Blog Dokter Wikan – Page 24

2019 Dilema Akreditasi RS

Post author By Fx Wikan Indrarto
Post date May 18, 2019
No Comments on 2019 Dilema Akreditasi RS

DILEMA AKREDITASI RS

fx. wikan indrarto*)

Pada awal Januari 2019 yang lalu, sejumlah rumah sakit (RS) mengalami pemutusan kontrak kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang disebabkan proses akreditasi RS yang belum usai, atau memang RS belum pernah terakreditasi sama sekali. “Pemutusan kontrak tersebut tidak perlu terjadi, jika dari awal RS telah berkomitmen untuk melakukan akreditasi.” kata Ketua Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Dr. dr. Sutoto, MKes pada hari Minggu, 6 Januari 2019. Mengapa akreditasi RS terasa sulit?

Masyarakat memiliki hak atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk RS, yang layak. Pemerintah memiliki kewajiban melindungi hak masyarakat tersebut, yang dijalankan melalui proses akreditasi RS, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 99 Tahun 2015, yang menyebutkan RS harus memenuhi persyaratan, salah satunya adalah terakreditasi. Data Kemenkes RI pada hari Senin, 8 Januari 2019, jumlah rumah sakit di Indonesia sebanyak 2.817 RS. Sementara berdasarkan data KARS pada tanggal yang sama, jumlah RS yang terakreditasi baru sebanyak 1.988 RS.

Namun demikian, Persatuan Pemilik Rumah Sakit Swasta Nasional (Persana) merasa terbebani dengan biaya akreditasi yang ditetapkan oleh KARS. Bahtiar Husain, Komisi Hukum Persana pada hari Rabu, 9 Januari 2018 mengatakan bahwa minimal biaya proses akreditasi mencapai Rp. 150 juta untuk rumah sakit kecil tipe D. Angka tersebut hampir dua kali lipat dari total biaya akreditasi yang dipungut KARS, yaitu senilai Rp. 87 juta. Apalagi untuk RS dengan tipe yang lebih besar, tentu saja memerlukan biaya yang juga jauh lebih besar, sehingga sering sekali menjadi dilema finansial bagi banyak RS. Untuk itu, diperlukan berbagai usulan langkah efisiensi biaya akreditasi, karena KARS telah menjadi sebuah badan besar (super body) yang memonopoli proses akreditasi RS di seluruh Indonesia.

Menurut usulan Dr. dr. Budi Santoso, Sp.THT-KL, MSc dari RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, Jawa Tengah, langkah awal adalah dalam dimensi hukum kesehatan. Langkah pertama adalah mengkoreksi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 417/Menkes/Per/II/2011 Tentang KARS. Koreksi dilakukan sesuai dengan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu penyempurnaan terhadap penyelenggaraan Akreditasi RS, dalam hal ini dengan semangat desentralisasi KARS.

Pada bulan Agustus 2017, KARS telah memperkenalkan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit edisi 1 (SNARS 1), yang diberlakukan mulai tahun 2018. Dengan diberlakukan SNARS 1 sebagai acuan untuk penilaian dan persiapan akreditasi RS, maka pada sistem desentralisasi SNARS Edisi 1 tetap digunakan sebagai rujukan borang. Selain itu, sebaiknya disusun Sistem Informasi Manajamen RS (SIMRS) oleh Kemenkes RI, yang memuat menu akreditasi secara digital atau elektronik, yang dibagikan secara gratis ke seluruh RS di Indonesia. Kalau hal ini terlalu rumit, dapat juga disusun formulir borang akreditasi oleh Kemenkes RI, bekerjasama dengan organisasi RS seperti PERSI, Arsada atau ARSSI, sehingga semua RS dipermudah dengan tinggal mengaplikasikan sesuai dengan kelas atau tipe RS, dan fasilitas minimal yang harus tersedia di RS.

Desentralisasi KARS sebaiknya dilakukan ke tingkat propinsi dalam koordinasi Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, yaitu setiap provinsi wajib memiliki tim surveyor akreditasi, yang berperan untuk membimbing dan melakukan survey penilaian akreditasi RS. Tim surveyor tersebut berasal dari semua RS yang ada di propinsi yang sama, dan setiap RS juga wajib memiliki tim surveyor internal, sesuai jumlah Pokja yang akan diakreditasi. Personal anggota tim surveyor internal RS di setiap propinsi wajib disertifikasi oleh KARS Pusat, bekerjasama dengan Tim Survey Akreditasi tingkat Propinsi. Penilaian akhir proses akreditasi sebaiknya tetap berada di bawah kewenangan KARS pusat, dan baru secara bertahap dapat dilakukan desentralisai juga setelah 2-3 tahun.

Semua RS di wilayah propinsi wajib terjadwal oleh tim survey akreditasi propinsi, sehingga tidak perlu melakukan pendaftaran, yaitu minimal 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat akreditasi habis. Saat pelaksanaan akreditasi atau reakreditasi RS, tim surveyor diatur lintas kabupaten terdekat, agar biaya transportasi dan akomodasi dapat lebih murah, lebih cepat, dan juga menyenangkan. Dengan demikian biaya akreditasi RS akan dapat tercapai semurah mungkin, sehingga tidak ada RS yang akan mengalami keterlambatan proses akreditasi atau reakreditasi.

Dengan semangat desentralisasi akreditasi, diharapkan tidak akan ada pemutusan kerjasama BPJS Kesehatan dengan RS, dengan alasan belum tersertifikasi dan dilema akreditasi dapat diatasi. Peserta Program JKN pada hari Rabu, 1 Mei 2019 yang sudah sebanyak 221.105.092 orang akan tetap dapat dilayani di 2.276 buah RS yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dampak selanjutnya adalah para pasien, dokter, pemilik dan petugas RS lebih nyaman, karena memiliki sistem penilaian akreditasi RS yang sederhana, murah, dan baik.

Apakah kita sudah bijak?

Sekian

Yogyakarta, 14 Mei 2019

*) Dokter spesialis anak di RS Panti Rapih, Lektor FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

Istanbul

2019 Peran Lengkap Dokter

Post author By Fx Wikan Indrarto
Post date May 13, 2019
No Comments on 2019 Peran Lengkap Dokter

PERAN LENGKAP DOKTER
fx. wikan indrarto*)

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dalam peringatan seabad Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) pada 20 Mei 2008 yang lalu, menegaskan perlunya revitalisasi peran dokter. Apakah revitalisasi peran tersebut masih relevan setelah 10 tahun berlalu?

Sejak tahun 2008, tanggal 20 Mei, telah ditetapkan IDI sebagai Hari Bakti Dokter Indonesia (HBDI), untuk mengingat jasa para dokter yang telah menggerakkan kebangkitan nasional bangsa Indonesia. Dokter seharusnya tidak hanya melakukan pengobatan (agent of treatment), tetapi juga menjadi agen perubahan (agent of change) dan agen pembangunan (agent of development). Kebangkitan nasional tidak terlepas dari peran para dokter, seperti Wahidin Soedirohoesodo, Soetomo dan teman-teman dokter dalam pembentukan Boedi Oetomo pada tahun 1908. Dokter pada saat ini rasanya juga perlu menjalankan peran secara lengkap seperti teladan para dokter senior tersebut.

Profesi dokter jaman sekarang sangat dipengaruhi oleh program besar JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang diterapkan mulai 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan menerapkan sistem pembiayaan kesehatan dalam era JKN yang disebut ‘kapitasi’ untuk dokter umum di layanan primer dan ‘case-mix’ untuk dokter spesialis di layanan sekunder atau tersier, sehingga kendali mutu dan kendali biaya untuk pasien yang sakit akan lebih mudah terwujud. Hal ini karena kebebasan profesi dokter semakin mampu direduksi, kompleksitas masalah medis pasien semakin dapat diabaikan, dan mutu pelayanan medik yang dilakukan semakin dapat disetarakan.

Perubahan drastis dalam sistem pembiayaan pasien ini, diduga telah menyebabkan konfik internal, perubahan besar pada alur pikir dan tindakan medik yang diambil dokter, bahkan juga pendapatan finansial sebagian besar dokter. Selain itu, perlu juga kita sadari bahwa saat ini telah terjadi perubahan peran dalam membuat sebuah keputusan layanan medik kepada pasien. Kalau dahulu keputusan layanan medik yang dilakukan oleh dokter hampir sepenuhnya dilakukan oleh para dokter, saat ini manajemen RS, BPJS Kesehatan sebagai penjamin biaya atau ‘payer’, dan pemerintah memiliki peran yang semakin besar dalam turut serta mengambil keputusan medik, bahkan peran dokter dapat sangat menurun.

Perubahan sistem pembiayaan kesehatan, juga pembatasan peran dan kebebasan dalam profesi dokter sebagai ‘agent of treatment’, dalam pengambilan keputusan medik pada pelayanan pasien, diduga telah menimbulkan syok budaya dan penolakan dalam diam bagi banyak dokter. Dampak buruknya, berbagai tantangan besar untuk dokter jaman sekarang seolah menjadi terabaikan. Tantangan dokter dalam keterlibatan dengan program pengendalian penyakit menular, perbaikan angka kematian ibu dan anak, juga peningkatan angka harapan hidup, yang merupakan perpaduan profesi dokter dan birokrasi kebijakan kesehatan, rasanya belum nampak direspon nyata. Bahkan tantangan tentang persaingan dengan dokter dari kawasan ASEAN dalam era pasar bebas, mungkin sudah sempat terbengkelai. Buktinya, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak sempat dikritisi, sehingga para dokter Indonesia kurang terlindungi secara ‘fair’, adil, dan bermartabat.

Sebaliknya, beda harapan tentang program pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP) pada 17 fakultas kedokteran dan hambatan inovasi iptekdok dari para dokter di luar sentra pendidikan, justru telah menyebabkan sedikit sengketa dan perpecahan pendapat dalam internal dokter Indonesia. Belum lagi luaran pendidikan dokter dari 37 atau 45% fakultas kedokteran yang masih terakreditasi C dan perlindungan profesi dokter dari risiko sengketa medik yang berlebihan, belum mendapatkan titik temu yang disepakati bersama. Apalagi dalam kehidupan kebangsaan sepanjang tahun politik 2019 yang rawan ini, para dokter Indonesia ternyata berpotensi dapat ikut terbelah ulang, sebagaimana pernah terjadi saat menjelang Pilkada DKI tahun 2017 lalu.

Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F. Moeloek pada Rabu, 8 Mei 2019 telah menggelar rapat dengan KPU, untuk membahas penyebab petugas KPPS meninggal dunia. Pada hari Senin, 14 Mei 2019, IDI menyebut penyebab utama kematian ratusan petugas KPPS pasca-pemilu 17 April 2019 bukanlah kelelahan. Penyakit yang sebelumnya diderita, seperti jantung dan saraf, menjadi pemicu meninggalnya petugas KPPS. Anggota KPPS yang meninggal saat bertugas sampai hari Minggu, 13 Mei 2019 siang yang meninggal mencapai 469 orang.

Pada hal DBD dan Diphteri pada tahun 2018 menimbulkan kematian di Indonesia yang lebih banyak dibandingkan petugas KPPS tahun 2019. Sedangkan radang paru-paru atau pneumonia pada bayi usia < 1 tahun di tahun 2018, menelan korban sebanyak petugas KPPS tersebut. Para dokter justru tidak tertarik membahas kematian karena penyakit infeksi tersebut, namun lebih intens berdebat tentang penyebab petugas KPPS meninggal. Perdebatan dipicu oleh seorang dokter yang menyebutkan kemungkinan kematian karena keracunan. Pada hal perdebatan tersebut tidak perlu, karena tanpa didasari logika, data, fakta, dan justru cenderung tendensius, sehingga semakin meningkatkan gesekan pendapat antar dokter, yang menghabiskan energi dan menimbulkan perpecahan.

Dalam tantangan besar dan kondisi rumit seperti ini, sangat diperlukan munculnya dokter dengan peran lain, yaitu peran perubahan (agent of change) dan pembangunan (agent of development). Para dokter Indonesia, baik sebagai pribadi maupun kelompok, sangat diharapkan mengambil inspirasi para dokter senior pencetus pergerakan Boedi Oetomo dan semangat Kebangkitan Nasional. Para dokter hendaknya menggunakan kerangka berpikir keindonesiaan bukan sektoral, logis profesional bukan berdasar kabar bohong (hoax), dan peduli bukan menghindari panggilan profesi, demi terwujudnya Indonesia yang bangkit.

Momentum Harkitnas dan HBDI pada hari Senin, 20 Mei 2019 mengingatkan kita semua, akan perlunya revitalisasi peran dokter Indonesia yang lebih lengkap.

Sudahkah Anda terlibat membantu?

Sekian

Yogyakarta, 13 Mei 2019

*) Dokter spesialis anak di RS Panti Rapih, Lektor FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

Istanbul

2019 Harga Obat

HARGA OBAT

fx. wikan indrarto*)

Pada forum global tentang harga dan akses obat (a global forum on fair pricing and access to medicines) Sabtu, 13 April 2019 di Johannesburg, Afrika Selatan, banyak delegasi menyerukan transparansi yang lebih besar terkait biaya penelitian, pengembangan dan produksi, untuk memungkinkan para pembeli menegosiasikan harga obat yang lebih terjangkau. Apa yang penting?

Keterjangkauan harga obat telah lama menjadi perhatian bagi banyak negara berkembang, tetapi saat ini juga merupakan masalah global. Setiap tahun, 100 juta orang jatuh miskin karena mereka harus membayar biaya obat dari kantong mereka sendiri. Otoritas kesehatan negara berpenghasilan tinggi semakin kewalahan finansial, karena harus menjamin ketersediaan obat kanker, hepatitis C dan penyakit langka. Namun demikian, saat ini justru semakin kewalahan, karena meluas ke obat lama yang patennya telah kedaluwarsa, seperti insulin untuk mengelola diabetes.

Terdapat kesenjangan yang belum dikoreksi dalam akses ke obat yang terjangkau, termasuk obat dalam Daftar Obat Esensial (EML) WHO, yang merupakan obat penting untuk sistem kesehatan nasional. Pada tahun 2017 biaya produksi sebagian besar obat dalam Daftar Obat Esensial WHO adalah hanya sebagian kecil dari harga akhir yang dibayarkan oleh pemerintah, pasien ataupun perusahaan asuransi. Kurangnya transparansi di sekitar harga yang dibayar oleh pemerintah, berarti bahwa banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah membayar harga lebih tinggi untuk obat-obatan tertentu daripada negara kaya.

Negara dalam jaringan Beneluxe (Belgia, Belanda, dan Luxemburg) telah bergabung untuk membagikan informasi obat dan hasilnya baik. Sukses kolaborasi beberapa negara yang telah terbukti berhasil dalam mencapai harga obat yang lebih terjangkau, termasuk pengadaan gabungan dan pembagian kebijakan secara sukarela. Jika beberapa negara di wilayah yang sama membeli obat sebagai blok, mereka dapat menegosiasikan penurunan harga, karena volume obat yang dibeli jauh lebih besar. Beberapa negara Eropa yang dipimpin oleh Austria, telah berbagi kebijakan berbeda untuk memperluas akses pembelian obat melalui skema PPRI (Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Policies) atau Kebijakan Harga Obat dan Penggantian Biaya yang didukung WHO.

Penelitian tentang analisis biaya produksi obat telah dilakukan oleh Andrew Hill, Melissa Barber, dan Dzintars Gotham (2017) di India, meliputi biaya formulasi, pengemasan, perpajakan, dan margin keuntungan 10%. Dibandingklan dengan data harga per kilogram bahan aktif obat yang diekspor oleh India. Selain itu, juga dibandingkan dengan harga obat terendah yang tersedia secara global untuk obat dalam pengelolaan HIV / AIDS, tuberkulosis (TB) dan malaria. Selain itu, juga harga saat ini di Inggris, Afrika Selatan dan India.

Penelitian tersebut menunjukkan adanya akurasi prediksi yang baik untuk obat HIV / AIDS, TB dan malaria. Perkiraan harga generik berkisar antara US $ 0,01 hingga US $ 1,45 per unit, dengan sebagian besar berada di ujung bawah kisaran ini. Harga terendah yang tersedia lebih besar dari perkiraan harga generik untuk 214 dari 277 (77%) obat yang sebanding di Inggris, 142 dari 212 (67%) di Afrika Selatan, dan 118 dari 298 (40%) di India. Harga terendah yang tersedia, lebih dari tiga kali di atas perkiraan harga generik untuk 47% obat di Inggris dan 22% di Afrika Selatan.

Kesimpulan penelitian yang dimuat pada BMJ Global Health, Volume 3, tahun 2017 menunjukkan bahwa, berbagai macam obat dalam EML dapat tetap menguntungkan secara finansial, meskipun diproduksi dengan biaya yang sangat rendah. Sebagian besar obat dalam EML dijual di Inggris dan Afrika Selatan, dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada yang diperkirakan, untuk biaya produksi. Untuk itu, estimasi harga obat secara umum dan perbandingan harga obat secara internasional, dapat digunakan dalam negosiasi harga obat oleh pemerintah. Selain itu, juga dapat mendukung perhitungan efektivitas biaya, sebagai mana terlihat pada http://dx.doi.org/10.1136/bmjgh-2017-000571

Kurangnya akses ke harga obat yang terjangkau terus menjadi beban kesehatan global yang utama. Sebuah analisis pengeluaran farmasi per-kapita menemukan bahwa, sebanyak 201 jenis obat esensial tidak terjangkau di hampir semua negara berpenghasilan rendah dan 13 negara berpenghasilan menengah. Perkiraan sebelumnya menyebutkan jumlah orang yang tidak memiliki akses ke obat esensial mencapai sepertiga populasi global. Di negara berpenghasilan rendah dan menengah, hanya 58% obat esensial tersedia di sektor publik, dan 67% di sektor swasta. Selain itu, pengeluaran untuk biaya obat mencapai seperempat dari seluruh pengeluaran untuk kesehatan secara global, dan 100% dari pengeluaran kesehatan untuk sekitar setengah rumah tangga, di negara berpenghasilan rendah dan menengah.

WHO baru-baru ini merekomendasikan transparansi yang lebih besar dalam penetapan harga obat. Data tentang biaya produksi obat tidak tersedia untuk umum, dan sistem kesehatan memiliki kekuatan negosiasi yang hanya terbatas, ketika obat dijual dalam situasi monopoli harga. Namun demikian, harga obat sebenarnya dapat turun secara substansial, ketika terjadi kompetisi dengan obat generik, misalnya penurunan harga dapat dicapai sampai 99% untuk harga obat HIV / AIDS lini pertama. Harga bahan baku obat atau Active Pharmaceutical Ingredient (API), umumnya merupakan komponen terpenting dari biaya produksi farmasi.

Momentum forum global tentang harga dan akses obat 2019 ini mengingatkan bahwa, beberapa negara atau RS yang membeli obat secara blok dalam transparansi komponen harga yang lebih baik, hampir pasti dapat menegosiasikan penurunan harga, karena volume obat yang dibeli jauh lebih besar. Hal tersebut sebenarnya juga berlaku untuk obat dalam Fornas (Formularium Nasional) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia, karena saat ini pemeriksaan penunjang medik dan obat, tidak lagi menjadi nilai untung (revenue) layanan medis bagi RS, tetapi telah dijadikan satu dalam paket pembiayaan (cost). Apakah kita sudah bijak?

Sekian

Yogyakarta, 11 Mei 2019

*) Dokter spesialis anak di RS Panti Rapih Yogyakarta, Lektor di FK UKDW, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com

Istanbul

2019 Selamat di Jalan

SELAMAT DI JALAN

fx. wikan indrarto*)

Dalam memperingati Pekan Keselamatan di Jalan Kelima (the Fifth UN Global Road Safety Week) yang diselenggarakan pada hari Senin sampai Sabtu, 6 sampai 12 Mei 2019, warga dunia mengingatkan ulang perlunya kepemimpinan yang lebih efektif, untuk keselamatan warga di jalan raya. Para pemimpin yang kuat adalah mereka yang menyerukan (#SpeakUp) tentang keselamatan di jalan dan bertindak untuk menyelamatkan jiwa. Bagaimana sebaiknya?

“Visi WHO adalah dunia yang bebas dari kematian dan cedera, karena kecelakaan lalu lintas di jalan raya,” seperti ditegaskan oleh Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Kita semua wajib menciptakan dunia bagi semua orang untuk mendapat manfaat dari perlindungan kesehatan semesta atau universal health couverage (UHC), termasuk perawatan trauma, rehabilitasi dan dukungan psikologis bagi para korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Minggu ini dan selanjutnya setiap minggu, segenap warga dunia hidorong untuk memainkan peran masing-masing dalam membuat jalan raya lebih aman untuk semua orang. Bahkan jalan raya yang lebih aman bagi orang lain, sebenarnya juga adalah jalan raya yang lebih aman bagi kita semua.

Meskipun sudah ada kemajuan pesat, namun kematian karena kecelakaan lalu lintas di jalan raya terus saja meningkat, dengan kematian tahunan mencapai 1,35 juta kasus. Cedera lalu lintas di jalan kini menjadi pembunuh utama bagi anak dan remaja yang berusia 5-29 tahun. Secara global, dari semua kematian karena kecelakaan lalu lintas, pejalan kaki dan pengendara sepeda merupakan 26% korban. Sedangkan pengendara sepeda motor dan penumpang kendaraan merupakan 28% korban. Risiko kematian karena kecelakaan lalu lintas di jalan, sampai sekarang tetap mencapai tiga kali lebih tinggi di negara berpenghasilan rendah daripada di negara berpenghasilan tinggi, dengan tingkat tertinggi di Afrika (26,6 per 100.000 penduduk) dan terendah di Eropa (9,3 per 100.000 penduduk).

Sebenarnya kematian dan cedera karena kecelakaan lalu lintas di jalan adalah harga yang tidak dapat diterima (an unacceptable price) untuk membayar mobilitas manusia. Untuk itu, tidak ada alasan untuk tidak bertindak, karena ini adalah masalah yang sebenarnya memiliki solusi yang telah terbukti. Pemerintah di manapun harus menunjukkan kepemimpinan dan mempercepat tindakan untuk menyelamatkan nyawa warganya, dengan menerapkan aturan hukum yang lebih baik dan telah berhasil guna.

Dalam pengaturan oleh negara di mana kemajuan telah dibuat, ternyata disebabkan karena adanya kepemimpinan negara yang kuat, dengan undang-undang yang mengatur tentang faktor risiko utama kecelakaan lalu lintas, seperti ngebut, mabuk saat mengemudi, tidak menggunakan sabuk pengaman, helm sepeda motor, dan pengikatan anak (child restraints). Selain itu, juga infrastruktur yang lebih aman seperti trotoar dan jalur khusus untuk pengendara sepeda dan sepeda motor, standar keamanan kendaraan yang lebih ditingkatkan, seperti kewajiban adanya mekanisme kontrol stabilitas elektronik dan sistem pengereman kendaraan, bahkan perawatan medis pasca kecelakaan lalu lintas.

Beberapa acara yang diselenggarakan dalam minggu keselamatan di jalan 2019 adalah pertama, menilai perjalanan (assessing journeys) yang diharapkan akan menghasilkan perubahan konkret kepada pembuat kebijakan di lebih dari 50 negara, terutama Brazil, Mongolia, Nigeria dan Pakistan. Kedua, seruan untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki pada zona penyeberangan jalan di Trinidad dan Tobago. Ketiga, mengurangi batas kecepatan kendaraan di Slovenia. Keempat, meningkatkan penggunaan sabuk pengaman di dalam mobil di Kazakhstan dan pengikataan anak (child restraints) di Chili. Kelima, meningkatkan perawatan medis pasca-kecelakaan dan mengharuskan mobil memberi jalan kepada ambulans di India, dan menutup biaya perawatan medis bagi para korban kecelakaan lalu lintas jalan di Rwanda, melalui “mutuelle de santé”.
.

Selain itu, juga berbagai kegiatan yang meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum secara umum, mengadvokasi jalan yang aman untuk anak di banyak negara, dengan memasang rambu batas maksimal kecepatan kendaraan di sekitar sekolah, sebagaimana telah dilakukan di Argentina, Senegal dan Tunisia. Bahkan juga mempromosikan penggunaan helm pagi pengendara sepeda motor untuk pembonceng anak di Malaysia. Kegiatan lainnya adalah melatih ketrampilan awak bus sekolah di Nepal, dan menunjukkan penguatan pemimpin keselamatan jalan di Yordania, Lebanon dan Filipina.

Data Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia pada 2017 menyebut, tiap tahun tercacat ada 28 ribu sampai 38 ribu orang yang meninggal dunia, akibat kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut membuat Indonesia berada di peringkat pertama negara dengan rasio tertinggi kematian akibat kecelakaan lalu lintas di dunia.

Momentum Pekan Keselamatan di Jalan Kelima 2019, mengingatkan kita semua untuk mendukung kebijakan pemerintah Indonesia dalam menekan angka kematian di jalan raya. Selain itu, juga mendukung program pelatihan berkala bagi pengemudi, termasuk pelatihan pertolongan pertama pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan, dan standarisasi sistem pelaporan kecelakaan lalu lintas.

Apakah kita sudah terlibat?

Sekian

Yogyakarta, 9 Mei 2019

*) Dokter spesialis anak di RS RS Panti Rapih Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW, pengguna sepeda di jalan raya dalam kota, WA: 081227280161,

Istanbul

2019 Kematian Bayi

KEMATIAN BAYI

fx. wikan indrarto*)

Secara global 2,5 juta bayi meninggal pada bulan pertama kehidupan pada tahun 2017. Data ini menunjukkan adanya sekitar 7.000 kematian global bayi baru lahir setiap hari, dengan sekitar 1 juta meninggal pada hari pertama dan hampir 1 juta meninggal dalam 6 hari berikutnya. Apa yang perlu dicermati?

Risiko kematian bayi tertinggi adalah dalam 28 hari pertama kehidupan, yang disebut periode neonatal. Pada tahun 2017 lalu, 47% dari semua kematian anak balita adalah pada bayi baru lahir, naik dari 40% pada tahun 1990. Bayi yang meninggal dalam 28 hari pertama kehidupan, pada umumnya menderita kondisi dan penyakit yang terkait dengan kurangnya perawatan berkualitas saat lahir, dan atau segera setelah lahir, pada hari-hari pertama kehidupan. Kelahiran prematur, komplikasi terkait intrapartum (asfiksia neonatal atau kurang mampu bernapas spontan saat lahir), infeksi dan kelainan bawaan, menyebabkan sebagian besar kematian neonatal.

Dunia telah membuat kemajuan besar dalam kelangsungan hidup anak sejak 1990. Secara global, jumlah kematian neonatal menurun dari 5 juta pada 1990 menjadi 2,5 juta pada 2017. Namun, penurunan mortalitas neonatal dari 1990 hingga 2017 lebih lambat daripada kematian balita, yaitu 51% dibandingkan dengan 62% secara global. Di Afrika sub-Sahara, kematian neonatal relatif rendah (37%). Sebaliknya, di Eropa, yang memiliki tingkat kematian balita terendah, 54% dari semua kematian balita justru terjadi pada periode neonatal.

Mayoritas (75%) dari semua kematian neonatal terjadi selama minggu pertama kehidupan, dan sekitar 1 juta bayi baru lahir meninggal dalam 24 jam pertama. Dari akhir periode neonatal dan selama 5 tahun pertama kehidupan, penyebab utama kematian adalah pneumonia, diare, kelainan bawaan, dan malaria. Malnutrisi adalah faktor penyebab utama, membuat bayi dan anak lebih rentan terhadap penyakit parah. Sebagian besar kematian bayi baru lahir terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Untuk meningkatkan kelangsungan hidup dan kesehatan bayi baru lahir dan menekan kelahiran mati yang dapat dicegah, dapat dilakukan dengan meningkatkan cakupan perawatan antenatal (ANC) yang berkualitas, pertolongan persalinan oleh petugas kesehatan di fasilitas kesehatan, perawatan pasca melahirkan untuk ibu dan bayi, serta perawatan bayi baru lahir yang sakit dan kecil.

Ibu yang menerima perawatan berkelanjutan yang dipimpin oleh bidan atau ‘midwife-led continuity of care’ (MLCC), dididik dan diatur dengan standar internasional, 16% lebih kecil kemungkinan kehilangan bayinya dan 24% lebih kecil kemungkinannya mengalami kelahiran prematur. MLCC adalah model perawatan di mana bidan dan tim memberikan perawatan kepada ibu yang sama selama kehamilan, persalinan dan periode pascanatal, bahkan meminta bantuan medis jika diperlukan. Dengan peningkatan pertolongan persalianan di fasilitas kesehatan, sudah hampir 80% secara global, ada peluang besar untuk menyediakan perawatan bayi baru lahir dan mengidentifikasi serta mengelola bayi baru lahir yang berisiko tinggi.

Namun demikian, beberapa ibu dan bayi baru lahir hanya menginap di fasilitas kesehatan hanya selama 24 jam setelah kelahiran, kemudian diminta pulang ke rumah. Oleh sebab itu, terlalu banyak bayi baru lahir meninggal di rumah, karena keluar dari rumah sakit lebih awal, pada periode waktu paling kritis ketika komplikasi dapat terjadi. Selain itu, juga terjadi hambatan dan keterlambatan dalam mencari layanan medis.

Perawatan bayi baru lahir yang penting adalah bahwa semua bayi harus menerima perlindungan eksternal, yang dilakukan dengan mempromosikan kontak kulit ke kulit antara ibu dan bayi, penanganan tali pusar yang higienis dan perawatan kulit secara umum, Inisiasi Menyusui Dini (IMD), dan pemberian ASI secara eksklusif. Selain itu, juga melakukan penilaian tanda atau masalah kesehatan yang serius, atau membutuhkan perawatan tambahan. Dalam hal ini mencakup bayi dengan berat lahir rendah, sakit, atau lahir dari ibu yang terinfeksi HIV. Juga diperlukan perawatan preventif, yaitu imunisasi BCG dan Hepatitis B, suntikan vitamin K, dan profilaksis infeksi mata.

Keluarga diedukasi sampai mampu mengenali tanda bahaya, termasuk kesulitan menetek, aktivitas atau menangis yang berkurang, sulit bernapas, demam, kejang, atau kulit terasa dingin. Keluarga harus dinasihati untuk mencari perawatan medis segera, jika perlu. Selain itu, keluarga juga harus secepatnya mendaftarkan kelahiran untuk memeroleh akte, membawa bayi untuk datang kontrol ke fasilitas kesehatan, dan memintakan vaksinasi tepat waktu, sesuai dengan jadwal nasional.

Pada bayi berat lahir rendah dan bayi prematur, keluarga harus dibantu dalam menemukan rumah sakit untuk merawat bayi, meningkatkan perhatian untuk menjaga kehangatan bayi baru lahir, termasuk kontak kulit ke kulit ibu dengan bayi, kecuali ada alasan medis yang dapat dibenarkan, untuk penundaan kontak bayi dengan ibu. Selain itu, juga wajib diberikan bantuan untuk IMD, termasuk membantu ibu mengeluarkan ASI, untuk diberikan kepada bayi menggunakan cangkir atau cara lain, meningkatkan perhatian terhadap kebersihan, terutama mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, meningkatkan perhatian pada tanda bahaya dan kebutuhan untuk perawatan, dan dukungan tambahan untuk memantau pertumbuhan. Pada bayi baru lahir yang sakit, tanda bahaya harus diidentifikasi sesegera mungkin dan bayi dirujuk ke layanan kesehatan yang sesuai, untuk diagnosis dan perawatan medis lebih lanjut.

Bayi baru lahir dari ibu yang terinfeksi HIV, memerlukan dukungan untuk mendapatkan pengobatan antiretroviral (ART) preventif, baik untuk ibu maupun bayi baru lahir, untuk mencegah infeksi oportunistik. Selain itu, juga perlu dilakukan tes HIV, dengan konseling dan perawatan untuk bayi yang terpajan, juga dukungan kepada ibu untuk pemberian makan bagi bayi. Petugas kesehatan juga harus mengetahui masalah seputar pemberian makanan bayi, apalagi banyak bayi baru lahir yang terinfeksi HIV, lahir prematur dan lebih rentan terhadap infeksi.

Hampir tiga dekade lalu, Konvensi Hak Anak telah diberlakukan secara global, yang menjamin setiap bayi baru lahir berhak atas standar perawatan kesehatan tertinggi. Saat ini, setiap negara di seluruh dunia wajib memastikan bahwa sumber daya medis dan keuangan, tersedia untuk menciptakan hak itu menjadi kenyataan, bagi setiap bayi baru lahir agar tidak mengalami kematian.

Bagaimana sikap kita?

Sekian

Yogyakarta, 29 Maret 2019

*) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak di RS Panti Rapih, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

Istanbul

2019 Campak Terkini

CAMPAK TERKINI

fx. wikan indrarto*)

Data pengawasan campak baru (new measles surveillance data) pada Senin, 15 April 2019 menunjukkan bahwa, kasus campak terus naik 300 persen dalam tiga bulan pertama 2019, dibandingkan dengan periode yang sama pada 2018 dan kenaikan ini terjadi berturut-turut selama dua tahun terakhir. Apa yang perlu dicermati?

Meskipun data ini bersifat sementara dan belum lengkap, tetapi sudah menunjukkan tren yang jelas. Banyak negara berada di tengah wabah campak yang cukup besar, dengan semua wilayah di dunia mengalami peningkatan kasus yang berkelanjutan. Wabah campak saat ini terjadi di Republik Demokratik Kongo, Ethiopia, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Madagaskar, Myanmar, Filipina, Sudan, Thailand dan Ukraina, yang menyebabkan banyak kematian, terutama pada anak balita. Bahkan selama beberapa bulan terakhir, lonjakan jumlah kasus juga terjadi di negara-negara dengan cakupan vaksinasi campak secara keseluruhan tinggi, termasuk Amerika Serikat, Israel, Thailand, dan Tunisia, karena penyakit ini telah menyebar dengan cepat di antara kelompok orang yang tidak divaksinasi.

Campak adalah salah satu penyakit paling menular di dunia, dengan potensi komplikasi parah dan kematian. Pada 2017 campak menyebabkan hampir 110.000 kematian. Bahkan di negara berpenghasilan tinggi, komplikasi mengakibatkan rawat inap di RS hingga seperempat kasus, dan dapat menyebabkan kecacatan seumur hidup, yaitu kerusakan otak, kebutaan, hingga gangguan pendengaran. Pada hal, penyakit campak ini hampir sepenuhnya dapat dicegah melalui dua dosis vaksin yang aman dan efektif. Namun demikian, selama beberapa tahun terakhir, cakupan global dosis pertama vaksin campak telah terhenti pada angka 85 persen. Tingkat ini masih kurang dari 95 persen, yang dibutuhkan untuk mencegah wabah, dan membuat banyak orang di banyak komunitas, dalam bahaya serangan campak. Cakupan dosis kedua campak sementara meningkat, mencapai 67 persen.

Semua pemerintah sedang bekerjasama dengan mitra, seperti Initiative Measles & Rubella, Gavi, Aliansi Vaksin, UNICEF dan lainnya, untuk tindakan cepat dalam mengendalikan wabah campak, memperkuat layanan kesehatan, dan meningkatkan cakupan vaksinasi. Setelah melakukan kampanye vaksinasi darurat yang menargetkan 7 juta anak dari usia 6 bulan hingga 9 tahun, Madagaskar kini mengalami penurunan secara keseluruhan dalam kasus campak dan kematian. Di Filipina, lebih dari 4 juta dosis vaksin campak dan rubela telah diberikan kepada anak balita. Republik Demokratik Kongo sedang bersiap untuk meluncurkan vaksinasinasi gabungan campak dengan polio. Kampanye vaksinasi campak dan rubela nasional di Yaman telah menjangkau lebih dari 11,6 juta (90%) anak berusia 6 bulan-16 tahun. WHO juga merekomendasikan cakupan dosis vaksin campak kedua perlu ditingkatkan secara global, untuk memaksimalkan perlindungan masyarakat terhadap penyakit campak. Saat ini, 25 negara masih perlu menjadikan dosis kedua campak sebagai bagian dari program imunisasi nasional.

WHO memperkirakan bahwa kurang dari 1 dari 10 kasus campak yang dilaporkan secara global, dengan variasi berdasarkan wilayah. Dengan demikian, hingga tahun 2019 telah terlihat bahwa170 negara melaporkan 112.163 kasus campak. Tahun 2018 lalu, ada 28.124 kasus campak dari 163 negara, sehingga secara global terjadi hampir 300% peningkatan kasus campak. Wilayah Afrika telah mencatat peningkatan 700%, Amerika 60%, Eropa 300%, Timur Tengah 100%, dengan peningkatan 40% di Asia Tenggara dan Pasifik Barat.

Kementerian Kesehatan RI pada hari Senin, 7 Januari 2019 menyatakan, rata-rata cakupan imunisasi campak rubella di seluruh Indonesia mencapai 87,33 persen. Hasil itu berdasarkan kampanye imunisasi yang dilakukan tahun 2017 di Pulau Jawa dan 2018 di luar Pulau Jawa. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI Anung Sugihantono mengatakan, cakupan imunisasi campak rubella di Pulau Jawa pada 2017 mencapai 100 persen, sementara di luar Pulau Jawa 72,70 persen. Di luar Jawa yang di atas 95 persen itu ada 256 kabupaten kota, 71 kabupaten kota di bawah 50 persen. Yang paling rendah adalah Provinsi Aceh sampai sekarang.

Kasus campak dilaporkan meningkat sejak tahun 2017 dan banyak negara mengalami wabah penyakit campak yang parah dan berkepanjangan. Oleh karena terjadinya kesenjangan dalam cakupan vaksinasi, wabah campak terjadi di semua wilayah. Sejak tahun 2000, lebih dari 21 juta jiwa telah diselamatkan melalui imunisasi campak. Namun demikian, kasus campak dilaporkan meningkat lebih dari 300 persen di seluruh dunia, dimulai dari tahun 2016. Amerika, Timur Tengah, dan Eropa mengalami peningkatan terbesar dalam kasus campak pada tahun 2017, dengan Pasifik Barat satu-satunya wilayah di mana insiden campak turun.

“Kebangkitan campak menjadi perhatian serius, dengan wabah yang meluas terjadi di seluruh wilayah, dan khususnya di negara yang telah mencapai atau hampir mencapai status eliminasi atau penghapusan campak,” kata Dr. Soumya Swaminathan, Wakil Direktur Jenderal untuk Program di WHO. Tanpa upaya mendesak untuk meningkatkan cakupan vaksinasi campak dan mengidentifikasi populasi anak yang tidak diimunisasi, kita berisiko kehilangan kemajuan selama puluhan tahun, dalam melindungi anak dan masyarakat terhadap penyakit yang mematikan ini, pada hal sepenuhnya dapat dicegah.

Campak adalah penyakit serius dan sangat menular. Ini dapat menyebabkan komplikasi yang fatal, termasuk ensefalitis (infeksi yang menyebabkan pembengkakan otak), diare dengan dehidrasi berat, pneumonia, infeksi telinga, dan kehilangan penglihatan permanen. Bayi dan anak kecil dengan gizi buruk dan sistem kekebalan yang lemah sangat rentan terhadap komplikasi dan kematian.

Data surveillance 2019 terkini yang menunjukkan bahwa kasus campak global terus naik mencapai 300 persen, mengingatkan kita akan pentingnya imunisasi campak 2 dosis untuk semua anak di sekitar kita.

Sudahkah kita bertindak bijak?

Sekian

Yogyakarta, 24 April 2019

*) Dokter spesialis anak di RS Panti Rapih, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

Istanbul

2019 Vaksin Malaria

VAKSIN MALARIA

fx. wikan indrarto*)

Vaksin malaria diluncurkan di Malawi, Afrika dalam sebuah ‘pilot programme’ secara nasional, yang dimulai pada hari Selasa, 23 April 2019. Malawi adalah yang pertama dari tiga negara di Afrika di mana vaksin malaria yang diberi kode RTS, S diberikan untuk bayi dan anak hingga usia 2 tahun. Ghana dan Kenya, juga di Afrika, akan memperkenalkan vaksin malaria dalam beberapa minggu mendatang. Apa yang menarik?

Sampai tahun 2019 ini, malaria tetap menjadi salah satu penyakit yang mematikan di dunia, yaitu merenggut nyawa satu anak setiap dua menit. Sebagian besar kematian anak tersebut terjadi di Afrika, di mana lebih dari 250.000 anak meninggal setiap tahun. Anak balita berisiko paling besar mengalami komplikasi malaria yang mengancam jiwa. Di seluruh dunia, malaria bahkan menyebabkan kematian pada 435.000 orang per tahun, yang sebagian besar adalah anak.

Telah terbukti adanya manfaat luar biasa dari program penggunaan kelambu berinsektisida dan tindakan lainnya untuk mengendalikan malaria dalam 15 tahun terakhir, tetapi kemajuan ini telah terhenti dan bahkan justru terbalik di beberapa daerah. Untuk itu, dunia membutuhkan solusi baru untuk mengembalikan laju pengendalian malaria ke jalurnya semula, dan vaksin malaria ini merupakan intervensi medis yang menjanjikan. “Vaksin malaria memiliki potensi untuk menyelamatkan puluhan ribu nyawa anak,” kata Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Vaksin ini merupakan metode pengendalian malaria tambahan, yang akan diintegrasikan ke dalam program inti yang direkomendasikan WHO untuk pencegahan malaria, termasuk penggunaan kelambu berinsektisida secara rutin, penyemprotan insektisida dalam ruangan, dan pemeriksaan parasitologis dengan penggunaan obat anti malaria yang tepat waktu.

Dalam 30 tahun proses pembuatannya, RTS, S adalah yang pertama dan sampai saat ini adalah satu-satunya vaksin malaria, yang telah menunjukkan luaran klinis secara signifikan, dalam mengurangi malaria pada anak. Dalam uji klinis terbatas sebelumnya, vaksin terbukti mampu mencegah sekitar 4 dari 10 kasus malaria, termasuk 3 dari 10 kasus malaria berat yang mengancam jiwa.

Program percontohan atau ‘pilot programme’ di Malawi dirancang untuk menghasilkan bukti dan bahan rekomendasi kebijakan WHO, tentang penggunaan vaksin malaria S-RTS secara lebih luas. Program ini akan mendata pengurangan kematian anak, cakupan vaksin, termasuk apakah orang tua membawa anak mereka tepat waktu, untuk mendapatkan empat dosis vaksin yang diperlukan, dan keamanan vaksin (vaccine safety) dalam penggunaan rutin.

Program percontohan awal vaksin malaria pertama ini, bertujuan untuk menjangkau sekitar 360.000 anak per tahun di ketiga Negara Afrika tersebut. Masing-masing kementerian kesehatan akan menentukan di wilayah yang mana vaksin akan diberikan, yaitu fokus pada daerah dengan penularan malaria sedang sampai tinggi, sehingga vaksin diperkirakan dapat memiliki dampak terbesar. Pendanaan untuk program percontohan telah dimobilisasi melalui kolaborasi tiga lembaga pendanaan kesehatan global utama, yaitu Gavi (the Vaccine Alliance), the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, dan juga Unitaid. Selain itu, WHO, PATH dan GSK memberikan kontribusi dalam bentuk barang.

Malaria masih merupakan salah satu penyakit yang mematikan pada anak yang terbesar di dunia, merenggut nyawa lebih dari 200.000 anak setiap tahun. Program imunisasi percontohan ini akan sangat penting untuk menentukan peran vaksin malaria, dalam mengurangi beban penyakit yang terus terjadi di banyak negara termiskin di dunia. Vaksin malaria adalah inovasi menarik yang dapat melengkapi upaya komunitas kesehatan global, untuk mengakhiri epidemi malaria. Apabila program imunisasi percontohan ini menunjukkan bahwa RTS, S adalah intervensi medis yang hemat biaya terhadap malaria, maka vaksin ini tentu akan digunakan untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa anak.

Hasil uji klinis fase 3 yang dilakukan di berbagai negara Afrika antara tahun 2009 dan 2014, anak yang menerima 4 dosis vaksin RTS, S mengalami pengurangan yang signifikan dalam sakit malaria dan komplikasi penyakit terkait malaria, dibandingkan dengan mereka yang tidak menerima vaksin RTS, S. Vaksin ini mencegah 4 dari 10 kasus malaria klinis, 3 dari 10 kasus malaria berat, dan 6 dari 10 kasus anemia karena malaria berat, yaitu penyebab paling umum anak meninggal karena malaria. Pengurangan signifikan juga terlihat dalam jumlah pasien rawat inap di rumah sakit secara keseluruhan dan juga kebutuhan untuk transfusi darah, yang diperlukan untuk mengobati anemia karena malaria yang parah. Manfaat ini adalah sebagai luaran klinis tambahan, dari program lain yang sudah terbukti baik, melalui penggunaan kelambu berinsektisida, diagnosis malaria yang cepat, dan penggunaan obat antimalaria yang efektif.

Pada 2017, dari jumlah 514 kabupaten/kota di Indonesia, 266 (52%) di antaranya wilayah bebas malaria, 172 kabupaten/kota (33%) endemis rendah, 37 kabupaten/kota (7%) endemis menengah, dan 39 kabupaten/kota (8%) endemis tinggi. Sementara tahun 2018 ditargetkan sebanyak 285 kabupaten/kota akan berhasil mencapai status eliminasi, dan 300 kabupaten/kota pada 2019. Selain itu, pemerintah Indonesiapun menargetkan tidak ada lagi daerah endemis tinggi malaria di tahun 2020. Pada 2025 kelak, semua kabupaten/kota mencapai eliminasi, 2027 semua provinsi mencapai eliminasi, dan 2030 Indonesia ditargetkan mencapai status eliminasi.

Vaksin malaria yang diluncurkan di tiga negara Afrika, diberikan dalam 4 dosis, yaitu 3 dosis antara usia 5 dan 9 bulan, sedangkan dosis keempat diberikan sekitar ulang tahun anak yang ke-2. Semoga berhasil baik sesuai dengan rencana awal, meskipun vaksin malaria tersebut saat ini tidak terlalu diperlukan di Indonesia.

Sekian

Yogyakarta, 3 Mei 2019

*) Dokter spesialis anak di RS RS Panti Rapih Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW, WA: 081227280161,

Istanbul

2019 Anak yang Bermain

ANAK YANG BERMAIN

fx. wikan indrarto*)

Untuk tumbuh lebih sehat, anak perlu lebih sedikit duduk dan bermain lebih banyak. Saran tersebut dimuat dalam Pedoman WHO baru tentang aktivitas fisik, perilaku menetap dan tidur untuk anak balita, yang dikeluarkan pada hari Rabu, 24 April 2019. Apa yang penting?

WHO guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age :

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311663/WHO-NMH-PND-19.2-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Anak balita harus menghabiskan lebih sedikit waktu untuk menonton layar (screen time), duduk diam di kereta bayi dan kursi, tidur dengan kualitas yang lebih baik, dan memiliki lebih banyak waktu untuk bermain aktif, agar tumbuh lebih sehat. “Mencapai kesehatan untuk semua (health for all) berarti melakukan yang terbaik demi kesehatan, sejak awal mula kehidupan manusia,” kata Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Anak pada usia dini berada dalam periode perkembangan yang cepat dan masa ketika pola gaya hidup keluarga, masih dapat diperbaiki untuk mendorong terjadinya peningkatan derajad kesehatan masyarakat.

Meningkatkan aktivitas fisik, mengurangi waktu tidak bergerak (sedentary behaviour) dan memperbaiki kualitas tidur pada anak, akan meningkatkan kesehatan fisik, mental dan kesejahteraan mereka, dan membantu mencegah obesitas pada masa kecil dan penyakit yang terkait di kemudian hari,” kata Dr. Fiona Bull, manajer program untuk pengawasan dan pencegahan penyakit tidak menular berbasis populasi, Ketua Tim WHO.

Kegagalan untuk memenuhi rekomendasi aktivitas fisik saat usia anak, bertanggung jawab atas lebih dari 5 juta kematian secara global setiap tahun, pada semua kelompok umur. Saat ini, lebih dari 23% orang dewasa dan 80% remaja tidak cukup aktif secara fisik. Jika aktivitas fisik yang sehat, pembatasan perilaku diam menetap dan kebiasaan tidur yang cukup ditetapkan sejak dini dalam kehidupan, hal ini akan membantu membentuk kebiasaan baik sejak masa kanak, remaja, dan hingga dewasa.

Pola keseluruhan aktivitas anak selama 24 jam kuncinya adalah mengganti waktu memandangi layar gawai (screen time) yang lama atau tubuh yang diam, menjadi bermain yang lebih aktif, sambil memastikan anak mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas. Waktu tubuh kurang aktif tetapi berkualitas, adalah waktu yang dihabiskan dalam kegiatan interaktif langsung (non-screen-based) dengan pengasuh, seperti membaca, bercerita, bernyanyi dan mengisi teka-teki, juga terbukti sangat penting untuk perkembangan anak.

Menerapkan rekomendasi WHO dalam pedoman ini selama lima tahun pertama kehidupan anak, akan berkontribusi pada perkembangan motorik dan kognitif anak, serta kesehatannya seumur hidup. Rekomendasi WHO untuk bayi (kurang dari 1 tahun) adalah pertama, aktif secara fisik beberapa kali sehari dalam berbagai cara, terutama melalui permainan di lantai yang interaktif, dengan lebih banyak dan lebih sering adalah lebih baik. Bagi bayi yang belum dapat bergerak mandiri, setidaknya 30 menit dibantu dalam posisi tengkurap yang dilakukan sepanjang hari saat bayi terjaga. Kedua, tidak boleh lebih dari 1 jam setiap kali saat berada di kereta bayi, kursi tinggi, atau digendong di punggung pengasuh. Ketiga, waktu layar (sedentary screen time) tidak disarankan. Keempat, saat bayi tidak banyak bergerak, sangat dianjurkan dibacakan cerita oleh pengasuh. Kelima, tidur secara berkualitas selama 14-17 jam (usia 0–3 bulan) atau 12–16 jam (usia 4–11 bulan) sehari, termasuk tidur siang.

Rekomendasi WHO untuk anak usia 1-2 tahun adalah pertama, meluangkan setidaknya 3 jam atau 180 menit untuk melakukan berbagai jenis aktivitas fisik pada intensitas apa pun, termasuk aktivitas fisik intensitas sedang hingga kuat, merata waktunya sepanjang hari, dan lebih banyak tentu lebih baik. Kedua, tidak boleh lebih dari 1 jam pada suatu waktu duduk dalam kereta bayi, kursi tinggi, atau digendong di punggung pengasuh. Untuk anak berusia 1 tahun, waktu layar yang membuat badannya tidak aktif bergerak, seperti menonton TV atau video dan bermain ‘game’ di komputer, tidak dianjurkan. Bagi mereka yang berusia 2 tahun, waktu tayang (sedentary screen time) tidak boleh lebih dari 1 jam, dan lebih sebentar terbukti justru lebih baik. Ketika anak tidak banyak bergerak, sebaiknya dilibatkan dalam aktivitas membaca dan bercerita dengan pengasuh. Selain itu, sebaiknya tidur berkualitas baik selama 11-14 jam, termasuk tidur siang, dengan waktu tidur dan bangun dilatih agar teratur.

Rekomendasi WHO untuk anak usia 3-4 tahun seharusnya pertama, menghabiskan setidaknya 180 menit dalam berbagai jenis aktivitas fisik pada intensitas apa pun, di mana setidaknya 60 menit merupakan aktivitas fisik dengan intensitas sedang hingga kuat, menyebar sepanjang hari dan lebih banyak lebih baik. Kedua, tidak dianjurkan diam selama lebih dari 1 jam pada suatu waktu, misalnya di dalam kereta bayi atau duduk untuk waktu yang lama. waktu tayang tidak lebih dari 1 jam, dan lebih sebentar, tentu lebih baik. Ketika anak tidak banyak bergerak, sebaiknya juga dilibatkan dalam aktivitas membaca dan bercerita dengan pengasuh. Selain itu, sebaiknya tidur berkualitas secara baik selama 10-13 jam sehari, termasuk tidur siang, dengan waktu tidur dan bangun dilatih agar lebih teratur.

Sesuai pedoman WHO 2019 tentang aktivitas fisik pada anak, yang penting dilakukan adalah mendorong anak agar bermain secara fisik. Selain itu, juga membuat perubahan dari kebiasaan tidak banyak bergerak menjadi aktif bermain, sekaligus menjamin tidur yang cukup.

Sudahkah anak di sekitar kita aktif bermain?

Sekian

Yogyakarta, 29 April 2019

*) Dokter spesialis anak di RS Panti Rapih Yogyakarta, Lektor di FK UKDW, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com

Istanbul

2019 Bahaya Campak

BAHAYA CAMPAK

fx. wikan indrarto*)

Data pengawasan campak baru (new measles surveillance data) pada Senin, 15 April 2019 menunjukkan bahwa, kasus campak terus naik 300 persen dalam tiga bulan pertama 2019, dibandingkan dengan periode yang sama pada 2018 dan bahaya kenaikan ini terjadi berturut-turut selama dua tahun terakhir. Apa yang perlu dicermati?

Data surveillance 2019 terkini yang menunjukkan bahwa kasus campak global sangat berbahaya, karena terus naik mencapai 300 persen, dan mengingatkan kita akan pentingnya imunisasi campak 2 dosis untuk semua anak di sekitar kita.

Sudahkah kita bertindak bijak?

Sekian

Yogyakarta, 24 April 2019

*) Dokter spesialis anak di RS Panti Rapih, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

Istanbul

2019 Sisi Buruh Dokter

SISI BURUH DOKTER

fx. wikan indrarto*)

Hari Pekerja Internasional atau Hari Buruh yang diinisiasi oleh gerakan buruh internasional (The Second International Comunist and Socialists) di Paris, Perancis tahun 1889, diselenggarakan pada setiap May Day (1 Mei). Tanggal 1 Mei tersebut dipilih untuk memperingati protes keras di Haymarket Square Chicago, USA pada 1-4 Mei 1886, terkait jam kerja buruh, yaitu tidak boleh melebihi 8 jam sehari. Bagaimanakah dokter harus bersikap?

Organisasi global para buruh adalah ILO (International Labour Organization) yang didirikan pada tahun 1919 sebagai bagian Persetujuan Versailles setelah Perang Dunia I. Permasalahan dokter juga telah ditangani oleh ILO, misalnya rekomendasi no 69 tahun 1944, yaitu ‘Medical Care Recommendation’, yang berisi aturan tentang bukti rahasia, sertifikat medis, pelanggaran moral, dan hak privasi pasien. Yang terbaru adalah ‘Direct Request of the Convention’ pada 2017, terkait ‘Freedom of career medical officers of the armed forces to leave the service’, yang intinya adalah bahwa dokter militer dan kepolisian diizinkan untuk bekerja juga sebagai dokter swasta.

Dokter adalah profesi dalam bidang medis yang sebenarnya dapat bekerja mandiri. Namun demikian, sebagian besar dokter di Indonesia adalah juga seorang pekerja di sebuah fasilitas kesehatan (faskes), baik primer seperti klinik maupun sekunder seperti RS. Dengan demikian, sebagian besar dokter juga adalah seorang buruh atau kelas pekerja, termasuk 4.883 Dokter Praktek Perorangan Mandiri dan para dokter yang bekerja di 2.086 faskes sekunder dan tersier (RS) pada era JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Namun demikian, upah atau jasa medis dokter dengan pembiayaan menggunakan sistem kapitasi di faskes primer maupun case-mix di faskes sekunder, sangat mungkin tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan, sehingga dirasakan sangat memberatkan dokter. Selain itu, komponen jasa pelayanan dokter, dibandingkan komponen pembiayaan yang lain adalah komponen tersering yang mungkin dipotong, apabila pencairan dana lebih kecil daripada klaim yang diajukan kepada BPJS Kesehatan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, yaitu Pasal 1 butir 12 dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, 26 April 2018, ditegaskan bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) adalah satu-satunya organisasi profesi kedokteran yang sah di Indonesia. Peran pengurus IDI adalah pendampingan anggota, sehingga para dokter dapat menghadirkan praktek kedokteran yang beretika, bermutu dan legal. Untuk pendampingan para dokter di tingkat RS boleh dibentuk Komite Medik. Namun demikian, sesuai Permenkes no. 755/MENKES/PER/IV/2011 mengenai Penyelenggaraan Komite Medik, ditegaskan bahwa Komite medis adalah perangkat RS dan BUKAN serikat pekerja bagi para dokter. Komite Medik bertugas untuk menerapkan tata kelola klinis agar para dokter di RS terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu, pembinaan etika, dan disiplin profesi medis.

Dengan demikian, pendampingan para dokter dalam aspek finansial atau pengupahan tentu masih sangat sulit, karena tidak tersedianya serikat pekerja bagi para dokter. Oleh sebab itu, peran tersebut layak diakomodir oleh IDI, meskipun sebenarnya merupakan organisasi profesi, bukan serikat pekerja para dokter. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) telah mulai melakukannya dengan mendesak pemerintah dan DPR, agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program JKN, melalui acara debat publik JKN di Gedung Stovia Jakarta pada hari Sabtu, 28 April 2018.

PB IDI menghimbau untuk terjadinya peningkatan premi (iuran) peserta JKN, karena sudah tidak sesuai dengan nilai keekonomian. Akibat ketidaksesuaian tersebut, tarif kapitasi dan INA-CBG menjadi lebih kecil dari biaya layanan kesehatan, sehingga kualitas layanan kesehatan oleh dokter kepada peserta dikawatirkan juga akan menurun. Selain itu, juga himbauan akan adanya dukungan negara terhadap peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan SDM medis dan obat, baik kepada faskes milik pemerintah maupun swasta. Himbauan lainnya adalah jika pemerintah tidak sanggup memberikan tambahan subsidi, maka perlu dilakukan penyesuaian atas manfaat JKN. Tentunya agar tidak terjadi penurunan manfaat JKN, baik melalui mekanisme iur biaya (coordination of benefits), maupun melalui penyesuaian secara menyeluruh tarif INA-CBG berdasarkan standard pelayanan kesehatan.

Tuntutan IDI yang lain adalah agar tarif paket INA-CBG pada faskes swasta, seharusnya tidak sama dengan pada faskes milik pemerintah, karena sebenarnya RS pemerintah sudah menikmati subsidi negara sekitar 30%. Selain itu, PB IDI juga harus maju berperan untuk melindungi para dokter Indonesia dari serbuan dokter asing. Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) perlu juga dikritisi, agar para dokter Indonesia dapat terlindungi secara ‘fair’, adil dan bermartabat.

Momentum Hari Buruh setiap tanggal 1 Mei, juga mengingatkan kita semua, bahwa para dokter adalah juga kelas pekerja. Pengurus IDI sebaiknya juga menyuarakan secara lantang, keprihatinan dalam aspek pengupahan atau finansial dan proteksi bagi para dokter di Indonesia, yang belum diakomodasi secara baik.

Sudahkah kita bertindak bijak?

Bersama Bapak Presiden Joko Widodo saat Muktamar IDI ke 30 di Samarinda Kalimantan Timur, 23–28 Oktober 2018.

Sekian

Yogyakarta, 18 April 2019

*) Dokter spesialis anak di RS Panti Rapih, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161