Category: Istanbul

TARIF  TUNGGAL JKN

fx. wikan indrarto*)

Layanan pasien peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) harus mengikuti regulasi yang ada. Salah satunya adalah rujukan berjenjang secara ‘on line’. Apa yang sebaiknya diperbaiki?

Tujuan kita adalah untuk menciptakan layanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan legal. Layanan kesehatan bermutu buruk, terbukti menghambat kemajuan dalam meningkatkan derajad kesehatan pada warga negara. Hal ini termuat pada laporan gabungan yang dikeluarkan pada Kamis, 5 Juli 2018 oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi atau ‘The Organisation for Economic Co-operation and Development’ (OECD), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Bank Dunia (World Bank). Laporan tersebut berjudul Layanan Kesehatan Global menuju Cakupan Kesehatan Semesta atau ‘Universal Health Coverage’ (UHC), yaitu sebuah kondisi di mana setiap orang dapat menerima layanan kesehatan yang mereka butuhkan, tanpa mengalami kesulitan dalam bidang keuangan.

Baca : https://dokterwikan.wordpress.com/2018/07/09/2018-mutu-dan-biaya/

Layanan pasien di Indonesia yang memerlukan rujukan oleh dokter di puskesmas atau Faskes Primer lainnya, saat ini dilakukan menggunakan aplikasi p-care. Layanan dokter spesialis di RS tipe D atau tipe terendah yang dituju, dilakukan sesuai data HFIS (Health Facilities Information System), termasuk jadwal praktek dokter spesialis dan kuota pasien yang akan dilayani. Kalau sudah hampir penuh atau 80% kuota terpenuhi, maka pasien akan dirujuk ke RS dengan tipe D yang sama, bahkan dapat juga diteruskan dengan naik tipe RS ke C, B dan A, bila tetap penuh.

Baca : https://dokterwikan.wordpress.com/2018/10/01/2018-rujukan-jkn-on-line/

Tujuan pengaturan rujukan ‘on line’ dan berjejang ini adalah agar pasien peserta JKN mendapatkan kepastian layanan, terjadi kendali mutu, dan juga kendali biaya layanan.  Hal ini disebabkan karena tarif INA CBGs di RS dengan tipe yang lebih rendah, memiliki nominal yang lebih sedikit. Dampak buruknya, pasien kadang harus pergi jauh ke RS tipe D yang lebih rendah, sementara RS dengan tipe C atau B yang lebih tinggi, ada di dekat rumahnya. Demikian juga, anggota TNI, Polri dan karyawan RS tipe tinggi, tidak dapat langsung dilayani di RSnya sendiri.

Mungkin perlu dipertimbangkan untuk diberlakukan tarif INA CBGs yang sama (tunggal), untuk kode diagnosis dan atau prosedur medis  yang sama, di semua RS tanpa membedakan kelas RS, di regional yang sama, dengan menggunakan tarif RS tipe C. Besaran tarif mengacu pada PMK (Peraturan Menteri Kesehatan) nomor 6 tahun 2018 dan nomor 52 tahun 2016, Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Beberapa keuntungan yang dapat dicapai pada tarif tunggal ini adalah pertama, kendali biaya dan kendali mutu tetap dapat diterapan. Kedua, tidak memerlukan pengaturan baru kelas RS, dan mencegah terjadinya perpindahan banyak sekali dokter spesialis ke RS lain, sesuai rencana baru PMK tentang kelas RS (rancangan PMK no 45 tahun 2018 yang berdimensi layanan maksimal), sebagai pengganti PMK 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit (yang berdimensi layanan minimal). Ketiga, pasien dilibatkan dan diberikan hak, untuk ikut menentukan RS yang akan dituju dalam proses rujukan, atau hak otonomi pasien tetap dihargai, tidak sepenuhnya dikendalikan oleh aplikasi.

Keempat, akan lebih mungkin terjadi persaingan yang sehat antar RS, untuk memberikan layanan pasien yang semakin lebih baik, meski dengan tarif yang sama dengan RS lain dan terhindar dari risiko perang tarif antar RS. Kelima, tidak terjadi pemusatan pasien di RS tipe D atau RS dengan tipe yang lebih rendah, dengan RS tipe yang lebih tinggi mengalami penurunan jumlah pasien secara hebat. Keenam, pasien yang merupakan anggota TNI, Polri dan karyawan RS dapat dilayani di RS-nya sendiri, sehingga dapat mengakomodasi surat protes Menhan Ryamizard Ryacudu nomor B/1341/M/IX/2018, tertanggal 17 September 2018. Ketujuh, data HFIS (Health Facilities Information System) dan p-care tetap digunakan, khususnya untuk melihat kuota layanan, agar antrian pasien yang panjang  di RS yang dikehendaki, dapat digunakan oleh pasien untuk menentukan pilihan rujukan. Kedelapan, rujukan berjenjang ‘on line’ tetap digunakan, tetapi hanya untuk melakukan rujukan antar RS, bukan rujukan dari FKTP ke RS.

Memang ada risiko kerugian karena sumber daya untuk proses diagnostik dan tatalaksana pasien yang akan digunakan untuk suatu diagnosis mungkin saja sama di setiap kelas RS, tetapi tarif Hospital Based Rate (HBR) akan  berbeda. HBR RS tipe yang lebih besar akan lebih mahal dibandingkan dengan RS dengan tipe yang lebih kecil, misalnya jumlah pegawai RS lebih banyak,  gedung lebih luas, biaya pemeliharaaan lebih tinggi dan sebagainya. Namun demikian, risiko kerugian finansial ini tentu jauh lebih kecil, dibandingkan manfaat yang diperoleh atau kondisi tidak adanya pasien JKN yang dilayani, karena pasien sudah terseleksi di RS dengan tipe yang lebih rendah seperti sekarang ini. Selain itu, HBR antar RS yang berbeda, rasanya justru akan memicu hal positif berupa gerakan baru, misalnya efisiensi kreatif setiap RS.

Sistem layanan pasien dalam era JKN, memerlukan partisipasi sebanyak mungkin pihak dalam perbaikan terus menerus, untuk mencapai UHC sebelum tahun 2019.

Apakah kita sudah terlibat membantu?

Sekian Yogyakarta, 12 November 2018 *) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW, WA: 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com

 

BIROKRASI  JOGJA  SEHAT

fx. wikan indrarto*)

Evaluasi birokrasi pelayanan publik kabupaten dan kota tahun 2017, menempatkan Kota Yogyakarta sebagai peringkat pertama di Indonesia, yang mendapat predikat sangat baik dengan nilai (A-). Penilaian dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut, belum ada satupun  kabupaten dan kota yang mendapat penilaian kategori pelayanan prima (A). Apa yang perlu disehatkan?

 

 

Indeks Kemudahan Berusaha tahun 2019 oleh Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat 73 dari 190 negara, yang berarti turun setingkat dari tahun 2018. Reformasi birokrasi pelayanan publik, terutama pengurusan izin konstruksi, izin memulai usaha, serta peralihan hak atas tanah dan bangunan, belum sesuai dengan harapan publik. Ketiga perizinan tersebut berada di bawah pemerintah daerah, termasuk untuk usaha di bidang layanan kesehatan, seperti klinik dan RS.

 

 

Terdapat 11 Praktek Dokter Keluarga, 18 Puskesmas, dan 21 Klinik Pratama yang merupakan fasilitas kesehatan (faskes) primer di seluruh Kota Yogyakarta. Selain itu, juga terdapat 9 RS umum dan 8 RS Khusus yang merupakan faskes sekunder dan tersier. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, jumlah peserta JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat) Kota Yogyakarta pada bulan Oktober 2017 yang lalu sebanyak 390.417 jiwa dari total jumlah penduduk 410.262 jiwa atau kepesertaan mencapai 95,16 persen. Dengan demikian di Kota Yogyakarta sudah tercapai cakupan jaminan kesehatan semesta (Universal Health Coverage) sejak tahun lalu. Selain itu, Pemkot Yogyakarta sebaiknya juga memberikan jaminan kesehatan finansial segenap faskes di seluruh Kota Yogyakarta, terkait berbagai regulasi JKN. Masalah utama adalah defisit anggaran JKN dan regulasi yang semakin tidak murah, di tingkat nasional yang berimbas ke daerah.

 

 

 

 

Klaim tunda sampai 3-4 bulan setelah layanan diberikan, menyebabkan banyak faskes mengalami gangguan arus kas (cash flow), baik faskes pemerintah maupun swasta. Pemerintah telah memutuskan anggaran DBH-CHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) sebesar Rp. 1,48 triliun untuk dana talangan BPJS Kesehatan. Dana itu melengkapi dana talangan BPJS Kesehatan yang berasal dari APBN Rp 4,9 triliun dan pajak rokok Rp. 1,1 triliun pada hari Senin, 24 September 2018. Meskipun dana talangan akhirnya turun juga, tetapi itu hanya sekitar 30% dari defisit secara nasional yang sudah terjadi.

 

 

Untuk itu, jaminan pencairan klaim untuk faskes di seluruh kota Yogyakarta masih belum dapat memadai secara tuntas. Meskipun Bank Mandiri dan Bank DKI telah menyiapkan dana talangan untuk membayar tagihan faskes, tetapi hanya untuk tagihan yang telah diakseptasi oleh BPJS Kesehatan. Tujuannya adalah bahwa dana talangan ini dapat membantu faskes dalam mengelola ‘cash flow’, sehingga pelayanan tetap terjaga. Usulan agar faskes meminjam dana di bank, dengan aturan bunga pinjaman perbankan 7,5% per tahun untuk menutup klaim tunda, sebenarnya adalah anjuran yang dilematis.

 

 

Sebaiknya Pemkot Yogyakarta menerapkan status bencana daerah, sehingga pendanaan untuk ‘cash flow’ faskes dapat dianggarkan. Sesuai UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pada Pasal 1 menjelaskan bahwa bencana adalah peristiwa yang mengganggu penghidupan masyarakat, yang dapat disebabkan oleh faktor non alam, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda dan dampak psikologis. Pada Pasal 8 ditentukan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah meliputi pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai.

 

 

 

 

Regulasi faskes, khususnya ketentuan tentang akreditasi faskes oleh tim dari pusat, adalah persyaratan yang sangat mahal dan perlu direformasi. Dengan biaya sekitar Rp. 50 juta, tentu tidak mudah ditanggung oleh faskes kecil dan sedang, apalagi faskes swasta. Ketentuan tersebut memang bagus secara legal formal, tetapi sulit dijangkau secara finansial. Sebaiknya Pemkot Yogyakarta menerapkan mekanisme daerah, sehingga bantuan tim surveyor dari daerah untuk proses akreditasi faskes dapat diatur secara daerah, tidak harus menggunakan surveyor nasional. Surveyor dari Yogyakarta dalam proses akreditasi faskes, tentu sangat memadai dalam hal jumlah SDM dan persebarannya, sehingga Pemkot dapat melakukan pengorganisasian proses akreditasi di seluruh kota Yogyakarta. Selain itu, bantuan pendanaandan pendampingan akreditasi untuk semua faskes kecil dan menengah, dapat diatur melalui mekanisme subsidi silang.

 

 

Momentum Kota Yogyakarta sebagai peringkat pertama dalam evaluasi reformasi birokrasi layanan publik, termasuk perizinan layanan kesehatan,  seharusnya dapat menyehatkan dan menjadi inspirasi bagi kota lainnya di Indonesia. Tidak hanya segenap warga kota Yogyakarta yang akan terjamin biaya layanan kesehatannya, tetapi segenap faskes juga terjamin kesehatan finansialnya.

Apakah kita sudah terlibat membantu?

Sekian Yogyakarta, 9 November 2018 *) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW, WA: 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com

 

HADAPI  HUJAN

fx. wikan indrarto*)

 

Kementerian Kesehatan RI secara khusus mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesehatan melalui gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS), guna mewujudkan Indonesia sehat. Apa yang harus dilakukan saat musim hujan telah datang?

 

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang dicanangkan saat Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-52 Senin, 14 November 2016 di Jakarta, merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana, yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat, untuk meningkatkan kualitas hidup. Pada tahap awal, GERMAS secara nasional dimulai dengan berfokus pada tiga kegiatan, yaitu: 1) Melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari, 2) Mengonsumsi buah dan sayur; dan 3) Memeriksakan kesehatan secara rutin. Pada saat musim hujan menjadi kesempatan mikroorganisme lebih mudah menginfeksi manusia. Berikut lima cara yang dapat dilakukan untuk tetap sehat di musim hujan, sesuai GERMAS.

 

 

Pertama menjaga pola makan. Asupan gizi merupakan aspek penting bagi daya tahan tubuh. Bila kurang nutrisi, daya tahan tubuh menurun, sehingga kuman penyakit lebih mudah masuk dan berkembang. Agar memenuhi zat gizi cukup, maka pola makan harus sehat dengan mengonsumsi karbohidrat, lauk pauk, sayuran, buah-buahan dan minuman. Frekuensi makan per hari harus tetap diperhatikan dari sarapan, makan siang dan makan malam. Disarankan juga mengonsumsi probiotik atau bakteri baik, agar lebih mungkin terhindar dari infeksi seperti flu dan diare. Mengonsumsi probiotik membantu menjaga usus agar sistem pencernaan lebih sehat, dan makanan probiotik adalah yogurt, tahu, tempe, dan acar.

 

 

 

Kedua tetap berolah raga. Aktivitas fisik atau olah raga merupakan cara sederhana dan mudah, tetapi besar manfaatnya. Latihan fisik selama 30 menit mampu mengaktifkan sel darah putih atau leukosit, yang berfungsi menyediakan sistem pertahan yang cepat dan kuat, terhadap daerah tubuh yang mengalami peradangan. Olah raga tidak harus dilakukan di luar ruangan, tetapi pada musim hujan dapat juga dilakukan dalam ruangan.

Ketiga adalah menjaga kualitas tidur. Tidur merupakan waktu reses tubuh untuk pemulihan seluruh sistem anggota badan. Kualitas tidur itu sangat penting dalam menjaga kesehatan. Pada anak prasekolah usia 3-5 tahun membutuhkan tidur 10-13 jam, anak sekolah usia 6-13 tahun membutuhkan tidur 9-11 jam, sedangkan remaja usia 14-17 tahun butuh 8-10 jam, dan usia 18-25 tahun direkomendasikan tidur selama 7-9 jam. Kemudian usia dewasa 26-64 tahun membutuhkan tidur 7-9 jam dan para lanjut usia direkomendasikan tidur selama 7-8 jam.

Keempat adalah mengelola stres. Saat musim hujan, seseorang lebih mudah menjadi stres. Misalnya karena terlambat bekerja, lalu lintas macet, pakaian belum kering dan berbagai penyebab lain karena hujan turun. Ketika seseorang stres, maka akan berdampak secara fisiologis, seperti menjadi gelisah, detak jantung meningkat dan mudah letih. Oleh karena itu penting sekali mengelola stres dengan menenangkan diri, misalnya melakukan relaksasi di manapun dan kapanpun. Caranya dengan membiarkan tubuh menerima rangsangan apapun, baik berupa suara, bau, atau sentuhan yang dapat menenangkan diri.

 

 

Pada keluarga yang memiliki bayi dan anak balita, beberapa hal tambahan berikut ini dapat dilakukan, agar bayi dan anak tidak mudah jatuh sakit saat hujan. Pertama menjamin air minum yang sehat. Menjaga tubuh anak agar tetap terhidrasi tentu penting untuk dilakukan, terutama saat musim hujan dan udara dingin kerap membuat rasa haus menjadi berkurang, sehingga kebutuhan cairan tubuh anakpun jadi tidak terpenuhi. Pastikan air minum yang dikonsumsi aman untuk tubuh anak dengan merebus pada suhu 100 derajat Celcius, karena cara ini dapat membunuh bakteri patogen penyebab berbagai penyakit. Selain dengan merebus, water purifier juga bisa menjadi pilihan untuk menjaga air minum anak bebas dari bakteri.

 

 

Kedua memakaikan pakaian hangat. Tidak hanya memberikan makanan seperti sup atau minuman hangat, memakaikan anak pakaian yang tepat juga dapat menjaga tubuhnya dari udara dingin di musim hujan. Jenis pakaian dengan bahan wol atau bulu domba dipilih untuk dipakaikan pada anak. Pada saat anak tidur, jangan lupa juga untuk memakaikannya selimut agar tubuhnya tetap hangat. Ketiga, awasi anak saat bermain di luar rumah. Saat musim hujan, anak tetap dianjurkan bermain di luar rumah, tetapi dalam pengawasan yang lebih, agar tidak bermain di area berlumpur dan memiliki genangan air. Selain itu, pastikan juga anak mengenakan sepatu tertutup saat beraktivitas di luar rumah, untuk mencegah paparan kotoran yang mengandung berbagai jenis kuman.

 

 

Keempat adalah mencegah gigitan nyamuk. Banyaknya genangan air saat musim hujan, membuat perkembangan nyamuk semakin meningkat. Jika dibiarkan, anak berisiko terserang penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), chikungunya dan zika yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Anak dapat diolesi lotion anti nyamuk yang aman untuk anak dan menggunakan kelambu atau jaring anti nyamuk yang melindungi saat anak tidur. Kelima adalah memberikan asupan nutrisi yang tepat, sesuai usia anak.

Momentum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) seharusnya menginspirasi kita semua, agar semakin sehat dalam menghadapi kondisi apapun, termasuk pada saat hujan telah datang.

Apakah kita sudah lebih sehat?

Sekian Yogyakarta, 10 November 2018 *) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Alumnus S3 UGM, Lektor FK UKDW, WA: 081227280161, e-mail : fxwikan_indrarto@yahoo.com

DOKTER PAHLAWAN

Fx. Wikan indrarto*)

Setiap tanggal 10 November kita semua mengheningkan cipta, untuk mengenang dan mendoakan arwah para pahlawan Indonesia, termasuk para dokter. Dr. Wahidin dan Dr. Sutomo termasuk deretan para dokter pahlawan yang merintis paham kemerdakaan. Sedangkan Dr. Moewardi adalah bagian dari dokter pahlawan yang menyiapkan proklamasi dan mengisi tahap awal kemerdekaan Indonesia. Bagaimana dokter pahlawan jaman sekarang?

Dokter jaman now yang berjiwa pahlawan seharusnya tidak hanya melakukan tugas pengobatan (agent of treatment) saja, tetapi juga menjadi pelopor perubahan (agent of change) dan pelaku pembangunan (agent of development). Dokter sebagai tenaga profesional pengobatan seharusnya terlibat membantu, bukan sebaliknya, untuk terciptanya UHC (Universal Health Coverage). UHC adalah sebuah kondisi di mana setiap orang dapat menerima layanan kesehatan yang mereka butuhkan, tanpa mengalami kesulitan dalam bidang keuangan. UHC akan dicapai melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sesuai UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Dalam UU nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, khususnya Pasal 1 Angka 12, menyebutkan bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) adalah satu-satunya organisasi profesi dokter yang sah. Oleh sebab itu, para dokter anggota IDI memiliki kewajiban untuk menghadirkan praktek kedokteran yang baik. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa praktek kedokteran yang baik haruslah bermutu, legal, dan etis. Tujuannya adalah agar terjadi jaminan perlindungan terhadap pasien, sesuai dengan perkembangan sistem layanan kesehatan nasional di Indonesia.

Dokter pahlawan sebagai pelopor perubahan, sebaiknya mengacu kepada asal kata dalam Bahasa Latin ‘Duco, Ducere, Duxi, Ductus’ yang merupakan asal kata dokter. ‘Ducere’ berarti memimpin atau mempertimbangkan, maka dokter jaman now memiliki kewajiban melakukan berbagai perubahan dan memimpin warga bangsa Indonesia. Selain itu, dokter juga wajib mengajak mempertimbangkan hal yang terbaik tentang keberagaman, kemajemukan dan kebhinekaan kita. Tentunya demi terwujudnya Indonesia seperti yang dirumuskan dan dicita-citakan oleh segenap pendiri bangsa. Hal ini dapat dimulai dengan para dokter ikut serta secara aktif mewujudkan kehidupan ber-Pancasila, dalam meredam perpecahan paham dan munculnya pendapat yang sangat keras atau radikalisme di sekitar kehidupan para dokter, baik di lingkup keluarga maupun komunitas pekerjaan. Para dokter dapat juga memanfaatkan luasnya pergaulan, mahirnya iptek dan besarnya pengaruh atau kewibawaan profesi. Selain itu, juga menggalang kebersamaan dengan segenap pihak yang memiliki keprihatinan serupa, agar Pancasila semakin dijiwai, kebhinnekaan semakin terwujud, dan potensi perpecahan dapat diredam, demi Indonesia Jaya.

Baca juga:  2018 SATU IDI

Hal yang tidak kalah penting adalah agar para dokter dapat membawa pengaruh besar bagi lanskap perpolitikan di Indonesia, khususnya pada tahun politik 2019 mendatang. Para dokter seharusnya tampil menjadi pembawa ide dan pengaruh kenegarawan, ikut serta meredam berita bohong dan ujaran kebencian, serta terlibat dalam pendidikan politik bagi sesama warga bangsa secara bermartabat. Selain itu, para dokter Indonesia seharusnya melakukan moderasi, yaitu meliputi mengedukasi warga bangsa, agar dapat menangkal pola pikir radikalisasi, mengajarkan nilai-nilai rasional, seperti agar tetap merasa nyaman dengan ketidaksempurnaan, terlibat aktif dalam perbaikan kehidupan, menoleransi perbedaan, dan tidak mengidealkan sebuah utopia.

Yang tidak kalah sulit adalah peran dokter jaman now adalah sebagai pelaku pembangunan, khususnya dalam layanan kesehatan pada era disrupsi, untuk menjadi dokter 4.0 dan menciptakan ‘smart hospital’. Konsep revolusi industri 4.0 pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab (80 tahun). Teknisi dan ekonom terkenal asal Ravensburg Jerman itu menulis dalam bukunya, ‘The Fourth Industrial Revolution,’ tentang sebuah konsep yang telah mengubah hidup dan kerja manusia. Sekarang kita telah masuk di zaman revolusi industri ke 4 atau sering disebut 4.0, yang ditandai dengan sistem ‘cyber-physical’, karena industri mulai menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin dan data. Presien Joko Widodo melihat peluang ini dan memprogram agar era ini menyumbang penciptaan lapangan kerja lebih banyak, serta investasi baru yang berbasis teknologi, sehingga dibentuklah ‘roadmap’ dengan nama ‘Making Indonesia 4.0’.

Baca juga :  2018 Dokter 4.0

Lima jenis teknologi utama pada sistem industri 4.0, adalah ‘Internet of Things’, ‘Artificial Intelligence’, ‘Human–Machine Interface’, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi ‘3D Printing’. Teknologi kedokteran digital telah tersedia, sehingga sekarang diperlukan definisi ulang (reshape) hubungan dokter dengan pasien. Oleh sebab itu, sebaiknya para dokter mengadvokasi pemerintah, penjamin biaya pasien seperti BPJS Kesehatan, dan kelompok lain untuk memulai penggunaan teknologi digital ini.

Momentum Hari Pahlawan 2018 ini, mengingatkan kita akan jasa besar para dokter masa pra dan sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nilai kepahlawanan rasanya perlu dimaknai secara berbeda, karena dokter pahlawan jaman ‘now’ adalah dokter yang masih hidup, menghidupi banyak orang dan menginspirasi hidup orang lain lebih banyak. Dokter pahlawan kita adalah dokter yang terlibat aktif dalam ‘Making Indonesia 4.0’ dengan jalan moderasi, untuk mencapai UHC.

Sudahkah para dokter siap?

Sekian Yogyakarta, 6 November 2018 *) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

MELAWAN POLUSI UDARA

fx. wikan indrarto*)

Setiap hari sekitar 93% anak di dunia, yaitu 1,8 miliar anak menghirup udara yang sangat tercemar, sehingga menempatkan kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan mereka pada risiko yang serius. Tragisnya, banyak dari mereka meninggal, bahkan WHO memperkirakan pada tahun 2016, sekitar 600.000 anak meninggal akibat infeksi paru-paru yang disebabkan oleh udara yang tercemar. Apa yang perlu dilakukan?

Berikut ini adalah 5 (lima) buah cara untuk membatasi polusi udara, agar tidak mencemari jalan pernapasan anak. Pertama, membatasi berjalan kaki di jalanan yang padat lalu lintas selama jam sibuk dan jika berjalan bersama anak, gendong dan angkatlah badannya sampai di atas ketinggian knalpot kendaraan. Kedua, batasi membuang waktu di area tertentu, misalnya di sekitar mobil yang berhenti di lampu lalu lintas. Ketiga, untuk aktivitas fisik di luar ruangan, pilihlah berolahraga di area yang kurang tercemar. Keempat, batasi penggunaan mobil pada hari-hari yang sangat tercemar dan kelima, jangan membakar limbah apapun, karena asap akan menambah polusi udara dan merusak kesehatan kita bersama.

Selain itu, berikut ini 6 (enam) alasan agar kita sebagai orang tua melindungi bayi dan anak dari polusi udara. Pertama, paru-paru anak masih berkembang, dan polusi udara dapat mengganggu proses biologis ini. Kedua, tubuh anak kurang mampu memetabolisme, detoksifikasi, dan mengeluarkan racun yang yang terhisap karena terkandung dalam polusi udara. Ketiga, otak anak masih berkembang, dan senyawa yang meracuni saraf atau neurotoksik dalam polusi udara, dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Keempat, anak menghirup lebih banyak udara per unit berat badan dibandingkan orang dewasa. Kelima, anak lebih aktif di luar ruang dan karena itu menghirup lebih banyak polusi udara. Keenam, bayi yang lahir dari wanita yang terpapar polusi udara selama kehamilan, akan cenderung menjadi bayi prematur dan berat badan lahir rendah.

Dengan demikian sebagai orang tua, berikut ini 6 (enam) cara praktis yang harus dilakukan, untuk membantu melindungi anak dari polusi udara dalam ruangan (indoor air pollution). Pertama, jangan merokok di dalam ruangan atau di dekat anak. Kedua, gunakan bahan bakar dan teknologi yang lebih bersih untuk memasak, memanaskan ruangan dan penerangan rumah, yaitu pilih listrik, gas alam, bahan bakar gas cair, biogas atau kompor surya atau oven. Ketiga, gunakan kompor emisi ultra-rendah dengan bahan bakar padat olahan (pelet kayu) jika pilihan bahan bakar yang lebih bersih tidak tersedia. Keempat, selalu memasak di tempat yang berventilasi baik, atau di luar rumah. Kelima, hindari penggunaan lampu atau kompor untuk memasak dengan bahan bakar minyak tanah. Keenam, janganlah membakar lilin atau menggunakan alat penyegar ruangan dengan menambahkan bahan kimia yang beracun ke udara.

Selain itu, berikut ini 5 (lima) cara yang dapat dilakukan, untuk membantu melindungi anak dari polusi udara luar ruang (outdoor air pollution). Pertama, hentikan pembakaran limbah rumah tangga dan sisa pertanian. Alihkan menjadi kompos, gunakan daur ulang dan ikuti sistem pembuangan sampah resmi. Kedua, kurangi paparan anak terhadap polusi udara yang disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan. Beberapa tindakan yang mungkin dapat dilakukan meliputi menghindari jalan raya yang sibuk dan mengambil jalan yang lebih tenang dengan lalu lintas yang lebih sedikit, menjauhkan dari kendaraan yang sangat polutif, dan menggendong bayi atau anak, sehingga mereka tidak pada ketinggian yang sama dengan emisi gas buang dari knalpot. Ketiga, jagalah anak tetap sehat, termasuk memperoleh imunisasi sesuai jadwal, diet sehat, dan bermain aktif secara fisik. Keempat, pantau tingkat polusi udara kota kita masing-masing, melalui stasiun pemantauan kualitas udara, sehingga mengetahui kapan dan bagaimana cara mengambil tindakan perlindungan. Kelima, meningkatkan kesadaran komunitas terdekat, tentang dampak kesehatan dari polusi udara, dan bekerja sama dengan semua pihak, untuk mempromosikan kebijakan pengurangan polusi udara dan perlindungan kesehatan anak

Laporan WHO yang baru dikeluarkan pada hari Senin, 29 Oktober 2018 tentang polusi udara dan kesehatan anak, berisi tentang anjuran meresepkan udara bersih (prescribing clean air). Selain itu, juga menekan dampak besar polusi udara di luar ruang dan udara rumah tangga terhadap kesehatan anak, terutama di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Laporan ini diluncurkan pada konferensi pertama WHO tentang kaitan antara pencemaran udara dengan kesehatan (Global Conference on Air Pollution and Health) 2018.

Salah satu alasan penting mengapa anak sangat rentan terhadap efek polusi udara adalah bahwa mereka bernapas lebih sering, sampai 50 kali per menit daripada orang dewasa yang hanya 30 kali per menit, dan menyerap lebih banyak polutan. Selain itu, mereka juga hidup lebih dekat ke tanah, di mana beberapa polutan mencapai konsentrasi puncak di permukaan tanah, justru pada saat otak dan tubuh mereka sedang berkembang. Bayi baru lahir dan anak juga lebih rentan terhadap polusi udara rumah tangga, khususnya yang menggunakan bahan bakar dan teknologi pencemar untuk memasak, pemanasan ruang dan pencahayaan kamar. Polusi udara mampu mengerdilkan otak anak (stunting our children’s brains) dan mempengaruhi kesehatan mereka dengan cara yang lebih ganas dari yang kita duga. Namun demikian, sebenarnya ada banyak cara langsung untuk mengurangi emisi polutan berbahaya.

Tips berikut adalah 10 (sepupuh) cara praktis untuk melawan polusi udara. Yaitu tidak mengemudi kendaraan bermotor selama jam sibuk, mengganti dengan kendaraan listrik atau sepeda, juga berjalan kaki untuk pergi ke sekolah atau bekerja. Di rumah membuat kompos dari sampah, mendaur ulang limbah dan tidak membakar sampah. Selain itu, juga menggunakan energi bersih untuk memasak, menggunakan energi terbarukan untuk penerangan rumah, dan memeriksa tingkat polusi udara secara rutin. Tips terakhir adalah mematikan lampu dan perangkat elektronik yang tidak digunakan.

‘Global Conference on Air Pollution and Health’ 2018 mengingatkan kita semua, akan bahaya polusi udara terhadap anak di sekitar kita. Sudahkah kita bertindak bijak?

Sekian Yogyakarta, 2 November 2018 *) Sekretaris IDI Wilayah DIY, Lektor FK UKDW, dokter spesialis anak, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161

SEHAT UNTUK SEMUA

fx. wikan indrarto*)

Komitmen global yang baru tentang layanan kesehatan primer untuk semua orang, telah dirumuskan di Astana, Kazakhstan. Deklarasi Astana ini untuk mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Couveraga (UHC), tepat 40 tahun sejak deklarasi perawatan kesehatan primer dikeluarkan di Alma-Ata, Kazakhstan. Apa yang perlu dipahami?

Deklarasi Astana dikeluarkan pada ‘The Global Conference on Primary Health Care,’ yang berlangsung pada hari Kamis dan Jumat, 25-26 Oktober 2018 di Astana, Kazakhstan, yang diselenggarakan oleh WHO, UNICEF dan Pemerintah Kazakhstan. Semua negara di seluruh dunia setuju dengan Deklarasi Astana, bahkan bersumpah untuk memperkuat sistem layanan kesehatan primer di negara masing-masing. Deklarasi Astana menegaskan kembali Deklarasi Alma-Ata yang dikeluarkan pada tahun 1978 dan sangat bersejarah, karena untuk pertama kalinya semua pemimpin dunia berkomitmen tentang layanan kesehatan primer.

Deklarasi Alma-Ata tahun 1978 meletakkan dasar bagi layanan kesehatan primer, kemajuan selama empat dekade terakhir ternyata tidak merata. Setidaknya setengah populasi dunia masih mengalami kesulitan akses ke layanan kesehatan penting, termasuk layanan untuk penyakit tidak menular, penyakit menular yang sering, kesehatan ibu dan anak, kesehatan mental, juga kesehatan seksual dan reproduksi.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa kita semua memiliki tanggung jawab yang sungguh-sungguh, untuk memastikan bahwa layanan kesehatan primer memungkinkan setiap orang, di mana saja untuk menggunakan hak fundamental mereka, untuk sehat. Meskipun dunia hari ini adalah tempat yang lebih sehat untuk anak daripada sebelumnya, tetapi hampir 6 juta anak masih juga meninggal setiap tahun, sebelum ulang tahun kelima mereka. Sebagian besar kematian anak tersebut disebabkan karena hal yang dapat dicegah. Selain itu, lebih dari 150 juta anak juga mengalami gagal tumbuh atau stunting, menurut Henrietta Fore, Direktur Eksekutif UNICEF. Komunitas global dapat mengubah hal itu, dengan menyediakan layanan kesehatan berkualitas yang lebih dekat dengan mereka yang membutuhkannya. Itulah yang disebut layanan kesehatan primer.

Deklarasi Astana dirumuskan di tengah gerakan global untuk investasi yang lebih besar dalam layanan kesehatan primer, dalam mencapai UHC. Sumber daya kesehatan telah sangat terfokus pada intervensi penyakit tunggal (single disease interventions) daripada sistem kesehatan yang pari purna (comprehensive health systems), sebuah kesenjangan yang terjadi di beberapa kondisi keadaan darurat kesehatan dalam beberapa tahun terakhir.

Deklarasi Astana ini menetapkan arah baru, untuk pengembangan layanan kesehatan primer sebagai dasar sistem kesehatan nasional, seperti ditegaskan oleh Dr. Yelzhan Birtanov, Menteri Kesehatan Republik Kazakhstan. Deklarasi Astana yang baru mencerminkan kewajiban negara, individu, masyarakat, sistem kesehatan nasional dan mitra, untuk mencapai hidup yang lebih sehat, melalui layanan kesehatan primer yang berkelanjutan. UNICEF dan WHO akan membantu pemerintah dan masyarakat sipil, agar bertindak sesuai Deklarasi Astana dan mendorong mereka untuk mendukung gerakan tersebut.

Deklarasi Astana, dengan suara bulat didukung oleh semua negara anggota WHO, membuat janji pada empat bidang utama. Kesepakatan tersebut meliputi (1) membuat pilihan politik (political choices) yang berani untuk kesehatan di semua sektor; (2) membangun sistem layanan kesehatan primer yang berkelanjutan; (3) memberdayakan individu dan komunitas; dan (4) menyelaraskan dukungan pemangku kepentingan dengan kebijakan, strategi, dan rencana nasional.

UHC pada dasarnya berfokus pada manusia, yang berarti bahwa semua orang sebagai warga masyarakat, harus dapat mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan, dengan kualitas yang cukup, tanpa menimbulkan kesulitan keuangan. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO, juga menyatakan bahwa UHC adalah prioritas utama WHO saat ini, karena UHC dan keamanan kesehatan (health security) sebagai dua sisi dari koin yang sama. Sistem kesehatan yang kuat, dibangun di atas fondasi layanan kesehatan primer yang berpusat pada masyarakat, adalah investasi terbaik dalam mengurangi ketidaksetaraan, dan pertahanan terbaik terhadap dampak dari keadaan darurat kesehatan.

Untuk mencapai UHC diperlukan penguatan sistem kesehatan (health systems strengthening), baik oleh pemerintah, maupun semua pihak terkait. Pemerintah atau negara seharusnya menjamin ketersediaan rencana pembangunan sektor kesehatan secara nasional, regional ataupun lokal. Selain itu, negara juga harus menciptakan sistem pemantauan layanan kesehatan di semua tingkatan, membentuk perundang-undangan tentang UHC, dan bantuan dana saat darurat. Negara juga wajib mengatur besaran alokasi pembiayaan bidang kesehatan, dimana total pengeluaran negara untuk kesehatan, seharusnya dikaitkan dengan persentase Produk Domestik Bruto atau PDB, dan skema wajib atau ‘compulsory schemes’ lainnya, serta besaran pembayaran tunai untuk layanan kesehatan (out-of-pocket payment for health).

Sesuai Deklarasi Astana 2018 agar semua warga negara dapat sehat dalam UHC, “leaving no one behind” (tidak meninggalkan siapa pun di belakang) adalah sebuah prinsip kunci. Di Indonesia UHC diwujudkan melalui program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

Apakah kita telah ikut mewujudkan?

Sekian Yogyakarta, 1 November 2018 *) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

 

 

 

POLUSI   TERHADAP   ANAK

fx. wikan indrarto*)

 

 

Setiap hari sekitar 93% anak di dunia, yaitu 1,8 miliar anak menghirup udara yang sangat tercemar, sehingga menempatkan kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan mereka pada risiko yang serius. Tragisnya, banyak dari mereka meninggal, bahkan WHO memperkirakan pada tahun 2016, sekitar 600.000 anak meninggal akibat infeksi paru-paru yang disebabkan oleh udara yang tercemar. Apa yang perlu disadari?

 

 

Laporan WHO yang baru dikeluarkan pada hari Senin, 29 Oktober 2018 tentang polusi udara dan kesehatan anak, berisi tentang anjuran meresepkan udara bersih (prescribing clean air). Selain itu, juga menekan dampak besar polusi udara di luar ruang dan udara rumah tangga terhadap kesehatan anak, terutama di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Laporan ini diluncurkan pada konferensi pertama WHO tentang kaitan antara pencemaran udara dengan kesehatan (Global Conference on Air Pollution and Health).

 

Baca juga : 2018 Ancaman Kesehatan Global (1)

 

“Udara yang tercemar meracuni jutaan anak dan menghancurkan hidup mereka,” kata Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO. “Ini tidak dapat dimaafkan. Setiap anak harus dapat menghirup udara bersih, sehingga mereka dapat tumbuh dan mencapai potensi penuh mereka.”

 

Baca juga : 2018 Kematian Anak

 

Salah satu alasan penting mengapa anak sangat rentan terhadap efek polusi udara adalah bahwa mereka bernapas lebih sering, sampai 50 kali per menit daripada orang dewasa yang hanya 30 kali per menit, dan menyerap lebih banyak polutan. Selain itu, mereka juga hidup lebih dekat ke tanah, di mana beberapa polutan mencapai konsentrasi puncak di permukaan tanah, justru pada saat otak dan tubuh mereka sedang berkembang. Bayi baru lahir dan anak juga lebih rentan terhadap polusi udara rumah tangga, khususnya yang menggunakan bahan bakar dan teknologi pencemar untuk memasak, pemanasan ruang dan pencahayaan kamar. Polusi udara mampu mengerdilkan otak anak (stunting our children’s brains) dan mempengaruhi kesehatan mereka dengan cara yang lebih ganas dari yang kita duga. Namun demikian, sebenarnya ada banyak cara langsung untuk mengurangi emisi polutan berbahaya.

 

 

Kebijakan sehat yang perlu didukung misalnya peralihan memasak sehat dengan bahan bakar gas, mempromosikan penggunaan alat transportasi yang bebas polusi, perumahan hemat energi, dan perencanaan kota yang hijau. Selain itu, pembangkit listrik dengan emisi rendah yang lebih aman, teknologi industri yang lebih bersih, dan pengelolaan sampah kota yang lebih baik.

 

 

Di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah di seluruh dunia, 98% dari semua anak balita terpajan pada tingkat PM2.5, di atas pedoman kualitas udara WHO. PM 2.5 adalah partikulat debu melayang atau ‘Suspended Particulate Matter’ (SPM) yaitu campuran yang sangat rumit dari berbagai senyawa organik dan anorganik di udara dengan diameter yang sangat kecil, mulai dari < 1 mikron sampai dengan maksimal 500 mikron. Sebagai perbandingan, di negara berpenghasilan tinggi, hanya 52% anak balita yang terpapar pada tingkat kualitas udara yang sama. Lebih dari 40% populasi dunia, termasuk 1 miliar anak di bawah 15 tahun, terpapar pada tingkat polusi udara rumah tangga yang tinggi, terutama dari proses memasak dengan bahan bakar yang mencemari.

 

Baca juga : 2018 Dampak Tembakau

 

Sekitar 600.000 kematian pada anak dan remaja dikaitkan dengan polusi udara pada tahun 2016. Polusi udara rumah tangga dari proses memasak dan pencemaran udara luar ruang menyebabkan lebih dari 50% infeksi pernapasan akut bagian bawah, terutama pneumonia, pada anak balita di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Polusi udara adalah salah satu dari ancaman utama terhadap kesehatan anak, terhitung hampir 1 dari 10 kematian pada anak balita.

 

 

 

Tindakan oleh petugas sektor kesehatan mencakup menginformasikan, mendidik, dan terlibat dalam pembuatan kebijakan lintas sektoral. Selain itu, mendorong implementasi kebijakan untuk mengurangi polusi udara oleh semua negara, sesuai dengan pedoman kualitas udara global WHO, untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan anak. Untuk mencapai hal ini, semua pimpinan pemerintahan harus mengambil langkah seperti mengurangi ketergantungan berlebihan pada bahan bakar fosil, berinvestasi dalam peningkatan efisiensi energi, dan memfasilitasi penyerapan sumber energi terbarukan.

 

 

 

 

Pengelolaan sampah yang lebih baik, dapat mengurangi jumlah limbah yang dibakar di dalam masyarakat dan dengan demikian mengurangi polusi udara komunitas. Penggunaan eksklusif teknologi bersih dan bahan bakar untuk kegiatan memasak, pemanasan, dan penerangan rumah tangga, dapat secara drastis meningkatkan kualitas udara di dalam rumah dan di masyarakat sekitarnya. Selain itu, bangunan sekolah dan taman bermain anak harus ditempatkan jauh dari sumber utama polusi udara, seperti jalan raya yang sibuk, pabrik, dan pembangkit listrik.

 

‘Global Conference on Air Pollution and Health’ 2018 mengingatkan kita semua, akan bahaya polusi udara terhadap anak di sekitar kita.

Sudahkah kita bertindak bijak?

Sekian Yogyakarta, 30 Oktober 2018 *) Sekretaris IDI Wilayah DIY, Lektor FK UKDW, dokter spesialis anak, Alumnus S3 UGM, WA: 081227280161

 

 

SEMUA   BERHAK   SEHAT
fx. wikan indrarto*)

 

Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus pada Selasa, 23 Oktober 2018 bertemu Paus Franciscus di Vatican, untuk memastikan bahwa semua orang dapat memperoleh perawatan kesehatan yang mereka butuhkan, siapa pun mereka, di mana pun mereka tinggal. Apa maknanya bagi kita?

 

 

 

 

Paus Franciscus dan Dr. Tedros menegaskan bahwa kesehatan adalah hak, dan seharusnya bukan merupakan hak istimewa (not a privilege) untuk segelintir orang. Kedua tokoh dunia tersebut juga berbagi komitmen untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, khususnya bagi warga dunia yang paling rentan dan terpinggirkan, baik di negara kaya maupun miskin.

 

 

 

Kita semua senang mendapat dukungan Paus Fransiskus dan gereja semesta, atas upaya segenap petugas kesehatan untuk memperpanjang hak hidup dan kesehatan bagi semua orang. Selain itu, kita layak menyambut baik penekanan Paus pada kesejahteraan anak. Paus Farnsiscus juga menegaskan dukungannya untuk semua orang yang bekerja bersama petugas kesehatan di seluruh dunia, dalam upaya untuk menciptakan kesehatan bagi semua, terutama bagi banyak orang yang tidak mampu, anak, dan lansia, juga masyarakat yang menderita sakit dan kelaparan.

 

 

 

 

Paus Franciscus dan Dr. Tedros bertemu di Vatikan, Roma Italia sebelum Konferensi Global tentang Layanan Kesehatan Primer, yang akan berlangsung pada 25-26 Oktober 2018 di Astana, Kazakhstan. Konferensi ini menandai ulang tahun ke empat puluh Deklarasi Alma Ata yang bersejarah. Pertemuan di Kazakhstan akan merumuskan deklarasi baru, untuk merevitalisasi layanan kesehatan primer di seluruh dunia. Pada ulang tahun ke 40 Deklarasi Alma-Ata tahun 2018 ini, semua negara, termasuk Indonesia, diminta untuk memperkenalkan, mengembangkan, dan memelihara sistem kesehatan primer, dengan tujuan utama untuk mencapai Kesehatan Untuk Semua (Health For All) dan menjamin kesehatan bagi semua warganya atau ‘Universal Health Coverage’ (UHC). Deklarasi Alma Ata tahun 1978 merupakan bentuk kesepakatan bersama antara 140 negara (termasuk Indonesia), dalam Konferensi Internasional Pelayanan Kesehatan Primer di kota Alma Ata, Kazakhstan, yang disponsori oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan organisasi PBB untuk Anak (UNICEF).

 

 

 

 

Isi pokok deklarasi ini, bahwa Pelayanan Kesehatan Primer adalah strategi utama untuk pencapaian kesehatan untuk semua (Health for all), sebagai bentuk perwujudan hak asazi manusia. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa layanan kesehatan berfokus pada perawatan untuk orang per orang. Dengan demikian, bukan hanya perawatan kesehatan untuk penyakit atau kondisi tertentu, tetapi juga mengelola semua aspek kehidupan dan situasi individu setiap orang.

 

 

 

 

Layanan kesehatan primer adalah jantung dari dorongan global untuk mencapai UHC. Selain itu, juga merupakan salah satu fondasi inti tercapainya T’ujuan Pembangunan Berkelanjutan’ untuk kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi semua orang. Pada ‘World Health Report’ 2010, jelas tercantum bahwa reformasi layanan dan sistem pembiayaan kesehatan sangat penting untuk terciptanya UHC. Langkah pertama adalah meningkatkan layanan kesehatan primer. Layanan kesehatan primer yang kuat adalah nyawa dari setiap sistem kesehatan, dan tidak ada satupun negara yang dapat mencapai UHC, tanpa penguatan hal itu. Layanan kesehatan primer adalah lini pertama untuk melawan penyakit menular, mampu memperlambat perjalanan alamiah penyakit tidak menular, dan sangat penting bagi peningkatan derajad kesehatan ibu dan anak, yang merupakan kelompok pengguna utama layanan kesehatan. Layanan kesehatan primer Ini adalah dasar dari sistem kesehatan yang efektif dan kunci untuk mencapai UHC.

 

Baca juga : 2018 Tahap Menuju UHC

Konstitusi WHO (1946) menegaskan bahwa sehat adalah hak asasi manusia. Dengan demikian, semua negara memiliki kewajiban hukum bagi warganya dengan memastikan akses terhadap layanan kesehatan tepat waktu, dapat diterima, dan terjangkau, dengan kualitas yang memadai. Selain itu, juga penyediaan faktor terkait sehat, seperti air bersih, sanitasi, makanan, perumahan, informasi dan pendidikan kesehatan.

 

Baca juga : 2018 HAK SEHAT

 

Hak atas kesehatan (Pasal 12) dalam ‘General Comment 14 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights’, sebuah komite ahli yang independen mencakup 4 komponen inti, yaitu ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility), penerimaan (acceptability), dan mutu (quality). Ketersediaan (availability) mengacu pada adanya fasilitas, obat, alat dan layanan kesehatan yang memadai untuk semua warga. Ketersediaan dapat diukur melalui analisis data terpilah untuk berbagai kelompok masyarakat yang berbeda termasuk usia, jenis kelamin, lokasi tinggal dan status sosial ekonomi. Selain itu, juga survei kualitatif untuk menggambarkan cakupan kesenjangan dan cakupan penyebaran petugas kesehatan profesional.

 

 

 

 

Keterjangkauan (accessibility) adalah kemudahan saat memerlukan fasilitas, obat, alat dan layanan kesehatan untuk semua warga. Aksesibilitas memiliki empat dimensi yang saling tumpang tindih, yaitu tanpa diskriminasi, aksesibilitas fisik, ekonomis dan informasi. Menilai aksesibilitas memerlukan analisis penghalang yang ada, baik keuangan, fisik atau lainnya, dan bagaimana dampaknya terhadap warga yang paling rentan. Selain itu, juga sistem informasi kesehatan yang baik dan menjangkau semua populasi. Penerimaan (acceptability) berkaitan dengan penghormatan petugas kesehatan terhadap etika kedokteran, budaya lokal, dan kepekaan terhadap kondisi pasien. Akseptabilitas mensyaratkan bahwa fasilitas kesehatan, barang, layanan dan program berpusat pada pasien dan memenuhi kebutuhan spesifik dari kelompok populasi yang beragam, sesuai dengan standar etika profesi, etika internasional untuk kerahasiaan, dan ‘informed consent.’

 

Baca juga : 2018 UHC di Indonesia

 

Pertemuan Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus dengan Paus Franciscus, menegaskan bahwa setiap orang, di mana pun mereka tinggal, wajib mendapatkan haknya untuk sehat.

Apakah kita telah ikut mewujudkan?

Sekian Yogyakarta, 30 Oktober 2018 *) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, dokter spesialis anak, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

 

SATU  IDI

fx. wikan indrarto*)

 

Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke-30 yang digelar di Gedung Convention Hall Samarinda, Kaltim pada 23-28 Oktober 2018, dihadiri oleh para pengurus IDI dari 33 provinsi dan 412 kabupaten/kota dengan peserta 1.534 orang dokter. Keputusan apa yang menarik?

 

 

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan IDI sebagai satu-satunya organisasi profesi kedokteran yang sah di Indonesia, dalam sidang pengucapan putusan di gedung MK Jakarta, Kamis, 26 April 2018. Dengan demikian, keputusan yang diambil dalam Muktamar IDI di Samarinda, berlaku dan mengikat bagi segenap dokter di seluruh Indonesia. Selain itu, pola pikir, gerak langkah dan tindakan dokter adalah serempak, satu dan kompak dalam koordinasi IDI.

 

 

 

 

Sebagai Keynote Speaker, Ketua Umum Pengurus Besar IDI Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis, SpOG menyatakan bahwa IDI siap berubah, dalam proses adaptasi menghadapi era disrupsi dalam bidang apapun, termasuk bidang kedokteran. Presiden Joko Widodo dalam sambutan pembukaan Muktamar IDI di Samarinda, siap menunggu bukti perubahan yang akan dilakukan IDI. Selain itu, Presiden juga memuji para dokter yang menjadi pejuang kemerdekaan RI, di podium Samarinda Convention Hall, Kalimantan Timur, Kamis, 25 Oktober 2018. Jokowi menyebut dokter dapat membawa pengaruh besar bagi lanskap perpolitikan serta menjadi salah satu profesi yang diimpikan. Dengan tegas PresidenJokowi meminta para dokter melek teknologi dan mengikuti perubahan zaman seiring revolusi industri seri ke 4, untuk membentuk dokter 4.0. dan ‘smart hospital’.

 

 

 

Ketua IDI Wilayah Kaltim, DR. dr. Nataniel Tandirogang, MSi berhasil baik dalam memimpin kepanitiaan peyelenggaraan Muktamar. Selain itu, juga berhasil baik dalam memimpin sidang pleno organisasi untuk merumuskan berbagai keputusan penting. Banyak keputusan Muktamar yang menegaskan hakekat satu IDI dan akan diberlakukan sesuai dengan tema besar Muktamar IDI ke-30, yaitu “Reformasi tentang Sistem Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan.” Namun demikian, seperti yang kami suarakan secara langsung dalam rapat pleno saat Muktamar, paling tidak ada 3 buah tantangan yang besar dan seolah terlewatkan.

 

 

 

Sesi Muktamar sempat terjerumus membahas hal yang teknis seperti cara pelantikan pengurus dan huruf besar pada singkatan dokter, sehingga kehabisan konsentrasi untuk membahas hal yang strategis. Perubahan IDI menghadapi era disrupsi seperti yang dijanjikan Ketua Umum Pengurus Besar IDI Prof. DR. Dr. Imam Oetama Marsis, SpOG (K) dan ditunggu buktinya oleh Presiden Jokowi tidak terumuskan. Selain itu, srategi membentuk dokter 4.0. dan ‘smart hospital’ juga tidak muncul. Apalagi rumusan agar dokter dapat membawa pengaruh besar bagi lanskap perpolitikan di Indonesia. Ketiga tantangan besar tersebut seolah tenggelam dan tidak terlintas dalam benak segenap dokter peserta Muktamar.

 

 

Adaptasi dokter dalam proses pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan pada era disrupsi, seharusnya teridentifikasi benar, sehingga dapat dirumuskan peta jalan (road map)-nya. Selain itu, strategi membentuk dokter 4.0. dan ‘smart hospital’ juga perlu disiapkan. Konsep revolusi industri 4.0 pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab (80 tahun). Teknisi dan ekonom terkenal asal Ravensburg Jerman itu menulis dalam bukunya, ‘The Fourth Industrial Revolution,’ tentang sebuah konsep yang telah mengubah hidup dan kerja manusia. Sekarang kita telah masuk zaman revolusi industri ke 4 atau sering disebut 4.0, yang ditandai dengan sistem ‘cyber-physical’, karena industri mulai menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin dan data. Presien Joko Widodo melihat peluang ini dan memprogram agar era ini menyumbang penciptaan lapangan kerja lebih banyak, serta investasi baru yang berbasis teknologi, sehingga dibentuklah ‘roadmap’ dengan nama ‘Making Indonesia 4.0’.

 

 

Lima jenis teknologi utama pada sistem industri 4.0, adalah ‘Internet of Things’, ‘Artificial Intelligence’, ‘Human–Machine Interface’, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi ‘3D Printing’. Teknologi kedokteran digital telah tersedia, sehingga sekarang diperlukan definisi ulang (reshape) hubungan dokter dengan pasien. Oleh sebab itu, sebaiknya para dokter mengadvokasi pemerintah, penjamin biaya pasien seperti BPJS Kesehatan, dan kelompok lain untuk memulai penggunaan teknologi digital ini.

 

 

Hal yang tidak kalah penting adalah rumusan agar para dokter dapat membawa pengaruh besar bagi lanskap perpolitikan di Indonesia, khususnya pada tahun politik mendatang. Para dokter seharusnya tampil menjadi pembawa ide dan pengaruh kenegarawan, ikut serta meredam berita bohong dan ujaran kebencian, serta terlibat dalam pendidikan politik bagi sesama warga bangsa secara bermartabat. Selain itu, para dokter Indonesia seharusnya mengedukasi warga bangsa, agar dapat menangkal pola pikir radikalisasi, mengajarkan nilai-nilai rasional, seperti agar tetap merasa nyaman dengan ketidaksempurnaan, terlibat aktif dalam perbaikan, menoleransi perbedaan, dan tidak mengidealkan sebuah utopia. Singkat kata cara ini dinamakan moderasi.

 

 

Sudahkah kita siap menjadi dokter dalam satu IDI, terlibat dalam ‘Making Indonesia 4.0’ dengan jalan moderasi?

 

Sekian Yogyakarta, 29 Oktober 2018 *) Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, peserta Muktamar IDI ke 30, dokter spesialis anak, Lektor di FK UKDW Yogyakarta, Alumnus S3 UGM, WA : 081227280161

 

 

MENGHADANG  INFLUENZA

fx.  wikan indrarto*)

 

Oleh kebanyakan orang influenza mungkin tidak dianggap sebagai penyakit serius. Pada hal influenza musiman telah menyebabkan kematian pada 650.000 orang setiap tahun. Apa yang harus dihadang?

 

 

Flu disebut influenza musiman karena menyerang pada musim paling dingin dalam dua kali setahun. Serangan terjadi sekali di musim dingin belahan bumi utara, dan sekali di musim dingin belahan bumi selatan, tetapi mengancam sepanjang tahun di daerah tropis dan subtropis. Ancaman lainnya adalah virus influenza terus bermutasi, untuk menghindari sistem kekebalan tubuh manusia. Ketika virus jenis baru muncul, dapat dengan mudah menginfeksi orang dan menyebar di antara banyak orang, sehingga dapat menjadi pandemi.

 

 

Dr. Wenqing Zhang, manajer Program Influenza Global WHO menjelaskan bahwa pandemi yang disebabkan oleh virus influenza jenis baru adalah sebuah kepastian. Namun demikian, kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, apa strain virus itu, dan bagaimana parahnya penyakit itu. Tahun 2018 ini adalah peringatan ke-100 tahun dari salah satu krisis kesehatan masyarakat paling besar dalam sejarah modern, yaitu pandemi influenza tahun 1918 yang dikenal sebagai “flu Spanyol” (Spanish flu). Pandemi influenza 1918 yang hampir tak terbayangkan, menginfeksi sepertiga populasi global saat itu, yaitu sekitar 500 juta orang. Pada saat pandemi mereda dua tahun kemudian, lebih dari 50 juta orang diperkirakan telah meninggal. Secara global, jumlah pasien yang meninggal melampaui korban Perang Dunia Pertama, yaitu sekitar 17 juta orang.

 

 

Karena pertimbangan politik, nama Spanyol digunakan untuk pandemi 1918. Korban meninggal lebih banyak terjadi di Perancis dan Amerika Serikat, tetapi hal itu tidak dipublikasikan di negara-negara itu karena sensor masa Perang Dunia I. Dokter Perancis bahkan menyebutnya dengan nama kode “maladie onze”, yang berarti penyakit 11. Ketika penyakit itu muncul di Spanyol, yang netral selama Perang Dunia I, negara itu tidak memiliki sensor pemerintah, sehingga terbit  laporan publik pertama terkait pandemi, dan namanya digunakan sampai sekarang. Penyakit influenza ini unik, karena patogen biasanya tidak mengenal garis perbatasan nasional, kelas sosial, status ekonomi, dan bahkan usia penderita. Influenza biasanya lebih mematikan pada orang yang sangat muda atau lanjut usia, tetapi pandemi influenza 1918 justru sangat fatal pada pria berusia 20 hingga 40 tahun.

 

 

Satu juta orang di seluruh dunia meninggal dalam wabah tahun 1957 yang dimulai di China dan menyebar secara global. Pada tahun 1968, wabah lain menyebabkan kematian pada sekitar 1-3 juta jiwa. Pada tahun 2003, kemunculan kembali virus A (H5N1) atau apa yang disebut flu burung, menggambarkan bagaimana virus dapat menular dari hewan ke manusia. Untunglah tidak mencapai tahap pandemi, karena tidak dapat menular secara berkelanjutan dari orang ke orang.

 

 

Pandemi flu babi 2009 virus A (H1N1) dimulai di Meksiko yang menyebar dengan cepat ke lebih dari 214 negara. Antara 105.000 sampai 395.000 orang diperkirakan telah meninggal. Meski begitu, dunia relatif beruntung, ternyata lebih ringan daripada beberapa epidemi influenza musiman, yang dapat membunuh dua kali lipat jumlah itu. Kemunculan kembali pada tahun 2004 dari virus influenza yang sangat ganas dengan potensi pandemi, memicu diskusi global tentang akses ke vaksin pandemi oleh negara berkembang.

 

 

 

Saat ini dunia terlihat sangat berbeda dari yang terjadi 100 tahun yang lalu. Kita sekarang memiliki obat antivirus, vaksin, tes diagnostik, dan teknik pengawasan modern. Kita juga telah belajar dari pandemik berikutnya di abad ke-20 dan 21. Kita memiliki lebih banyak alat untuk menghadang dan memerangi pandemik daripada sebelumnya, termasuk pengembangan sistem surveilans influenza global, yang terus memantau evolusi strain virus influenza yang bersirkulasi. Selain itu, juga pengembangan perjanjian antar negara, untuk memastikan pembagian virus dan data flu, bersama dengan penguatan kapasitas persiapan global, dan semua upaya untuk terus meningkatkan efektivitas menghadapi influenza musiman, dengan vaksin dan obat antivirus baru yang lebih kuat.

 

 

 

 

Beberapa negara dengan tingginya jumlah infeksi pada manusia, termasuk Indonesia pada jaman Menkes DR. Dr. Siti Fadhilah Supari, SpJP(K) menyuarakan keprihatinan bahwa mereka telah berbagi sampel virus dengan ‘the Global Influenza Surveillance and Response System’ (GISRS). Namun demikian, banyak negara tersebut justru tidak memiliki akses ke vaksin yang dibuat menggunakan informasi dan bahan sampel dari negaranya sendiri. Untuk meningkatkan akses negara berkembang ke vaksin dan pasokan respons pandemi kritis lainnya, dibentuklah Kerangka Kerja Pandemi Influenza pada tahun 2011 oleh 194 Negara Anggota WHO. Kerangka kerja ini akan membantu negara-negara yang membutuhkan untuk mengakses vaksin, obat antivirus, dan set diagnostik pada saat pandemi.

 

 

 

 

Dua manfaat utama dari perjanjian tersebut adalah: pertama, produsen vaksin yang menerima bahan vaksin virus dari GISRS, harus berkomitmen untuk memberikan kepada WHO sekitar 10% dari produksi vaksin influenza mereka, sehingga dapat didistribusikan ke negara-negara yang membutuhkan pada saat terjadi pandemi. Kedua, produsen obat dan perangkat diagnostik influenza yang menggunakan material dari GISRS diharuskan menyumbang US $ 28 juta per tahun kepada WHO, yang kemudian menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan kemampuan negara-negara untuk menghadang influenza.

 

 

Dokter sebaiknya mengetahui kapan harus menggunakan obat anti flu terbaik, yaitu oseltamivir (Tamiflu®) atau penghambat neuraminidase lainnya. CDC saat ini merekomendasikan penggunaan Tamiflu® secara dini, untuk kelompok berisiko tinggi akan terkena penyakit berat dan anak. Tamiflu®  harus diberikan dalam waktu 48 jam setelah muncul gejala klinis. Namun demikian, kebanyakan orang dengan influenza akan memiliki penyakit yang relatif ringan, dan penggunaan Tamiflu® secara rutin tidak disarankan, untuk orang dalam kelompok di luar indikasi yang berisiko tinggi tersebut.

 

 

Ternyata lebih dari 80% anak yang meninggal terkait flu terbukti tidak divaksinasi. Hal ini penting diketahui bahwa vaksin influenza tetap merupakan sarana terbaik untuk pencegahan, dan pada usia berapapun masih belum terlambat untuk mendapatkan vaksin influenza. Komposisi vaksin influenza yang direkomendasikan untuk digunakan pada musim influenza tahun 2018-2019 adalah vaksin quadrivalent. Vaksin ini dapat memberikan kekebalan atas 4 jenis virus influenza, yaitu virus Michigan / 45/2015 (H1N1), virus Singapura / INFIMH-16-0019 / 2016 (H3N2), virus Colorado / 06/2017 (Victoria / 2/87); dan virus Phuket / 3073/2013 (Yamagata /16/88).

 

 

 

 

Momentum seratus tahun ‘Great Influenza’ tahun 1918, mengingatkan kita akan hebatnya mutasi virus influenza, sehingga selalu berubah, ada dan mengancam kita. Pemberian obat oseltamivir (Tamiflu®) dan imunisasi influenza, tetap terbukti bermanfaat dalam strategi menghadang influenza.

 

Sudahkah kita bertindak bijak?

Sekian Yogyakarta, 19 Oktober 2018 *) dokter spesialis anak, Ketua IDI Cabang Kota Yogyakarta, Lektor di FK UKDW, Alumnus S3 UGM, WA 081227280161