Author: Fx Wikan Indrarto

Dokter Fx Wikan Indrarto

2019 Hari Anak Nasional Indonesia

Post author By Fx Wikan Indrarto
Post date July 15, 2019
No Comments on 2019 Hari Anak Nasional Indonesia

HARI ANAK NASIONAL

fx. wikan indrarto*)

Di Indonesia, Hari Anak Nasional (HAN) diperingati setiap tanggal 23 Juli, sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tertanggal 19 Juli 1984. Perayaan ini bertujuan untuk menghormati hak-hak anak di Indonesia. Apa yang sebaiknya dilakukan?

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dipastikan hadir pada puncak peringatan HAN 2019 di Lapangan Karebosi, Makassar. Untuk malam penganugerahan Kabupaten dan Kota Layak Anak (KLA) 2019 dilaksanakan pada hari Selasa, 23 Juli 2019 malam, penghargaannya akan diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise. Tema HAN 2019 adalah ‘Peran Keluarga dalam Perlindungan Anak’, dengan slogan ‘Kita Anak Indonesia, Kita Gembira.’

Menurut Kementerian PPPA RI, KLA adalah Kabupaten atau Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak, melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Penilaian KLA terdiri dari 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi yang dikelompokkan dalam 5 klaster hak anak yaitu : Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar, Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta Perlindungan khusus.

Dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, disebut KLA apabila memiliki indikator yang lebih baik dari angka rata-rata nasional dan terus membaik setiap tahun. Dalam hal ini meliputi Angka Kematian Bayi, Prevalensi gizi buruk, gizi kurang, stunting dan gizi lebih pada balita, Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP), pelayanan Kesehatan Organ Reproduksi (kespro) Remaja, Penanganan NAPZA, HIV/AIDS, Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja, dan Disabilitas. Selain itu, dalam aspek kesejahteraan meliputi jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan, persentase rumah tangga dengan akses air bersih dan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Risiko kematian bayi tertinggi adalah dalam 28 hari pertama kehidupan, yang disebut periode neonatal. Pada tahun 2017 lalu, 47% dari semua kematian anak balita adalah pada bayi baru lahir, naik dari 40% pada tahun 1990. Bayi yang meninggal dalam 28 hari pertama kehidupan, pada umumnya menderita kondisi dan penyakit yang terkait dengan kurangnya perawatan berkualitas saat lahir, dan atau segera setelah lahir, pada hari-hari pertama kehidupan. Kelahiran prematur, komplikasi terkait intrapartum (asfiksia neonatal atau kurang mampu bernapas spontan saat lahir), infeksi dan kelainan bawaan, menyebabkan sebagian besar kematian neonatal.

Ibu yang menerima perawatan berkelanjutan yang dipimpin oleh bidan atau ‘midwife-led continuity of care’ (MLCC), dididik dan diatur dengan standar internasional, terbukti 16% lebih kecil kemungkinan kehilangan bayinya dan 24% lebih kecil kemungkinannya mengalami kelahiran prematur. MLCC adalah model perawatan di mana bidan dan tim memberikan perawatan kepada ibu yang sama selama kehamilan, persalinan dan periode pascanatal, bahkan meminta bantuan medis jika diperlukan. Dengan peningkatan pertolongan persalianan di fasilitas kesehatan, sudah hampir 80% secara global, ada peluang besar untuk menyediakan perawatan bayi baru lahir dan mengidentifikasi serta mengelola bayi baru lahir yang berisiko tinggi.

Namun demikian, beberapa ibu dan bayi baru lahir hanya menginap di fasilitas kesehatan hanya selama 24 jam setelah kelahiran, kemudian diminta pulang ke rumah. Oleh sebab itu, terlalu banyak bayi baru lahir meninggal di rumah, karena keluar dari rumah sakit lebih awal, pada periode waktu paling kritis ketika komplikasi dapat terjadi. Selain itu, juga terjadi hambatan dan keterlambatan dalam mencari layanan medis.

Perawatan bayi baru lahir yang penting adalah bahwa semua bayi harus menerima perlindungan eksternal, yang dilakukan dengan mempromosikan kontak kulit ke kulit antara ibu dan bayi, penanganan tali pusar yang higienis dan perawatan kulit secara umum, Inisiasi Menyusui Dini (IMD), dan pemberian ASI secara eksklusif. Selain itu, juga melakukan penilaian tanda atau masalah kesehatan yang serius, atau membutuhkan perawatan tambahan. Dalam hal ini mencakup bayi dengan berat lahir rendah, sakit, atau lahir dari ibu yang terinfeksi HIV. Juga diperlukan perawatan preventif, yaitu imunisasi BCG dan Hepatitis B, suntikan vitamin K, dan profilaksis infeksi mata. Dengan demikian Angka Kematian Bayi, Prevalensi gizi buruk, gizi kurang, stunting dan gizi lebih pada balita dapat dikurangi, sedangkan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dapat ditingkatkan, sesuai dengan indicator kluster kesehatan KLA.

Jaringan Global Kota yang terdiri dari hampir 800 kota di 40 negara, didirikan untuk mendorong pertukaran pengalaman dan saling belajar antar kota di seluruh dunia, sehingga setiap kota dapat memenuhi kebutuhan para penghuninya. Urban Health Initiative (UHI) WHO berfokus untuk memasukkan faktor kesehatan ke dalam kebijakan pembangunan kota.

Pembangunan kota harus mampu meningkatkan aktivitas fisik warganya, menyediakan ruang terbuka hijau, meningkatkan keselamatan di jalan raya, mengurangi kemacetan lalu lintas, meningkatkan penggunaan transportasi umum, dan mendesain perkotaan yang kompak, sehingga memungkinkan orang dari segala usia dan kemampuan, untuk seaktif mungkin. Pembuatan jalan raya harus mempertimbangkan kecepatan kendaraan, orang berjalan, masalah mobilitas, dan masalah keselamatan lainnya, bukan sekedar hanya merancang jalan sesuai ukuran kendaraan. Demikian pula, dimensi arsitektur fasilitas umum yang sangat tidak proporsional dengan ukuran tubuh manusia, terutama di lingkungan di mana orang ingin menghabiskan banyak waktu, tentu harus dikoreksi. Hal ini penting karena peningkatan aktivitas fisik, membutuhkan ruang di mana orang tidak harus terburu-buru dan sedapat mungkin merasa nyaman.

Hampir tiga dekade lalu, Konvensi Hak Anak telah diberlakukan secara global, yang menjamin setiap bayi baru lahir berhak atas standar perawatan kesehatan tertinggi. Saat ini, setiap negara di seluruh dunia wajib memastikan bahwa sumber daya medis dan keuangan, tersedia untuk menciptakan hak itu menjadi kenyataan, bagi setiap bayi baru lahir agar tidak mengalami kematian. Selain itu, revitalisasi kota seharusnya mencermati hakekat dan kriteria Kota Layak Anak dan kota sehat menurut UHI (Urban Health Initiative) bagi semua warganya, sehingga bayi di kota tersebut dapat tumbuh menjadi anak Indonesia yang gembira, sesuai dengan slogan Hari Anak Nasional 2019.

Bagaimana sikap kita?

Sekian

Yogyakarta, 13 Juli 2019

*) Dokter spesialis anak di RS Panti Rapih, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

Istanbul

2019 Cuaca Panas dan Kesehatan

Post author By Fx Wikan Indrarto
Post date July 13, 2019
No Comments on 2019 Cuaca Panas dan Kesehatan

CUACA PANAS DAN KESEHATAN

fx. wikan indrarto*)

Cuaca cukup ekstrem di Tanah Suci akan menyambut kedatangan jamaah haji dari Indonesia. Pada hari Jumat, 5 Juli 2019 Kepala Daerah Kerja (Daker) Bandara Jeddah dan Madinah di Arab Saudi, Arsyad Hidayat mengatakan, suhu udara akan cukup panas. antara 44 hingga 45 derajat Celsius (°C). Apa yang harus dicermati?

Paparan cuaca panas terbukti meningkat karena perubahan iklim, tidak hanya terjadi di Tanah Suci saja, dan secara global bertambah dalam frekuensi, durasi, dan besarnya dampak. Antara tahun 2000 dan 2016, jumlah orang yang terkena gelombang panas meningkat sekitar 125 juta. Pada 2015 saja, tambahan 175 juta orang terkena gelombang panas dibandingkan dengan rata-rata pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2003, terdapat 70.000 orang di Eropa meninggal akibat peristiwa cuaca panas pada bulan Juni-Agustus. Selanjutnya pada tahun 2010, sekitar 56.000 kematian terjadi selama gelombang panas dalam 44 hari di seluruh daratan Federasi Rusia.

Penambahan panas dalam tubuh manusia dapat disebabkan oleh kombinasi panas eksternal yang berasal dari lingkungan, dan panas tubuh internal yang dihasilkan dari proses metabolisme tubuh. Peningkatan panas yang cepat akibat paparan panas eksternal akan dapat membahayakan kemampuan tubuh untuk mengatur suhu, dan dapat menyebabkan kaskade penyakit, termasuk kram (heat cramps), kelelahan (heat exhaustion), stroke (heatstroke), dan hipertermia. Kematian dan rawat inap di RS karena cuaca panas dapat terjadi sangat cepat (hari yang sama), atau memiliki efek lambat (beberapa hari kemudian), dan mengakibatkan percepatan kematian atau perjalanan penyakit lainnya, khususnya pada hari pertama munculnya gelombang panas. Apalagi temperatur panas yang ekstrem, tentu juga dapat memperburuk kondisi kronis yang sudah stabil, pada penyakit kardiovaskular, pernapasan, serebrovaskular dan diabetes.

Untuk itu, beberapa tindakan intervensi perlu dilakukan segera, misalnya menjaga rumah agar tetap dingin dan periksa suhu kamar pada pukul 8, 10, 13 dan 22. Idealnya, suhu kamar harus dijaga di bawah 32 °C di siang hari dan 24 °C di malam hari. Hal ini sangat penting untuk bayi, balita, lansia atau memiliki kondisi penyakit kronis. Gunakan aliran udara malam untuk mendinginkan rumah dengan membuka semua jendela pada malam dan dini hari, ketika suhu luar lebih rendah dan jika aman untuk dilakukan. Sebaliknya, kurangi beban panas di dalam rumah dengan menutup jendela, terutama yang menghadap sinar matahari di siang hari. Matikan lampu dan sebanyak mungkin perangkat listrik yang mengeluarkan panas. Gantungkan gorden, awning, atau kisi-kisi di jendela yang terpapar sinar matahari pagi atau sore. Gantung handuk basah untuk mendinginkan udara dalam ruangan.

Dampak cuaca panas pada bayi dan anak tentu lebih berbahaya, terkait cadangan cairan tubuh. Pada bayi volume air total dalam tubuh sebanyak 65–80% dari berat badan. Persentase ini akan berkurang seiring bertambahnya usia, menjadi 55–60% saat remaja. Cairan diperlukan untuk berbagai fungsi tubuh, antara lain dalam metabolisme, fungsi pencernaan, fungsi sel, pengaturan suhu, pelarutan berbagai reaksi biokimia, pelumas, dan pengaturan komposisi elektrolit. Secara normal, cairan tubuh keluar melalui urin, feses, keringat, dan pernapasan dalam jumlah tertentu.

Kebutuhan cairan harian berbeda berdasarkan usia, jenis kelamin, massa otot, dan lemak tubuh. Diperkirakan, bayi usia 0–6 bulan memerlukan cairan 700 mL/hari; bayi 7–12 bulan 800 mL/hari; anak 1–3 tahun 1.300 mL/hari; anak 4–8 tahun 1.700 mL/hari; anak 9–13 tahun 2.400 mL/hari pada laki-laki dan 2.100 mL/hari pada perempuan; anak 14–18 tahun 3.300 mL/hari (laki-laki) dan 2.300 mL/hari perempuan. Cairan ini dapat berasal dari makanan maupun minuman. Cairan dari minuman dapat berasal dari air putih, susu, atau jus buah. Pada saat terjadi paparan cuaca panas, kebutuhan cairan dapat meningkat sampai 20% dibandingkan kebutuhan harian.

Jika tinggal di ruangan ber-AC, sebaiknya segera tutup pintu dan jendela, serta hemat listrik yang tidak diperlukan. Kipas angin listrik dapat memberikan bantuan pendingan ruangan, tetapi ketika suhu udara meningkat di atas 35 °C, mungkin tidak mampu mencegah penyakit terkait panas. Hang tidak kalah penting adalah minum cukup cairan. Jauhkan orang dari sumber panas eksternal. Pindah ke kamar paling sejuk di rumah, terutama di malam hari. Jika udara rumah tidak sejuk, habiskan 2-3 jam sehari di tempat yang dingin, seperti gedung umum ber-AC, tetapi hindari pergi keluar rumah selama periode waktu terpanas pada hari itu. Hindari aktivitas fisik yang berat, tetapi bila terpaksa harus melakukannya, lakukan selama periode paling sejuk pada hari itu, yang biasanya terjadi pada pagi hari antara pk. 4 dan 7.

Berusahalah tetap berada di tempat yang teduh. Jangan meninggalkan anak atau hewan di dalam kendaraan yang diparkir. Jaga tubuh tetap dingin dan terhidrasi. Mandi dengan air dingin dan pembungkus dingin, handuk, dan spons. Kenakan pakaian yang ringan dan longgar dari bahan alami. Jika akan pergi ke luar rumah, kenakan topi lebar dan kacamata hitam. Gunakan sprei dan tidur tanpa bantal, untuk menghindari akumulasi panas. Minumlah secara teratur dan lebih sering, tetapi hindari alkohol, kafein dan gula. Makanlah dalam porsi kecil dan lebih sering. Hindari makanan yang tinggi protein. Jika memiliki masalah kesehatan, simpan obat di bawah suhu 25 °C atau di dalam lemari es, sesuai instruksi penyimpanan pada kemasan obat. Carilah saran medis jika menderita kondisi medis kronis atau menggunakan banyak obat sekaligus.

Segera mencari bantuan jika merasa pusing, lemah, cemas atau sangat haus dan sakit kepala, keudian segera berpindah ke tempat yang dingin atau sejuk sesegera mungkin. Minumlah air atau jus buah untuk mengatasi dehidrasi. Segera istirahat di tempat yang dingin jika mengalami kejang otot yang menyakitkan, terutama di kaki, lengan atau perut, dan minum larutan rehidrasi oral yang mengandung elektrolit. Tindakan medis lebih lanjut diperlukan, jika kram otot karena panas bertahan lebih dari satu jam.

Jika kulit orang teraba kering, mengigau, kejang dan atau tidak sadar, segera hubungi RS. Sambil menunggu bantuan, pindahkan orang itu ke tempat yang dingin, letakkan dia dalam posisi horizontal dan angkat kaki dan pinggul, dan lepaskan pakaian. Segera lakukan pendinginan eksternal, misalnya dengan meletakkan bungkusan es dingin di leher, ketiak dan selangkangan, mengipasi terus menerus dan semprotkan kulit dengan air sejuk pada suhu 25–30 °C. Ukur suhu tubuh, tetapi jangan diberikan obat pereda demam asam asetilsalisilat atau parasetamol. Posisikan seseorang yang tidak sadar di sisinya..

Paparan cuaca panas karena perubahan iklim, baik di Tanah Suci maupun secara global, memerlukan tindakan intervensi di bidang kesehatan masyakarat, juga untuk bayi dan anak.

Apakah kita sudah bertindak bijak?

Sekian

Yogyakarta, 10 Juli 2019

*) Dokter spesialis anak di RS Panti Rapih, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

Istanbul

2019 Perawatan Diri

PERAWATAN DIRI

fx. wikan indrarto*)

Laporan global pada hari Senin, 24 Juni 2019 menyebutkan bahwa setidaknya 400 juta orang di seluruh dunia, tidak memiliki akses ke layanan kesehatan dasar yang paling penting. Selain itu, pada tahun 2035 kelak diperkirakan akan ada kekurangan hampir 13 juta dokter dan petugas kesehatan, sehingga sekitar 1 dari 5 populasi dunia akan hidup dalam lingkungan yang mengalami krisis kemanusiaan dan layanan kesehatan. Pada saat yang sama, parasat diagnostik baru, perangkat medis, obat dan inovasi digital akan mengubah cara orang berinteraksi dengan dokter dan petugas layanan di sektor kesehatan. Apa yang perlu dicermati?

Menanggapi tantangan ini, WHO meluncurkan pedoman pertamanya tentang intervensi perawatan diri untuk kesehatan (self-care interventions for health). Fokus pedoman intervensi dalam volume pertama ini tentang kesehatan secara umum, termasuk tentang anak sakit, hak seksual dan kesehatan reproduksi. Beberapa intervensi termasuk pengambilan sampel sekret vagina sendiri untuk kecurigaan infeksi Human Papilloma Virus (HPV) dan Infeksi Menular Seksual (IMS), kontrasepsi suntik mandiri, alat prediksi siklus ovulasi, tes mandiri infeksi HIV dan pengelolaan medis sendiri untuk aborsi lengkap.

Perawatan diri pada pedoman ini adalah “kemampuan individu, keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan derajad kesehatan, mencegah penyakit, menjaga status kesehatan, dan mengatasi penyakit atau kecacatan, dengan atau tanpa dukungan dari dokter dan petugas layanan kesehatan lainnya”. Pedoman ini disusun berdasarkan bukti ilmiah, terkait manfaat intervensi kesehatan tertentu yang dapat dilakukan secara mandiri, di luar areal fasilitas layanan kesehatan konvensional. Namun demikian, untuk beberapa hal kadang-kadang masih diperlukan dukungan dokter dan petugas layanan kesehatan lainnya. Hal penting pada pedoman ini adalah bahwa perawatan diri ini tidak menggantikan layanan kesehatan yang berkualitas tinggi, juga bukan jalan pintas untuk mencapai cakupan kesehatan semesta atau ‘Universal Health Couverage’ (UHC).

Intervensi kesehatan dalam perawatan diri diharapkan mampu mewujudkan kemanjuran diri (self-efficacy) yang baru, otonomi pasien, dan keterlibatan setiap orang dalam perbaikan derajad kesehatan individu. Dalam meluncurkan pedoman ini, WHO mengakui bahwa intervensi perawatan diri ini dapat memperluas akses ke layanan kesehatan, termasuk untuk populasi yang rentan. Dengan demikian, banyak orang akan semakin berperan aktif dalam perawatan kesehatan mereka sendiri. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak untuk pilihan intervensi medis yang lebih luas, yang dapat memenuhi kebutuhan sepanjang hidup, dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Intervensi perawatan diri adalah pendekatan pelengkap untuk perawatan kesehatan secara umum, yang membentuk bagian penting dari sistem kesehatan. Perawatan diri juga merupakan cara bagi sekelompok orang yang mengalami kendala terkait gender, pilihan politik, aspek budaya dan dinamika pergantian kekuasaan. Hal ini termasuk mereka yang dipindahkan secara paksa, misalnya para pengungsi, untuk memiliki akses ke layanan kesehatan umum. Pada prioritas pertama ini, juga dalam layanan bidang seksual ataupun reproduksi, karena banyak orang tidak dapat membuat keputusan mandiri, seputar aspek seksualitas dan reproduksi.

Intervensi perawatan diri juga mencakup perbaikan lingkungan pendukung yang aman, agar masyarakat dapat mengakses dan menggunakan intervensi kesehatan di lingkungannya secara tepat. Selain itu, juga dilakukan untuk meningkatkan otonomi atau pilihan diri, dan membantu meningkatkan derajad kesehatan dan kesejahteraan banyak orang, terutama yang rentan dan terpinggirkan. Pentingnya intervensi perawatan diri dalam bidang kebijakan kesehatan, pembiayaan, dan sistem kesehatan, sejauh ini telah dinilai rendah. Selain itu, potensinya belum sepenuhnya diakui, meskipun faktanya banyak orang telah mempraktikkan beberapa hal dalam perawatan diri selama ribuan tahun.

Pedoman WHO pertama tentang intervensi perawatan diri untuk kesehatan, dimulai dengan pentingnya kesehatan secara umum dan hak seksual ataupun reproduksi. Pedoman ini adalah langkah penting dalam menempatkan banyak orang di pusat layanan perawatan kesehatan, terciptanya intervensi medis berkualitas, sambil mempertahankan akuntabilitas sistem kesehatan. Saat ini sedang diadakan penilaian peran dokter dan petugas layanan kesehatan lainnya, termasuk kompetensi yang mereka butuhkan, untuk mendukung intervensi perawatan diri untuk tahap selanjutnya. Sampai saat ini, bukti menunjukkan bahwa perawatan diri memungkinkan dokter dan petugas penyedia layanan kesehatan, untuk melayani lebih banyak pasien dengan menggunakan keterampilan para pasiennya masing-masing.

Saat ini, jumlah dokter dan petugas kesehatan global sebanyak 12,9 juta dan kalau tidak ada perubahan besar, diperkirakan akan terjadi kekurangan tenaga kesehatan pada tahun 2035. Saat ini cakupan layanan kesehatan telah melayani 3,6 miliar orang, tetapi setengah dari populasi dunia tidak memiliki akses ke layanan kesehatan esensial. Selain itu, keterbatasan pendanaan untuk program bidang kesehatan global, terbukti menyebabkan 100 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan, karena biaya perawatan kesehatan yang tidak terjangkau.

Untuk itu, pedoman intervensi perawatan diri untuk masyarakat umum tersebut akan diperluas sampai mencakup pencegahan dan pengobatan penyakit tidak menular. Selain itu, juga telah dibentuk komunitas global dalam praktik perawatan diri, yang akan melakukan penelitian dan dialog, selama bulan perawatan diri pada 24 Juni sampai 24 Juli 2019.

Sudahkah kita ikut bertindak?

Sekian

Yogyakarta, 2 Juli 2019

*) Dokter spesialis anak di RS Panti Rapih Yogyakarta, Lektor FK UKDW, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161.

Istanbul

2019 Regulasi Obat

REGULASI OBAT

fx. wikan indrarto*)

Pada hari Senin, 1 Juli 2019 banyak negara telah menarik lusinan obat untuk penanganan tekanan darah tinggi atau hipertensi, karena obat tersebut ternyata mengandung zat yang berpotensi menyebabkan kanker. Dunia membutuhkan sistem regulasi yang kuat, termasuk dalam penyediaan obat, untuk mencapai cakupan kesehatan semesta atau ‘Universal Health Couverage’ (UHC). Apa yang perlu dicermati?

Obat anti hipertensi ini (termasuk valsartan, losartan, irbesartan) telah diresepkan secara global dan berasal dari berbagai produsen obat. Pengotor (impurities) yang dapat berdampak buruk dan berpotensi menyebabkan kanker, disebabkan oleh perubahan bahan aktif dalam proses pembuatan obat. Berdasarkan penelusuran BPOM RI pada 4 Desember 2018, obat antihipertensi yang beredar di Indonesia dan terdampak impurities N-Nitrosodimethylamine (NDMA) dan N-Nitrosodiethylamine (NDEA) adalah Losartan dan Valsartan dengan bahan baku produksi Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, Linhai, China. Sedangkan Irbesartan yang ditarik oleh US FDA, sumber bahan bakunya tidak digunakan untuk produk obat yang terdaftar di Indonesia.

Selain itu, pada tahun 2014, di distrik Ituri Republik Demokratik Kongo, beberapa orang pasien, 60% dari mereka adalah anak, menjadi sakit setelah minum obat untuk mengurangi menggigil dan demam akibat malaria. Ternyata obat itu mengandung haloperidol, zat antipsikotik yang digunakan untuk mengobati skizofrenia. Ternyata tablet yang diminum para pasien tersebut mengandung 13 mg haloperidol, sekitar 20 kali dosis maksimum yang disarankan untuk anak. Pada saat sumber masalah diidentifikasi, 930 orang telah dirawat di rumah sakit dan 11 telah meninggal.

Dua contoh tersebut menggambarkan mengapa kita membutuhkan pengawasan dan regulasi yang baik terhadap obat dan produk kesehatan lainnya. Dalam kasus pertama, tindakan diambil cukup awal untuk menghindari konsekuensi jangka panjang kanker, sedangkan pada kasus kedua, tindakan datang terlambat untuk mencegah setidaknya 11 tragedi kematian pasien. Pada hal, akses kepada fasilitas layanan kesehatan pada UHC dan manfaat dalam peningkatan derajad kesehatan yang menyertainya, hanya dapat dicapai jika obat dan produk kesehatan global, regional dan nasional, mampu mencegah dan mengobati penyakit. Obat dan produk kesehatan global hanya dapat berperan seperti itu, jika ada sistem pengaturan dan regulasi yang baik.

Meskipun sudah ada kemajuan global, masalah serius pada aspek kualitas dan keamanan obat dan produk kesehatan tetap masih ada, khususnya di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Masalah keamanan obat ini mengancam kesehatan manusia setiap hari dan juga terbentuknya limbah kimia (impurities) berbahaya. Jaminan kualitas dan keamanan obat, vaksin, dan produk kesehatan lainnya di banyak tempat selama ini hanya dikompromikan saja, ketika produsen, baik secara tidak sengaja atau sengaja, menghasilkan produk di bawah standar. Juga ketika rantai pasokan memungkinkan obat dan produk medis yang tidak aman tetap lolos dari pengawasan sistem kesehatan setempat, yang biasanya karena alasan kekurangan sumber daya, sehingga cukup sering terlalu lambat untuk ditanggapi.

Kapasitas dalam penegakan regulasi pengawasan obat saat ini tidak mencukupi, di sebagian besar negara berkembang. WHO memperkirakan bahwa hanya 3 dari 10 otoritas regulator secara global yang berfungsi sesuai dengan standar yang dapat diterima. Pada hal, pembuatan obat dan produk kesehatan lainnya telah menjadi semakin mengglobal, sehingga produk akhir dan bahan aktif obat sangat mungkin melintasi beberapa perbatasan negara, sebelum mencapai pasien. Selain itu, dengan meningkatnya penyakit tidak menular, seperti kanker, penyakit kardiovaskular dan diabetes, otoritas kesehatan di negara berkembang menghadapi beban kerja yang lebih besar dan tuntutan baru untuk mengatur produk industri farmasi yang inovatif.

Cakupan kesehatan semesta atau ‘Universal Health Couverage’ (UHC) akan membawa akses yang lebih besar ke berbagai produk medis. Namun demikian, otoritas kesehatan harus memastikan bahwa produk medis itu terjamin kualitasnya, aman dan efektif, sehingga dapat berperan dalam mencegah penyakit dan meningkatkan derajad kesehatan masyarakat. Itulah mengapa peluncuran kampanye ‘Memberikan obat yang Terjamin untuk Semua’ (Delivering Quality-assured Medical Products for All 2019–2023) ini adalah sangat penting.

Kampanye tersebut bertujuan untuk mencapai empat tujuan utama. Pertama, memperkuat sistem regulasi negara dan regional, untuk agar otoritas kesehatan dapat mengatur dan mempercepat jadwal registrasi obat baru, sehingga pasien akan mendapatkan obat lebih cepat, dan memfasilitasi kolaborasi lintas batas negara. Kedua, meningkatkan kesiapan otoritas kesehatan dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat, dengan pengetahuan cara menangani keadaan darurat, termasuk meningkatkan komunikasi pada saat krisis.

Ketiga, memperkuat dan memperluas prakualifikasi WHO untuk obat dan produk kesehatan prioritas, yang telah berkontribusi dalam perawatan jutaan orang, misalnya obat HIV yang berkualitas dan hemat biaya, serta vaksinasi untuk jutaan anak melalui Gavi (the Vaccine Alliance). Saat ini sedang diproses untuk memasukkan obat kanker, ketika beban penyakit kanker tumbuh pesat di banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah. Keempat, menyelaraskan dengan program kesehatan lainnya, khususnya di negara berkembang.

Regulasi pengawasan obat sepanjang siklus pengadaannya, dari laboratorium, ke pabrik, ke fasilitas kesehatan, sampai ke tangan pasien, adalah kunci keberhasilan program pencegahan, diagnosis, dan pengobatan yang efektif dan merupakan bagian penting dari UHC. Di Indonesia UHC dicapai melalui program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

Sudahkah kita ikut bertindak?

Sekian

Kunjungan kepada Dr. Doddy Aryo, SpOG(K) Ketua IDI Wilayah NTB
saat mengantar donasi untuk korban bencana Gempa Bumi Lombok tahun 2018

Yogyakarta, 4 Juli 2019

*) Dokter spesialis anak RS Panti Rapih, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

Istanbul

2019 Obat Epilepsi Langka

Post author By Fx Wikan Indrarto
Post date July 1, 2019
No Comments on 2019 Obat Epilepsi Langka

OBAT EPILEPSI LANGKA

fx. wikan indrarto*)

Kamis, 20 Juni 2019 dilaporkan adanya tiga perempat Orang Dengan Epilepsi (ODE) di negara berpenghasilan rendah, tidak mendapatkan pengobatan yang mereka butuhkan. Hal ini akan meningkatkan risiko kematian dini dan hidupnya penuh dengan stigma. Apa yang perlu disadari?

Epilepsi atau ayan (Jawa) adalah salah satu penyakit neurologis yang paling umum, menyerang hampir 50 juta orang dari segala usia di seluruh dunia. Epilepsi adalah penyakit pada otak yang ditandai oleh aktivitas listrik abnormal, yang menyebabkan kejang atau perilaku yang tidak biasa, sensasi tertentu, dan kadang kehilangan kesadaran. Epilepsi mempengaruhi orang dari segala usia, dengan puncak kejadian pada anak dan lansia di atas 60-an. Epilepsi memiliki risiko terjadinya gangguan neurologis, kognitif, psikologis dan sosial. Penyebab epilepsi pada anak meliputi cedera persalinan, cedera otak karena trauma kepala atau kecelakaan, infeksi otak, termasuki meningitis atau ensefalitis, dan juga stroke. Diperkirakan 25% kasus epilepsi sebenarnya dapat dicegah.

Kesenjangan pengobatan untuk epilepsi sangat tinggi, ketika ada bukti bahwa 70% ODE dapat bebas kejang, dengan obat yang harganya hanya US $ 5 per tahun dan dapat diberikan melalui fasilitas kesehatan tingkat primer, tidak harus melalui RS. Obat anti kejang dapat dipertimbangkan untuk dihentikan, setelah periode 2 tahun tanpa kejang dengan memperhitungkan faktor klinis, sosial dan pribadi yang ada. Etiologi yang ditemukan dari serangan kejang dan pola grafik pada pemeriksaan rekam otak atau Electro Encephalo Graphy (EEG) yang abnormal, adalah dua prediktor yang paling konsisten untuk terjadinya kekambuhan kejang.

Di negara berpenghasilan rendah, sekitar tiga perempat ODE mungkin tidak menerima pengobatan yang mereka butuhkan. Di banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah, ketersediaan obat anti kejang juga rendah, bahkan rata-rata ketersediaan obat anti kejang generik kurang dari 50%. Hal ini dapat berperan sebagai penghalang untuk mengakses pengobatan yang optimal, pada hal adalah mungkin untuk mendiagnosis dan mengobati sebagian besar ODE pada fasilitas kesehatan primer, tanpa menggunakan peralatan medis yang canggih. Tindakan pembedahan otak mungkin bermanfaat, hanya bagi sebagian kecil ODE yang berespons buruk terhadap pemberian obat.

Risiko kematian dini pada ODE adalah hingga tiga kali lebih tinggi daripada populasi umum. Di negara berpenghasilan rendah dan menengah, kematian dini pada ODE secara signifikan lebih tinggi daripada di negara berpenghasilan tinggi. Penyebab kematian dini ini terkait dengan kurangnya akses ke fasilitas kesehatan, ketika serangan kejang berlangsung lama atau terjadi berulang secara berdekatan, tanpa pemulihan kesadaran di antara keduanya. Selain itu, juga adanya penyebab kematian yang dapat dicegah seperti tenggelam, cedera kepala dan luka bakar, saat terjadi serangan kejang di dekat tempat yang berbahaya.

Kira-kira setengah dari ODE memiliki setidaknya satu kondisi gangguan kesehatan lainnya, dengan paling umum adalah depresi dan kecemasan. Paling tidak mencapai 23% ODE dewasa akan mengalami depresi klinis selama hidup mereka dan 20% akan mengalami kecemasan yang menggangu, sedangkan data pada ODE anak belum tersedia. Kondisi kesehatan mental seperti ini dapat membuat serangan kejang lebih buruk dan mengurangi kualitas hidup. Sebaliknya, kesulitan perkembangan kognitif dan belajar di sekolah, akan dialami oleh 30-40% ODE anak.

Stigma tentang kondisi epilepsi juga telah tersebar secara luas. Pada hal, stigma yang terkait dengan epilepsi adalah salah satu faktor utama, yang justru menghambat ODE dan keluarganya untuk mencari pengobatan. Banyak ODE anak tidak mau lagi pergi ke sekolah dan ODE dewasa yang ditolak bekerja, hak untuk mengemudi dan bahkan untuk menikah juga menjadi berkurang. Pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh ODE ini perlu secepatnya diakhiri.

Pengobatan untuk epilepsi sebenarnya dapat diintegrasikan ke dalam layanan kesehatan primer. Namun demikian, laporan terbaru tersebut juga menunjukkan bahwa hanya bila ada kemauan politik saja, maka diagnosis dan pengobatan epilepsi dapat berhasil diintegrasikan ke dalam layanan kesehatan primer. Program percontohan yang diperkenalkan di Ghana, Mozambik, Myanmar dan Vietnam, telah menyebabkan peningkatan akses yang cukup besar, sehingga terdapat sekitar 6,5 juta lebih banyak ODE, yang memiliki akses ke pengobatan epilepsi saat mereka membutuhkannya. Memastikan pasokan tanpa gangguan akses ke obat anti kejang adalah salah satu prioritas tertinggi. Selain itu, pelatihan dokter dan petugas layanan kesehatan non-spesialis yang bekerja di fasilitas kesehatan tingkat primer, juga harus dilakukan secara periodik.

Laporan yang dikeluarkan pada hari Kamis, 20 Juni 2019 bahwa tiga perempat ODE di negara berpenghasilan rendah, tidak mendapatkan pengobatan yang mereka butuhkan karena kelangkaan obat, tentu sangat memprihatinkan. Menurut data Ketua Yayasan Epilepsi Indonesia (YEI) Dr. Irawaty Hawari, SpS di Indonesia pada tahun 2016 dari 237,6 juta penduduk, diperkirakan jumlah ODE mencapai 1,1-8,8 juta.

Semoga kita dapat membantu menyediakan obat anti epilepsi.

Sekian

Yogyakarta, 25 Juni 2019

*) Dokter spesialis anak di RS Panti Rapih Yogyakarta, Lektor FK UKDW, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161.

Istanbul

2019 Pencegahan Kekerasan di Sekolah

Post author By Fx Wikan Indrarto
Post date July 1, 2019
No Comments on 2019 Pencegahan Kekerasan di Sekolah

PENCEGAHAN KEKERASAN DI SEKOLAH

fx. wikan indrarto*)

Pada hari Jumat, 24 Juni 2019 dikeluarkan pedoman pencegahan kekerasan pada anak yang berbasis sekolah, sebuah buku pegangan yang cukup praktis. Buku ini diterbitkan karena mengakui potensi sekolah, yang dapat memfasilitasi upaya pencegahan kekerasan pada sekitar 1 miliar anak secara global, yang mengalami beberapa bentuk kekerasan fisik, seksual atau psikologis. Menjadi korban kekerasan di masa anak dapat merusak kesehatan fisik dan mental anak, bahkan memengaruhi seluruh hidup mereka. Apa yang harus dilakukan?

Data dari survei kesehatan global pada siswa berbasis sekolah tahun 2018, menunjukkan bahwa 34% anak sekolah dilaporkan diintimidasi pada bulan sebelumnya, sementara 40% melaporkan mengalami perkelahian fisik pada tahun 2017. Anak sekolah juga terkena berbagai bentuk kekerasan lain di lingkungan pendidikan, termasuk ‘cyber-bullying’ dan hukuman fisik. Selain itu, kekerasan juga terjadi di rumah dan komunitas mereka, termasuk penganiayaan anak, kekerasan oleh geng dan pelecehan oleh anak yang lebih tua. Di luar bahaya bagi kesehatan dan kesejahteraan mereka, banyak anak yang mengalami segala bentuk kekerasan di masa anak, lebih kecil kemungkinannya untuk lulus sekolah, lebih mungkin tidak masuk sekolah, dan menunjukkan prestasi akademik yang lebih rendah.

“Sekolah ditempatkan untuk berperan mengatasi kekerasan,” kata Dr. Etienne Krug, Direktur WHO untuk Manajemen Penyakit Tidak Menular, Kecacatan, Kekerasan dan Pencegahan Cedera. Hal ini diputuskan karena sekolah tidak hanya memberikan layanan pendidikan dan kegiatan lain yang melindungi anak dari kekerasan, tetapi sekolah juga membentuk sikap positif anak tentang kekerasan, penggunaan alkohol, narkoba, senjata dan risiko lainnya. Selain itu, pencegahan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat juga dapat merupakan dampak tidak langsung, karena sekolah lebih mampu mendidik anak, mendorong pembelajaran seumur hidup, dan memberdayakan siswa untuk menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab.

Buku pedoman pencegahan kekerasan berbasis sekolah ini dikembangkan oleh WHO dengan kontribusi dari UNESCO dan UNICEF, menguraikan langkah penting yang dapat diambil sekolah. Tujuannya adalah menjadi pedoman untuk sekolah dalam mengimplementasikan pendekatan berbasis bukti untuk pencegahan kekerasan pada anak. Buku pegangan ini memberikan informasi praktis tentang pertama, cara guru melatih siswa dalam disiplin positif untuk mengurangi penggunaan hukuman fisik. Kedua, strategi memasukkan pelatihan siswa tentang keterampilan hidup secara sosial dalam kurikulum sekolah, untuk membantu anak berlatih, bagaimana membentuk hubungan positif dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Ketiga, teknik melibatkan orang tua dan masyarakat untuk memperkuat keterampilan mengasuh anak dan mendukung pembelajaran anak. Keempat, mengajarkan norma sosial, yang dapat membantu mencegah kekerasan, dan terakhir, cara menanggapi kekerasan yang berfokus pada rehabilitasi dan memperbaiki perilaku yang tidak pantas.

Buku pegangan ini memberikan informasi mendalam untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak, khususnya yang berfokus pada intervensi di sekolah. Kekerasan terhadap anak dapat dicegah, dengan menangani faktor risiko sesuai pedoman : INSPIRE, ‘Seven strategies for ending violence against children’, sebuah paket teknis berbasis bukti, yang bertujuan untuk membantu semua negara mencapai Agenda 2030 untuk Pembangunan yang Berkelanjutan (SDGs) Target 16.2, yaitu mengakhiri kekerasan terhadap anak. Setiap huruf dari kata ‘INSPIRE’ merupakan salah satu strategi yang sebagian besar terbukti, memiliki efek pencegahan pada beberapa jenis kekerasan yang berbeda. Selain itu, juga bermanfaat pada kesehatan mental, pendidikan dan pengurangan kejahatan pada anak.

‘Implementation and enforcement of laws’, misalnya melarang dan membatasi akses anak sekolah terhadap alkohol dan senjata, ‘Norms and values change’, misalnya mengubah norma yang memaafkan pelecehan seksual terhadap anak perempuan atau perilaku agresif pada anak laki-laki, dan ‘Safe environments’, misalnya mengidentifikasi lingkungan sekolah yang menyebabkan kekerasan dan kemudian menangani penyebabnya. Selanjutnya ‘Parental and caregiver support’, yaitu memberikan pelatihan kepada pasangan orang tua siswa di sekolah, khususnya oran tua usia muda, ‘Income and economic strengthening’, misalnya pelatihan keuangan mikro untuk melawan kemiskinan bagi keluarga tertentu, ‘Response services provision’, misalnya memastikan anak yang terpapar kekerasan di sekolah, dapat mengakses layanan medis darurat yang efektif dan mendapat dukungan psikososial yang tepat, serta ‘Education and life skills’, yaitu memastikan anak bersekolah secara lengkap atau memberikan pelatihan keterampilan hidup dan sosial.

Jika diterapkan, langkah sesuai pedoman : INSPIRE, ‘Seven strategies for ending violence against children’ pada buku pegangan ini, akan berkontribusi banyak dalam membantu mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang terkait dengan pencegahan kekerasan dan mempromosikan pendidikan, yaitu target 4.a dan 5.1. Selain itu, sasaran 16.2 SDGs, yaitu menghentikan penyalahgunaan, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak, harus kita wujudkan.

Bukti dari seluruh dunia menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak dapat dicegah. Pedoman pencegahan kekerasan pada anak berbasis sekolah yang dikeluarkan pada hari Jumat, 24 Juni 2019, dapat digunakan di semua sekolah, termasuk di Indonesia.

Apakah kita sudah bertindak?

Sekian

Yogyakarta, 27 Juni 2019

*) Dokter spesialis anak di RS Panti Rapih, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, dan Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161

Istanbul

2019 Wabah Hepatitis A

Hasil gambar untuk hepatitis a di pacitan

WABAH HEPATITIS A

fx. wikan indrarto*)

Penderita Hepatitis A di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, jumlahnya terus bertambah. Hingga hari Minggu, 30 Juni 2019 lalu, jumlah penderita penyakit kuning itu nyaris menembus angka 1.000 orang. Data Dinas Kesehatan Pacitan menyebutkan, jumlah itu bertambah 57 orang dibanding sehari sebelumnya. Apa yang harus dicermati?

Hepatitis A adalah penyakit infeksi karena virus Hepatitis A (VHA) pada hati yang dapat menyebabkan penyakit ringan sampai berat. Secara global, diperkirakan ada 1,4 juta kasus hepatitis A setiap tahun. VHA menyebar terutama ketika orang sehat dan yang tidak divaksinasi, mencerna makanan atau air yang terkontaminasi VHA dari tinja orang yang terinfeksi. Penyakit ini terkait erat dengan pasokan air yang tidak aman, sanitasi yang tidak memadai, dan kebersihan pribadi yang buruk. Tidak seperti hepatitis B dan C, hepatitis A tidak menyebabkan penyakit hati kronis dan jarang berakibat fatal, tetapi dapat menyebabkan epidemi dan hepatitis fulminan (gagal hati akut), yang berhubungan dengan angka kematian yang tinggi.

Hepatitis A terjadi secara individuil, sporadis maupun epidemi di seluruh dunia, dengan kecenderungan untuk kambuh secara berulang. VHA adalah salah satu penyebab yang paling sering terjadinya penyakit infeksi melalui makanan. VHA bertahan dalam lingkungan dan dapat bertahan dalam proses produksi makanan olahan, yang secara rutin digunakan untuk mengendalikan bakteri patogen. Epidemi yang berhubungan dengan makanan atau air yang terkontaminasi dapat meletus secara eksplosif, seperti di Shanghai China pada tahun 1988, yang mengenai sekitar 300.000 orang. Epidemi atau KLB Hepatitis A pernah juga terjadi di Indonesia, yaitu pada tahun 2008 yang mengenai 129 warga UGM Yogyakarta, 2003 di Jember Jawa Timur, 2011 di Depok, Tasikmalaya, dan Bandung, Jawa Barat. Selain itu, juga 2012 di Lamongan, Jawa Timur dan 2015 di Bogor Jawa Barat. Penyakit ini dapat menyebabkan dampak buruk di bidang ekonomi dan sosial yang signifikan di masyarakat, karena perlu beberapa minggu atau bulan untuk sembuh dari penyakit sampai penderitanya dapat kembali bekerja, sekolah, atau menjalani kehidupan sehari-hari.

Di negara berkembang dengan kondisi sanitasi dan praktek higienis yang sangat buruk, kebanyakan anak (90%) telah terinfeksi VHA sebelum usia 10 tahun. Mereka yang terinfeksi di masa kecil tidak mengalami gejala yang terlihat. Epidemi jarang terjadi karena anak yang lebih tua dan orang dewasa umumnya sudah kebal. Di negara dengan ekonomi transisi dan wilayah di mana kondisi sanitasi adalah variabel, anak sering luput terinfeksi pada anak usia dini. Ironisnya, perbaikan kondisi ekonomi dan sanitasi dapat menyebabkan kerentanan yang lebih tinggi pada kelompok usia yang lebih tua, dan tingkat penyakit yang lebih tinggi, seperti infeksi pada remaja dan orang dewasa, dan wabah besar dapat terjadi. Di negara maju dengan kondisi sanitasi dan higienis yang baik, tingkat infeksi sangat rendah. Penyakit dapat terjadi di kalangan remaja dan orang dewasa di kelompok berisiko tinggi, seperti orang yang bepergian ke daerah endemisitas tinggi, dan dalam populasi yang terisolasi seperti komunitas agama tertutup.

Masa inkubasi hepatitis A biasanya 14-28 hari. Gejala hepatitis A berkisar dari ringan sampai parah, dan dapat termasuk demam, malaise, kehilangan nafsu makan, diare, mual, ketidaknyamanan perut, urin berwarna gelap dan kuning pada kulit dan mata). Tidak semua orang yang terinfeksi akan memiliki semua gejala tersebut. Orang dewasa memiliki tanda dan gejala penyakit yang lebih lengkap dibandingkan anak, dan tingkat keparahan penyakit dan kematian lebih tinggi pada kelompok usia yang lebih tua. Anak balita yang terinfeksi biasanya tidak mengalami gejala yang dapat terlihat dan hanya 10% kasus yang berkembang menjadi penyakit kuning. Di antara anak yang lebih besar dan orang dewasa, infeksi biasanya menyebabkan gejala yang lebih parah, dengan penyakit kuning yang terjadi di lebih dari 70% kasus.

Kasus hepatitis A secara klinis tidak dapat dibedakan dari jenis lain dari hepatitis virus akut. Diagnosis spesifik dibuat dengan memeriksa IgM dan IgG-HAV di dalam darah. Tidak ada pengobatan khusus untuk hepatitis A. Pemulihan dari gejala infeksi mungkin lambat dan mungkin memakan waktu beberapa minggu atau bulan. Terapi ditujukan untuk menjaga kenyamanan dan keseimbangan gizi yang memadai, termasuk penggantian cairan yang hilang dari muntah dan diare.

Sanitasi, keamanan pangan, dan imunisasi adalah cara yang paling efektif untuk pencegahan hepatitis A. Penyebaran VHA dapat dikurangi dengan perbaikan pasokan air minum yang aman, pembuangan limbah rumah tangga dalam masyarakat, dan praktek kebersihan pribadi seperti membiasakan mencuci tangan dengan air bersih.

Vaksin hepatitis A telah tersedia untuk melindungi dari infeksi VHA dan saat ini tidak ada vaksin yang aman untuk bayi. Hampir 100% orang akan memiliki tingkat perlindungan dengan antibodi terhadap VHA dalam waktu satu bulan setelah dosis tunggal vaksin. Bahkan setelah terpapar virus, dosis tunggal vaksin dalam waktu dua minggu dari kontak dengan virus memiliki efek protektif. Namun demikian, di seluruh Indonesia direkomendasikan pemberian 2 dosis vaksin Hepatitis A setelah anak berusia 2 tahun dengan selang waktu 6 bulan, untuk memastikan perlindungan jangka panjang setelah vaksinasi. Jutaan orang telah diimunisasi di seluruh dunia tanpa efek samping yang serius. Vaksin dapat diberikan sebagai bagian dari program imunisasi untuk anak dan juga bagi wisatawan. Beberapa negara, termasuk Argentina, China, Israel, Turki, dan Amerika Serikat telah memasukkan vaksin ini di dalam program imunisasi rutin anak.

Wabah Hepatitis A di Pacitan (dan Trenggalek) Jawa Timur mengingatkan kita semua, agar segera melakukan pencegahan dengan mempromosikan perbaikan sanitasi, keamanan pangan, dan vaksinasi, sebagai tindakan pencegahan infeksi virus hepatitis A yang utama.

Apakah kita sudah bertindak?

Sekian

Yogyakarta, 1 Juli 2019

*) Dokter spesialis anak di RS Panti Rapih, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, dan Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161

Istanbul

2019 Capaian UHC

CAPAIAN UHC

fx. wikan indrarto*)

Pada hari Senin, 23 September 2019 kelak, akan diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dunia tentang cakupan kesehatan semesta atau ‘Universal Health Couverage’ (UHC), yang akan diadakan di Majelis Umum PBB. Pertemuan dengan tema ‘UHC: Bergerak Bersama untuk Membangun Dunia yang Lebih Sehat’, akan mempertemukan para kepala negara, para pemimpin politik, pembuat kebijakan kesehatan, dan pelopor UHC di seluruh dunia, untuk mengadvokasi kesehatan bagi semua. Apa yang sudah dicapai?

UHC adalah sebuah kondisi saat semua orang memiliki akses ke perawatan kesehatan yang mereka butuhkan, kapan dan di mana mereka membutuhkannya, tanpa menghadapi kesulitan keuangan. Hal ini mencakup spektrum penuh dari layanan kesehatan yang esensial dan berkualitas, dari tahap promosi kesehatan hingga pencegahan, perawatan, rehabilitasi, dan perawatan paliatif. UHC memungkinkan setiap orang untuk mengakses layanan yang mengatasi penyebab penyakit dan kematian yang paling signifikan, dan memastikan bahwa kualitas layanan tersebut cukup baik, untuk meningkatkan kesehatan orang yang menerimanya.

Dengan komponen utama layanan kesehatan primer, UHC adalah salah satu prioritas utama WHO, yang merupakan salah satu dari 3 tujuan pembangunan yang disebut ‘Triple Billion Goals’. Semua pihak harus saling membantu, dalam memperkuat sistem kesehatan untuk terbentuknya UHC di seluruh dunia. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mengumpulkan komitmen keuangan dan politik dari semua pemimpin negara, dalam mempertahankan investasi di bidang kesehatan. Hal ini akan fokus pada percepatan kemajuan menuju UHC, termasuk terciptanya tenaga kesehatan yang terampil, perlindungan risiko keuangan dan akses ke obat dan vaksin yang aman, berkualitas, efektif dan terjangkau untuk semua. Pertemuan tersebut akan menghasilkan deklarasi politik tentang UHC yang dinegosiasikan oleh semua negara anggota PBB, dan selanjutnya disahkan oleh masing-masing Kepala Negara.

Tahun 2018 yang lalu adalah ulang tahun ke 40 Deklarasi Alma-Ata, yang meminta semua negara, termasuk Indonesia, untuk memperkenalkan, mengembangkan, dan memelihara sistem layanan kesehatan primer. Tujuan utama adalah untuk menjamin kesehatan bagi semua warga. Deklarasi Alma Ata tahun 1978 merupakan bentuk kesepakatan bersama antara 140 negara termasuk Indonesia, dalam Konferensi Internasional Layanan Kesehatan Primer di kota Alma Ata, Kazakhstan, yang disponsori oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan organisasi PBB untuk anak (UNICEF). Isi pokok deklarasi ini, bahwa Layanan Kesehatan Primer adalah strategi utama dalam pencapaian kesehatan untuk semua (Health for All), sebagai bentuk perwujudan hak asazi manusia.

Pada ‘World Health Report’ 2010, jelas tercantum bahwa reformasi layanan dan sistem pembiayaan kesehatan sangat penting untuk terciptanya UHC. Langkah pertama adalah meningkatkan layanan kesehatan primer. Layanan kesehatan primer yang kuat adalah nyawa dari setiap sistem kesehatan, dan tidak ada satupun negara yang dapat mencapai UHC, tanpa penguatan hal itu. Layanan kesehatan primer adalah lini pertama untuk melawan penyakit menular, mampu memperlambat perjalanan alamiah penyakit tidak menular, dan sangat penting bagi peningkatan derajad kesehatan ibu dan anak, yang merupakan kelompok pengguna utama layanan kesehatan. Layanan kesehatan primer ini adalah dasar dari sistem kesehatan yang efektif dan kunci untuk mencapai UHC.

Setidaknya setengah dari populasi dunia masih belum memiliki jaminan untuk mendapatkan layanan kesehatan utama atau esensial. Sekitar 100 juta orang masih terdorong ke dalam kemiskinan ekstrem, yaitu hidup dengan USD 1,9 atau kurang sehari, karena mereka harus membayar dari kantong mereka sendiri, untuk memperoleh perawatan kesehatan. Lebih dari 800 juta orang, hampir 12% dari populasi dunia, dilaporkan menghabiskan setidaknya 10% dari anggaran rumah tangga mereka, untuk membayar perawatan kesehatan. Untunglah semua negara anggota PBB telah sepakat untuk mewujudkan UHC pada tahun 2030, sebagai bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Melindungi setiap orang dari bencana keuangan, karena kewajiban membayar layanan kesehatan dari kantong mereka sendiri, akan dapat mengurangi risiko orang akan jatuh ke dalam kemiskinan. Apalagi sakit dapat disebabkan karena penyakit yang tak terduga, yang mengharuskan orang untuk menggunakan tabungan hidup mereka, menjual aset, atau berhutang, sehingga menghancurkan masa depan mereka dan seringkali juga anak-anak mereka.

Mencapai UHC adalah salah satu target yang ditetapkan oleh semua bangsa di dunia, ketika mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2015. Negara yang mengalami kemajuan menuju UHC, tentu akan mampu juga membuat kemajuan menuju target terkait kesehatan lainnya. Hal ini karena derajad kesehatan yang baik, memungkinkan anak untuk belajar, orang dewasa untuk produktif, membantu orang lain keluar dari kemiskinan, dan memberikan dasar bagi perkembangan ekonomi jangka panjang.

Menjelang KTT dunia tentang UHC hari Senin, 23 September 2019 yang akan diadakan di Majelis Umum PBB, kita semua berkewajiban untuk memperbaiki capaian UHC. Di Indonesia, UHC dicapai melalui program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

Apakah kita sudah terlibat membantu?

Bersama seorang biksu Buddha muda yang optimistik di Candi Angko Wat, Kerajaan Kamboja

Sekian

Yogyakarta, 19 Juni 2019

*) Dokter spesialis anak di RS Panti Rapih, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

Istanbul

2019 Bebas Malaria

Hasil gambar untuk indonesia bebas malaria

BEBAS MALARIA DI CHINA

fx. wikan indrarto*)

Pada hari Selasa, 18 Juni 2019 China merayakan pencapaian bidang kesehatan yang utama. China : mencatat tidak ada satupun kasus malaria asli (indigenous) sejak Agustus 2016. Ini adalah prestasi China yang hebat, karena malaria secara historis memakan banyak korban jiwa. Pada dekade 1940-an, diperkirakan ada 30 juta kasus dan 300.000 kematian terkait malaria setiap tahun di seluruh daratan China. Apa yang menarik?

China telah menurunkan secara dramatis kasus malaria asli dari 400.000 pada tahun 1953 menjadi nol pada tahun 2016. Upaya awal dilakukan pada tahun 1955, China membentuk Program Pengendalian Malaria Nasional. Komitmen Indonesia bebas malaria juga telah dicanangkan Presiden pertama RI Ir. Soekarno pada 12 November 1959, melalui komando pemberantasan penyakit malaria. Pada kesempatan itu, Presiden Soekarno melakukan penyemprotan insektisida pertama menggunakan DDT (dichloro diphenyl trichloroethane) di sebuah rumah penduduk di Kalasan, Sleman, Yogyakarta.

Pada akhir dekade 1990, jumlah total kasus malaria di seluruh China telah merosot menjadi 117.000 dan kematian terkait malaria berkurang sebesar 95%. Dengan dukungan finansial dari Global Fund untuk Memerangi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria mulai tahun 2003, China meningkatkan pelatihan, penempatan staf, peralatan laboratorium, obat dan berbagai langkah pengendalian nyamuk Anopeles, yang diperlukan untuk menemukan, merawat, dan mencegah kasus malaria dengan cepat. Dukungan Global Fund dengan total lebih dari US $ 100 juta, telah dicairkan selama rentang 10 tahun, untuk membantu mengakhiri malaria di 762 negara, termasuk Indonesia. Pada periode adanya dukungan finansial tersebut, jumlah kasus malaria turun menjadi kurang dari 5.000 kasus per tahun di seluruh daratan China.

Pada tahun 2010, China berani menetapkan target ambisius, yaitu menghilangkan (to eliminate) malaria pada tahun 2020. Ini adalah respon terhadap kemajuan negara dalam pengendalian malaria dan sesuai dengan target Tujuan Pembangunan Milenium 2000 terkait malaria, yang menyerukan untuk menghentikan kejadian penyakit pada tahun 2015. Melalui program terpadu oleh 13 kementerian, target tersebut akan diwujudkan. Kementerian di China yang terlibat meliputi kesehatan, pendidikan, keuangan, penelitian dan sains, pengembangan, keamanan publik, tentara, polisi, perdagangan, industri dan teknologi informasi, serta media dan pariwisata, telah bergabung untuk mengakhiri malaria secara nasional. “Kami menyadari bahwa diperlukan kerja sama dengan semua departemen terkait dan melibatkan seluruh masyarakat, untuk mencapai tujuan eliminasi malaria,” kata He Qinghua, Wakil Direktur Jenderal Biro Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Komisi Kesehatan Nasional China.

Salah satu cara kerja birokrasi China adalah replikasi kementerian dan departemen dari ibukota hingga provinsi, prefektur, kabupaten, kota, dan desa. Jika Beijing membuat kebijakan, setiap level akan mengikuti. Di Kabupaten Meng La, di perbatasan dengan Republik Demokratik Rakyat Laos, mudah sekali menemukan kebijakan nasional yang diterjemahkan ke dalam tindakan lokal. Setiap tahun diadakan pertemuan kelompok kerja kabupaten dengan 13 kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan dan Keuangan, yang membahas pencapaian, tantangan, dan perencanaan strategi untuk tahun mendatang. Dengan cara ini, birokrasi bekerja secara efisien untuk mencapai tujuan eliminasi malaria.

Dalam beberapa tahun terakhir, China juga telah berinvestasi penuh dalam upaya nasional untuk memberantas malaria. Sejak tahun 2014, China telah membiayai seluruh program eliminasi malaria melalui sumber daya domestik. Pemerintah China telah menunjukkan komitmennya untuk mengeliminasi malaria dengan mendedikasikan sejumlah dana. Komitmen pemerintah, bersama dengan dedikasi tinggi para ahli malaria China, dan dukungan awal, khususnya dari Global Fund, telah membawa kesuksesan besar.

China juga telah menerapkan strategi pengawasan yang sangat efektif untuk menemukan dan menghentikan malaria dengan cepat, sebelum kasus menyebar. Dikenal sebagai “1-3-7,” strateginya mencakup jadwal ketat yang harus diikuti. Dalam 1 hari, setiap kasus malaria harus dilaporkan. Pada akhir Hari 3, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) akan mengonfirmasikan dan menginvestigasi kasus malaria tersebut dan menentukan apakah ada risiko penyebaran. Pada akhir Hari 7, CDC tingakat kabupaten akan mengambil berbagai langkah untuk memastikan tidak ada penyebaran lebih lanjut, termasuk dengan memeriksa anggota masyarakat di sekitar penderita malaria.

Sejak tahun 2010, China telah memilah 2.858 kabupaten di daratan berdasarkan beban malaria. Setiap tahun, jumlah kabupaten yang memiliki penularan malaria dalam 3 tahun terakhir, terus menurun menjadi nol. Pada tahun 2016 hanya ada 3 kasus malaria asli yang dilaporkan secara nasional. Selanjutnya, pada tahun 2017 dan 2018, tidak ada kejadian dan sejauh ini pada tahun 2019, tetap dengan nol kasus malaria asli yang dilaporkan di seluruh daratan China.

Luas wilayah China daratan adalah 10.996.960 km2 dengan jumlah penduduk 1.397.210.000 jiwa, sedangkan luas Indonesia sekitar 1/9-nya, yaitu 1.990.250 km2 dan jumlah penduduk sekitar 1/6-nya, yaitu 265.015.300 jiwa. Dalam 10 tahun terakhir, angka kejadian malaria di Indonesia turun hingga sepertiganya dari 2,89 per seribu penduduk di tahun 2007 hingga 0,84 per seribu penduduk di tahun 2018. Masih terdapat 224 kabupaten kota di Indonesia yang dalam 10 tahun ke depan harus mencapai status bebas malaria, 28 merupakan daerah endemis tinggi dan sangat tinggi, 33 merupakan daerah endemis sedang, dan 168 merupakan daerah endemis rendah.

Apakah kita mampu bertindak serupa dengan China?

Promosi lawan malaria di Seam Reap, Kerajaan Kamboja

Sekian

Yogyakarta, 21 Juni 2019

*) Dokter spesialis anak di RS Panti Rapih, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

dokter medicolegal politik

2019 Hukum Kesehatan

HUKUM dan KESEHATAN

fx. wikan indrarto*)

Ikatan Dokter Indonesia telah mencanangkan bahwa 27 Juni sebagai Hari Kesadaran Hukum Kedokteran. Hal ini terkait bahwa pada 27 Juni 1984 Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang membebaskan Dr. Setyaningrum di Puskesmas Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dari segala tuntutan hukum atas dugaan malapraktik, yang mengakibatkan seorang pasien meninggal dunia. Para dokter diharapkan menyadari bahwa profesinya selalu bersinggungan dengan hukum, etika, sumpah profesi, spirit kesejawatan, kebutuhan dan keselamatan pasien. Apa yang sebaiknya kita pelajari?

Hukum dan Kesehatan selama ini lebih sering berfokus hanya dalam masalah sengketa medik antara pasien dan dokter. Namun demikian, banyak produk hukum di berbagai negara ternyata dapat meningkatkan derajad kesehatan masyarakat. Beberapa produk hukum, misalnya pajak soda di Meksiko, pembatasan garam di Afrika Selatan, aturan rokok kemasan polos di Australia, pajak dosa di Filipina, asuransi kesehatan nasional di Ghana, wajib helm untuk pengguna sepeda motor di Vietnam, dan perawatan kesehatan di Amerika Serikat, merupakan contoh peran penting hukum dalam menjaga dan mempromosikan kesehatan yang baik. Hal tersebut termuat dalam sebuah laporan pada Selasa, 17 Januari 2017 oleh IDLO (the International Development Law Organization), University of Sydney di Australia, dan Georgetown University di Washington, DC, USA. Laporan penting tersebut menjelaskan banyak cara di mana produk hukum berhasil membuat perbedaan penting bagi masyarakat, meningkatkan derajad kesehatan dan keselamatan warga, bahkan menyediakan sumber informasi bagi semua negara, untuk belajar dari pengalaman negara lain.

Pada tahun 1875, parlemen di Kerajaan Inggris telah mengeluarkan undang-undang yang mengharuskan semua pemilik tanah untuk menyediakan sanitasi, ventilasi dan drainase yang baik, untuk membendung penyebaran penyakit menular. Sampai saat ini, pengendalian penyakit menular adalah salah satu ilustrasi yang paling menonjol, tentang bagaimana produk hukum dapat membuat perbaikan di bidang kesehatan. Dari wabah cacar pada awal abad 20 sampai yang lebih baru yaitu SARS dan Ebola, hukum kesehatan masyarakat dapat mengatur kegiatan skrining, pelacakan kontak, karantina, dan pelaporan, bahkan membendung penyebaran infeksi.

Produk hukum kesehatan sering menjadi heboh ketika memiliki dampak langsung pada pola konsumsi sehari-hari masyarakat. Misalnya saja pajak soda di Meksiko yang diterapkan pada tahun 2014 untuk mengurangi konsumsi minuman manis. Juga, aturan kemasan rokok polos di Australia, telah menginspirasi secara global dalam upaya untuk mengurangi jumlah perokok. Penggunaan produk hukum untuk mengurangi jumlah perokok telah menjadi salah satu prestasi hukum kesehatan masyarakat yang besar. Tentu saja dapat ditingkatkan untuk menekan makanan yang tidak sehat, penggunaan alkohol berlebihan, cedera karena kecelakaan lalulintas, dan kesehatan mental yang masih diabaikan.

Sekarang ini jalur baru lebih terbuka, untuk menggunakan intervensi hukum berbasis bukti dalam meningkatkan derajad kesehatan dan kesejahteraan manusia. Bahkan banyak negara juga telah menggunakan perangkat hukum untuk memperkuat sistem kesehatan nasional, misalnya Indonesia dalam program menuju cakupan kesehatan universal pada awal tahun 2019. Beberapa negara lain juga telah menggunakan payung hukum untuk menciptakan lembaga yang mengatur sistem kesehatan, asuransi kesehatan nasional, atau lembaga yang mengatur obat atau menjamin layanan kesehatan yang berkualitas, tersedia dan terjangkau untuk semua warganya.

Sementara di beberapa negara hukum dapat membantu dalam melindungi kesehatan warganya, di beberapa negara lain yang tidak ada atau mengabaikan hukum, maka seluruh warga akan mengalami ancaman kesehatan. Sebagai contoh, lemahnya regulasi tentang produk tembakau di beberapa negara, termasuk Indonesia, memungkinkan perusahaan rokok yang kuat untuk memasarkan produknya dan bahkan merekrut perokok muda. Pada tingkat global, ‘International Health Regulations and Framework Convention on Tobacco Control’ sebagai kerangka hukum untuk merespon keadaan darurat kesehatan masyarakat, karena terjadinya epidemi tembakau global. Namun demikian, kegagalan beberapa negara untuk mematuhi kerangka hukum rokok tersebut, menciptakan risiko wabah yang berpotensi bencana, berbiaya jangka panjang, dan dampak buruk dalam bidang kesehatan karena merokok.

Lebih buruk lagi, di beberapa wilayah hukum dapat dan telah digunakan untuk membahayakan kesehatan warganya. Sebagai contoh, hukum telah digunakan untuk memenjarakan orang dengan penyakit mental, dan untuk menolak mereka dalam mendapatkan hak dan layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Demikian juga, pembatasan perjalanan selama wabah Ebola di Afrika Barat untuk para relawan tenaga medis ke negara-negara yang terkena dampak, terjanya terbukti justru memperpanjang epidemi Ebola. Namun demikian, ketika dimanfaatkan untuk melindungi, mempromosikan dan memajukan hak atas kesehatan, hukum dapat menjadi perangkat yang kuat.

Momentum Hari Kesadaran Hukum Kedokteran Kamis, 27 Juni 2019, menyadarkan kita bahwa produk hukum dapat digunakan untuk meningkatkan derajad kesehatan masyarakat. Dengan demikian, semua pihak sebaiknya ikut mendorong pemerintah dan parlemen, dalam mereformasi berbagai undang-undang, untuk mewujudkan hak azasi warga negara atas kesehatan.

Sudahkah Anda berperan?

Candi Angkor Wat di Siem Reap, Kerajaan Kamboja

Sekian

Yogyakarta, 25 Juni 2019

*) Dokter spesialis anak di RS Panti Rapih Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW, WA: 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com