumah sakit di Indonesia dengan jumlah 4,9 %.

Gastritis merupakan salah satu masalah saluran pencernaan yang paling sering terjadi dan paling sering dijumpai di klinik, karena diagnosisnya sering hanya berdasarkan gejala klinis, bukan pemeriksaan histopatologi. Gastritis dianggap sebagai suatu hal yang remeh namun gastritis merupakan awal dari suatu penyakit yang dapat mengganggu kualitas hidup seseorang.

Penelitian berjudul ‘PPI co-therapy reduces upper GI bleeding hospitalizations among patients on oral anticoagulants’, ditulis oleh Ray WA, et al. JAMA. 4 Desember 2018, menyimpulkan bahwa insiden rawat inap untuk perdarahan saluran cerna bagian atas pada pasien yang menggunakan antikoagulan, lebih rendah pada pasien yang juga menggunakan Proton Pump Inhibitor (PPI). Lebih jauh nanti akan dipresentasikan oleh dr. Lianda Siregar, SpPD-KGEH dari MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta Selatan, dengan topik ‘Role of PPI in Upper GI Disorder’.

Yth para tamu undangan, pembicara, peserta dan hadirin semua.

IDI Wilayah DIY sangat berharap, setelah mengikuti Simposium Scientific Expert Summit, Anda semua memperpanjang tinggal di Yogyakarta barang 1-2 hari lagi. Di DIY tersedia berbagai lokasi wisata dan kuliner kelas dunia, yang dilengkapi dengan pusat oleh-oleh khas Yogyakarta. Kami sangat berharap Anda semua dapat menikmati sensasi semi pedestrian terbaru dengan ‘selfi’ atau ‘groufi’ di sepanjang Jl. Malioboro di pusat kota Yogyakarta. Perjalanan nyata dan ‘mistik’ Anda yang lurus ke utara akan sampai ke Tugu Yogyakarta. Tugu atau monumen yang sering dipakai sebagai simbol atau lambang kota Yogyakarta ini, dibangun oleh Sultan Hamengku Buwana I, pendiri kraton Ngayogyakarto Hadiningrat, cikal bakal kota Yogyakarta.

Pada saat ini, sedang berlangsung Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta (PBTY) XIV, yang resmi dibuka oleh Gubernur DIY Sultan HB X di Kampoeng Ketandan (Chinatown of Yogyakarta) Rabu, 13 Februari 2019 yang lalu. Penyelenggaraan tahun ini berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena lebih semarak, lebih beragam, dan segudang aksi oleh Jogja Chinese Art and Culture Centre (JCACC), selama seminggu penuh samopai Rabu, 19 Februari 2019 mendatang.

Salah satu atraksi yang paling menarik adalah karnaval Malioboro Imlek Festival dan Festival Naga Barongsai, yang sudah diselenggarakan kemarin Sabtu, 16 Februari 2019 di sepanjang Jalan Malioboro. Yang menarik, terdapat tiga naga raksasa dari Jogja, Magelang, dan Tangerang, Jawa Barat. Saat ketiganya berurutan, Jalan Malioboro dilewati barongsai sepanjang 322 meter diikuti enam reog dari Ponorogo, Jawa Timur, yang melintasi sepanjang Jalan Malioboro.

Selain itu, sudah terpasang tenda sepanjang kurang lebih 600 meter di Kampoeng Ketandan, mulai jalan masuk dari arah Malioboro hingga sebelah barat Melia Purosani Hotel. Tenda tersebut untuk berjualan berbagai barang khas tahun baru Imlek. Lampion warna merah juga menghiasi seluruh area lokasi kegiatan, terutama di panggung utama di sebelah barat Melia Hotel Purosani. Pengunjung akan dimanjakan dengan berbagai barang yang dipajang di stand pameran.

Saat ini juga sedang terjadi even besar yang disebut Jogja Heboh sepanjang bulan Februari 2019 (https://visitingjogja.com/16559/jogja-heboh-1-28-februari-2019/). Beberapa event dalam Jogja Heboh 2019 yang masih akan berlangsung adalah tanggal 17 : Pasar Bungah, 13-17 : Pameran Perindustrian, 16-17 : Coast to Coast, 16-17 : Prawirotaman Carnival, 17 : Bhayangkara BMX Competition, 17 : Jogja Heboh Color Run, 20-24 : Pameran Dinas Koperasi, 20-24 : Seni Kriya & Foodfest, 24 : Jogja Heboh Fun Bike, 24 : Festival Kopi, dan 28 : Kenduri Bakpia. Acara tersebut belum termasuk Parade diskon di Merchant dan Mall, Paket Wisata Jogja by ASITA, Diskon Voucher Hotel by PHRI, Pameran potensi pertanian, Jogja Air Show dari Bandara Adisucipto, Trans TV music, motor gede HDCI, dan Color Run Kulonprogo. ‘Clossing Ceremony’ Jogja Heboh 2019 akan dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Februari 2019 di Alun-Alun Utara Yogyakarta dengan dimeriahkan pemecahan rekor bakpia terbesar.

Selanjutnya Anda dapat menikmati wisata pantai di bibir Samudera Indonesia yang berombak besar, terdapat 47 pantai wisata eksotis mulai dari timur, yaitu Pantai Wedi Ombo yang berpasir putih di Kabupaten Gunung Kidul sampai ujung barat Hutan Mangrove di Pantai Congot di Kabupaten Kulon Progo, sangat menarik untuk dikunjungi. Keindahan alam Pegunungan Sewu dan keajaiban perutnya di Goa Pindul Gunung Kidul, ketinggian Kali Biru di Pegunungan Menoreh di Kulon Progo, wisata vulkanik Gunung Merapi di Sleman, religi Gunung Sempu di Bantul dan tradisi Paku Alaman Gunung Ketur di Kota Yogyakarta, adalah sensasi alami menakjubkan dalam sentuhan dan kearifan masyarakat lokal, yang layak Anda datangi.

Dengan memohon berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita semua berharap agar ‘Simposium Scientific Expert Summit’ di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center ini, dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi banyak pihak. Tuhan memberkati kita semua.

Terima kasih, sugeng pepanggihan, dan sukses selalu.

Sekian

Yogyakarta, 14 Februari 2019

*) Sekretaris IDI Wilayah DIY, dokter spesialis anak di RS Panti Rapih, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161

Istanbul

2019 Etika Profesi Dokter

Post author By Fx Wikan Indrarto
Post date February 13, 2019
No Comments on 2019 Etika Profesi Dokter

ETIKA PROFESI DOKTER DALAM ERA JKN

fx. wikan indrarto*)

Disampaikan dalam Workshop Yayasan Kesehatan Telkom, untuk para dokter dan tim managemen TPKK Yakes Telkom dari seluruh Indonesia, Kamis, 14 Februari 2019, di Hotel Sahid Babarsari Yogyakarta.

Sejak 1 Januari 2014, secara nasional telah diberlakukan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam era JKN, telah terjadi perubahan bentuk layanan kesehatan yang hampir total, dengan BPJS Kesehatan ditetapkan sebagai penjamin biaya pasien. Bagaimana potensi pelanggaran etika dan disiplin profesi dokter dalam era JKN?

Paling tidak akan terjadi 2 potensi besar pelanggaran etika oleh dokter, yaitu korupsi dengan fraud, serta pelanggaran disiplin profesi. Berdasarkan pemantauan ICW (Indonesian Corruption Watch), dalam periode 2014-2017 terdapat 8 kasus korupsi dana kapitasi di 8 daerah baik pemotongan, penyimpangan, dan penyelewengan dana kapitasi, yang menyeret Kepala Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, dan Bendahara Puskesmas. ICW memantau 26 Puskesmas di 14 propinsi selama Maret-Agustus 2017, ditemukan 13 potensi fraud dimana 8 temuannya terkait dana kapitasi, 2 temuan penggunaan dana kapitasi yang tidak sesuai UU, 1 temuan manipulasi bukti pertanggungjawaban dana kapitasi, 5 temuan menarik biaya dari peserta.

Potensi fraud dan korupsi dalam pengelolaan dana kapitasi tinggi, karena besarnya dana kapitasi, sehingga mendorong pejabat menyelewengkan dana ini. Besarnya kewenangan kepala institusi cukup efektif menekan petugas yang menerima jasa pelayanan. Berlindung dibalik loyalitas, kepatuhan terhadap atasan dan ancaman mutasi serta jenjang karir, pemotongan jasa pelayanan tidak diprotes dan dilaporkan. Modus yang paling banyak terjadi adalah memotong dana jasa pelayanan untuk petugas medis dan non medis puskesmas. Hal ini disebebkan karena pengelolaan dana ini belum transparan, tata kelola belum baik, minimnya pengawasan, serta belum adanya sistem perlindungan dan jaminan bagi pegawai atau pihak lain dalam pelaporan penyimpangan. Selain itu, rendahnya kemampuan sumber daya mengakibatkan tata kelola terutama pencatatan keuangan dana kapitasi bermasalah. Hal ini semakin diperparah belum adanya alat atau sistem elektronik yang andal untuk membuat proses perencanaan, penanggaran, belanja, pencatatan dan pertanggung jawaban. Sistem elektronik akan membantu kecepatan pencatatan, penyimpanan arsip serta keamanan file, dan dokumen pertanggungjawaban. Dengan adanya sistem ini maka potensi penyelewengan dana kapitasi bisa diperkecil.

Kajian KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada tahun 2013 dengan metode ‘prospective analysis’, menemukan potensi korupsi yakni pertama, adanya konflik kepentingan dalam penyusunan anggaran dan rangkap jabatan pada Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, tanpa ada keterlibatan pemerintah dan pihak eksternal. Kedua, perihal adanya potensi kecurangan (fraud) dalam layanan. Ketiga, terkait pengawasan yang masih lemah, termasuk pengawasan internal yang tidak mengantisipasi melonjaknya jumlah peserta program JKN, dari 20 juta saat dikelola PT. Askes (Perero) menjadi 171.858.881 orang pada 23 Desember 2016.

Kasus korupsi yang telah terbongkar adalah kejadian pada tahun 2014, saat Dinas Kesehatan menyetorkan uang kepada Bupati Subang Jawa Barat Bapak Ojang Sohandi, sebanyak Rp 1,6 miliar potongan dana kapitasi BPJS dan Rp 5,6 miliar dana APBD Dinkes Subang. Potensi korupsi juga terjadi pada program Jamkesda, karena sesuai aturan, Pemda langsung berhubungan dengan pihak rumah sakit dalam pembayaran klaim Jamkesda, yang belum terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. Selain itu, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, Sabtu, 3 Februari 2018. Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Dr. Inna Silestyanti, menyuap Nyono dengan mengutip dana kapitasi kesehatan, yaitu pembiayaan dalam sistem JKN terhadap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dari 34 puskesmas di Jombang.

‘Fraud’ dalam era JKN adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk mencurangi atau mendapat manfaat dari program JKN dengan cara yang tidak pantas, sehingga merugikan negara sebagai penyelenggara dan penyandang dana. Fraud di FKTP dapat dilakukan oleh Peserta BPJS Kesehatan, misalnya dengan cara menggunakan kartu BPJS Kesehatan orang lain atau memalsukan kartu BPJS Kesehatan. Oleh petugas BPJS Kesehatan setempat dapat berupa tidak membayar besaran nilai kapitasi sebagaimana harusnya, terlambat mencairkan pembayaran kapitasi dan klaim, tidak membayar kapitasi dan klaim dan penunjukkan FKTP yang tidak layak. Fraud oleh petugas FKTP dapat berupa memalsukan data fasilitas dan SDM FKTP, mengurangi jam kerja, meminta iur biaya pasien, membuat rujukan yang tidak seharusnya, memberikan pelayanan sub standar, memperpanjang hari rawat pada FKTP rawat inap dan menerima imbalan atas rujukan.

Fraud oleh petugas Dinas Kesehatan atau Yayasan pemilik FKTP dapat berupa memberikan rekomendasi tidak sesuai dengan kenyataan FKTP. Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari, Rabu, 22 Maret 2017 menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan 250 FKTP milik BUMN (Klinik Pratama, Dokter Praktek Perorangan, dan Dokter Gigi), serta 37 rumah sakit milik BUMN. BUMN tersebut meliputi Pelindo lV, Bank BNI, Wijaya Karya, Perum Percetakan Negara, Pupuk Sriwijaya, Garuda Indonesia, PT Timah, Adhi Karya, Asuransi Kredit Indonesia, Jasa Raharja (Persero), Pegadaian (Persero), Perum LPPNPI, Kimia Farma (Persero). Pada 17 Juli 1995 berdiri YAKES-TELKOM, sebagai pengelolaan dana kesehatan karyawan dan pensiunan beserta keluarganya, yang terpisah dari perusahaan induk, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, yang merupakan BUMN.

Dalam menjalankan profesinya seorang dokter harus memiliki enam nilai yang terdapat dalam KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) yaitu altruisme, responsibilitas, idealisme profesi, akuntabilitas terhadap pasien, integritas ilmiah dan integritas sosial. Banyak peserta JKN meminta dibuatkan rujukan ke RS, oleh para dokter di FKTP, dengan alasan sudah biasa periksa ke RS dan alasan sosial lainnya. Dengan demikian independensi profesi dokter di FKTP berpotensi goyah, karena dokter harus melibatkan faktor sosial, emosional, dan ekonomi dalam melakukan layanan medis. Hal ini bertentangan dengan KODEKI Pasal 2, yaitu seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen, dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi. Selain itu, juga KODEKI Pasal 8, yaitu setiap dokter wajib, dalam setiap praktek medisnya memberikan layanan secara kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang dan penghormatan atas martabat manusia.

Pada FKTP yang menggunakan sistem pembayaran kapitasi, besaran dana JKN dipengaruhi oleh jumlah dan tarif kapitasi. Pada 1 Februari 2019, Peserta Program JKN telah mencapai 217.549.455 orang dan Fasilitas Kesehatan provider JKN sebanyak 27.182 buah, dengan 6.542 buah merupakan klinik pratama, termasuk klinik milik Yayasan Kesehatan Telkom. Saat ini pembagian peserta JKN mengumpul di 8.202 puskesmas provider JKN, sedangkan di FKTP swasta dan 4.616 dokter praktek perorangan provider JKN variasi jumlah kepesertaannya sangat besar, mulai dari 100 peserta sampai puluhan ribu. Hal ini disebabkan karena BPJS menerapkan sistem ‘enrollment’ bebas, FKTP mencari sendiri peserta, sehingga berpotensi saling bersaing dan berisiko saling sengketa. Hal ini bertentangan dengan KODEKI Pasal 18, yaitu setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Juga KODEKI Pasal 19, yaitu setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan keduanya atau berdasarkan prosedur yang etis.

Selain itu, sistem pelaporan FKTP meliputi data lengkap nama pasien, anmnesa, hasil pemeriksaan, dan diagnosis dalam rekam medik kepada BPJS setempat. Hal ini tidak sesuai dengan KODEKI Pasal 16, yaitu setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Pada hal Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter, menyebutkan bahwa Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter terdiri dari 28 bentuk. Jenis pelanggaran disiplin profesi dokter nomer 17 adalah membuka rahasia kedokteran. Dokter yang melanggar dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Potensi besar pelanggaran etika oleh dokter, yaitu korupsi dengan fraud, telah diantisipasi antara lain dengan kerja sama BPJS Kesehatan dengan KPK. MoU ini mengatur penerapan ‘Sistem Pencegahan Korupsi’, yang dilakukan dalam bentuk Peningkatan Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Penerapan Program Pengendalian Gratifikasi, Penerapan ‘Whistle Blower System’, dengan Sosialisasi, Pendidikan Dan Pelatihan Anti Korupsi Berkelanjutan. Selain itu, juga Penelitian dan pengembangan, serta Pencegahan ‘fraud’ dalam Pelaksanaan Program JKN. Sistem pengendalian ‘fraud’ sudah mulai berjalan, terutama sejak terbitnya Permenkes nomor 36 tahun 2015, namun sampai sekarang masih perlu dilengkapi dengan berbagai kegiatan dan instrumen detail lainnya, untuk pencegahan, deteksi, dan penindakan ‘fraud’.

Potensi besar pelanggaran disiplin profesi dokter, juga telah diantisipasi. Standar profesi dokter dipengaruhi oleh 4 standar lainnya, yaitu standar pendidikan yang ditentukan oleh kolegium, standar etika sesuai MKEK (Majelis Koehormatan Etika Kedokteran), standar kompetensi (diatur oleh IDI) dan standar pelayanan (sesuai Permenkes). Permasalahan sengketa medik yang melibatkan dokter, ternyata disebabkan karena 59% faktor standar pelayanan, 18 % kompetensi, 7% komunikasi, 6% ketidaknyamanan, 4% penelantaran, 4% urusan RT dan 2% pembiayaan. Tugas dan Wewenang IDI menurut UU no 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran adalah melakukan pengawasan dan pembinaan etika profesi (pasal 8), pembinaan dan pengawasan kendali mutu serta kendali biaya (pasal 49), dan pembinaan dokter untuk menghadirkan praktek kedokteran bermutu (pasal 54).

Tantangan lain dalam era JKN adalah tarif layanan dokter yang relatif rendah akan menyebabkan perkembangan teknologi dan ilmu kedokteran dapat terganggu. Misalnya FKTP akan melakukan efisiensi dengan alat kedokteran yang murah, pengobatan sederhana, dan penggunaan obat yg murah. Beberapa usulan realistik meliputi tarif kapitasi di FKTP disusun berdasarkan indek keekonomian real, jumlah peserta dibagi secara merata untuk semua FKTP dengan batasan minimal dan maksimal, dan sistem pelaporan tidak bersifat membuka rahasia kedokteran.

Potensi pelanggaran etika dan disiplin profesi dokter dalam era JKN, perlu diantisipasi secara paripurna. Sudahkah Anda berperan?

Sekian

Yogyakarta, 12 Februari 2019

*) dokter spesialis anak di RS Panti Rapih Yogyakarta, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, Lektor FK UKDW, Alumnus S3 UGM, telephon : (0274) 580081, 081227280161, fax : (0274) 563312, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com

Istanbul

2019 Dokter Virtual

DOKTER VIRTUAL

fx. wikan indrarto*)

Pada era pandemi COVID-19 ini, jaga jarak atau ‘social distancing’ adalah strategi utama yang diterapkan, untuk memutus rantai penularannya. Untuk itu, layanan dokter di Indonesia saat ini seharusnya menggunakan sistem yang baru, menggunakan internet, dan mengalami perubahan yang hampir drastis. Apa yang mengalami revolusi?

Konsep revolusi industri 4.0 pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab. Teknisi dan ekonom terkenal asal Ravensburg Jerman itu menulis dalam bukunya, ‘The Fourth Industrial Revolution,’ tentang sebuah konsep yang telah mengubah hidup dan kerja manusia. Sekarang kita telah masuk zaman revolusi industri ke 4 atau sering disebut 4.0, yang ditandai dengan sistem ‘cyber-physical’, karena industri mulai menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin dan data.

Lima jenis teknologi utama pada sistem industri 4.0, adalah ‘Internet of Things’, ‘Artificial Intelligence’, ‘Human–Machine Interface’, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi ‘3D Printing’. Layanan dokter pada era JKN ini sudah menggunakan ‘Internet of Things’, yaitu adanya konektivitas manusia dan data, misalnya dalam mengatur rujukan ke layanan di RS, tetapi masih mewajibkan adanya pertemuan nyata, antara dokter dengan pasien, dan belum ada ketentuan tentang layanan dokter virtual. Sesuai UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS, layanan dokter harus mengikuti regulasi JKN. Namun demikian, sebenarnya juga merupakan bagian dari ‘Exponential Medicine,’ yaitu teknologi aplikasi untuk layanan dokter secara virtual.

Hasil gambar untuk revolusi industri 4.0

Contoh layanan dokter virtual lainnya adalah penggunaan teknologi ‘Human–Machine Interface’, misalnya menggunakan ResearchKit®, sebuah menu terbuka (open-source platform) produksi Apple, yang memungkinkan para dokter mengambil data pasien melalui HP (mobile apps). Alat ini akan mampu mendeteksi gangguan emosi, mendiagnosis autisme, asma, memprediksi serangan epilepsi, dan memetakan pertumbuhan sel ganas mole untuk kanker kulit melanoma, yang memudahkan dokter saat memberikan layanan.

Teknologi lainnya adalah “tricorder medis”, yang bahkan hampir setiap orang akan memiliki teknologi ini dalam genggaman. Hanya dengan menempelkannya pada dahi, pasien dapat mengukur suhu, detak jantung, saturasi oksigen, dan tekanan darah dengan alat tersebut. Pasein di rumah akan mampu memberikan data dengan meng-upload melalui HP kepada dokter. Untuk pasien dengan penyakit jantung, juga telah tersedia perangkat pintar Band-Aids®, yang akan mengirimkan informasi ‘real-time’ data EKG, suhu, denyut jantung, tingkat stres, atau kalori yang terbakar melalui Web atau sambungan internet kepada dokter yang merawatnya. Juga telah tersedia aplikasi CellScope®, untuk melakukan pemeriksaan lobang telinga secara virtual, sehingga pasien tidak perlu kembali ke ruang praktek dokter, untuk tindak lanjut keluhan telinga.

Raksasa teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial intelligence atau AI) terdepan, seperti IBM, juga mengembangkan perangkat lunak yang dimaksudkan untuk membantu dokter ahli radiologi dalam mendeteksi kanker paru-paru pada pemindaian CT. Jurnal Nature 2016 melaporkan bahwa AI mampu mengidentifikasi lesi kanker kulit, setara dengan dokter spesialis kulit atau ahli dermatologi yang telah terlatih sekalipun. Selain itu, teknologi ini menunjukkan spesifisitas yang sangat luar biasa, untuk mendeteksi retinopati diabetes pada pemindaian retina mata. Retinopati diabetik adalah penyebab paling umum kehilangan penglihatan bagi mereka yang menderita diabetes. Diagnosis penyakit ini biasanya dilakukan melalui pemeriksaan mata selama 2 jam, yang juga memerlukan kamera khusus untuk mengambil foto retina. Juga ‘Eyeagnosis’ buatan Kavya Kopparapu (16 tahun dari India) adalah aplikasi HP dengan ‘simple 3D-printed lens’ yang dapat mengenali penyakit retinopati diabetik, membuat diagnosis akurat, dan telah dipresentasikan pada konferensi Artificial Intelligence O’Reilly di New York pada bulan Juni 2017 lalu.

Pada era dokter virtual ini definisi konsultasi dokter, kunjungan medis atau visite dokter dengan demikian perlu juga dirumuskan ulang, karena berbeda dengan layanan dokter secara konvensional. Meskipun masih banyak dokter yang enggan (reluctant) untuk melakukan kunjungan medis virtual, tetapi sebuah perusahaan asuransi kesehatan yang besar di USA, telah berani menjamin pembiayaan untuk maksimal 20 juta kunjungan medis virtual menggunakan video, untuk semua nasabahnya sepanjang tahun 2016. Keengganan dokter sering terjadi karena terkait kesulitan dalam proses tagihan finansial. Sebagai pasien, kunjungan virtual tentu lebih mudah, tetapi cukup banyak yang kawatir tentang rahasia kedokteran dan privasi sesuai standar HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act). Kemajuan teknologi digital jauh lebih cepat daripada aspek hukum, pengaturan, atau pembayaran.

Dr. Melanie Walker, Profesor Neurologi di University of Washington dan Johns Hopkins School of Medicine, USA dalam paparannya di ‘the World Economic Forum’ Davos 2018, memprediksi teknologi layanan kesehatan di RS. Pada tahun 2030, epidemi penyakit akan semakin terganggu (disrupted) oleh teknologi, sehingga RS mungkin memiliki jenis penyakit yang jauh lebih sedikit untuk dikelola, karena lebih banyak paien dapat dilayani secara virtual di klinik. Revolusi industri 4.0 akan memungkinkan manusia untuk hidup lebih lama, lebih produktif, dan lebih sehat, sehingga RS masa depan akan menjadi sekedar sebuah tempat pemberhentian perjalanan alamiah manusia, daripada lubang hitam tempat kematian yang tak terhindarkan. Pasien akan pergi atau mampir di RS seperti mobil untuk ditambal bannya dan dikembalikan ke jalur semula. Beberapa praktik layanan RS bahkan mungkin hilang sepenuhnya dan kebutuhan untuk rawat inap pada akhirnya akan hampir hilang.

Layanan virtual oleh dokter di klinik, akan membuat bangsal perawatan pasien di RS yang saat ini dipenuhi pasien dengan gangguan satu atau lebih sistem organ, kelak justru hanya akan digunakan untuk proses diagnosis dan perawatan sementara saja. Sebuah perangkat pemindaian digital tunggal akan mampu memberikan gambaran detail aspek metabolik, fungsional, dan struktural pasien, karena mampu menggabungkan fisika spektroskopi, resonansi magnetik, dan radiasi. Dengan demikian dokter hanya perlu satu tindakan pemindaian virtual, dan tidak memerlukan sebuah tindakan invasif yang menyakitkan pasien, seperti operasi biopsi jaringan.

Dokter juga tidak perlu lagi mempertimbangkan obat apa yang harus diresepkan untuk pasien dan kemudian apoteker yang memberikannya. Perangkat seluler dokter akan menerima informasi yang diperlukan untuk meramu obat, probiotik dan diet khusus, dari ruang penyimpanan data pasien. Selanjutnya, akan tersedia obat sesuai permintaan dokter, yang akan berlangsung bahkan dalam beberapa menit saja.

Sekarang RS dan dokter wajib memberikan layanan kepada pasien dengan memberikan informasi diagnostik yang paling akurat, intervensi yang paling tidak invasif, dan terapi teraman yang tersedia. Ke depan, pasien secara mandiri akan memiliki informasi yang serupa, sehingga cukup melakukan diskusi singkat dengan dokter secara sepadan.

Saat ini beban global penyakit sebagian besar dalam aspek pembuluh darah atau vaskular, dengan serangan jantung dan stroke menjadi penyebab kematian terbesar di dunia. Pada hal, keduanya sebentar lagi dapat dicegah dengan pemahaman pasien yang lebih baik, dengan melakukan koreksi atas faktor risiko dalam bimbingan dokter secara virtual. Kejadian cidera traumatis juga turun dan akan terus menurun, saat tersedianya mobil tanpa pengemudi dan pekerja robot telah diciptakan untuk menggantikan tugas manusia yang berisiko.

Teknologi kedokteran digital telah tersedia, sehingga sekarang diperlukan definisi ulang (reshape) hubungan dokter dengan pasien secara virtual. Oleh sebab itu, sebaiknya para dokter melatih diri agar profesional secara virtual, juga mengadvokasi organisasi profesi, pemerintah, penjamin biaya pasien seperti BPJS Kesehatan, dan kelompok lain untuk memulai penggunaan teknologi digital ini.

ShopBack, aggregator dari lebih dari 200 e-commerce di Indonesia, mencatat pertumbuhan volume transaksi hingga 70% dibanding rata-rata transaksi harian saat perayaan Imlek 2019 ini. Angka ini naik sekitar 10-15% dibandingkan volume transaksi tahun lalu, yang hanya sekitar 55-60%. Country Head of Shop Back Indonesia Indra Yonathan mengatakan, pola konsumsi masyarakat Indonesia yang mulai merambah dunia digital dan online menjadi faktor peningkatan volume pemesanan e-commerce.

Beberapa jenis layanan dokter sebenarnya dapat merupakan komoditas yang turut diperdagangkan melalui ‘e-commerce’. Tentu saja diperlukan ‘unicorn’ dan ‘start up’ yang mampu mewujudkan perubahan layanan dokter secara virtual, dalam dunia digital dan online. Dengan demikian akan lebih banyak pasien tetap dapat tinggal di rumah, untuk mendapatkan layanan medis dari dokter, dalam program jaga jarak atau ‘social distancing’, demi pemberantasan pandemi COVID-19.

Sudahkah kita siap menjadi dokter virtual melawan COVID-19?

Sekian

Tim Relawan Medis DIY untuk Bencana Gempa Bumi di Lombok, NTB 2018

Yogyakarta, 17 Juni 2019

*) Dokter spesialis anak di RS Panti Rapih Yogyakarta, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161